(Taiwan, ROC) --- Anthropic, sebuah perusahaan start-up yang bergerak di bidang penelitian AI menyampaikan, perkembangan teknologi yang ada saat ini belum bisa memunculkan permasalahan-permasalahan, seperti yang dicemaskan banyak pihak.

Perusahaan Anthropic menerima investasi sebanyak US$ 400 juta dari perusahaan induk Google, Alphabet, serta memiliki mesin ChatBot AI sendiri.

Anthropic menyampaikan, dalam satu dekade mendatang, sistem AI akan menjadi kian tangguh. Pagar pembatas yang dibangun saat ini mungkin bisa membantu mengurangi risiko yang ada, tetapi masalahnya tidak ada pihak yang bisa memastikan seperti apa model pagar pembatas yang dibutuhkan.

CEO OpenAI, Sam Altman sebelumnya mengunggah cuitan menyampaikan, kerangka peraturan global yang efektif, termasuk tata kelola demokratis dan koordinasi yang efektif antara perusahaan AGI (Kecerdasan Umum Buatan), memiliki dampak positif bagi kemajuan perkembangan AI di masa mendatang.

Namun, beberapa peneliti mengemukakan kekhawatiran lainnya, yakni penangguhan penelitian dapat menghambat perkembangan pesat dari perindustrian yang ada, bahkan memungkinkan rezim otoritarianisme mengembangkan sistem AI mereka lebih awal dibandingkan negara-negara lain.

Ketakutan yang Berlebihan

Kepala Eksekutif search engine “You.com”, Richard Socher menyampaikan, penekanan berlebihan terhadap risiko ancaman AI bisa mendorong oknum tertentu menggunakan teknologi tersebut untuk tujuan yang tidak pantas.

Ia menuturkan, ancaman dan histeria adalah hal yang sebenarnya tidak perlu dicemaskan secara berlebih-lebihan. Ia berargumen, proposal surat terbuka yang ada, kecil kemungkinan untuk benar-benar bisa diterapkan dan malah dapat meningkatkan kesulitan guna menuntaskan persoalan yang sudah ada.

Martha Lane Fox, pendiri situs travel lastminute.com sebelumnya telah merilis peringatan agar tidak terlalu histeris atau berlebihan tentang AI. Ia mengimbau kepada semua pihak untuk bisa menggunakan kepala lebih dingin saat mendiskusikan AI.

Kepada media BBC, Martha Lane Fox menyampaikan, seharusnya ada kerangka jelas yang mengatur AI. Di samping itu, para pebisnis juga harus lebih hati-hati dalam menggunakan inovasi AI.

Ia mengatakan, “Langkah teknologi tidak akan berhenti, malah itu akan dipercepat dengan adanya digitalisasi saat ini. Jadi, kita harus memutuskan apakah ingin mendigitalkan teknologi ini dengan cara yang lebih etis, inklusif dan berkelanjutan.”

Kunci Utama Terletak Pada Bagaimana Cara Kita Mengaplikasikannya

Di tengah meningkatnya kekhawatiran umat manusia bahwa AI dapat merebut ladang pekerjaan mereka, kolumnis di media Financial Post, Howard Levitt menyampaikan, bahwa banyak karyawan yang telah merasakan kalau AI bisa membuat pekerjaan mereka menjadi lebih mudah.

Para progammer bisa meminta AI untuk menghasilkan kode scripting dalam fungsi sederhana, kemudian memprogramkannya ke dalam fitur akhir dari produk mereka.

Howard Levitt menuturkan, penggunaan AI telah diterapkan oleh perusahaan badan atau firma hukum selama beberapa tahun belakangan. AI dimanfaatkan untuk meninjau dokumen hukum yang melibatkan ratusan lembar, serta untuk mengevaluasi konten yang terdapat di dalamnya.

Menurut Howard Levitt, AI tidak dimaksudkan untuk menggantikan fungsi atau pekerjaan manusia, melainkan dapat berfungsi sebagai peran yang melengkapi. Kunci utamanya terdapat pada bagaimana manusia bekerja sama dengan AI secara tepat dan benar

Terlepas dari pro dan kontra yang ada, satu hal yang dirasa mendapat persetujuan semua pihak adalah umat manusia sudah saatnya mempersiapkan langkah penanggulangan untuk menanggapi segala kemungkinan terburuk yang akan didatangkan oleh AI.

Dalam jangka pendek, AI harus dilengkapi fitur yang transparan dan bisa digunakan untuk melindungi para pengguna dari aksi penipuan.

Sedangkan untuk jangka panjang, arah dari perkembangan inovasi ini adalah memastikan jika sistem AI tidak akan lebih pintar dari kecerdasan manusia, serta secara efektif mempertahankan kendali manusia atas AI itu sendiri.

Seperti yang pernah disebutkan oleh Bill Gates pada tahun 2015 silam, “Begitu Anda mulai membuat mesin yang bisa menyaingi atau dapat mengungguli manusia dalam hal kecerdasan, maka itu akan meningkatkan kesulitan manusia untuk bisa bertahan hidup.”

(Taiwan, ROC) --- Miliarder AS, Elon Musk dan lebih dari seribu pakar Kecerdasan Buatan (AI) secara terbuka menyerukan penghentian pengembangan inovasi di bidang AI, dengan alasan bahwa kehidupan umat manusia dapat terancam.

Namun demikian, banyak pihak yang ternyata menolak seruan terbuka di atas. AI dianggap sebagai salah satu inovasi yang bisa mendatangkan efisiensi dalam kehidupan bermasyarakat, tetapi di lain pihak beberapa orang malah merasakan kepanikan dari penyebaran kemajuan inovasi ini.

