Presiden Prabowo Subianto menyatakan, Polri berperan penting dalam menjaga stabilitas dan keamanan nasinoal sebagai fondasi utama bagi keberhasilan agenda-agenda pembangunan bangsa.

Presiden juga berpesan agar Polri mengutamakan kepentingan rakyat, dan jangan mengecewakan rakyat.

Bagaimana Komisi 3 DPR menilai peran dan capaian Polri?

Talk bersama Anggota Komisi III DPR RI, Nasir Djamil.

Narasumber:

1. Ketum Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI), Hariyanto Suwarno

2. Sekjen Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia Timbul Siregar

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengungkapkan dugaan pengoplosan beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) hingga 80 persen, yang kemudian dikemas ulang menjadi beras premium. Ia menyebut, tindakan tersebut berpotensi menimbulkan kerugian negara hingga Rp 2 triliun per tahun.

Bagaimana mencermati kasus ini? Siapa yang sebenarnya paling dirugikan: negara, petani, atau konsumen?

Talk bersama Ketua Umum Serikat Petani Indonesia (SPI), Henry Saragih.

Setiap tanggal 1 Juli, diperingati sebagai Hari Bhayangkara, atau hari berdirinya Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Di tahun 2025 ini, Polri memasuki usianya ke-79 dengan mengusung tema "Polri Untuk Masyarakat", yang mencerminkan semangat pengabdian dan transformasi institusi.

Momen ini bukan hanya sekadar perayaan, tapi juga waktu untuk Polri merenungkan kembali peran strategis kepolisian dalam menjaga keamanan, ketertiban, dan melayani masyarakat.

Bagaimana memastikan bahwa Polri memang untuk Masyarakat?

Talk bersama Ketua Publik Interest for Police Trust/Mantan Anggota kompolnas, – M Nasser.

Badan Penyelenggara Haji (BPH) tengah mengkaji Wacana pengurangan masa menetap jamaah haji di Arab Saudi dari awalnya 40 hari lebih menjadi 30 hari untuk musim haji 1447 Hijriah. BPH menyebut efisiensi masa tinggal jamaah haji dapat diwujudkan dengan mengatur ulang frekuensi keberangkatan dan kepulangan jamaah. Namun, tetap mempertimbangkan kesiapan asrama haji dan kemampuan teknis embarkasi. Untuk menerapkan efisiensi masa tinggal jamah haji di Tanah Suci, BPH menekankan pentingnya kolaborasi dalam penyelenggaraan haji untuk musim berikutnya.

[TALK] Ketua Komnas Haji Indonesia - Mustolih Siradj

Pemerintah tengah menuai pro dan kontra usai muncul wacana membangun rumah subsidi hanya seluas 14–18 meter persegi, khususnya untuk kawasan perkotaan. Meski desainnya masih dalam tahap rencana belum dipasarkan publik mempertanyakan kelayakan hunian sekecil itu, bahkan dinilai “tak manusiawi” karena jauh dari standar luas rumah ideal. Kondisi ini mendorong desakan agar pemerintah mempertimbangkan alternatif lain, salah satunya melalui skema Manfaat Layanan Tambahan (MLT) BPJS Ketenagakerjaan

[TALK] Pengamat Kebijakan Publik Univ. Trisakti - Dr. Yayat Supriyatna

6 orang ditangkap dalam OTT KPK di Mandailing Natal, Sumatera Utara, terkait dugaan kasus korupsi dalam proyek pembangunan jalan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Prov. Sumatera Utara serta Satuan Kerja Pembangunan Jalan Nasional (Satker PJN) Wilayah I Sumatera Utara.

Menanggapi kasus tersebut, Menteri PU Dody Hanggodo mengaku telah berkomunikasi dengan Presiden Prabowo agar segera melakukan pembenahan dan pembersihan serta segala penyelewengan wajib dihentikan.

Apa yang perlu dilakukan untuk memastikan pembenahan fungsi pengawasan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah berjalan dengan baik?

TALK : Pakar Otonomi daerah/ Guru Besar IPDN, Prof Djohermansyah Johan.

Pemerintah dikabarkan akan mengenakan Pajak Penghasilan (PPh) final sebesar 0,5% dari pendapatan penjualan kepada pedagang online di E-commerce yang omzet tahunannya sekitar Rp 500 juta hingga Rp 4,8 miliar. Apa urgensi penerapan kebijakan ini dan bagaimana dampaknya?

TALK : Pengamat Pajak, Yustinus Prastowo

Menimbang dampak bila wacana toko online beromset di atas Rp 500 juta dikenakan pajak direalisasi.

1. Wakil Ketua Asosiasi UMKM Indonesia (Akumindo), Lasiman

2. Pengamat Ekonomi, Irwan Ibrahim

KPK mengungkap OTT di Mandailing Natal Sumut, terkait dugaan korupsi pengadaan jalan dengan modus pengaturan pemenang tender diduga pihak yang mengatur pemenang tender, menerima uang dari nilai proyek sekitar 200 M lebih. Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto kembali menekankan pemerintah terus memerangi korupsi, praktik-praktik yang memanipulasi penggunaan uang rakyat, dan pemborosan APBN.

[TALK] Pegiat Anti Korupsi, dan juga Wakil ketua KPK Periode 2015-2019 - Saut Situmorang