
Sign up to save your podcasts
Or


Hari ini, 3 Desember 2025, dunia memperingati Hari Disabilitas Internasional. Di Indonesia, meski berbagai regulasi telah disusun, penyandang disabilitas masih menghadapi tantangan besar dalam akses layanan dasar, pendidikan, pekerjaan, serta infrastruktur publik yang belum sepenuhnya inklusif. Implementasi kebijakan sering kali berhenti pada dokumen, sementara perubahan sosial dan transformasi digital bergerak jauh lebih cepat.
Dalam episode ini, kita membahas sejauh mana kesiapan negara membangun ekosistem inklusi yang benar-benar menyentuh kebutuhan nyata di lapangan. Apa langkah strategis yang perlu diprioritaskan agar inklusi bukan hanya program, tetapi menjadi kultur dan sistem yang bekerja bagi semua warga?
Bersama Bambang Susilo, Ketua Perpedin dan Lulusan P3N Lemhannas RI Angkatan 26.
Para alumni P3N Lemhannas Angkatan 26 Tahun 2025 menyatakan siap menjalankan peran strategis di bidang masing-masing setelah mengikuti pendidikan intensif selama kurang lebih tiga bulan. Laporan Rizky Rian Saputra.
Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menyebut bahwa banjir di berbagai daerah itu sebagai alarm kerusakan lingkungan, bahkan menjadi tanda telah terjadinya "kiamat".
Ketua Umum PKB itu pun berkirim surat ke Menteri Kehutanan (Raja Juli), Menteri ESDM (Bahlil Lahadalia), dan Menteri Lingkungan Hidup (Hanif Faisol) untuk bersama-sama evaluasi total seluruh kebijakan.
Evaluasi total yang dalam istilah Nahdlatul Ulama disebut taubat nasuha ini, merupakan bentuk komitmen untuk memperbaiki kebijakan yang berdampak langsung terhadap risiko bencana.
Menindaklanjuti pernyataan menko pmk muhaimin iskandar yang minta sejumlah kementerian lakukan taubatan nasuha terkait bencana sumatera.
Direktur Eksekutif WALHI Sumut, Rianda Purba
Pengamat politik/mantan anggota MPR RI Jusuf Suroso
Sejumlah wilayah di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara dilanda banjir dan longsor hebat. Korban meninggal telah melampaui 600 jiwa, lebih dari 500 orang dilaporkan hilang, dan sejumlah daerah masih terisolir. Wacana penetapan status bencana nasional mencuat untuk mempercepat penanganan.
Dalam episode ini, Wakil Menteri Dalam Negeri RI, Bima Arya, menjelaskan langkah pemerintah dalam menanggapi bencana, termasuk koordinasi dengan pemerintah daerah, pengerahan seluruh komponen, dan pertimbangan terkait status bencana nasional. Simak penjelasannya secara lengkap hanya di Spotify Radio Elshinta.
3 Bupati di Aceh menyerah tangani banjir Sumatera karena kerusakan yang parah, sudah layakkah status bencana Nasional ditetapkan?
Wawancara bersama Dosen FISIP UIN Syarif Hidayatullah, Ali Rif'an
Narasumber:
1. Dosen FISIP UIN Syarif Hidayatullah, Ali Rif'an
2. Tokoh Masyarakat Sumbar/Anggota Komisi II DPR periode 2019-2024, Guspardi Gaus
Sebuah diskusi penting mengenai tragedi kemanusiaan di Sumatera. Hingga minggu malam, BNPB mencatat jumlah korban jiwa bencana banjir bandang dan longsor di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara mencapai 442 orang, dengan lebih dari 400 orang hilang.
Bencana ini dipicu oleh cuaca ekstrem, namun banyak pihak menilai adanya dugaan kerusakan lingkungan yang memperparah dampaknya.
Kita akan berbincang dengan pakar yang sangat relevan: Dr. Ir. Firdaus Ali, M.Sc., Pendiri Indonesia Water Institute dan juga Peneliti/Pengajar Teknik Lingkungan UI.
Apa penyebab utama yang sebenarnya terjadi di balik bencana masif ini?
Seberapa besar peran kerusakan lingkungan dalam meningkatkan korban jiwa dan kerugian?
Bagaimana penanggulangannya secara permanen agar bencana serupa tidak terulang kembali di masa depan?
Dengarkan analisis mendalam dari sisi teknis dan lingkungan untuk memahami krisis ini dan solusi yang harus segera diimplementasikan oleh pemerintah dan masyarakat.
#BencanaSumatera #BanjirBandang #FirdausAli #TeknikLingkungan #UI #IndonesiaWaterInstitute #442Korban #PodcastBencana
Eksklusif di #PowerBreakfast! Bersama Dr. H. Kurtubi, Doktor Ekonomi Energi lulusan AS dan mantan anggota Komisi VII DPR RI. Beliau dikenal sangat vokal dan kritis terhadap tata kelola migas nasional.
Dalam episode ini, Dr. Kurtubi tidak hanya berbagi rutinitas pagi, tetapi juga membedah isu-isu panas:
Audit Migas & Energi: Analisis tajam mengenai kebijakan energi dan migas Indonesia.
Status Bencana Nasional: Pandangan apakah bencana di Sumatera sudah layak ditetapkan sebagai bencana nasional.
Anomali Bandara IMIP: Tanggapan terhadap isu bandara yang disebut Menhan tidak dilengkapi perangkat negara.
Penambangan Ilegal WNA: Mengapa praktik penambangan emas oleh Warga Negara Asing marak terjadi, dan di mana letak kesalahan pengawasan aparat kita?
Dengarkan analisis mendalam yang wajib Anda ketahui!
#DrKurtubi #EkonomiEnergi #Migas #BencanaNasional #IMIP #PenambanganIlegal
Narasumber:
1. Direktur Eksekutif Walhi Aceh, Ahmad Shalihin
2. Ketua Tim Kampanye Hutan Greenpeace Indonesia, Arie Rompas
Bencana alam yang melanda sejumlah wilayah di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat dalam beberapa hari terakhir kembali mempertanyakan kesiapan dan kecepatan pemerintah dalam mengambil keputusan di situasi darurat. Di tengah kebutuhan mendesak masyarakat akan langkah tanggap, koordinasi lintas lembaga, dan kepastian status kedaruratan, proses pengambilan keputusan menjadi sorotan utama.
Episode ini mengulas lebih dalam bagaimana tata kelola kebencanaan dijalankan, sejauh mana koordinasi antarlembaga berjalan, serta tantangan yang dihadapi pemerintah pusat dan daerah dalam menentukan status bencana.
Untuk memberikan perspektif akademik dan analitis, kami menghadirkan Dosen FISIP UIN Syarif Hidayatullah, Ali Rif’an.
From the publisher's feed
Ranked by our users in the last 21 days

7,590 Listeners