Bagaimana umat manusia merespons dalam menghadapi perkembangan pesat teknologi yang ada saat ini, kian mendapatkan perhatian dari komunitas para pelajar atau peneliti dunia.

Elon Musk dan Pakar Lainnya Menyerukan Penundaan AI

Pada tanggal 22 Maret 2023, orang terkaya di dunia yang juga adalah pendiri kendaraan listrik Tesla, Elon Musk dan salah satu pendiri perusahaan Apple, Steve Wozniak, serta beberapa ahli AI dunia menyampaikan surat terbuka menangguhkan pengembangan mekanisme GPT-4(Generative Pre-trained Transformer) yang disinyalir lebih mutakhir untuk periode enam bulan mendatang.

Surat terbuka tersebut dilayangkan karena pengembangan GPT-4 dianggap bisa mendatangkan potensi risiko besar bagi kehidupan masyarakat dunia.

GPT-4 adalah model yang menganut mekanisme pemrosesan bahasa secara alami. Secara umum diyakini bahwa GPT-4 akan lebih pintar dari inovasi ChatGpt yang ada saat ini. Selain bisa mengenali dan memproses seluruh input gambar atau teks, GPT-4 juga bisa dimanfaatkan sebagai sarana Multimodality (multimodalitas).

Multimodalitas mengacu pada penyediaan sumber belajar berbagai modalitas kepada para pelajar di kelas. Yang disebut modalitas adalah cara informasi disajikan kepada pelajar di kelas, yang mencakup berbagai mode seperti penglihatan, pendengaran dan kinestetik.

Dalam penerapannya, multimodalitas mampu menggunakan setidaknya dua metode pada saat yang bersamaan, baik input atau output. Misal, seorang guru menggunakan presentasi untuk menyampaikan isi pembelajaran (visual), kemudian pada saat yang sama ia menjelaskannya secara lisan.

Ada kecemasan, “perlombaan” mengembangkan inovasi AI dapat menimbulkan konsekuensi berbahaya, jika dibiarkan begitu saja. Salah satunya adalah menyebarkan informasi yang tidak benar atau mengancam kelangsungan dari mata pencaharian umat manusia.

Italia telah menjadi negara pertama yang melarang penggunaan ChatGpt, dikarenakan alasan serangan terhadap informasi pribadi. Namun demikian, suara yang mendukung pengembangan AI juga tidak sedikit. Mereka yang bergelut di bidang teknologi, jelas-jelas menentang pernyataan Elon Musk dan pakar lainnya.

Bill Gates: Menunda Pengembangan Tidak Akan Menyelesaikan Masalah

Kepada media Reuters, pendiri Microsoft, Bill Gates menyampaikan, “Tidak pernah terlintas di benak saya untuk meminta kelompok tertentu menunda pengembangan AI, dengan alih-alih untuk menyelesaikan tantangan yang ada saat ini.”

Ia percaya bahwa untuk sementara waktu menunda pengembangan industri AI di sektor global, tidaklah mudah dilakukan saat ini.

Bill Gates yang saat ini fokus di bidang filantropi (kedermawanan) menuturkan, dirinya selalu optimis dengan perkembangan AI, serta menggambarkan AI sebagai revolusi besar, seperti penemuan internet dan ponsel cerdas.

Dalam sebuah postingan blog yang berjudul “The Age of AI has begun”, Bill Gates menyampaikan, dirinya yakin bahwa AI harus digunakan untuk membantu mengurangi beberapa ketidakadilan yang terjadi paling serius di dunia.

(Taiwan, ROC) --- Presiden Emmanuel Macron telah berulang kali menekankan, jaminan pensiun Prancis akan menghadapi kebangkrutan, jika sistem yang ada saat ini tidak direformasi sesegera mungkin. Salah satu faktor yang dianggap paling berpengaruh adalah meningkatnya harapan hidup masyarakat Prancis saat ini.

Menurut data yang ada, rata-rata 14,8% PDB Prancis dikontribusikan untuk membayar jaminan pensiun. Angka ini diketahui telah melampaui rata-rata negara Benua Eropa, yang berada di kisaran 11,6%.

Oleh karena itu, untuk mengurangi jumlah utang yang ditimbulkan dari sistem jaminan pensiun sebelumnya, maka Presiden Emmanuel Macron mendengungkan kebijakan reformasi undang-undang pensiun sebagai salah satu dari misi politik pentingnya.

Menghadapi luapan kemarahan warga Prancis, Presiden Emmanuel Macron kemudian menyampaikan sebuah pidato di televisi, yang menekankan perlunya melakukan reformasi, guna menyelamatkan jaminan pensiun dari ancaman kebangkrutan.

Presiden Emmanuel Macron mengatakan, “Usia kehidupan warga saat ini semakin hari semakin lama, dan ini adalah hal yang baik. Saat ini kita memiliki sistem anuitas yang rutin dibayar setiap tahunnya. Ini berarti bahwa kalangan pekerja kita harus mendanai jaminan pensiun yang ada. Kita tidak membayar jaminan pensiun kita masing-masing. Kita tidak memiliki banyak pilihan, dan tentunya pemerintah berharap agar sistem jaminan pensiun yang ada bisa berjalan seimbang. Namun faktanya, keseimbangan ini sudah tidak ada. Semakin lama kita membiarkannya, maka bisa berdampak semakin buruk. Sehingga reformasi kali ini jelas sangat diperlukan.”

