Radio Elshinta

Radio Elshinta

By Radio ElshintaNewsDaily News
Download on the App Store

Radio Elshinta episodes

  • Apa Masukan Dari Komisi 2 Agar Anggota Yang Terpillih Nanti Bisa Memenuhi Potensi Dan Kualifikasi Yang Tepat?

    Pembahasan Revisi UU Pemilu dan Partai Politik akan segera dilakukan untuk menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi. Sebelumnya, sejumlah anggota dewan dinonaktifkan usai melontarkan statement yang membuat gaduh dan dinilai menyakiti hati rakyat. Hal tersebut harus di evaluas, apa masukan dari komisi 2 agar anggota yang terpillih nanti bisa memenuhi potensi dan kualifikasi yang tepat.


    Wawancara bersama Anggota Komisi II DPR RI Fraksi Golkar, Zulfikar Arse Sadikin

    29 min
  • Pasca tunjangan rumah DPR RI dihapus kini tunjangan rumah DPRD menjadi sorotan, bagaimana menggodok tunjangan anggota dewan yang memberikan asas keadilan?

    Baru saja selesai polemik tunjangan perumahan anggota DPR yang menuai kontroversi, kini publik kembali dihebohkan dengan tunjangan serupa untuk anggota DPRD.


    Tunjangan rumah bagi pimpinan dan anggota DPRD kini menjadi sorotan publik karena nilainya yang fantastis bahkan melebihi tunjangan rumah DPR yang sudah resmi dihapus.


    Di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang kian terhimpit, nilai tunjangan perumahan ini terasa jauh dari rasa keadilan. Publik berharap wakil rakyat hadir bukan hanya untuk menikmati fasilitas, melainkan sungguh-sungguh merasakan denyut nadi kehidupan masyarakat.


    Pasca tunjangan rumah DPR RI dihapus kini tunjangan rumah DPRD menjadi sorotan, bagaimana menggodok tunjangan anggota dewan agar memberikan asas keadilan?


    1. Peneliti Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA), Siska Baringbing

    2. Pengamat Politik, Joko Purnomo

    13 min
  • Bagaimana Situasi Keamanan Nasional Saat Ini, Disaat Isu Dihidupkanya Kembali Pam Swakarsa Yang Pernah Ada Saat Order Baru.

    Situasi keamanan dan ketertiban nasional terus kondusif, pasca Patroli Skala Besar yang digelar oleh TNI-Polri, dan upaya-upaya penegakan hukum dengan menangkap pelaku kerusuhan, provokator, dan dalang kerusuhan akhir Agustus 2025 lalu. Namun sempat muncul kekhawatiran, terkait isu dihidupkanya kembali Pam Swakarsa yang pernah ada saat order baru.


    Wawancara dengan Pengamat Intelejen dan Terorisme yang juga Direktur The Indonesian Institute, Ridlwan Habib

    31 min
  • Bagaimana menjawab dan merealisasikan tuntutan 17+8, usai pengumuman 6 poin keputusan DPR-RI?

    Tuntutan 17+8 kepada 6 pihak termasuk anggota DPR menggema di media sosial dan menjadi sorotan publik.


    Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pun menjawab tuntutan masyarakat tersebut dengan sejumlah langkah yang telah diputuskan DPR, dengan harapan dapat meningkatkan kepercayaan publik.


    Namun masyarakat tidak serta merta puas dengan sejumlah langkah yang masih sebatas daftar keputusan yang terdengar manis karena yang dibutuhkan adalah perubahan nyata.


    Bagaimana menjawab dan merealisasikan tuntutan 17+8, usai pengumuman 6 poin keputusan DPR ?


    1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) periode 2009–2014, & Politikus Senior Indonesia Dr. H. Marzuki Alie,


    2. Pengamat Politik dari FISIP Universitas Muhammadiyah SUMUT, Sohibul Ansor Siregar

    13 min
  • Stok BBM di SPBU Swasta Mengalami Kekosongan

    Stok Bahan Bakar Minyak (BBM) di dua SPBU swasta masih mengalami kekosongan yang diduga karena adanya perubahan regulasi impor. Sebelumnya izin impor BBM berlaku 12 bulan sekali, namun sejak 2025 izin hanya berlaku 6 bulan.


    Selain itu kekosongan diduga ada kaitannya dengan kuota pasokan. Seruan dari kementerian ESDM agar SPBU swasta beralih membeli stok BBM dari Pertamina, mengundang tanda tanya dari masyarakat yang banyak bermigrasi ke SPBU swasta. Mereka menduga situasi ini diciptakan karena penjualan BBM di SPBU plat merah belum mencapai target dan persaingan usaha yang kurang sehat.


    Benarkah?


    Wawancara Praktisi Migas dari Ikatan Ahli Teknik Perminyakan Indonesia (IATMI) Ir. Hadi Ismoyo

    47 min
  • Bagaimana KemenHAM Melihat Dampak Aksi Demonstrasi di Akhir Agustus 2025 Lalu?

    Pemerintah Indonesia menyatakan telah lebih dulu mengambil langkah konkret terkait dugaan pelanggaran HAM dalam aksi demonstrasi yang menelan korban jiwa.



    Hal itu menyusul adanya desakan dari Kantor Komisaris Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Hak Asasi Manusia PBB, yang mendesak pemerintah Indonesia melakukan penyelidikan cepat, menyeluruh, dan transparan.



    Aap yang sebenanya terjadi dalam aksi demonstrasi lalu?

    Apakah kekerasan terjadi pada satu pihak saja yakni aparat ke massa pendemo, atau dilakukan oleh keduanya?

    Bagaimana kemenHAM melihat dampak dari aksi demonstrasi kemarin?



    Wawancara Wakil Menteri Hak Asasi Manusia Indonesia, Mugiyanto

    30 min

More shows like Radio Elshinta

Global News Podcast by BBC World Service

Global News Podcast

7,590 Listeners