Saat datang ke Jakarta hanya bermodal Ijazah SMA. Tak disangka, berkat keteguhan dan keuletannya berhasil menduduki sejumlah jabatan penting di Provinsi DKI Jakarta, diantaranya Wali Kota Jakarta Selatan dan Wali Kota Jakarta Timur. Lalu bagaimana kisah perjuangannya selama merantau di Ibu Kota Jakarta?

Simak wawancara dalam program #PowerBreakfast bersama Wali Kota Administratif Jakarta Timur, Dr. Munjirin, S.Sos., M.Si

Viralnya pernyataan seorang anggota DPRD Gorontalo yang berseloroh ingin merampok uang negara kembali menyoroti kualitas rekrutmen calon legislatif (caleg) oleh partai politik. Publik pun bertanya: bagaimana proses seleksi caleg selama ini, hingga figur dengan sikap yang tidak mencerminkan etika wakil rakyat bisa lolos dan duduk di kursi dewan?

Pembenahan mendesak diperlukan. Partai politik tidak bisa hanya mengedepankan popularitas, kedekatan personal, atau kemampuan finansial calon. Seleksi caleg harus berbasis pada rekam jejak integritas, komitmen terhadap pelayanan publik, serta kapasitas legislasi. Mekanisme uji publik, pelibatan lembaga independen, hingga penegakan kode etik internal bisa menjadi langkah konkret.

Peristiwa di Gorontalo menjadi cermin sekaligus momentum. Jika parpol benar-benar ingin mengembalikan kepercayaan rakyat, proses rekrutmen caleg harus diperketat, transparan, dan berpihak pada kepentingan bangsa, bukan sekadar kepentingan elektoral.

[TALK] Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) - Iwan Setiawan

&

Direktur Riset TRUST Indonesia - Ahmad Fadli

Gratis tapi berisiko? Kasus keracunan di program Makan Bergizi Gratis (MBG) bikin was-was.

Simak obrolan seru bareng Wakil Ketua Komnas PA, Lia Latifah, soal evaluasi MBG dan cara melindungi anak-anak dari bahaya makanan.

Tot Tot Wut Wut akhirnya direm! Kepala Korlantas Polri, Irjen Agus Suryonugroho, hentikan sementara penggunaan sirene dan strobo di jalan raya. Langkah ini jadi respons atas keresahan publik yang merasa terganggu hingga melahirkan gerakan viral ‘Stop Tot Tot Wut Wut’.

Benarkah aturan baru ini bakal bikin jalan raya lebih tertib, atau sekadar janji manis?

Simak obrolan tajam bersama Ketua Presidium Indonesia Traffic Watch, Edison Siahaan.

Tidak ada lagi ampunan pajak! Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menolak keras Tax Amnesty yang dinilainya hanya bikin ‘kibul’ dan memberi sinyal salah ke wajib pajak. Namun, DPR justru setuju memasukkan revisi UU Pengampunan Pajak ke Prolegnas Prioritas 2025. Lalu, apa dampaknya jika kebijakan kontroversial ini benar-benar dihentikan?

Dengarkan analisis tajam Ekonom & Pakar Kebijakan Publik UPN Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat

Pernyataan tegas Menteri Keuangan Purbaya yang menolak wacana Amnesti Pajak Jilid 3 menandai sikap pemerintah dalam menjaga kredibilitas sistem perpajakan nasional. Penolakan ini bukan sekadar keputusan teknis, melainkan pesan moral bahwa negara tidak bisa terus-menerus memberikan karpet merah kepada wajib pajak yang abai menjalankan kewajibannya.

Di satu sisi, langkah tersebut dapat memperkuat kepercayaan publik, khususnya para wajib pajak patuh, bahwa kepatuhan mereka tidak dikhianati oleh kebijakan yang memberi pengampunan berkali-kali kepada pelanggar.

Tetapi, di mata pemerintah, jalur tersebut lebih tepat ditempuh melalui reformasi pajak, digitalisasi administrasi, dan penguatan penegakan hukum, bukan dengan pengampunan berulang.