Usia Pensiun Prancis Naik 2 Tahun, Warga Tidak Terima

Di bawah sistem jaminan pensiun yang baru, maka usia pensiun warga Prancis akan diperpanjang, dari yang awalnya 62 tahun, kini menjadi 64 tahun. Ini berarti, warga Prancis harus bekerja 2 tahun lebih lama, sebelum dapat mencairkan dana pensiun mereka. Hal ini yang kemudian menyulut kekecewaan warga Prancis dan akhirnya berbondong-bondong turun ke jalan untuk melancarkan aksi protes.

Salah seorang mahasiswa Prancis yang terlibat dalam aksi protes menyampaikan, sistem pensiun yang baru memiliki kaitan yang erat dengan mereka. Bukan hanya karena orang tua mereka akan dipaksa bekerja selama dua tahun lagi, tetapi ada kemungkinan jika kaum muda akan menghadapi kondisi yang lebih buruk pada masa mendatang.

Pengunjuk rasa yang bernama Shola mengatakan, “Ada banyak anak muda yang turut dalam aksi demo kali ini. Banyak yang mengira kalau topik ini tidak ada hubungannya dengan kami, tetapi kenyataannya tidak demikian. Jika orang tua kami harus bekerja 2 tahun lebih lama, kami tahu bahwa situasi akan berubah kian runyam. Karena pada dasarnya, ini adalah jalan yang sudah kami lalui selama 20 tahun belakangan. Pada saat yang sama, ketika kapitalisme sedang ditangani dengan kebijakan yang semakin liberal, maka generasi muda saat ini memutuskan bahwa memanusiakan manusia adalah yang paling penting.”

Warga Prancis yang menentang kebijakan reformasi kali ini mengancam akan terus memperluas aksi demonstrasi dan pemogokan. Apakah pemerintahan Presiden Emmanuel Macron dapat merealisasikan reformasi jaminan pensiun, seperti jadwal semula, yakni akhir tahun 2023. Tentu seluruh pihak akan terus memperhatikan perkembangan yang ada.

(Taiwan, ROC) --- Jutaan warga Prancis turun ke jalan melancarkan aksi protes menentang keputusan pemerintah untuk memperpanjang masa pensiun. Gelombang demonstrasi yang melanda Prancis, juga menjadi fokus banyak penggiat politik setempat.

Guna menjaga kelangsungan negara dari ancaman kebangkrutan, pemerintahan Presiden Emmanuel Macron bersikukuh menerapkan wacana reformasi pensiun.

Namun, sebagian besar warga Prancis menentang keras kebijakan tersebut. Di tengah ketidakpuasan yang ada, masyarakat Prancis berkumpul dan melancarkan gelombang protes yang disinyalir adalah yang terbesar dalam beberapa tahun belakangan.

RUU Diloloskan Secara Paksa, Warga Tidak Terima

Setelah pemerintah Prancis memaksakan realisasi RUU Reformasi Pensiun, Presiden Emmanuel Macron lebih lanjut menyampaikan bahwa dirinya akan menerapkan sistem pensiun yang baru selambat-lambatnya sebelum akhir tahun. Hal ini sudah menjadi keputusan bulatnya, meski Emmanuel Macron harus kehilangan dukungan dari para warga Prancis. Salah satu poin dari RUU bersangkutan, yang membuat mayoritas warga Prancis geram adalah usia pensiun ditingkatkan, dari yang semula 62 tahun, kini menjadi 64 tahun.

Semenjak bulan Januari 2023, warga Prancis telah meluncurkan beberapa gelombang aksi protes di seluruh negeri. Bahkan ada delapan serikat pekerja utama di Prancis yang juga melancarkan aksi mogok besar-besaran, guna menentang kebijakan yang tengah digodok oleh pemerintah

Aksi protes tidak dapat dihindarkan lagi di tengah keputusan pemerintah untuk tetap merealisasikan RUU yang ada. Anggota pekerja pembersih jalan di ibukota Paris memilih untuk tidak bekerja dan bergabung dengan kumpulan massa. Akibatnya ada sekitar 10.000 ton sampah menumpuk di sudut-sudut jalan kota Paris.

Tidak sedikit dari para pedemo yang kemudian sengaja menyulut api di tengah tumpukan sampah. Polisi dan staf keamanan dikerahkan ke jalan, untuk kemudian menghalau perbuatan massa dengan cara menyemprot cairan gas air mata.

Di samping itu, aksi mogok kerja juga dilakukan oleh kalangan pekerja di sektor kilang minyak, pembangkit listrik dan administrasi perkeretaapian setempat. Hal tersebut tentu memperparah dan mempengaruhi keseharian dan kelancaran warga Prancis di seluruh penjuru negeri.

Mosi Tidak Percaya Dilayangkan Atas Presiden Emmanuel Macron

Terlepas dari keluhan publik yang luar biasa dan ketidakpuasan dari partai oposisi, pemerintah Prancis tetap bersikeras untuk merealisasikan reformasi pensiun kali ini. Pada tanggal 16 Maret 2023, Perdana Menteri Prancis, Elisabeth Borne menggunakan trik pamungkas, yakni menggunakan hukum konstitusi Pasal 49 Paragraf 3, untuk kemudian meloloskan amandemen yang ada, tanpa melalui pemungutan suara di tingkat Majelis Nasional.

Aksi tersebut hanya membuat kemarahan masyarakat Prancis semakin meledak-ledak, mereka beranggapan bahwa keputusan PM Elisabeth Borne telah melanggar aturan demokrasi.

Pemerintahan Presiden Emmanuel Macron juga mendapat serangan dari partai sayap kiri dan kanan setempat. Mereka bahkan mengajukan mosi tidak percaya kepada dirinya.

