Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia ( PHRI) Jawa Timur mendesak pemerintah melalui kementerian hukum, agar merevisi UU Hak Cipta yang dianggap implemtasi dilapangan, tidak sesuai. Karena menimbulkan keresahan kalangan pengusaha hotel dan restoran yang menyajikan lagu, dalam menyambut tamu dan menghibur.

Wawancara bersama Ketua PHRI Jawa Timur, Dwi Cahyono

Aksi penolakan kenaikan PBB beralih menjadi tuntutan mundur Bupati Pati, bagaimana menanggapinya?

Talk:

-Dosen Ilmu Politik Pemerintahan dan Pengamat Politik Universitas Jenderal Achmad Yani, Arlan Siddha, S.IP., MA

-Pengamat Politik Mantan Ketua KPU Prop Jateng, Joko Purnomo

Harga beras di pasar terus merangkak naik di tengah melimpahnya stok beras Perum Bulog. Kenaikan harga beras juga mendapatkan perhatian dari Istana. Rencana Pemerintah untuk mengKlasifikasi Beras Premium dan Medium, dan akan 'melebur' klasifikasi mutu beras, menuai kontroversi.Bagaimana Serikat Petani Indonesia (SPI) merespon naiknya harga berasa disejumlah daerah serta merespon Rencana Pemerintah untuk mengKlasifikasi Beras Premium dan Medium, dan akan 'melebur' klasifikasi mutu beras?

Wawancara bersama Direktur Ekonomi KPPU, Mulyawan Ranamenggala

Kasus kematian akibat dugaan budaya kekerasan senior-junior di lembaga pendidikan akademi milter masih terjadi. Metode pengawasan pun mendapatkan sorotan publik , bahwa Itikad menghapus kekerasan didunia akmil harus benar-benar dilakukan. Apa yg harus dievaluasi, agar tidak menjadi momok bagi orangtua dan calon taruna utk mengikuti pendidikan di Akmil ?

Wawancara bersama Pakar pendidikan karakter, Doni Koesoema dan Anggota Komisi I DPR RI Mayjen TNI, (Purn) TB Hasanuddin

Apa yang harus dievaluasi dari kasus kematian Prada Lucky diduga korban kekerasan seniornya?

Talk:

-Pengamat Militer Univ Padjajaran Bandung, Prof Muradi

- Sosiolog Unika Sugijapranata, Hermawan Pancasiwi

Tak kunjung dieksekusinya Silfester Matutina, pada kasus fitnah terhadap Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla, dengan vonis 1,5 tahun penjara, menjadi sorotan. Sebelumnya Kejagung menyatakan, pengajuan peninjauan kembali (PK) yang dilakoni Silfeter Matutina tidak menunda ekseksusi. Dimana, eksekusi badan terhadap Silfester menjadi kewenangan Kejari Jakarta Selatan (Jaksel). bagaimana komisi kejaksaan menilai kasus tersebut ?

Wawancara bersama Ketua Komisi Kejaksaan Republik Indonesia (Komjak RI) - Prof, Pujiyono Suwadi

Periode 2024 pengadilan Indonesia menjatuh kan Vonis mati pada 85 Narapidana. Periode Januari-Maret 2025 pengadilan menjatuhkan hukuman mati terhadap 21 terdakwa. Kopda Bazarsah, Kompol Satria Nanda dan iptu Shigit Sarwo Edhi, serta Indra Septiarman, terdakwa pembunuh gadis penjual gorengan, telah menambah daftar Terpidana mati. Masyarakat yang mencari keadilan, merasa lega hukum mati harus ditegakkan pada pelaku kejahatan keji. Apakah Hukum Pengadilan kita saat ini telah berada di Trek yang sesungguhnya?

Wawancara bersama Associate Professor, Dosen FH UNTAG, (Ketua bidang masyarakat hukum pidana kriminologi Indonesia ) - Dr. Bambang joyo supeno, S.H., M.Hum

Narasumber:

1. Pengamat kebijakan publik dari Universitas Islam Syeh Yusuf ( UNIS ) Tangerang Banten, Adib Miftahul

2. Pengamat Politik Jusuf Suroso

Pemprov DKI akan merekrut 1.000 petugas pemadam kebakaran (damkar) pada 12-14 Agustus. Diketahui, saat ini keberadaan petugas damkar di masyarakat lebih dari sekadar memadamkan api, melainkan juga berbagai hal yang mencakup keselamatan warga,

Apa yang harus diperhatikan dalam proses rekrutment damkar ini?

Berikut pembahasan bersama Pimpinan Komisi A DPRD DKI Jakarta, Ahmad Yani

Kasus dugaan korupsi kuota haji 2024 di KPK telah naik ke tahap penyidikan. Komisi Pemberantasan Korupsi(KPK) tengah membidik sosok pemberi perintah terkait kuota haji yang tidak sesuai aturan. Tak hanya itu, KPK juga akan menelusuri aliran dana terkait pembagian kuota haji yang tidak sesuai aturan. Meski demikian, KPK belum membeberkan lebih lanjut terkait sosok pemberi perintah dan pihak yang menerima aliran dana itu.

Apa saja potensi pelanggaran hukum dari pembagian kuota haji yang tidak sesuai aturan ini?

Talk : Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman.