
Sign up to save your podcasts
Or


Ratusan guru madrasah honorer menggelar aksi unjuk rasa dan beraudiensi dengan DPR untuk menuntut kejelasan status dan pengangkatan sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), setelah mengabdi selama bertahun-tahun.
Berdasarkan data Badan Kepegawaian Nasional (BKN) per 1 Februari 2026, dari total 6,69 juta Aparatur Sipil Negara (ASN), sebanyak 2,3 juta atau sekitar 34 persen merupakan ASN guru yang terdiri dari PNS, PPPK, dan PPPK paruh waktu. Sementara itu, jutaan lainnya masih berstatus guru honorer, bahkan sebagian hanya menerima gaji sekitar Rp200 ribu hingga Rp500 ribu per bulan.
Lalu, solusi apa yang bisa ditawarkan untuk menjamin kesejahteraan dan kepastian status para guru honorer? Kami akan membahasnya dalam perbincangan bersama Kepala Bidang Advokasi Guru Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G), Iman Zanatul Haeri.
Insiden penembakan menimpa pesawat Smart Air dengan nomor registrasi PK-SNR milik PT Smart Air Aviation di Kampung Danowage, Distrik Yaniruma, Kabupaten Boven Digoel, Papua Selatan, Rabu kemarin. Dalam peristiwa tersebut, pilot dan co-pilot dilaporkan meninggal dunia saat berupaya menyelamatkan diri, sementara 13 penumpang lainnya berhasil selamat. Bagaimana kondisi terkini di lokasi kejadian? Sejauh mana penanganan aparat keamanan dan situasi keamanan wilayah pasca-insiden?
Kami akan membahasnya bersama Kepala Satgas Operasi Damai Cartenz 2026, Brigjen Pol Faizal Ramadhani, untuk mendapatkan penjelasan lengkap dan terbaru.
Menyoroti turunnya angka Indeks Persepsi Korupsi Indonesia pada 2025, apa yang harus dibenahi?
Narasumber:
Manajer Riset Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (FITRA), Badiul Hadi (Pak Badi)
&
Sekretaris Pendiri Indonesia Audit Watch, Iskandar Sitorus
Ahli Hukum Kehutanan Universitas Al Azhar Jakarta, Dr. Sadino SH., MH., menilai penerapan denda administratif dalam PP 45/2025 berpotensi menimbulkan persoalan baru bagi industri kelapa sawit dan petani rakyat. Kebijakan penertiban kawasan hutan dinilai terlalu memberatkan, belum mempertimbangkan kepastian batas kawasan, serta berisiko menimbulkan dampak ekonomi, sengketa hukum, dan gejolak sosial di daerah perkebunan.
Indonesia berencana mengirim hingga 8.000 personel TNI ke Gaza dalam misi kemanusiaan Board of Peace. Talk ini membahas komitmen kemanusiaan Indonesia, mandat internasional, serta risiko dan kepentingan nasional di wilayah konflik.
Simak pembahasannya bersama:
1. Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Aris Adi Leksono
2. Sosiolog Universitas Katolik (Unika) Soegijapranata Semarang, Hermawan Pancasiwi
Pemerintah resmi menerbitkan PP Nomor 45 Tahun 2025 yang mengatur sanksi administratif dan PNBP, termasuk penertiban kawasan hutan yang berdampak langsung pada industri kelapa sawit. Kebijakan ini memantik perdebatan, terutama soal besaran denda yang dinilai berpotensi menekan perusahaan, investasi, hingga tenaga kerja.
Bersama ahli hukum kehutanan dan pengamat kebijakan agraria Universitas Al Azhar Jakarta, Dr. Sadino, SH, MH, kita kupas tuntas implikasi hukum, ekonomi, dan masa depan sektor sawit nasional. 🎙️
Data terbaru BPS menunjukkan lulusan SD ke bawah masih mendominasi tenaga kerja Indonesia.
Apa dampaknya bagi produktivitas, upah, dan daya saing ekonomi menuju Indonesia Emas 2045?
Bersama Prof. Payaman Simanjuntak.
Simak pembahasannya bersama:
1. Koordinator Advokasi BPJS Wacth, Timbul Siregar
2. Pemerhati Kesehatan, Iskandar Sitorus
Sedikitnya 2000 warga Desa Padasari, Kecamatan Jatinegara, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, akan direlokasi ke lokasi yang lebih aman, setelah mengungsi akibat tanah bergerak, sejak Sabtu lalu. Sebagaimana yg beredar di video, fenomena tanah bergerak tersebut mengakibatkan ratusan rumah warga rusak.
Bagaimana menangani fenomena tanah bergerak tersebut?
Talk bersama Pakar Geologi Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) - Prof Amien Widodo.
From the publisher's feed
Ranked by our users in the last 21 days

7,590 Listeners