Misi kemanusiaan Global Sumud Flotilla yang membawa bantuan internasional untuk warga Gaza masih menghadapi ancaman, meski sejumlah negara seperti Italia, Spanyol, dan Yunani telah menjamin keamanan pelayaran. Salah satu insiden terjadi di Italia, ketika kapal Kaiser yang ditumpangi tiga aktivis kemanusiaan asal Indonesia mendapat intimidasi dari sekelompok orang dan dicegah melanjutkan perjalanan. Bagaimana perkembangan terkini perjalanan para aktivis Indonesia yang bergabung dalam misi kemanusiaan ini? Simak wawancara kami bersama Wanda Hamidah

Presiden memerintahkan penguatan tata kelola Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai tindak lanjut atas kasus keracunan massal yang terjadi dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG). Instruksi ini menegaskan pentingnya kehadiran BGN sebagai lembaga sentral dalam mengatur standar mutu, distribusi, hingga mekanisme pengawasan pangan yang masuk ke sekolah-sekolah.

Implementasi penguatan tata kelola ini diharapkan berjalan dalam beberapa tahap. Pertama, BGN diminta segera melakukan audit menyeluruh terhadap rantai pasok bahan pangan, mulai dari produsen, penyedia katering, hingga distribusi di lapangan. Kedua, perlu disusun sistem sertifikasi dan standar operasional yang ketat agar seluruh pihak yang terlibat memenuhi kaidah keamanan pangan.

Selain itu, Presiden menekankan perlunya integrasi antara BGN dengan pemerintah daerah, Dinas Kesehatan, dan Dinas Pendidikan agar pengawasan berjalan berlapis dan cepat merespons bila terjadi indikasi masalah. Digitalisasi juga menjadi bagian penting dari implementasi, misalnya melalui sistem pelaporan berbasis aplikasi yang bisa diakses sekolah maupun orang tua secara transparan.

Dengan langkah ini, penguatan tata kelola BGN diharapkan bukan hanya menyelesaikan kasus keracunan MBG, tetapi juga menjadi fondasi jangka panjang bagi program pemenuhan gizi anak sekolah yang lebih aman, berkualitas, dan berkelanjutan.

[TALK] Pengamat Komunikasi Politik dari Emrus Corner, Emrus Sihombing

&

Sosiolog Unika Soegijapranata, Hermawan Pancasiwi

Podcast ini mengulas dinamika program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu kebijakan prioritas pemerintah. Dibahas mulai dari tujuan mulia meningkatkan gizi anak bangsa, tantangan tata kelola di lapangan, hingga persoalan serius seperti kasus keracunan pelajar yang mencuat belakangan. Diharapkan pendengar mendapat gambaran utuh tentang manfaat, risiko, serta solusi agar program tetap berjalan sesuai harapan masyarakat.

Talk: Pakar Otonomi Daerah/ Guru Besar IPDN, Prof Djohermansyah Johan

Pendaftaran calon Prajurit TNI Gratis dan tidak dipungut biaya, simak penjelasan Komandan Kodim 0503 Jakarta Barat, Kol. Kav. Sigit Dharma Wiryawan, SH,.

Hari ini, 28 September, diperingati sebagai Hari Kereta Api Indonesia, mengenang pengambilalihan Kantor Pusat Kereta Api di Bandung dari Jepang pada 1945.

Tahun ini, tema “Semakin Melayani” mencerminkan komitmen KAI meningkatkan kualitas layanan sekaligus menghadirkan kepedulian sosial bagi masyarakat.

Memasuki usia ke-80 tahun, bagaimana evaluasi pelayanan kereta api di Indonesia?

Simak perbincangan bersama Ir. Iskandar Abubakar, M.Sc — Pakar Transportasi dan mantan Dirjen Perhubungan Darat Kemenhub, hanya di Elshinta Podcast.

Muhammad Mardiono resmi ditetapkan sebagai Ketua Umum PPP periode 2025–2030 dalam Muktamar ke-10 yang digelar di Ancol, Jakarta Utara, Sabtu 27 September 2025. Penetapan dilakukan secara aklamasi, di tengah jalannya forum yang sempat diwarnai kegaduhan hingga berujung ricuh, bahkan menyebabkan beberapa peserta terluka.

Di balik keputusan aklamasi ini, dinamika internal PPP kembali jadi sorotan, menunjukkan betapa rapuhnya soliditas partai berlambang Kabah itu.

Apakah kepemimpinan Mardiono akan mampu membawa PPP kembali solid, atau justru makin terbelah oleh konflik internal?

Simak penjelasannya bersama Pimpinan Sidang Muktamar ke-10 PPP, Amir Uskara.

