
Sign up to save your podcasts
Or


Bagaimana Akselerasi kabinet dan kinerja pemerintah, Pasca reshuffle 6 Menteri dan 1 Wakil Menteri?
Simak pembahasannya bersama narasumber:
1. Politisi Partai Demokrat/mantan anggota DPR, Didi Irawadi Syamsudin
2. Pakar Ilmu Pemerintahan Dosen di Univ Satyagama Jakarta, DR H Supardiyo
3. Pemerhati kebijakan Publik/Sekretaris Pendiri Indonesia Audit Watch, Iskandar Sitorus
Pembahasan Revisi UU Pemilu dan Partai Politik akan segera dilakukan untuk menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi. Sebelumnya, sejumlah anggota dewan dinonaktifkan usai melontarkan statement yang membuat gaduh dan dinilai menyakiti hati rakyat. Hal tersebut harus di evaluas, apa masukan dari komisi 2 agar anggota yang terpillih nanti bisa memenuhi potensi dan kualifikasi yang tepat.
Wawancara bersama Anggota Komisi II DPR RI Fraksi Golkar, Zulfikar Arse Sadikin
Baru saja selesai polemik tunjangan perumahan anggota DPR yang menuai kontroversi, kini publik kembali dihebohkan dengan tunjangan serupa untuk anggota DPRD.
Tunjangan rumah bagi pimpinan dan anggota DPRD kini menjadi sorotan publik karena nilainya yang fantastis bahkan melebihi tunjangan rumah DPR yang sudah resmi dihapus.
Di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang kian terhimpit, nilai tunjangan perumahan ini terasa jauh dari rasa keadilan. Publik berharap wakil rakyat hadir bukan hanya untuk menikmati fasilitas, melainkan sungguh-sungguh merasakan denyut nadi kehidupan masyarakat.
Pasca tunjangan rumah DPR RI dihapus kini tunjangan rumah DPRD menjadi sorotan, bagaimana menggodok tunjangan anggota dewan agar memberikan asas keadilan?
1. Peneliti Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA), Siska Baringbing
2. Pengamat Politik, Joko Purnomo
Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan,, Yusril Ihza Mahendra memastikan pemerintah merespons positif 17+8 Tuntutan Rakyat, diantarnya meneruskan pembahasan RUU Perampasan Aset menjadi inisiatif DPR, dan melakukan perbaikan UU atau sistem pemilu.
Wawancara bersama Pemerhati Kebijakan Publik, Dr. John Palinggi
Situasi keamanan dan ketertiban nasional terus kondusif, pasca Patroli Skala Besar yang digelar oleh TNI-Polri, dan upaya-upaya penegakan hukum dengan menangkap pelaku kerusuhan, provokator, dan dalang kerusuhan akhir Agustus 2025 lalu. Namun sempat muncul kekhawatiran, terkait isu dihidupkanya kembali Pam Swakarsa yang pernah ada saat order baru.
Wawancara dengan Pengamat Intelejen dan Terorisme yang juga Direktur The Indonesian Institute, Ridlwan Habib
Tuntutan 17+8 kepada 6 pihak termasuk anggota DPR menggema di media sosial dan menjadi sorotan publik.
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pun menjawab tuntutan masyarakat tersebut dengan sejumlah langkah yang telah diputuskan DPR, dengan harapan dapat meningkatkan kepercayaan publik.
Namun masyarakat tidak serta merta puas dengan sejumlah langkah yang masih sebatas daftar keputusan yang terdengar manis karena yang dibutuhkan adalah perubahan nyata.
Bagaimana menjawab dan merealisasikan tuntutan 17+8, usai pengumuman 6 poin keputusan DPR ?
1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) periode 2009–2014, & Politikus Senior Indonesia Dr. H. Marzuki Alie,
2. Pengamat Politik dari FISIP Universitas Muhammadiyah SUMUT, Sohibul Ansor Siregar
Stok Bahan Bakar Minyak (BBM) di dua SPBU swasta masih mengalami kekosongan yang diduga karena adanya perubahan regulasi impor. Sebelumnya izin impor BBM berlaku 12 bulan sekali, namun sejak 2025 izin hanya berlaku 6 bulan.
Selain itu kekosongan diduga ada kaitannya dengan kuota pasokan. Seruan dari kementerian ESDM agar SPBU swasta beralih membeli stok BBM dari Pertamina, mengundang tanda tanya dari masyarakat yang banyak bermigrasi ke SPBU swasta. Mereka menduga situasi ini diciptakan karena penjualan BBM di SPBU plat merah belum mencapai target dan persaingan usaha yang kurang sehat.
Benarkah?
Wawancara Praktisi Migas dari Ikatan Ahli Teknik Perminyakan Indonesia (IATMI) Ir. Hadi Ismoyo
#DiskusiInteraktif Bagaimana menghapus praktik korupsi dalam pengadaan barang dan jasa di pemerintahan?
[TALK] Manajer riset Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) - Badiul Hadi
&
Pegiat Anti Korupsi Lembaga Koordinasi Pemberantasan Korupsi (LKPK ) - Bejo Suhendro
Perwakilan mahasiswa dari berbagai organisasi berksempatan berdialog langsung dengan jajaran pemerintah dan DPR dalam beberapa hari terakhir terkait tuntutan 17+8.
Pemerintah Indonesia menyatakan telah lebih dulu mengambil langkah konkret terkait dugaan pelanggaran HAM dalam aksi demonstrasi yang menelan korban jiwa.
Hal itu menyusul adanya desakan dari Kantor Komisaris Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Hak Asasi Manusia PBB, yang mendesak pemerintah Indonesia melakukan penyelidikan cepat, menyeluruh, dan transparan.
Aap yang sebenanya terjadi dalam aksi demonstrasi lalu?
Apakah kekerasan terjadi pada satu pihak saja yakni aparat ke massa pendemo, atau dilakukan oleh keduanya?
Bagaimana kemenHAM melihat dampak dari aksi demonstrasi kemarin?
Wawancara Wakil Menteri Hak Asasi Manusia Indonesia, Mugiyanto
From the publisher's feed
Ranked by our users in the last 21 days

7,590 Listeners