
Sign up to save your podcasts
Or


Macet di kawasan TB Simatupang sudah jadi keluhan sehari-hari. Kini, mulai hari ini hingga 19 September, uji coba rekayasa lalu lintas resmi diterapkan. Seperti apa pelaksanaannya? Jalan mana saja yang terdampak?
Dalam episode ini, Dirlantas Polda Metro Jaya, Kombes Pol. Komarudin, S.I.K., M.M., berbagi penjelasan langsung tentang strategi, tujuan, hingga harapan dari uji coba ini.
🎧 Dengarkan obrolan lengkapnya, santai tapi penuh informasi, hanya di Spotify!
#PodcastIndonesia #RekayasaLaluLintas #Jakarta #TBSimatupang #Elshinta #SpotifyPodcast
Kita juga akan menyelami lebih dalam peran CELIOS (Center of Economic and Law Studies) yang konsisten mengusung sistem ekonomi restoratif bagi Indonesia.
Mengapa CELIOS memilih tidak terjebak pada isu politik? Apa sebenarnya makna ekonomi restoratif?
Kita juga akan membahas isu-isu hangat, mulai dari penunjukan Purbaya Yudhi Sadewa sebagai Menteri Keuangan baru hingga laporan CELIOS ke PBB terkait keraguan atas data pertumbuhan ekonomi Indonesia.
Presiden Prabowo Subianto berencana melakukan reformasi di tubuh Polri, sebuah langkah yang sejak lama menjadi aspirasi masyarakat. Untuk mewujudkannya, presiden akan membentuk tim atau komisi reformasi kepolisian, dengan harapan mampu menyentuh akar persoalan yang ada di institusi Polri. Rencana ini mendapat dukungan dari berbagai pihak, namun tentu ada sejumlah hal yang perlu diperhatikan agar reformasi benar-benar berjalan efektif dan menyentuh substansi.
Dalam program ini, kami hadirkan wawancara bersama Penasihat Ahli Kapolri, yang juga Mantan Kadiv Hukum Polri, Irjen Pol (Purn) Aryanto Sutadi, untuk mengulas lebih dalam mengenai langkah reformasi Polri, tantangan, serta peluang yang perlu dicermati
Indonesia sebagai bangsa yang berlandaskan UUD 1945, memiliki amanat konstitusi untuk menentang segala bentuk penjajahan di atas dunia. Resolusi PBB tentang pembentukan negara Palestina menjadi momentum penting, meskipun mendapat penolakan dari Israel dan Amerika Serikat.
Untuk mewujudkan resolusi itu, Indonesia perlu memperkuat diplomasi internasional dengan menggandeng negara-negara sahabat, baik di kawasan Asia, Afrika, maupun Amerika Latin. Dukungan kolektif dari Gerakan Non-Blok, Organisasi Kerja Sama Islam, hingga ASEAN, dapat menjadi kekuatan politik global yang menekan agar Palestina diakui secara penuh.
Selain itu, Indonesia harus mendorong PBB dan lembaga internasional lainnya untuk menegakkan hukum internasional terhadap pelanggaran yang dilakukan Israel. Bantuan kemanusiaan, dukungan ekonomi, serta penguatan kapasitas masyarakat Palestina juga dapat menjadi langkah nyata agar Palestina siap sebagai negara berdaulat.
[TALK] Pengamat Timur Tengah, Dosen Hub Internasional Univ. Binus - Tia Mariatul Khibtiah
&
Direktur Eksekutif Institute for Security and Strategic Studies (ISSES) - Khairul Fahmi
Polisi menduga, ledakan yang terjadi di kawasan permukiman Pondok Cabe Hilir, Kota Tangerang Selatan, Jumat lalu, dan mengakibatkan sejumlah rumah hancur, dan beberapa warga mengalami luka-luka, akibat ledakan tabung gas elpiji. Sehari sebelumya, kasus ledakan tabung gas juga terjadi di sebuah toko lantai dua, di daerah Kelapa Gading, Jakarta Utara, dengan korban luka enam orang dan beberapa kejadian lainya.