Pembentukan Tim Reformasi Internal Polri pasca hadirnya Komite Reformasi Polri di tingkat Presiden menjadi langkah strategis untuk mempercepat perbaikan institusi kepolisian. Di satu sisi, Komite Reformasi Polri dibentuk Presiden sebagai motor eksternal yang memastikan arah pembenahan sesuai aspirasi publik, prinsip demokrasi, dan tuntutan akuntabilitas. Di sisi lain, Tim Reformasi Internal Polri berfungsi sebagai penggerak dari dalam tubuh organisasi, memahami problem struktural, budaya, dan operasional yang selama ini menjadi tantangan.

Agar keduanya sinergis, diperlukan mekanisme komunikasi yang terbuka dan rutin, serta penyamaan indikator keberhasilan reformasi. Komite dapat berperan sebagai pengawas dan pemberi rekomendasi strategis, sementara Tim Internal memastikan setiap rekomendasi dapat diimplementasikan secara realistis di lapangan. Transparansi hasil kerja, pelibatan masyarakat sipil, serta kesediaan Polri untuk menerima evaluasi menjadi kunci agar reformasi tidak hanya berhenti di atas kertas, melainkan terasa nyata di tingkat pelayanan publik.

Dengan demikian, sinergi antara arah kebijakan dari Presiden melalui Komite Reformasi dan upaya implementatif dari Tim Internal Polri akan melahirkan proses reformasi yang komprehensif: menguatkan profesionalisme, memperbaiki integritas, dan mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian.

[TALK] Penasihat Ahli Kapolri, yang juga Mantan Kadiv Hukum Polri, Irjen Pol (Purn) Aryanto Sutadi

&

Direktur Pusat Riset Politik Hukum dan Kebijakan Indonesia (PRPHKI), Saiful Anam

Program Makan Bergizi (MBG) dirancang untuk meningkatkan kualitas gizi anak sekolah, namun kasus keracunan yang terjadi belakangan ini justru menimbulkan banyak pertanyaan. Apa yang sebenarnya terjadi? Bagaimana memastikan makanan anak-anak aman sekaligus bergizi? Dalam episode ini, kita akan membahas pentingnya standar keamanan pangan, peran pengawasan, serta solusi jangka panjang agar program gizi benar-benar menjadi investasi kesehatan bagi generasi muda.

Talk: Anggota Komisi IV DPR RI Firman Soebagyo

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas pemerintah kini tengah menjadi sorotan publik. Alih-alih menuai pujian, pelaksanaannya justru diwarnai berbagai persoalan. Mulai dari kasus dugaan keracunan massal di sejumlah daerah, hingga menu makanan yang ternyata berisi bahan ultra proses yang dinilai kurang sehat bagi anak-anak.

Situasi ini memunculkan desakan dari berbagai kalangan agar program MBG dihentikan sementara untuk dilakukan evaluasi menyeluruh. Padahal, sejak awal MBG digadang-gadang sebagai program strategis untuk mendukung visi Indonesia Emas 2045, dengan meningkatkan kualitas gizi generasi muda.

Namun, sederet permasalahan yang mencuat membuat publik bertanya-tanya: apakah program ini memang layak dilanjutkan dalam kondisi sekarang? Apa urgensi mempertahankan MBG di tengah pelaksanaan yang masih penuh masalah?

Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kami akan berbincang dengan Pakar Kebijakan Publik, Agus Pambagio, yang akan memberikan analisis terkait manfaat, risiko, serta langkah perbaikan yang perlu ditempuh agar program ini tidak sekadar menjadi proyek seremonial, melainkan benar-benar menghadirkan dampak positif bagi masa depan bangsa.

Program Makan Bergizi Gratis  (MBG) awalnya sebagai solusi untuk mengatasi stunting dan memenuhi kebutuhan gizi masyarakat, namun kini menjadi ironi yang menyedihkan di berbagai wilayah Indonesia.

Hal ini karena setidaknya, lebih dari 5.000 siswa di Indonesia telah menjadi korban keracunan seusai menyantap menu program MBG ini.

Pemerintah pun diminta untuk segera mengevaluasi dan membenahi pelaksanaan program MBG, karna dianggap melanggar hak dasar masyarakat atas pangan yang aman dan berkualitas.

Mencari solusi dari berbagai kasus keracunan MBG yang sudah diberitakan media internasional, dihentikan sementara atau ganti uang tunai?

1. Ketua PB PGRI yg jg Pengamat Pendidikan Islam UIN Jakarta, Dr Jejen Musfah MA

2.Ketua Forum Orang Tua Siswa (Fortusis) - Jabar Dwi Subawanto