Meski sudah lolos dari mosi tidak percaya sebanyak dua kali di Kongres, tetapi krisis politik dari pemerintahan Presiden Emmanuel Macron belum berakhir, karena suara dari penolakan masyarakat setempat masih terdengar lantang hingga hari ini.

 (Taiwan, ROC) --- “Ini menunjukkan bahwa Tiongkok berusaha untuk bersaing dengan AS secara diplomasi, bukan hanya di kawasan tetangga saja,” terang Wang Lian (王聯), Profesor Hubungan Internasional di Universitas Peking. Wang Lian percaya, keberhasilan negosiasi antara Arab Saudi dengan Iran mencerminkan rasa kepercayaan kedua negara kepada Tiongkok.

Ambisi Ekonomi Tiongkok

Media Amerika Serikat, Associated Press menganalisis, Tiongkok melibatkan dirinya dalam konflik internasional yang terletak cukup jauh secara geografis, hanya karena ingin mengejar kepentingan ekonomi.

Tiongkok selama ini merupakan pembeli sumber energi terbesar di kawasan Timur Tengah. Sementara AS di lain pihak mulai mengurangi impor energi mereka, mengingat Negeri Paman Sam tengah mengejar misi kemandirian energi.

June Teufel Dreyer, Profesor Politik Tiongkok di Universitas Miami menyampaikan, para pejabat Tiongkok telah lama berpendapat bahwa Beijing sudah seharusnya memainkan peran yang lebih aktif di kawasan Timur Tengah.

Pada saat yang sama, benturan antara AS dengan Arab Saudi dalam beberapa tahun belakangan telah menciptakan “kekosongan”, yang kemudian disusupi oleh Tiongkok.

Tiongkok telah banyak menanamkan investasi mereka dalam pembangunan sarana infrastruktur di Timur Tengah. Meski AS telah menjadi penjamin utama bagi keamanan Timur Tengah semenjak era 1980-an, tetapi Negeri Tirai Bambu sesekali mengirim kapal Angkatan Laut mereka untuk bergabung dalam misi melawan para pembajak di lepas pantai Somalia.

Iran, yang memiliki pasar ekspor terbatas karena sanksi Barat terhadap program nuklirnya, menjual minyak ke Tiongkok dengan diskon besar.

Di mata banyak negara Timur Tengah, Tiongkok adalah negara netral serta memiliki hubungan baik dengan Arab Saudi dan Iran. Arab Saudi adalah pemasok minyak terbesar bagi Tiongkok.

Sementara Iran juga cukup bergantung pada Tiongkok untuk sektor perdagangan luar negeri mereka, yang mencapai 30%. Tiongkok berjanji untuk menginvestasikan US$ 400 miliar dalam waktu 25 tahun untuk negara Iran.

Karena program proyek nuklir mereka, Iran mendapat sanksi ekspor dari bangsa Barat, yang kemudian membuat Iran akhirnya menjual minyak mereka dengan diskon besar kepada Tiongkok.

Persaingan Diplomatik Dengan AS

Secara umum diyakini bahwa Xi Jin-ping menjadi lebih konfrontatif kepada bangsa Barat, setelah ia berhasil memenangkan masa jabatan lima tahun ketiganya sebagai pemimpin Tiongkok.

Dalam pertemuan pers dengan media asing perdananya yang digelar pada tanggal 7 Maret 2023, Menteri Luar Negeri Tiongkok, Qing Gang (秦剛) memperingatkan bahwa sikap permusuhan AS hanya akan mengarah kepada konflik dan konfrontasi.

Pakar hubungan Tiongkok, Jin De-fang (金德芳) menyampaikan, sikap keras yang diperlihatkan Beijing hanya ditujukan kepada negara maju yang selama ini memperlihatkan rasa perlawanan. Negeri Tirai Bambu senantiasa menjaga hubungan diplomatik baik mereka dengan negara negara-negara lain, termasuk salah satunya adalah bekerja sama dengan Korea Utara, Nikaragua dan rezim otoriter lainnya.

Profesor kajian Asia di Universitas Haifa, Israel, Yitzhak Shichor menyampaikan, keputusan Tiongkok untuk menengahi Iran dan Arab Saudi sangat disengaja. Setidaknya Tiongkok nantinya akan dikenal oleh Iran dan Arab Saudi sebagai pemegang kunci stabilitas regional, yang mana ini bisa menjadi peluang besar untuk memukul berat Amerika Serikat.

Hingga hari ini, belum dapat dipastikan efek yang akan berdampak pada Negeri Paman Sam. Namun yang jelas, pengaruh AS di Timur Tengah telah menyusut semenjak Washington memutuskan menarik mundur pasukan mereka dari Irak, serta meningkatkan otonomi sumber energi.

Otoritas Gedung Putih telah menepis anggapan bahwa peran AS di kawasan Timur Tengah telah tergantikan oleh Tiongkok. Juru bicara Dewan Keamanan Nasional Gedung Putih, John Kirby mengatakan, “Saya sangat tidak setuju terhadap anggapan bahwa kita sudah mundur dari kawasan Timur Tengah.”

Seorang pakar Timur Tengah di wadah pemikir AS, Center for Strategic and International Studies (CSIS), yakni Jon Alterman merasa, fakta bahwa Arab Saudi mencari kesepakatan dengan Iran tanpa melibatkan AS, memperlihatkan bahwa mereka tengah berupaya untuk mendiversifikasi sektor keamanan yang ada, daripada hanya mengandalkan sepenuhnya kepada Amerika Serikat.

