Radio Elshinta

Rutan Depok menyelidiki dugaan pelanggaran SOP setelah beredar video sekelompok pria berjoget dan diduga mengonsumsi narkoba di sebuah ruangan yang diklaim berada di dalam lapas wilayah Depok. Sebanyak 22 narapidana dan 2 petugas telah diperiksa. Karutan Depok Ario Galih Maduseno menyebut kasus tersebut telah dilaporkan ke kepolisian.

Dewan Pertimbangan Presiden atau Wantimpres, tiga hari lalu, resmi memiliki 26 anggota baru yang berasal dari berbagai latar belakang, mulai dari akademisi, pakar hukum tata negara, pengusaha, hingga mantan pejabat.

Wantimpres merupakan lembaga pemerintah nonkementerian yang keberadaannya diatur langsung dalam Pasal 16 Undang-Undang Dasar 1945.

Meski berperan sebagai think tank internal Presiden dan memberikan nasihat yang bersifat rahasia, masukan Wantimpres tidak bersifat mengikat. Artinya, Presiden memiliki kewenangan penuh untuk menggunakan ataupun mengabaikan masukan yang diberikan.

Lantas, bagaimana publik dapat mengukur kinerja dan efektivitas lembaga ini?

Narasumber : Pengamat Hukum Tata Negara dari Universitas Trunojoyo Madura, Fauzin, S.H., LL.M.,

"Belum genap 2 tahun, Presiden sudah 4 kali mengganti Kepala BAKOM RI, Apa yang terjadi?"

Narasumber:

Pkl 23:00 ::: Pakar Komunikasi Politik, Komunikolog Indonesia, sekaligus Direktur Eksekutif Lembaga Survey, Gogo Bangun Negeri (GBN), Dr. Emrus Sihombing

&

Pkl 24:00 ::: Pemerhati Kebijakan Publik dan Ketua Himpunan Masyarakat Nusantara (Hasrat) - Sugianto Emik

Ketua Lembaga Perlindungan Anak Indonesia, Samsul Ridwan, menyatakan perkelahian yang melibatkan 10 siswa di Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, harus menjadi introspeksi bagi semua pihak dalam memperkuat perlindungan anak, baik orang tua, sekolah, keluarga, maupun lingkungan.

Sehari setelah dilantik sebagai Kapolri, Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto melakukan mutasi dan rotasi terhadap 88 perwira tinggi dan menengah Polri, termasuk seluruh Kapolda di Pulau Jawa. Mutasi disebut sebagai bagian dari penyegaran dan kebutuhan organisasi. Namun, apakah langkah tersebut juga menjadi awal konsolidasi untuk membangun struktur kepolisian sesuai agenda dan prioritas kepemimpinan baru?

Pembahasannya bersama Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Pancasakti Tegal dan mantan anggota Kompolnas, Prof. Hamidah Abdurrachman.

"Harapan pada Kapolri baru, bagaimana arah agenda Reformasi?"

Narasumber:

Pkl 23.05 ::: Ketua Public Interest for Public Trust yang juga Mantan Anggota Kompolnas, Dr M Nasser, SpKK, DLAW.

&

Pkl 00.05: Praktisi Hukum dari Pusat Bantuan Hukum Masyarakat, Ralian Jawalsen

Sejumlah tokoh oposisi di pemerintahan Jokowi dilantik menjadi anggota Wantimpres dan Kepala Bakom, pertanda apa? Bersama Narasumber:

1. Eksekutif Indonesia Political Review (IPR), Iwan Setiawan

2. Direktur Emrus Corner/Komunikolog Indonesia UPH, Dr Emrus Sihombing

Presiden Prabowo Subianto hari ini melantik sejumlah anggota Dewan Pertimbangan Presiden atau Wantimpres dan Badan Analisis Kebijakan Nasional atau Bakom RI di Istana Kepresidenan, Jakarta. Para tokoh yang dilantik berasal dari berbagai latar belakang, mulai dari tokoh agama, politikus, pengusaha, hingga ahli hukum.

Pelantikan tersebut berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 107/P Tahun 2026 tentang Pengangkatan Anggota Dewan Pertimbangan Presiden, yang dibacakan Deputi Bidang Administrasi Aparatur Kementerian Sekretariat Negara, Nanik Purwanti.

Kehadiran para penasihat dan unsur analisis kebijakan ini tentu menjadi bagian penting dalam membantu Presiden mengambil keputusan di tengah berbagai tantangan pemerintahan.

Lantas, seperti apa posisi dan peran Wantimpres serta Bakom RI dalam pemerintahan Presiden Prabowo, dan sejauh mana keberadaan mereka dapat memberikan masukan yang strategis dan independen kepada Presiden?

Talk bersama Relawan Prabowo-Gibran yang juga kordinator Tim Hukum Merah Putih, C.Suhadi.

Langkah reshuffle kabinet ketujuh yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto pada 1 Oktober 2026 merupakan kombinasi taktis antara strategi memperkuat kekuasaan eksekutif sekaligus instrumen kompromi politik untuk menjaga stabilitas koalisi.

Perombakan besar yang melibatkan pelantikan 18 pejabat baru, termasuk pembentukan nomenklatur baru seperti Menko Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi yang dijabat oleh Bahlil Lahadalia, menjadi dinamika konsolidasi kekuasaan yang sangat intens, menjelang dua tahun masa pemerintahan. Bagaimana mencermati Tubuh Kabinet Prabowo yang semakin Gemuk, dan fenomena bongkar-pasang Kabinet Pemerintahan Prabowo yang terlalu sering, terhadap kesinambungan kerja birokrasi di tingkat kementerian/lembaga ? Dosen Ilmu Politik Pemerintahan dan Pengamat Politik Univ. Jenderal Achmad Yani - Arlan Siddha, S.IP., MA ,

Pergeseran generasi juru batik tulis dari generasi senior ke Milenial dan Gen Z menjadi tantangan penting dalam menjaga keberlanjutan tradisi batik Indonesia.

Di tengah modernisasi, digitalisasi desain, dan komersialisasi, muncul kekhawatiran semakin berkurangnya pemahaman terhadap pakem, nilai filosofis, hingga makna spiritual yang melekat pada motif batik tradisional.

Lantas, bagaimana masa depan batik tradisional di tangan generasi muda? Apakah regenerasi juru batik mampu menjaga nilai dan pakem batik, atau justru mendorong lahirnya bentuk batik yang semakin jauh dari akar tradisinya?

Simak perbincangan bersama Akademisi dan Praktisi Batik Nasional, Ketua Komunitas Batik Jawa Timur (Kibas) sekaligus Dosen Fakultas Humaniora dan Industri Kreatif Universitas Kristen Petra Surabaya, Dr. Ir. Lintu Tulistyantoro, M.Ds.