Presiden Prabowo Subianto menuai apresiasi dari para pemimpin dunia usai berpidato di Sidang Majelis Umum PBB. Dalam pidatonya, Prabowo menegaskan komitmen Indonesia pada perdamaian global, menyerukan persatuan antarbangsa, dan kembali menegaskan dukungan penuh terhadap solusi dua negara dalam konflik Palestina–Israel. Pertanyaannya, apakah sikap tegas Indonesia ini akan memberi dorongan baru bagi upaya perdamaian di Gaza? Kami hadirkan wawancara eksklusif bersama Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, sekaligus Rektor Universitas Jenderal Ahmad Yani, Prof. Hikmahanto Juwana

Dalam pidatonya di Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Presiden Prabowo Subianto menyerukan kepada seluruh negara anggota untuk bersama-sama mendorong terwujudnya kemerdekaan Palestina. Ajakan ini mempertegas konsistensi politik luar negeri Indonesia yang sejak awal berdiri berpihak pada perjuangan rakyat Palestina.

Implikasi dari sikap ini di kancah internasional cukup signifikan. Pertama, Indonesia memperkuat posisinya sebagai negara demokrasi besar di Asia yang konsisten membela hak asasi manusia dan kemerdekaan bangsa-bangsa yang tertindas. Kedua, langkah ini berpotensi mendorong solidaritas baru di antara negara-negara berkembang, khususnya anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) dan Gerakan Non-Blok, untuk menekan Israel dan mitra-mitranya.

Namun, ajakan tersebut juga membawa konsekuensi geopolitik. Indonesia harus siap menghadapi dinamika diplomasi yang lebih kompleks dengan negara-negara Barat yang memiliki hubungan erat dengan Israel. Di sisi lain, inisiatif ini bisa memperkuat peran Indonesia sebagai mediator di Timur Tengah sekaligus meningkatkan kepercayaan dunia internasional terhadap kepemimpinan Presiden Prabowo.

[TALK] Dosen Hub Internasional Univ. Binus - Tia Mariatul Khibtiah

&

Pengamat Timur Tengah Pendiri Situs Albalad.co - Faisal Assegaf

Presiden Prabowo Subianto menetapkan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, sebagai ibu kota politik pada 2028, melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 79 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah.

Namun, penggunaan istilah “ibu kota politik” menimbulkan polemik. Frasa tersebut dinilai rancu dan berpotensi membingungkan publik, karena berbeda dengan istilah ibu kota yang secara hukum dimaknai sebagai pusat pemerintahan. Dalam Undang-Undang Ibu Kota Negara Nomor 21 Tahun 2023, khususnya Pasal 12 ayat (1), disebutkan secara jelas fungsi pusat pemerintahan—tanpa menyebut sama sekali istilah “ibu kota politik.”

Perbedaan istilah ini menimbulkan pertanyaan serius: apakah istilah itu hanya sebatas narasi politik, ataukah mengandung konsekuensi hukum dan tata kelola pemerintahan ke depan?

Kini, sorotan tertuju kepada Komisi II DPR RI. Sejauh mana komisi yang membidangi urusan pemerintahan ini akan menindaklanjuti penyebutan “ibu kota politik” agar tidak menimbulkan kerancuan, sekaligus memastikan kepastian hukum bagi publik terkait fungsi dan kedudukan IKN?

Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo kemarin resmi membentuk Tim Akselerasi Reformasi Polri, sebagai langkah strategis memperkuat akuntabilitas dan profesionalisme institusi kepolisian. Tim ini dipimpin Kepala Lemdiklat Polri, Komjen Pol. Chryshnanda Dwilaksana.

Dengan dibentuknya tim ini, Polri kini memiliki dua tim khusus reformasi: selain Tim Akselerasi, ada Komite Reformasi Kepolisian yang dibentuk Istana, dengan Ahmad Dofiri sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Keamanan, Ketertiban Masyarakat, dan Reformasi Kepolisian.

Langkah ini menunjukkan bahwa Polri serius mendorong perubahan nyata, mempercepat transformasi, dan meningkatkan kinerja agar lebih transparan, profesional, dan akuntabel. Pembentukan Tim Akselerasi Reformasi menjadi penting karena menegaskan komitmen Polri untuk mempercepat proses reformasi di seluruh jajaran institusi.

Talk: Ketua Tim Akselerasi Reformasi Polri - komjen pol. prof. Chryshnanda Dwilaksana M.Si

Skema Makan Bergizi Gratis kembali diperdebatkan. Wakil Ketua Komisi IX DPR dari Fraksi PDI Perjuangan, Charles Honoris, mengusulkan agar program ini diubah menjadi bantuan tunai, menyusul maraknya kasus keracunan akibat lemahnya SOP di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi. Namun, baik pihak Istana maupun Badan Gizi Nasional menilai skema MBG saat ini sudah tepat.