Namun, Jon Alterman percaya, sikap Amerika Serikat terhadap Arab Saudi juga tidak konsisten.

Di satu pihak, Amerika Serikat berharap Arab Saudi dapat lebih bertanggung jawab terhadap keamanan mereka sendiri, tetapi di lain pihak mereka tidak ingin Arab Saudi menjadi terlalu mandiri, yang mana hanya akan melemahkan keamanan AS.

Strategi Tiongkok Berikutnya: Negosiasi Rusia Ukraina

Masih terlalu dini untuk beranggapan apakah dengan dimulainya hubungan diplomatik Arab Saudi dengan Iran akan membawa perubahan bagi hubungan permusuhan jangka panjang kedua negara.

Selain menjadi penengah antara Arab Saudi dengan Iran, Tiongkok jelas akan merencanakan lebih banyak strategi diplomatik mereka. Tiongkok juga mengklaim, pihaknya mereka berencana untuk memfasilitasi negosiasi antara Rusia dengan Ukraina. Namun, masih belum diketahui apakah ini akan berhasil membawa perdamaian substantif ke kawasan Ukraina

(Taiwan, ROC) --- Hubungan diplomatik resmi antara Arab Saudi dengan Iran telah terputus selama tujuh tahun lamanya. Belakangan ini, tersiar kabar bahwa kedua belah pihak akan kembali mengaktifkan jalinan persahabatan resmi mereka.

Dalam proses dimulainya kembali hubungan diplomatik antara Arab Saudi dengan Iran, ternyata membuat peran mediasi Tiongkok menjadi pembicaraan komunitas dunia.

Tiongkok sebelumnya diketahui menjadi pihak yang menengahi pertemuan antara Arab Saudi dengan Iran pada pertengahan Maret kemarin.

Peran Tiongkok tersebut kemudian mendatangkan pertanyaan dari beberapa pihak, apakah Negeri Tirai Bambu memiliki agenda tersembunyi di balik suksesnya menjadi mediasi antara Arab Saudi dengan Iran?

Pada tanggal 10 Maret 2023, Arab Saudi dan Iran mengumumkan akan memulihkan kembali hubungan diplomatik resmi mereka. Dalam proses negosiasi yang ada, Beijing menjadi tuan rumah bagi kedua negara untuk menegosiasikan beberapa hal penting.

Pembicaraan antara Arab Saudi dengan Iran berlangsung selama empat hari di Beijing. Peran Beijing tentu dipandang sebagai kemenangan diplomatik besar bagi rekonsiliasi antara kedua negara besar untuk kawasan Timur Tengah.

Setelah pembicaraan selesai dilakukan, Beijing mengklaim bahwa pihaknya tidak memiliki kepentingan pribadi untuk kawasan Timur Tengah.

Dalam pertemuan penutupan untuk mengakhiri “Kongres Rakyat Nasional ke-14”, Pemimpin Tiongkok, Xi Jin-ping (習近平) menyampaikan, Tiongkok akan aktif turut dalam reformasi dan pembangunan sistem pemerintahan dunia.

Negeri Tirai Bambu akan mengadvokasi “Inisiatif Keamanan Global” dan mengungkapkan ambisi mereka untuk menggantikan peran AS sebagai pencipta perdamaian dunia.

Meningkatkan Pengaruh Internasional

Pada bulan Februari 2023, Tiongkok merilis "The Global Security Initiative Concept Paper" atau Makalah Inisiatif Keamanan Global (GSI) mengusulkan untuk aktif dalam mempromosikan dialog dan menuntaskan berbagai permasalahan dengan cara damai.

Melalui makalah GSI, otoritas Tiongkok mengklaim bahwa mereka siap melakukan kerja sama keamanan, baik bilateral maupun multilateral dengan semua negara.

Pemulihan hubungan diplomatik antara Arab Saudi dengan Iran tampaknya menjadi langkah awal bagi realisasi GSI milik Tiongkok.

Xi Jin-ping tentu memiliki peran penting dari membaiknya hubungan diplomatik antara Arab Saudi dengan Iran. Xi Jin-ping diketahui menerima langsung kedatangan Presiden Iran di Beijing pada Maret lalu. Sebelumnya pada Desember tahun lalu, Penguasa Tiongkok mengunjungi Ibukota Arab Saudi, Riyadh dan bertemu dengan para pemimpin negara Teluk Arab.

Dosen senior Universitas Islam Indonesia, Muhammad Zulfikar Rakhmat menyampaikan, “Saya kiran ini pertanda bahwa Tiongkok semakin percaya diri untuk memainkan peran yang lebih tegas di kawasan Timur Tengah.”

Analisis Urusan Tiongkok di organisasi International Crisis Group, Xiao Yan-ran (蕭嫣然) percaya jika perjanjian Arab Saudi dengan Iran akan  meningkatkan kemampuan Beijing untuk memperlihatkan peran mereka sebagai pembela perdamaian. Ini akan menjadi bentuk pertentangan Beijing terhadap bangsa Barat yang selama ini menuduh mereka sebagai pendukung agresi Rusia dalam menyerang Ukraina.

(Taiwan, ROC) --- Sarjana hubungan internasional di Universitan Ewha, Seoul, Leif-Eric Easley mengatakan kepada media The Associated Press, bahwa pidato Presiden Yoon Suk-yeol memberikan secercah harapan besar bagi hubungan Seoul dan Tokyo. Selain itu, ini juga menjadi penjelasan signifikan terhadap peran Korea Selatan di panggung dunia.

