Narasumber:

1. Senator DPD RI asal Aceh, Azhari Cage

2. Founder Gogo Bangun Negeri, Lembaga Survei, Konsultan, Komunikasi Politik dan Konsultan Komunikasi Publik - Dr. Emrus Sihombing

Praktik hangusnya kuota Internet yang diterapkan oleh penyedia layanan seluler di Indonesia menjadi sorotan sejumlah lembaga pelindungan konsumen. Sistem penghapusan kuota setelah batas waktu penggunaan dinilai merugikan masyarakat, terutama jika informasi mengenai masa aktif tidak disampaikan secara transparan. Indonesian Audit Watch (IAW) mencatat risiko kerugian konsumen akibat hangusnya kuota Internet mencapai Rp 63 triliun per tahun. Estimasi ini dihitung dari nilai kuota yang hangus setiap tahun, yang ditaksir mencapai Rp 220 triliun. Sementara Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) menyebut penerimaan data pengaduan kuato hilang mengalami peningkatan serius angka pengaduan sudah 197 kasus. Bagaimana tindak lanjut aduan tsb?

Wawancara bersama Ketua BPKN RI sekaligus Wakil Ketua Umum KADIN Indonesi - M.Mufti Mubarok

Narasumber:

1. Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) DKI Jakarta Nurjaman

2. Pengamat Ekonomi Internasional, Irwan Ibrahim

Meski pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) diklaim berjalan baik di sejumlah wilayah, namun beberapa daerah dilaporkan mengalami kendala, dari masalah koneksi internet untuk pendaftaran online, hingga masalah domisili atau jarak dari rumah ke sekolah, bahkan sejumlah sekolah dilaporkan kekurangan murid, shingga berencana membuka pendaftaran secara offline.

Apa yang perlu dievaluasi dari SPMB, yang dulu bernama PPDB?

Talk bersama Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), Abdullah Ubaid Matraji.

48 WNI yang dievakuasi dari Iran via Azerbaijan dijadwalkan tiba di Indonesia Hari Ini. Sebelumnya 11 WNI tiba di Jakarta yang dievakuasi dari Iran pada tanggal 24 Juni 2025 kemarin.

Lalu bagaimana kondisi WNI yang masih berada di Iran? dan kapan akan dievakuasi?

Talk bersama WNI/Mahasiswa di Iran, Mashhad Jawad.

Iran dan Israel melakukan gencatan senjata setelah kedua negara saling serang. Sebelumnya Iran meluncurkan serangkaian rudal ke Pangkalan Militer Amerika Serikat Al Udeid di Qatar Senin lalu setelah AS melakukan serangan udara di 3 fasilitas nuklir Iran.

Bagaimana situasi di Qatar, bagaimana WNI yang berada di Qatar ditengah konflik Iran Israel?

Talkbersama Duta Besar RI untuk Qatar, Ridwan Hassan.

Mulai 2 Februari 2026, dokumen girik hingga letter C tidak lagi diakui sebagai bukti kepemilikan tanah. Jika tidak segera diubah menjadi sertifikat, tanah tersebut bisa didaftarkan orang lain dan pemilik aslinya kehilangan haknya. Aturan ini mulai menimbulkan keresahan karena sosialisasi yang dianggap kurang masif, hingga biaya pengurusan yang tidak murah. Apakah aturan ini sudah adil dan berpihak pada semua golongan masyarakat?

Wawancara bersama Pakar Hukum Agraria Universitas Airlangga (Unair) Surabaya - Agus Sekarmadji

Badan Gizi Nasional (BGN) optimis target 82,9 juta penerimaan manfaat makan bergizi gratis (MBG) bisa tercapai pada November 2025. Percepatan penerimaan tersebut bisa terlaksana ketika sumber daya manusia (SDM) sarjana penggerak yang sedang dididik selama tiga bulan bisa langsung memimpin Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Bagaimana Pelaksaan MBG ?

Wawancara bersama Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) - Prof. Dadan Hindayana

Kementerian Luar Negeri RI mendata terdapat 380 warga negara Indonesia (WNI) masih berada di Iran. Ratusan tersebut akan dievakuasi oleh pemerintah pada gelombang kedua. Sementara itu Kementerian Luar Negeri RI dan seluruh Perwakilan RI di Timur Tengah terus memonitor dari dekat eskalasi konflik yang terjadi antara Israel, AS dan Iran. Kemlu mengimbau agar para WNI yang saat ini berada di Timur Tengah meningkatkan kewaspadaan, terus memantau situasi keamanan dan arahan yang diberikan otoritas setempat. Bagaimana proses pemulangan WNI ?

Wawancara bersama WNI yang Berkuliah di Iran - Sultan Fathoni

Ekskalasi konflik antara Israel dan Iran menimbulkan beragam potensi ancaman bagi Indonesia diantaranya di sektor energi yg akan berdampak terhadap industri nasional. Oleh karena pemerintah diharapkan dapat mengamankan pasokan minyak bumi dan gas alam guna mengantisipasi potensi yg bisa terjadi

[TALK] Wakil Ketua Komisi 12 DPR RI - Sugeng Suparwoto