Apabila pemerintah berhasil meningkatkan penerimaan tanpa mengandalkan amnesti, maka penolakan tersebut akan terbukti sebagai langkah tepat untuk membangun sistem perpajakan yang sehat, adil, dan berkelanjutan. Sebaliknya, bila target pajak kerap meleset, wacana Amnesti Pajak Jilid 3 bisa kembali mencuat, menimbulkan dilema yang sama.

[TALK] Direktur NEXT Indonesia Center - Herry Gunawan

&

Sekretaris Pendiri Audit Watch - Iskandar Sitorus

Wacana Tax Amnesty Jilid III, atau program pengampunan pajak yang kembali mencuat ke Publik. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan sikap tegas menolak penerapan program tax amnesty yang ketiga ini. Menurutnya, pemberian pengampunan pajak secara berulang justru berpotensi merusak kredibilitas pemerintah dalam penegakan hukum pajak. Ia juga menekankan bahwa pesan moral yang ditangkap publik bisa salah, seolah pemerintah membiarkan praktik penghindaran pajak, karena nanti selalu ada "jalan keluar". Lalu, bagaimana seharusnya kita memandang wacana ini? Apakah benar tax amnesty yang berulang bisa menciptakan moral hazard? Apa solusi yang adil dan efektif untuk meningkatkan kepatuhan pajak di Indonesia? Talk bersama Pemimpin sekaligus Pendiri Indonesian Tax Care (INTAC) - Basuki Widodo.

RUU Perampasan Aset resmi masuk Prolegnas 2025 dan ditargetkan selesai tahun ini. Aturan ini disebut-sebut sebagai senjata pamungkas untuk menyikat aset hasil kejahatan, terutama korupsi. Tapi benarkah RUU ini akan jadi terobosan besar atau justru membuka celah kesewenang-wenangan baru? ⚖️

Dalam episode spesial ini, kami ngobrol bareng Abdul Fickar Hadjar, Ahli Hukum Pidana dari Universitas Trisakti yang akan mengupas tuntas.

Jangan lewatkan pembahasan tajam, kritis, tapi tetap mudah dipahami. Episode ini bisa bikin kamu melihat RUU Perampasan Aset dari sudut pandang yang berbeda.

👉 Klik play sekarang, karena apa yang akan kamu dengar mungkin bikin kamu setuju... atau justru semakin waspada!

Pemerintah baru saja menggulirkan kebijakan besar yang dinilai strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, tak lama usai dilantik, langsung menggebrak dengan menarik dana Saldo Anggaran Lebih (SAL) sebesar Rp200 triliun untuk ditempatkan di bank-bank Himbara. Dana ini tidak boleh digunakan untuk membeli SBN atau SRBI, melainkan wajib disalurkan ke sektor riil melalui penyaluran kredit, sehingga diharapkan mampu menggerakkan aktivitas ekonomi yang masih lesu.

Lantas sejauh mana penempatan dana Rp200 triliun ini akan efektif? Sektor apa saja yang sebaiknya menjadi prioritas penyaluran kredit? Apakah kebijakan ini berisiko menimbulkan inflasi atau justru menjadi pemicu pertumbuhan baru?

Direktur Eksekutif NEXT Indonesia Center, Christiantoko

Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset diputuskan untuk dimasukkan dalam Prolegnas Prioritas 2025 sekaligus Prolegnas Prioritas 2026.

Banyak pihak menilai RUU Perampasan Aset sangat mendesak dibahas karena dinilai mampu meningkatkan pengembalian kerugian negara dari kasus korupsi yang selama ini masih sangat minim.

Namun, Pembahasan RUU Perampasan Aset dibayangi kekhawatiran penyalahgunaan wewenang aparat penegak hukum nakal untuk memeras pejabat.

Mengawal proses pembahasan ruu perampasan aset yg sdh msk prolegnas 2025 agar tdk untungkan koruptor.

1. Pakar hukum pidana - Dosen Fakultas Hukum (FH) UnTar Dr. Hery Firmansyah, S.H., M.Hum.,

2. Pegiat Antikorupsi Lembaga koordinasi pemberantasan korupsi (LKPK ) - Bejo Suhendro