Leif-Eric Easley menyampaikan, jika didukung oleh kebijakan diplomasi yang ada, maka hubungan kerja sama trilateral akan diperkuat. Di samping itu, Korsel juga akan meningkatkan kontribusi mereka pada isu-isu global, misal mendukung Ukraina, memperkuat rantai pasokan, memerangi perubahan iklim dan menekankan nilai-nilai universal.

Selesaikan Isu Kerja Paksa Kolonial, Presiden Yoon Suk-yeol Perkuat Negosiasi Dengan Jepang

Para ahli menekankan, meski tidak disebutkan secara gambling dalam pidatonya, tetapi Presiden Yoon Suk-yeol memperlihatkan tekadnya dalam menuntaskan persoalan kompensasi terhadap korban perbudakan kolonial Jepang,

Selama Perang Dunia II berlangsung, perusahaan Jepang secara paksa merekrut warga Korea Selatan untuk bekerja dengan mereka. Ini adalah salah satu isu krusial, mengapa hubungan Korsel dengan Jepang terus memburuk dalam beberapa tahun terakhir.

Pada tahun 2018, Mahkamah Agung Seoul membuat keputusan terpisah yang menyatakan bahwa perusahaan Jepang yang terlibat dalam praktik kerja paksa, harus memberikan kompensasi kepada 15 korban.

Namun, hingga hari ini belum ada pembayaran yang dilakukan oleh Jepang. Tentu saja, ini juga menjadi pemantik bagi mendinginnya hubungan kedua negara dalam 5 tahun terakhir.

Tokyo telah lama berpendapat bahwa seluruh permasalahan perihal kompensasi era kolonial telah diselesaikan dalam perjanjian di tahun 1965 silam.

Lee Won-deog, seorang profesor di Univeristas Kookmin, Seoul menafsirkan bahwa Presiden Yoon Suk-yeol sengaja tidak menyinggung perihal kerja paksa dalam pidatonya, yang memperlihatkan kalau langkah kedua negara untuk mencapai kesepakatan kian dekat.

Lee Won-deog menuturkan, “Yang saya lihat bahwa Presiden Yoon Suk-yeol tengah mengambil tindakan. Secara luas, ia mengartikulasikan kepada masyarakat perihal tujuan kebijakan luar negerinya yang mulai melibatkan Jepang, serta menyisihkan ruang bagi Jepang untuk dipertimbangkan oleh Korea Selatan dalam merancang kebijakan mereka.”

Kantor berita Yonhap News Agency mewartakan, Seoul berkemungkinan untuk mengakhiri perselisihannya dengan Jepang melalui cara mereka sendiri. Hal ini juga berarti bahwa pemerintahan Yoon Suk-yeol siap membayar kompensasi kepada para korban, dengan menggunakan dana publik yang disumbangkan oleh beberapa pebisnis Korea Selatan.

Perwakilan pihak korban telah menolak lamaran tersebut, bahkan mereka menuding Seoul terlalu lunak menghadapi Tokyo. Meski demikian, negosiasi antara pemerintah Korea Selatan dengan para korban masih berlangsung hingga hari ini.

Seoul Perluas Peta Strategis Diplomatik

Presiden Yoon Suk-yeol diketahui telah melakukan pertemuan secara berturut-turut dengan Presiden AS, Joe Biden dan Perdana Menteri Jepang, Fumio Kishida pada tahun ini. Sangat penting bagi Seoul jika Korea Selatan dapat mendapat kesepakatan dengan Jepang perihal pekerja era kolonial.

Secara strategis, hal ini memungkinkan Korea Selatan untuk memperluas pengaruh global mereka, serta meningkatkan hubungan kerja sama dengan AS dan Jepang.

Beberapa ahli juga menyampaikan, upaya aktif pemerintah Yoon Suk-yeol dalam meningkatkan hubungan mereka dengan Tokyo juga berkaitan langsung dengan kebangkitan Tiongkok dalam situasi geopolitik saat ini.

Seoul memperluas fokus strategis diplomatiknya hingga ke luar Semenanjung Korea, dengan maksud untuk meningkatkan pengaruh global mereka. Pada akhir tahun lalu, Negeri Ginseng mengumumkan “Strategi Indo-Pasifik Versi Korea”, yang mana hal ini dinilai khalayak luas sebagai upaya penguatan aliansi dengan Negeri Paman Sam. Apalagi mengingat, jika persaingan antara AS dengan Tiongkok di Indo Pasifik juga semakin intens.

Kepada media Korean Herald, peneliti di Asan Institute for Policy Studies, Choi Eun-mi menyampaikan, konteks hubungan Korea Selatan dengan Jepang dapat disimak dari perspektif yang lebih luas.

Choi Eun-mi menuturkan, “Perspektif yang lebih luas adalah kemana arah yang akan diambil oleh Seoul ketika berbicara perihal hubungan Korsel dengan Jepang?”

Ia melanjutkan, kedua belah pihak harus menemukan solusi akhir untuk membicarakan perselisihan sejarah yang ada, terutama perihal kerja paksa kolonial.

“Apakah hal ini akan benar-benar berarti bagi Korsel untuk mencari tempatnya di dunia internasional saat ini,” tanya Choi Eun-mi dengan sedikit ragu.

(Taiwan, ROC) --- Selama beberapa tahun lamanya, hubungan Korea Selatan – Jepang menegang dikarenakan perselisihan latar belakang sejarah, mengingat Jepang pernah menjajah wilayah Korea Selatan.

