Ketika seorang menteri merespons tragedi kereta yang menewaskan 16 orang dengan mengusulkan pemindahan gerbong perempuan — bukan memperbaiki perlintasan — kita bukan hanya sedang menghadapi masalah kebijakan. Kita juga menghadapi masalah berpikir. Solusinya: filsafat. Sayangnya kelas filsafat belum diwajibkan di level pendidikan menengah atas. Bahkan, di level perguruan tinggi, prodinya mau dimatikan! Weh!

Tragedi kereta di Stasiun Bekasi Timur ungkap sisi lain AHY. Dari mana empati itu berasal?

KATA PEMRED #24
PinterPolitik.com

Pagi di Cebu, kabut tipis tergantung di teluk seperti pikiran yang belum mau dirumuskan. Pump-boat nelayan menabraknya pelan, mesin kayu mereka berdetak seperti jantung tua. Di sebuah ruangan tertutup 7 kilometer dari pelabuhan, dokumen setebal 120 halaman menunggu untuk ditandatangani empat tangan. Salah satu dari empat orang itu, sebelum menandatangani, mengajukan satu pertanyaan. Ruangan itu hening — jenis hening yang membuat orang sadar bahwa udara di ruangan sudah berubah sebelum kata berikutnya diucapkan.

KATA PEMRED #23

PinterPolitik.com

Pada Selasa, 5 Mei 2026, pukul 14:30 WIB, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa berdiri di depan kamera dengan senyum lebar dan satu pengakuan: malam sebelumnya, ia tidak bisa tidur. Beberapa jam sebelumnya, Badan Pusat Statistik mengumumkan ekonomi Indonesia tumbuh 5,61 persen pada kuartal pertama — laju tercepat dalam 3,5 tahun. Purbaya menyatakan Indonesia telah lepas dari “kutukan pertumbuhan 5 persen”. Pada jam yang sama, di pasar valuta asing, rupiah menyentuh 17.443 per dolar Amerika — titik terendah sepanjang sejarahnya.

Kremlin, 13 April 2026. Pertemuan tiga jam Prabowo–Putin melahirkan komitmen 150 juta barel minyak Rusia dengan harga khusus untuk Indonesia. Awalnya 100 juta barel, ditambah 50 juta bila dibutuhkan. Kilang Cilacap siap mengolah Urals dan ESPO Blend — menghemat triliunan rupiah sekaligus mengamankan ketahanan energi nasional. Kesepakatan diumumkan oleh Hashim Djojohadikusumo.

Ratusan miliar rupiah mengalir setiap tahun dari kantong rakyat ke mesin kaderisasi partai, tanpa ada yang diwajibkan membuktikan uang itu benar-benar dipakai mendidik pemimpin — sampai KPK angkat bicara, sampai PDIP menyatakan dukungan, dan sampai sebuah fakta pahit tersembul: partai yang sudah lama membuktikan transparansi itu bisa dilakukan justru bukan partai yang baru berani menyuarakannya.

Menlu RI Sugiono koreksi blunder Menkeu Purbaya soal tarif Malaka sambil tolak misi militer Hormuz. Mungkinkah ini damage control atau manuver strategis?

Sandiaga Uno kian tampak sebagai floating elite, besar secara kapital, namun tak tertampung struktur partai. Di tengah rapuhnya PPP dan opsi politik yang terbatas, muncul pertanyaan lebih dalam: apakah masalahnya pada pilihan Sandi, atau justru pada sistem partai yang tak lagi mampu menampung elite modern?

Sejarah buktikan negara yang tak terduga kerap menjadi kekuatan yang paling diperhitungkan — dan mengapa dunia sebaiknya mulai memperhatikan Indonesia.

Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa memantik kontroversi global saat menyebut Indonesia berhak memungut tarif di Selat Malaka — mencontoh Iran di Hormuz. Dalam hitungan jam, Bloomberg menjadikannya headline dunia. Purbaya langsung walk back, namun Indonesia telanjur disebut sebagai aktor geopolitik yang berpikir ofensif soal aset geografisnya, meski belakangan sudah dibantah oleh Menlu Sugiono.