Dalam wawancara bersama Elshinta, Kepala BGN, Dadan Hindayana, menegaskan solusi utama adalah memperkuat tata kelola dan pengawasan di lapangan, bukan mengubahnya menjadi bantuan tunai

Polri resmi membentuk Tim Reformasi Kepolisian sebagai langkah nyata dalam mempercepat proses pembenahan internal dan meningkatkan kepercayaan publik. Pembentukan tim ini menjadi bukti bahwa Polri tidak menutup diri terhadap kritik, melainkan menjadikannya sebagai energi untuk melakukan perubahan yang lebih baik.

Langkah ini menunjukkan keseriusan Polri dalam mewujudkan institusi yang profesional, modern, dan dipercaya masyarakat. Dengan adanya Tim Reformasi, diharapkan agenda-agenda strategis seperti peningkatan integritas anggota, transparansi penanganan kasus, hingga modernisasi sistem pelayanan publik dapat terwujud lebih cepat dan terukur.

Pada akhirnya, pembentukan Tim Reformasi Kepolisian bukan hanya sekadar simbol, tetapi menjadi komitmen nyata Polri untuk berbenah, membuka diri, dan meneguhkan jati diri sebagai pelindung, pengayom, serta pelayan masyarakat.

[TALK] Pakar Hukum Pidana yang juga Anggota kompolnas periode 2012 - 2016, Prof. Dr. Hamidah Abdurrachman, S.H., M.Hum

&

Pengamat Politik dari FISIP Universitas Muhammadiyah SUMUT, Sohibul Ansor Siregar

Program magang nasional menjadi salah satu strategi penting pemerintah dalam menyiapkan sumber daya manusia yang kompeten, adaptif, dan siap masuk ke dunia kerja. Di sisi lain, dunia usaha juga memegang peranan krusial karena menjadi mitra langsung dalam memberikan pengalaman kerja nyata kepada para peserta magang.

Secara umum, kesiapan dunia usaha dapat dilihat dari beberapa aspek. Pertama, kesiapan regulasi internal dan komitmen manajemen. Banyak perusahaan mulai menyusun kebijakan yang mendukung program magang, baik berupa peraturan internal, pembentukan tim pendamping, maupun penyediaan anggaran khusus. Hal ini menunjukkan keseriusan dunia usaha dalam berpartisipasi.

Namun, kesiapan dunia usaha tidak lepas dari tantangan. Masih ada kesenjangan antara kebutuhan keterampilan industri dengan kompetensi lulusan. Selain itu, tidak semua perusahaan memiliki sumber daya yang sama untuk melaksanakan program magang secara optimal. Oleh karena itu, diperlukan kolaborasi erat antara pemerintah, dunia usaha, dan lembaga pendidikan agar program magang nasional benar-benar memberikan manfaat yang berkelanjutan.

Pada akhirnya, semakin tinggi tingkat kesiapan dunia usaha, semakin besar pula peluang bagi program magang nasional untuk mencetak generasi muda yang unggul, produktif, dan siap bersaing di pasar global.

[TALK] Fungsionaris Kadin Indonesia, Ketum HIPPI Jakarta Timur, Muhammad Sirod

Kehadiran Presiden Prabowo Subianto di Sidang Umum PBB ke-80 menandai kembalinya Indonesia ke forum diplomasi tertinggi dunia setelah lebih dari satu dekade absen di level kepala negara. Bagaimana dukungan DPR terhadap langkah strategis ini? Simak wawancara eksklusif bersama Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Dave Laksono

Kehadiran Presiden Prabowo Subianto di Sidang Umum PBB ke-80 menandai kembalinya Indonesia ke forum diplomasi tertinggi dunia setelah lebih dari satu dekade tidak diwakili langsung oleh kepala negara. Apa arti strategis dari momentum ini bagi Indonesia? Bagaimana dukungan parlemen, dan peluang positif apa saja yang bisa diperoleh dari keterlibatan aktif di kancah global?

Simak wawancara Elshinta bersama Khairul Fahmi, Co-Founder Institute for Security and Strategic Studies (ISESS)

Saat datang ke Jakarta hanya bermodal Ijazah SMA. Tak disangka, berkat keteguhan dan keuletannya berhasil menduduki sejumlah jabatan penting di Provinsi DKI Jakarta, diantaranya Wali Kota Jakarta Selatan dan Wali Kota Jakarta Timur. Lalu bagaimana kisah perjuangannya selama merantau di Ibu Kota Jakarta?

Simak wawancara dalam program #PowerBreakfast bersama Wali Kota Administratif Jakarta Timur, Dr. Munjirin, S.Sos., M.Si