Semenjak berkuasa tahun lalu, Presiden Korea Selatan, Yoon Suk-yeol telah berusaha untuk memperbaiki hubungan kedua negara. Menurut analisis para ahli, Korea Selatan berupaya menyesuaikan hubungannya dengan Jepang disebabkan karena adanya tendensi untuk menguatkan aliansi antara Korea Selatan, Amerika Serikat dan Jepang, guna memperluas pengaruh global mereka.

Presiden Yoon Suk-yeol: Jepang Seharusnya Adalah Mitra Korea Selatan

Semenjak duduk di kursi pemerintahan pada bulan Mei tahun lalu, Yoon Suk-yeol berusaha menyesuaikan hubungan Korea Selatan dengan Jepang. Presiden Yoon Suk-yeol berharap bisa menyingkirkan perselisihan sejarah antara kedua negara yang selama ini terjadi.

Presiden Yoon Suk-yeol baru-baru ini memperjelas bahwa Jepang adalah mitra yang sangat diperlukan bagi Korea Selatan, guna melawan ancaman nuklir Korea Utara dan memajukan kepemimpinan Negeri Ginseng di kancah dunia.

Pernyataan di atas diprediksi bahwa Seoul berniat untuk mempercepat seluruh proses pendekatan mereka dengan Tokyo.

Dalam pidato singkat guna memperingati 104 tahun Gerakan Kemerdekaan Korea pada tanggal 1 Maret kemarin, Presiden Yoon Suk-yeol menyampaikan, pihak pemerintah akan mulai mengubah nada mereka, dan tidak lagi meminta kepada Jepang untuk menyampaikan permohonan maaf atas sejarah agresi mereka.

Presiden Yoon Suk-yeol pun kemudian mengaitkan kemakmuran Korea Selatan pada masa mendatang dengan jalinan kerja sama yang semakin mendalam dengan pihak Jepang.

Dalam pidato yang sama, Presiden Yoon Suk-yeol, pertama-tama mendesark masyarakat luas untuk mengenang kontribusi para martir politik terhadap kebebasan dan kemerdekaan Korea Selatan.

Presiden Yoon Suk-yeol mengatakan, “Sekarang, Gerakan Kemerdekaan Korea telah melampaui satu abad. Jepang sendiri juga telah bertransformasi, dari yang sebelumnya adalah pelaku agresi militer, sekarang telah berubah menjadi mitra, yang siap berbagi nilai-nilai universal dengan kami. Dan turut berkolaborasi dalam masalah keamanan, ekonomi dan agenda global.”

Aliansi Trilateral, Seoul Merekatkan Hubungannya dengan Tokyo

Media Korea Selatan, Korea Herald mewartakan, pidato Presiden Yoon Suk-yeol adalah wujud kesiapan otoritas Negeri Ginseng dalam menyusun blueprint tentang bagaimana menangani hubungan mereka dengan Tokyo. Saat ini, Korea Selatan memiliki prioritas yang lebih utama, yaitu meningkatkan jalinan kerja sama 3 pihak mereka, yakni dengan AS dan Jepang. Apalagi fakta bahwa Korea Selatan dan Jepang adalah sekutu penting AS adalah hal yang tidak dapat dielakkan lagi.

Dalam pidatonya, Presiden Yoon Suk-yeol menekankan, guna menghadapi ancaman nuklir Korea Utara dan serangkaian krisis global, maka kerja sama antara Korea Selatan dengan Amerika Serikat dan Jepang menjadi lebih penting dari sebelum-sebelumnya.

Di samping itu, Korea Selatan juga akan menggalakkan kerja sama dengan negara-negara sehaluan, guna memperluas manfaat nilai kebebasan dan kemakmuran bersama mitra di dunia.

(Taiwan, ROC) --- PBB di lain pihak, telah mengadakan pertemuan pertamanya untuk membahas persoalan “Automatic firearm” pada tahun 2017. Di kala tersebut, para ahli memperingatkan, di tengah pesatnya perkembangan sistem persenjataan otonom dan robotik, membuat dunia internasional kian membutuhkan sebuah konsensus untuk menetapkan batasan dalam mengatasi persoalan hukum dan etika yang mendasar.

Meski demikian, pertemuan akbar yang digelar di Den Haag pada pertengahan bulan Februari, belum membahas perihal “slaughterbots”, atau potensi AI dalam meningkatkan risiko konflik militer.

Kelompok Serangan Drone yang Dikendalikan AI

Kumpulan drone yang melancarkan serangan, seluruhnya dioperasikan oleh inovasi AI. Hal ini tentu telah mengubah esensi dari pertempuran UAV (Unmanned Aerial Vehicle) itu sendiri, dari yang awalnya menggunakan mode kendali jarak jauh, kini digantikan dengan konfrontasi antara mesin AI.

Perang Ukraina Rusia juga telah menjadi tempat pengujian bagi drone mematikan, yang mana ini belum pernah terjadi sebelumnya.

Ukraina sebelumnya diketahui pernah mengklaim bahwa mereka telah meluncurkan drone untuk menyerang Armada Laut Hitam Rusia. Semenjak itulah, Ukraina akhirnya memutuskan untuk mengumpulkan dana guna membentuk dan melatih “Armada Drone AL” pertama di dunia.

Di lain pihak, Iran mengklaim bahwa Rusia juga menggunakan kendaraan udara tak berawak Shahed-136 dalam melancarkan serbuan ke sarana infrastruktur utama Ukraina.

Kepada media Insider, seorang ahli di University of Southern Denmark, Ingvild Bode menyampaikan bahwa serangan drone bukanlah faktor penentu saat ini, melainkan tank dan kesiapan artileri masih mendominasi situasi peperangan di Ukraina.

