Sejak 2014 hingga 2022, pemerintah Indonesia menggelontorkan Rp468,9 triliun dari APBN untuk Dana Desa. Angka itu bukan kecil — ia lebih besar dari anggaran pertahanan selama beberapa tahun sekaligus. Namun, jumlah tersebut gagal mengatasi masalah kemiskinan di desa.

JK dan Dino Patti Djalal ragukan mediasi Prabowo di Iran-AS. Benarkah RI terlalu lemah untuk damaikan dua raksasa?

Konflik Iran–Israel–AS bukan sekadar dinamika Timur Tengah; ia adalah laboratorium kontemporer tentang bagaimana negara menghadapi ancaman udara berlapis. Dalam konteks ini, Jakarta—sebagai pusat gravitasi politik, ekonomi, dan militer Indonesia, menjadi pertanyaan strategis: apakah langitnya benar-benar terjaga?

Banyak negara Eropa yang punya industri alutsista kuat, seperti Jerman. Namun, mengapa Indonesia lebih memilih dekat dengan Prancis?

Jokowi resmi meninggalkan Istana Merdeka pada Oktober 2024. Ia kembali ke Solo, kota tempatnya memulai karier politik sebagai wali kota. Narasinya terasa lengkap: seorang pemimpin yang naik dari rakyat, kembali ke rakyat. Namun di balik narasi penutupan yang rapi itu, ada sesuatu yang ikut pulang ke Solo—seluruh infrastruktur kekuasaan yang ia bangun selama satu dekade.

Prabowo resmi gabung Board of Peace dan berkomitmen akan kirimkan pasukan Indonesia ke Gaza. Benarkah ini wujud ketundukan atau justru awal mimpi buruk Tel Aviv?

Sejak menjabat Menteri Pertahanan hingga kini duduk sebagai Presiden, Prabowo secara konsisten menjalankan satu agenda besar: membangun kapasitas udara Indonesia yang selama ini jauh dari memadai. Gerakannya tidak main-main dan tidak datang dari satu arah saja.

Dari ruang praktik hingga ruang kekuasaan, dokter Indonesia pernah menjadi arsitek bangsa, teknokrat, hingga diplomat. Namun, di balik legitimasi rasional dan etika profesi, mereka jarang mencapai puncak politik. Mengapa demikian?

Dari Soekarno hingga Jokowi, berbagai tuduhan hukum menghampiri para eks presiden Indonesia. Namun tak satupun yang benar-benar terjerat pidana. Kini sorotan tertuju pada Jokowi terkait proyek Kereta Cepat Whoosh yang dituding merugikan negara. Apakah ada konsensus tak tertulis bahwa mantan presiden Indonesia kebal hukum?

RI-AS baru saja teken kesepakatan dagang yang longgarkan transfer data ke luar negeri. Benarkah kedaulatan data kita sedang digadaikan?