Apa yang harus dievaluasi dari kasus kematian Prada Lucky diduga korban kekerasan seniornya?

Talk:

-Pengamat Militer Univ Padjajaran Bandung, Prof Muradi

- Sosiolog Unika Sugijapranata, Hermawan Pancasiwi

Tak kunjung dieksekusinya Silfester Matutina, pada kasus fitnah terhadap Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla, dengan vonis 1,5 tahun penjara, menjadi sorotan. Sebelumnya Kejagung menyatakan, pengajuan peninjauan kembali (PK) yang dilakoni Silfeter Matutina tidak menunda ekseksusi. Dimana, eksekusi badan terhadap Silfester menjadi kewenangan Kejari Jakarta Selatan (Jaksel). bagaimana komisi kejaksaan menilai kasus tersebut ?

Wawancara bersama Ketua Komisi Kejaksaan Republik Indonesia (Komjak RI) - Prof, Pujiyono Suwadi

Periode 2024 pengadilan Indonesia menjatuh kan Vonis mati pada 85 Narapidana. Periode Januari-Maret 2025 pengadilan menjatuhkan hukuman mati terhadap 21 terdakwa. Kopda Bazarsah, Kompol Satria Nanda dan iptu Shigit Sarwo Edhi, serta Indra Septiarman, terdakwa pembunuh gadis penjual gorengan, telah menambah daftar Terpidana mati. Masyarakat yang mencari keadilan, merasa lega hukum mati harus ditegakkan pada pelaku kejahatan keji. Apakah Hukum Pengadilan kita saat ini telah berada di Trek yang sesungguhnya?

Wawancara bersama Associate Professor, Dosen FH UNTAG, (Ketua bidang masyarakat hukum pidana kriminologi Indonesia ) - Dr. Bambang joyo supeno, S.H., M.Hum

Narasumber:

1. Pengamat kebijakan publik dari Universitas Islam Syeh Yusuf ( UNIS ) Tangerang Banten, Adib Miftahul

2. Pengamat Politik Jusuf Suroso

Pemprov DKI akan merekrut 1.000 petugas pemadam kebakaran (damkar) pada 12-14 Agustus. Diketahui, saat ini keberadaan petugas damkar di masyarakat lebih dari sekadar memadamkan api, melainkan juga berbagai hal yang mencakup keselamatan warga,

Apa yang harus diperhatikan dalam proses rekrutment damkar ini?

Berikut pembahasan bersama Pimpinan Komisi A DPRD DKI Jakarta, Ahmad Yani

Kasus dugaan korupsi kuota haji 2024 di KPK telah naik ke tahap penyidikan. Komisi Pemberantasan Korupsi(KPK) tengah membidik sosok pemberi perintah terkait kuota haji yang tidak sesuai aturan. Tak hanya itu, KPK juga akan menelusuri aliran dana terkait pembagian kuota haji yang tidak sesuai aturan. Meski demikian, KPK belum membeberkan lebih lanjut terkait sosok pemberi perintah dan pihak yang menerima aliran dana itu.

Apa saja potensi pelanggaran hukum dari pembagian kuota haji yang tidak sesuai aturan ini?

Talk : Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman.

Pemeriksaan terhadap 2 mantan pembantu presiden era pemerintahan Joko Widodo oleh KPK menuai sorotan. Pasalnya sejumlah mantan menteri yang terjerat kasus korupsi juga terjadi pada pemerintahan2 sebelumnya. Apa yang harus dievaluasi dalam tata kelola anggaran pemerintahan, bagaimana pengawasan yang harus dilakukan agar pemerintahan berikutnya bisa bersih dari praktek2 korupsi? talk Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi periode 2007 - 2011, M Jasin

2 Menteri era Jokowi diperiksa KPK dalam hari yang sama, akankah jadi pelajaran bagi kabinet sekarang agar bersih dari praktik korupsi?

Talk: Direktur Pusat Riset Politik Hukum dan Kebijakan Indonesia ( PRPHKI ), Saiful Anam

Bupati Pati, Sudewo resmi membatalkan kebijakan kenaikan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) tahun 2025. Kebijakan kenaikan PBB-P2 menuai reaksi penolakan warga yang keberatan dengan kenaikan sebesar 250 persen. Semula bupati beralasan kenaikan PBB dilakukan untuk mengoptimalkan pelayanan RS dan memperbaiki infrastruktur. Bagaimana menyoroti kebijakan pemerintah yang menuai penolakan di masyarakat?

Wawancara bersama Pengamat politik dan kebijakan publik dari Univ Diponegoro - Nur Hidayat Sardini (NHS)

Ramai penolakan warga Pati terkait kebijakan kenaikan PBB hingga 250 persen, bagaimana solusinya?

Talk:

- Sosiolog Universitas Katolik (Unika) Soegijapranata Semarang/Warga Asli Pati, Hermawan Pancasiwi

- Pemimpin Warga/Korlap Demo Tolak Kenaikan PBB - Husein Hafid