Bagaimana menilai peran strategis duta besar Indonesia ke depan, terutama di tengah dinamika global yang makin kompleks seperti perang dagang, ketegangan geopolitik dan transisi energi?

Narasumber Pakar Hubungan Internasional Univ Pajajaran, Teuku Rezasyah

Publik kembali menaruh perhatian pada komitmen pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Salah satu regulasi terbaru yang menuai sorotan ialah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2025 yang telah resmi ditandatangani oleh Presiden Prabowo Subianto, yang mengatur soal Justice Collaborator, yakni saksi pelaku yang bersedia bekerja sama dengan aparat penegak hukum demi mengungkap kejahatan yang lebih besar.

Lantas sejauh mana aturan ini nantinya memperkuat posisi KPK? Apakah cukup menjamin perlindungan dan keadilan bagi saksi pelaku yang bekerja sama? Dan apa pula tantangannya dalam praktiknya nanti?

Talk: Juru bicara KPK, Budi Prasetyo

Meski sudah memasuki musim kemarau, namun hujan masih turun, hingga menyebabkan banjir di sejumlah daerah, termasuk di wilayah penyangga Jakarta, seperti Bogor. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengingatkan seluruh pihak untuk meningkatkan kewaspadaan, karena kondisi cuaca yang masih dinamis dan berpotensi ekstrem di berbagai wilayah Indonesia. Sementara mobilitas warga dan aktifitas masyarakat untuk berwisata di masa libur sekolah, diprediksi meningkat signifikan. Lalu bagaimana kesiapsiagaan pemerintah Kota Bogor menghadapi masih adanya potensi cuaca ekstrem?

Talk: Walikota Bogor Dedi Rachim

Kementerian Sosial melibatkan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam program penyaluran bantuan sosial (Bansos). Mensos Siafulah Yusuf menjelaskan peran PPATK adalah untuk menganalisis rekening penerima bansos agar tepat sasaran sesuai arahan Presiden Prabowo. Apa yang perlu diperhatikan dalam verifikasi data penerima manfaat bansos?

Wawancara bersama Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi periode 2007 s/d 2011 - M Jasin.

Menteri Kebudayaan Fadli Zon menyatakan tak pernah menyangkal peristiwa kekerasan atau pemerkosaan selama kerusuhan Mei 1998. Namun, masalahnya, menurutnya, hingga saat ini rangkaian kasus kekerasan seksual selama '98 belum menjadi fakta hukum. Fadli menegaskan penulisan ulang sejarah RI tak berupaya untuk menegasikan kekerasan selama '98, apalagi untuk mereduksi atau menghilangkan fakta sejarah. Bahkan, dia mengaku mendorong para pelaku untuk dibawa ke proses hukum.

Bagaimana aspirasi kaum perempuan atas pernyataan dan kekerasan seksesual 1998?

Talk bersama Ketua Umum Perempuan Tionghoa Indonesia Emas, Emma Elizabeth.

Innalillahi wa inna ilaihi raaji'uun

Dunia pers Indonesia kembali berduka. Tokoh pers nasional sekaligus pakar hukum dan etika media, Wina Armada, wafat pada Kamis (3/7) sekitar pukul 15.59 WIB.

Wina Armada dikenal luas sebagai insan Pers yang disegani. Semasa hidup, ia aktif menulis buku-buku penting tentang hukum pers, di antaranya Wajah Hukum Pidana Pers dan Menggugat Kebebasan Pers. Ia juga pernah menjadi editor sejumlah karya ilmiah di bidang komunikasi dan hukum media.

Semoga almarhumah diterima iman islamnya, diampuni segala dosa kekhilafannya, dan mendapat tempat yang mulia di Surga-Nya Allah SWT.

Wawancara dengan Wartawan Senior yang juga Pemerhati Infotaintment, Ilham Bintang

Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) akan melakukan investigasi penyebab kecelakaan KMP Tunu Pratama Jaya tenggelam di selat Bali. Hal ini ditegaskan Menteri Perhubungan (Menhub), Dudy Purwagandhi dalam keterangan pers yang menyatakan menyerahkan proses investigasi ke (KNKT). Diketahui tenggelamnya KMP Tunu yang menyebabkan puluhan korban tenggelam, 6 korban ditemukan meninggal dunia dan 30 korban masih dicari.

Wawancara bersama Ketua Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT), Soerjanto Tjahjono

#DiskusiInteraktif Bagaimana menengahi kegaduhan yang disebabkan penyangkalan Menbud, Fadli Zon tentang pemerkosaan massal pada mei 1998 dan penulisan ulang sejarah Indonesia?

[TALK] Pengamat Politik/Mantan Anggota MPR RI - Jusuf Suroso

&

Direktur Pusat Riset Politik Hukum dan Kebijakan Indonesia (PRPHKI) - Saiful Anam

Jaksa Penuntut Umum KPK menuntut Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto pidana penjara selama 7 tahun. Selain pidana badan, Jaksa juga menuntut Hasto dihukum membayar denda Rp 600 juta. Jika tidak dibayar, hukuman itu akan diganti dengan 6 bulan penjara.

Jaksa meyakini Hasto bersalah merintangi penyidikan dan menyuap mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan terkait pengurusan penetapan pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR periode 2019-2024 Harun Masiku. Diketahui Hasto merupakan terdakwa kasus dugaan merintangi penyidikan kasus dugaan suap dengan tersangka Harun Masiku. Hasto disebut menghalangi KPK menangkap Harun Masiku yang jadi buron sejak 2020.

Bagaimana Kuasa Hukum Hasto merespons keyakinan Jaksa bahwa Hasto aktif merintangi upaya KPK dalam menangkap Harun Masiku, yang hingga kini masih buron sejak 2020?

Talk bersama Kuasa Hukum Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto, Patra M Zen.

Dukacita mendalam bagi Insan Pers atas wafatnya wartawan senior dan tokoh pers nasional, Wina Armada Sukardi, yang berpulang pada hari ini. Wina Armada dikenal luas sebagai wartawan, advokat, penulis buku, sekaligus pengamat film. Ia telah lama berkiprah sebagai pengurus PWI Pusat, anggota Dewan Pers, dan Ketua Pelaksana Festival Film Wartawan Indonesia. Ia juga merupakan penulis aktif yang baru saja menyelesaikan buku Tafsir KUHP Baru (UU No. 1 Tahun 2023) setebal lebih dari 600 halaman. Bagaimana mengenal sosok Almarhum Wina Armada? dan bagaimana sikap Forum Pemred sebagai wadah yang concern terhadap tokoh pers?

Talk bersama Ketua Forum Pemred, Retno Pinasti.