KPK mengungkap OTT di Mandailing Natal Sumut, terkait dugaan korupsi pengadaan jalan dengan modus pengaturan pemenang tender diduga pihak yang mengatur pemenang tender, menerima uang dari nilai proyek sekitar 200 M lebih. Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto kembali menekankan pemerintah terus memerangi korupsi, praktik-praktik yang memanipulasi penggunaan uang rakyat, dan pemborosan APBN.

[TALK] Pegiat Anti Korupsi, dan juga Wakil ketua KPK Periode 2015-2019 - Saut Situmorang

Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Abdul Kadir Karding mendorong masyarakat untuk bekerja di luar negeri secara resmi untuk mengurangi jumlah pengangguran di Indonesia. Hal tersebut disampaikan Karding saat menghadiri peresmian Migrant Center di Gedung Prof. Soedarto, Universitas Diponegoro (Undip), Semarang, Kamis 26 Juni 2025. Seperti diketahui angka pengangguran di Indonesia sudah mencapai 70 juta orang. Menteri Karding menjelaskan berkerja di luar negeri bukan alternatif, melainkan langkah utama dalam membangun karir global. Apakah langkah ini merupakan solusi tepat mengurangi angka pengangguran di tanah air?

Wawancara bersama Pengamat ketenagakerjaan dari Universitas Gadjah Mada (UGM) - Prof. Dr. Tadjuddin Noer Effendi, M.A

Langkah Kejaksaan Agung (Kejagung) menjalin Nota Kesepahaman (MoU) dengan empat operator telekomunikasi terkait penyadapan dan akses data, dikhawatirkan akan melanggar privasi masyarakat, dan penyalahgunaan wewenang. Pasalnya, legalitas kewenangan penyadapan Kejagung sebagaimana diatur pasal 30C huruf i UU Kejaksaan, dinilai belum menjadi payung hukum yang komprehensif, melainkan berada di wilayah abu-abu.

Namun bagaimana Kejasakaan Agung memastikan kewenangan penyadapan tersebut, murni untuk penegakan hukum?

Talk bersama Ketua Komisi Kejaksaan (Komjak) RI, Prof. Pujiyono Suwadi.

Pemerintah melalui Kemenkeu berencana menarik Pajak pelapak atau penjual di e-commerce seperti; Shopee, Tokopedia, TikTok Shop, Lazada, Bukalapak Cs. Pajak dikenakan dengan tujuan untuk menyamakan perlakuan antara pedagang di toko daring dengan toko fisik. Besaran pajak pajak yang akan dikenakan 0,5 persen dari pendapatan penjualan dari penjual dengan omzet tahunan antara Rp500 juta hingga Rp 4,8 miliar, artinya yg akan dikenai pajak adalah Toko daring yg beromzet besar. Bagaimana mencermati kebijakan ini?

Wawancara bersama Peneliti BRIN bidang manajemen inovasi dan umkm, Trina Fizzanty

Narasumber:

1. Senator DPD RI asal Aceh, Azhari Cage

2. Founder Gogo Bangun Negeri, Lembaga Survei, Konsultan, Komunikasi Politik dan Konsultan Komunikasi Publik - Dr. Emrus Sihombing

Praktik hangusnya kuota Internet yang diterapkan oleh penyedia layanan seluler di Indonesia menjadi sorotan sejumlah lembaga pelindungan konsumen. Sistem penghapusan kuota setelah batas waktu penggunaan dinilai merugikan masyarakat, terutama jika informasi mengenai masa aktif tidak disampaikan secara transparan. Indonesian Audit Watch (IAW) mencatat risiko kerugian konsumen akibat hangusnya kuota Internet mencapai Rp 63 triliun per tahun. Estimasi ini dihitung dari nilai kuota yang hangus setiap tahun, yang ditaksir mencapai Rp 220 triliun. Sementara Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) menyebut penerimaan data pengaduan kuato hilang mengalami peningkatan serius angka pengaduan sudah 197 kasus. Bagaimana tindak lanjut aduan tsb?

Wawancara bersama Ketua BPKN RI sekaligus Wakil Ketua Umum KADIN Indonesi - M.Mufti Mubarok

Narasumber:

1. Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) DKI Jakarta Nurjaman

2. Pengamat Ekonomi Internasional, Irwan Ibrahim

Meski pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) diklaim berjalan baik di sejumlah wilayah, namun beberapa daerah dilaporkan mengalami kendala, dari masalah koneksi internet untuk pendaftaran online, hingga masalah domisili atau jarak dari rumah ke sekolah, bahkan sejumlah sekolah dilaporkan kekurangan murid, shingga berencana membuka pendaftaran secara offline.

Apa yang perlu dievaluasi dari SPMB, yang dulu bernama PPDB?

Talk bersama Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), Abdullah Ubaid Matraji.

48 WNI yang dievakuasi dari Iran via Azerbaijan dijadwalkan tiba di Indonesia Hari Ini. Sebelumnya 11 WNI tiba di Jakarta yang dievakuasi dari Iran pada tanggal 24 Juni 2025 kemarin.

Lalu bagaimana kondisi WNI yang masih berada di Iran? dan kapan akan dievakuasi?

Talk bersama WNI/Mahasiswa di Iran, Mashhad Jawad.

Iran dan Israel melakukan gencatan senjata setelah kedua negara saling serang. Sebelumnya Iran meluncurkan serangkaian rudal ke Pangkalan Militer Amerika Serikat Al Udeid di Qatar Senin lalu setelah AS melakukan serangan udara di 3 fasilitas nuklir Iran.

Bagaimana situasi di Qatar, bagaimana WNI yang berada di Qatar ditengah konflik Iran Israel?

Talkbersama Duta Besar RI untuk Qatar, Ridwan Hassan.