Pray For AL-Khoziny bersama Pengasuh Pondok Pesantren Darul Ulum Jombang yang juga Sekjen Gerakan Nasional Ayo Mondok, Gus Zahrul Azhar Asumta (Gus Hans)

Pemerintah mencanangkan Hari Santri diperingati setiap 22 Oktober, dan tahun ini memasuki 10 tahun Hari Santri.Hari Santri tahun ini dianggap paling special karna diharapkan akan lahir Direktorat Jenderal Pondok Pesantren, yang menjadi amanat dari UU no 18 thn 2019 tentang Pesantren. Lalu apa saja rangkaian peringatan Hari Santri 2025 yang mengusung tema "Mengawal Indonesia Merdeka Menuju Peradaban Dunia?"Talk Direktur Pesantren, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kemenag RI, Dr Basnang Said.

Untuk kedua kalinya, Mahkamah Konstitusi menolak gugatan soal syarat pendidikan capres-cawapres minimal S-1. Putusan ini menegaskan bahwa aturan tersebut masuk dalam ranah kebijakan pembentuk undang-undang dan tidak bertentangan dengan konstitusi. Apa dasar pertimbangan hakim MK hingga gugatan kembali ditolak?

Simak penjelasan Praktisi Hukum sekaligus Mantan Hakim Konstitusi periode 2003–2006, Maruarar Siahaan, yang mengulas dampak putusan, posisi hak warga negara, hingga bagaimana DPR dan pemerintah seharusnya merespons tuntutan rakyat terkait syarat pendidikan capres-cawapres.

Gempa berkekuatan magnitudo 6,0 mengguncang Jawa Timur dengan pusat di laut, 47 km tenggara Sumenep, Madura. BMKG mencatat lebih dari 70 gempa susulan, meski energi mulai berkurang dan diharapkan segera stabil. Kepala Bidang Mitigasi Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Dr. Daryono, menjelaskan gempa dangkal ini dipicu aktivitas Sesar Rembang–Madura–Kangean–Sakala (RMKS) yang memiliki jalur patahan panjang.

Getarannya dirasakan luas, mulai dari Tuban, Banyuwangi hingga Buleleng, Bali. Meski tidak berpotensi tsunami, masyarakat diminta tetap waspada terhadap gempa susulan dan dampak kerusakan yang ditimbulkan.

Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan terkait syarat pendidikan minimal S-1 bagi calon presiden (Capres), calon legislatif (Caleg), dan calon kepala daerah.

Putusan ini menegaskan bahwa ketentuan mengenai syarat pendidikan bagi calon pejabat publik merupakan ranah kebijakan pembentuk undang-undang, bukan kewenangan MK untuk menetapkannya. Artinya, persyaratan pendidikan tetap mengacu pada Undang-Undang yang berlaku saat ini, yaitu minimal lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA) atau sederajat.

Dampak dari putusan MK ini cukup signifikan. Pertama, pintu politik tetap terbuka lebih lebar bagi masyarakat dari berbagai latar belakang pendidikan untuk ikut serta dalam kontestasi demokrasi. Hal ini dapat memperkuat prinsip keterwakilan rakyat, terutama bagi kalangan akar rumput yang mungkin tidak memiliki akses ke pendidikan tinggi.

Kedua, dari sisi kualitas kepemimpinan, putusan ini juga memunculkan pro dan kontra. Sebagian pihak menilai pengalaman, integritas, dan kemampuan manajerial tidak semata-mata ditentukan oleh gelar akademik. Namun, ada juga kekhawatiran bahwa tanpa syarat pendidikan tinggi, kualitas perumusan kebijakan bisa terpengaruh, mengingat tantangan tata kelola pemerintahan semakin kompleks.

Ketiga, bagi partai politik, putusan ini memberi ruang lebih fleksibel dalam merekrut dan mencalonkan kader. Partai bisa mengusung tokoh masyarakat dengan basis dukungan kuat meski latar belakang pendidikannya tidak tinggi, asalkan dianggap mampu meraih suara rakyat.

Dengan demikian, keputusan MK ini menegaskan semangat inklusivitas dalam demokrasi Indonesia, meskipun sekaligus membuka ruang perdebatan soal keseimbangan antara akses yang merata dengan tuntutan kualitas pemimpin di masa depan.

TALK : Mantan Ketua Panwaslu Jakarta, Pengawas Pemilu, Ramdansyah.

&

Pengamat Politik/Mantan Ketua KPU Provinsi Jawa Tengah, Joko Purnomo.

Presiden Prabowo Subianto menyatakan keprihatinan mendalam atas maraknya praktik korupsi di Indonesia. Dalam penutupan Munas ke-VI PKS di Jakarta, Senin (29/9), Presiden menegaskan tekadnya untuk memberantas kejahatan luar biasa tersebut. Prabowo bahkan menyebut, mayoritas pelaku korupsi justru berlatar belakang pendidikan tinggi, sehingga menjadi tantangan besar karena negara sering kali “kalah pintar” menghadapi koruptor. Pertanyaannya, apakah keprihatinan Presiden akan berujung pada langkah nyata penegak hukum untuk lebih gencar memerangi korupsi? Elshinta mewawancarai Wakil Ketua KPK periode 2015–2019, Thony Saut Situmorang, untuk mengulas hal ini lebih jauh.

Sudah memprihatinkan, praktik korupsi yang terus berulang dari pusat hingga daerah kian menggerogoti kepercayaan publik. Presiden pun menegaskan tekad untuk memberantas korupsi dengan memperkuat sistem pengawasan, menutup celah penyalahgunaan wewenang, dan memastikan aparat penegak hukum bekerja tanpa pandang bulu. Namun, pertanyaan besarnya: optimiskah masyarakat melihat tekad ini benar-benar diwujudkan? Sebab, komitmen politik setinggi apa pun akan diuji pada konsistensi langkah, keberanian menindak tanpa tebang pilih, serta dukungan nyata dari seluruh institusi negara.

[TALK] Pengamat Politik, yang juga Mantan Anggota MPR RI, Jusuf Suroso

&

Ketua Lembaga Koordinasi Pemberantasan Korupsi dan Aset Negara Republik Indonesia (LKPAN-RI), Bejo Suhendro

Meningkatkan kualitas layanan keagamaan agar berdampak langsung pada masyarakat menjadi tujuan utama Asta Protas Kemenag.

Lalu, apa saja program prioritas tersebut?
Simak selengkapnya dalam #TalkHighlight bersama Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta, Dr. H. Adib, M.Ag.

Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden akhirnya mengembalikan kartu identitas liputan jurnalis CNN Indonesia yang sempat dicabut. Pencabutan tersebut diduga terjadi usai sang jurnalis menanyakan persoalan program Makan Bergizi Gratis (MBG) kepada Presiden Prabowo Subianto sepulang dari lawatan luar negeri di Bandara Halim Perdanakusuma, Sabtu 27 September 2025. Bagaimana proses audiensi hingga ID Card Istana itu dikembalikan? Simak wawancara kami bersama Pemimpin Redaksi CNN Indonesia, Titin Rosmasari.

Ketua Dewan Pers Prof. Komaruddin Hidayat menyoroti kontroversi pencabutan kartu liputan reporter CNN Indonesia di Istana. Ia menekankan, pejabat publik harus siap menerima pertanyaan kritis, karena membatasi wartawan justru bisa merugikan pemerintah sendiri. Bagaimana sebaiknya hubungan pemerintah dan media dibangun? Dengarkan selengkapnya di Elshinta.