Bagaimana penggunaan gas epiji yang aman, sehingga tidak terjadi ledakan-ledakan selanjutnya?
Talk bersama Sekjen Asosiasi Perusahaan Minyak dan Gas Nasional (Aspermigas), Elan Biantoro.
Majelis Umum PBB mengadopsi New York Declaration dengan dukungan telak: 142 negara, termasuk Indonesia, menyetujui peta jalan menuju solusi dua negara bagi Palestina–Israel. Deklarasi ini menuntut gencatan senjata permanen di Gaza, pembebasan sandera, hingga penarikan pasukan Israel. Namun pertanyaannya, mampukah langkah ini benar-benar membuka jalan perdamaian? Dan di mana posisi Indonesia dalam dinamika global ini?
Simak pembahasan bersama Khairul Fahmi, Direktur Eksekutif Institute for Security and Strategic Studies (ISSES), hanya di Elshinta Podcast.
Rp200 triliun dana pemerintah resmi dialihkan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dari Bank Indonesia ke lima bank anggota Himbara. Langkah ini digadang-gadang mampu memperkuat likuiditas dan mendorong pertumbuhan ekonomi.
Tapi, sejauh mana kebijakan ini benar-benar bisa menggerakkan sektor riil dan dirasakan langsung oleh masyarakat?
Simak ulasan selengkapnya di Elshinta Podcast bersama Ekonom dari Universitas Surabaya, Prof Wibisono Hardjo Pranoto
Pembentukan Tim Independen Lembaga Nasional Hak Asasi Manusia (LNHAM) menjadi langkah penting enam lembaga negara—Komnas HAM, LPSK, Komnas Perempuan, KPAI, Ombudsman, dan Komisi Nasional Disabilitas—dalam merespons prahara unjuk rasa Agustus–September 2025 yang menelan korban jiwa dan luka.
Tim ini diharapkan mampu mengungkap fakta, menegakkan hukum, memulihkan korban, sekaligus mencegah terulangnya pelanggaran serupa. Lalu, apa langkah konkret yang akan ditempuh setelah tim ini resmi dibentuk?
Simak wawancara eksklusif bersama Komisioner Komnas HAM RI, Anis Hidayah, hanya di Elshinta Podcast.
Apa yang harus diperhatikan agar pembentukan Tim Independen Lembaga Nasional Hak Asasi Manusia (LNHAM) bisa mengungkap tuntas prahara Agustus 2025?
Narasumber
1. Wakil Ketua LPSK yang juga Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) 2012 -2017 Anggota, Dr. Maneger Nasution, M.A.
2. Pengacara Publik dari Pusat Bantuan Hukum Masyarakat, Ralian Jawalsen
Indonesia memasuki babak baru dengan suksesnya peluncuran Satelit Nusantara Lima (N5) pada 10 September 2025 dari Cape Canaveral, Amerika Serikat, menggunakan roket Falcon 9 milik Space X. Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, menegaskan N5 hadir untuk kepentingan rakyat dengan membawa kapasitas 160 Gbps (gigabit per second) dan menempati slot orbit strategis 113° BT yang mencakup seluruh wilayah Nusantara. Kehadiran satelit ini diharapkan mempercepat pemerataan akses digital, mulai dari pendidikan, kesehatan, UMKM, hingga layanan informasi bagi masyarakat di pelosok.
Bagaimana strategi pemerintah memastikan pengelolaan orbit dan kedaulatan digital Indonesia lewat kehadiran Satelit Nusantara Lima?
Talk bersama Direktur Penataan Spektrum Frekuensi, Radio, Orbit Satelit, dan Standardisasi Infrastruktur Digital, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), Adis Alifiawan.
From the publisher's feed
Ranked by our users in the last 21 days

7,590 Listeners