Namun demikian, tidak dapat dipungkiri kalau dominasi pesawat drone kian meluas dari hari ke hari, baik secara skala maupun variasinya.

Hal ini tentu akan membuat perkembangan AI di dunia militer akan melesat pesat melampaui kapal selam, tank dan pendaratan tentara amfibi.

Alex Karp, CEO Palantir Technologies Inc menyampaikan, keberhasilan AI dalam perang di Ukraina telah mendorong para pemimpin dunia lainnya untuk mulai mengembangkan AI, yang mana akan mengubah aturan main di lapangan.

Otak Manusia VS AI

Inovasi AI yang berkembang sangat pesat, ternyata tidak dibarengi dengan peraturan dunia internasional, yang menentukan tingkat keterlibatan manusianya. Hal ini tentu kemudian mendatangkan keprihatinan dari para ahli, perihal bagaimana objektivitas dari manusia bersangkutan untuk mengambil keputusan dalam sebuah peperangan.

Ingvild Bode menuturkan, ia khawatir jika AI ditempatkan di medan perang, tanpa benar-benar memikirkan konsekuensi jangka panjangnya.

Ada juga ahli drone yang percaya bahwa teknologi militer yang dilengkapi inovasi AI akan mempercepat peradaban manusia untuk hidup di dalam kekacauan.

James Rogers yang adalah seorang ahli drone yang sering kali memberikan nasihat kepada PBB, menyampaikan, teknologi akan segera mencapai titik di mana manusia tidak perlu terlibat sama sekali. Manusia-manusia ini nantinya juga akan menyaksikan bagaimana AI dan robot mulai memutuskan kematian dari seorang manusia.

Hal ini juga menyoroti akan pentingnya menerapkan norma terhadap penggunaan AI di sektor militer. Sama halnya dengan yang pernah dilontarkan oleh Menlu Belanda, Wopke Hoekstra di Den Haag, “Kami tengah memasuki area yang tidak kami ketahui. Area ini tidak memiliki kerangka kerja, pedoman, aturan atau bahkan kesepakatan. Namun, cepat atau lambat, kita semua pasti membutuhkannya.”

(Taiwan, ROC) --- Ada lebih dari 60 negara di dunia, termasuk Amerika Serikat dan Tiongkok berkumpul di Den Haag, Belanda, pada pertengahan bulan Februari lalu, untuk kemudian menandatangani pernyataan yang mendukung penggunaan inovasi Kecerdasan Buatan (AI) di sektor militer.

Meskipun tidak mengikat secara hukum, tetapi pernyataan di atas dianggap sebagai sebuah langkah penting bagi dunia internasional untuk membuat perjanjian di sektor persenjataan yang menggunakan inovasi AI.

Militerisasi AI = Tantangan Global Saat Ini

Secara bertahap, penerapan inovasi AI di sektor militer mulai memberikan tantangan tersendiri. Ada lebih dari 60 negara dunia berkumpul di Den Haag, Belanda, untuk menggelar pertemuan puncak pada pertengahan Februari lalu, guna membahas dukungan penggunaan AI di sektor militer. Tentu saja, penggunaan AI di atas harus didasari prinsip-prinsip yang mendasar dan bertanggung jawab.

Pertemuan puncak tersebut belum menghasilkan pernyataan yang mengikat. Sebagai salah satu negara besar, Rusia, tidak diundang dalam pertemuan bersangkutan. Israel di lain pihak, memilih untuk tidak menandatangani pernyataan yang dihasilkan.

Pertemuan akbar diadakan di saat minat dan perhatian warga dunia tengah tertuju pada perusahaan Open AI yang baru saja merilis situs ChatGpt.

Inovasi pemindaian wajah manusia dan sistem penargetan yang selama ini dibantu oleh AI, kian disorot banyak pihak. Pertemuan puncak di Den Haag juga adalah yang pertama bagi komunitas internasional untuk membahas perihal AI.

Menteri Luar Negeri Belanda, Wopke Hoekstra menyampaikan, “Kami mengambil langkah pertama untuk memberikan kejelasan dan komitmen perihal penggunaan AI di sektor militer secara bertanggung jawab.”

AI merupakan pengembangan sistem komputerisasi yang bisa mencakup banyak sektor kehidupan umat manusia. Pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, telah membuka lebih banyak peluang AI di sektor militer.

AI disinyalir mampu memberikan potensi besar untuk mendukung para prajurit dalam menjalankan misi mereka. Dengan demikian, keunggulan militer suatu negara tidak akan lagi ditentukan oleh ukuran kekuatan, melainkan datang dari kinerja algoritma.

Dalam berbagai kesempatan, AI tentu dapat mendatangkan manfaat lebih bagi sektor militer. Misalnya, penggunaan AI dalam simulasi pertempuran, guna meningkatkan efisiensi operasional, yang mana akan mengurangi ketergantungan pada input manusia.

Selain itu, inovasi AI juga dapat mengurangi angka korban manusia, serta lebih menghemat uang dan waktu.

Robot Mampu Membunuh Tanpa Perlu Campur Tangan Manusia

Meski dunia mulai memprioritaskan pemahaman terhadap potensi AI di sektor operasi militer modern, tetapi penting juga untuk menyadari risiko keamanan dan masalah etika yang mungkin akan mencuat pada saat yang sama.

Negara-negara yang pernah menandatangani “Konvensi PBB Tentang Persenjataan Konvensional” pada tahun 1983, telah membahas kemungkinan pembatasan pada sistem senjata otonom yang mematikan.

Negara-negara anggota bersangkutan percaya jika senjata tersebut dapat membunuh meski tidak mendapat campur tangan manusia.