Setiap tanggal 1 Juli, diperingati sebagai Hari Bhayangkara, atau hari berdirinya Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Di tahun 2025 ini, Polri memasuki usianya ke-79 dengan mengusung tema "Polri Untuk Masyarakat", yang mencerminkan semangat pengabdian dan transformasi institusi.

Momen ini bukan hanya sekadar perayaan, tapi juga waktu untuk Polri merenungkan kembali peran strategis kepolisian dalam menjaga keamanan, ketertiban, dan melayani masyarakat.

Bagaimana memastikan bahwa Polri memang untuk Masyarakat?

Talk bersama Ketua Publik Interest for Police Trust/Mantan Anggota kompolnas, – M Nasser.

Badan Penyelenggara Haji (BPH) tengah mengkaji Wacana pengurangan masa menetap jamaah haji di Arab Saudi dari awalnya 40 hari lebih menjadi 30 hari untuk musim haji 1447 Hijriah. BPH menyebut efisiensi masa tinggal jamaah haji dapat diwujudkan dengan mengatur ulang frekuensi keberangkatan dan kepulangan jamaah. Namun, tetap mempertimbangkan kesiapan asrama haji dan kemampuan teknis embarkasi. Untuk menerapkan efisiensi masa tinggal jamah haji di Tanah Suci, BPH menekankan pentingnya kolaborasi dalam penyelenggaraan haji untuk musim berikutnya.

[TALK] Ketua Komnas Haji Indonesia - Mustolih Siradj

Pemerintah tengah menuai pro dan kontra usai muncul wacana membangun rumah subsidi hanya seluas 14–18 meter persegi, khususnya untuk kawasan perkotaan. Meski desainnya masih dalam tahap rencana belum dipasarkan publik mempertanyakan kelayakan hunian sekecil itu, bahkan dinilai “tak manusiawi” karena jauh dari standar luas rumah ideal. Kondisi ini mendorong desakan agar pemerintah mempertimbangkan alternatif lain, salah satunya melalui skema Manfaat Layanan Tambahan (MLT) BPJS Ketenagakerjaan

[TALK] Pengamat Kebijakan Publik Univ. Trisakti - Dr. Yayat Supriyatna

6 orang ditangkap dalam OTT KPK di Mandailing Natal, Sumatera Utara, terkait dugaan kasus korupsi dalam proyek pembangunan jalan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Prov. Sumatera Utara serta Satuan Kerja Pembangunan Jalan Nasional (Satker PJN) Wilayah I Sumatera Utara.

Menanggapi kasus tersebut, Menteri PU Dody Hanggodo mengaku telah berkomunikasi dengan Presiden Prabowo agar segera melakukan pembenahan dan pembersihan serta segala penyelewengan wajib dihentikan.

Apa yang perlu dilakukan untuk memastikan pembenahan fungsi pengawasan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah berjalan dengan baik?

TALK : Pakar Otonomi daerah/ Guru Besar IPDN, Prof Djohermansyah Johan.

Pemerintah dikabarkan akan mengenakan Pajak Penghasilan (PPh) final sebesar 0,5% dari pendapatan penjualan kepada pedagang online di E-commerce yang omzet tahunannya sekitar Rp 500 juta hingga Rp 4,8 miliar. Apa urgensi penerapan kebijakan ini dan bagaimana dampaknya?

TALK : Pengamat Pajak, Yustinus Prastowo

Menimbang dampak bila wacana toko online beromset di atas Rp 500 juta dikenakan pajak direalisasi.

1. Wakil Ketua Asosiasi UMKM Indonesia (Akumindo), Lasiman

2. Pengamat Ekonomi, Irwan Ibrahim

KPK mengungkap OTT di Mandailing Natal Sumut, terkait dugaan korupsi pengadaan jalan dengan modus pengaturan pemenang tender diduga pihak yang mengatur pemenang tender, menerima uang dari nilai proyek sekitar 200 M lebih. Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto kembali menekankan pemerintah terus memerangi korupsi, praktik-praktik yang memanipulasi penggunaan uang rakyat, dan pemborosan APBN.

[TALK] Pegiat Anti Korupsi, dan juga Wakil ketua KPK Periode 2015-2019 - Saut Situmorang

Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Abdul Kadir Karding mendorong masyarakat untuk bekerja di luar negeri secara resmi untuk mengurangi jumlah pengangguran di Indonesia. Hal tersebut disampaikan Karding saat menghadiri peresmian Migrant Center di Gedung Prof. Soedarto, Universitas Diponegoro (Undip), Semarang, Kamis 26 Juni 2025. Seperti diketahui angka pengangguran di Indonesia sudah mencapai 70 juta orang. Menteri Karding menjelaskan berkerja di luar negeri bukan alternatif, melainkan langkah utama dalam membangun karir global. Apakah langkah ini merupakan solusi tepat mengurangi angka pengangguran di tanah air?

Wawancara bersama Pengamat ketenagakerjaan dari Universitas Gadjah Mada (UGM) - Prof. Dr. Tadjuddin Noer Effendi, M.A

Langkah Kejaksaan Agung (Kejagung) menjalin Nota Kesepahaman (MoU) dengan empat operator telekomunikasi terkait penyadapan dan akses data, dikhawatirkan akan melanggar privasi masyarakat, dan penyalahgunaan wewenang. Pasalnya, legalitas kewenangan penyadapan Kejagung sebagaimana diatur pasal 30C huruf i UU Kejaksaan, dinilai belum menjadi payung hukum yang komprehensif, melainkan berada di wilayah abu-abu.

Namun bagaimana Kejasakaan Agung memastikan kewenangan penyadapan tersebut, murni untuk penegakan hukum?

Talk bersama Ketua Komisi Kejaksaan (Komjak) RI, Prof. Pujiyono Suwadi.

Pemerintah melalui Kemenkeu berencana menarik Pajak pelapak atau penjual di e-commerce seperti; Shopee, Tokopedia, TikTok Shop, Lazada, Bukalapak Cs. Pajak dikenakan dengan tujuan untuk menyamakan perlakuan antara pedagang di toko daring dengan toko fisik. Besaran pajak pajak yang akan dikenakan 0,5 persen dari pendapatan penjualan dari penjual dengan omzet tahunan antara Rp500 juta hingga Rp 4,8 miliar, artinya yg akan dikenai pajak adalah Toko daring yg beromzet besar. Bagaimana mencermati kebijakan ini?

Wawancara bersama Peneliti BRIN bidang manajemen inovasi dan umkm, Trina Fizzanty