Radio Elshinta

Menyoroti polemik penetapan status tahanan rumah terhadap mantan Menteri Agama yang menjadi tersangka kasus dugaan korupsi penyelenggaraan ibadah haji oleh KPK.

Apakah langkah ini sudah tepat dari sisi hukum dan rasa keadilan publik? Bagaimana dampaknya terhadap kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum, khususnya dalam kasus-kasus besar yang menyangkut kepentingan umat?

Simak pembahasan mendalam bersama narasumber kompeten yang akan mengulas dari perspektif hukum, kebijakan publik, hingga transparansi lembaga antirasuah.

Talk :: Direktur KPK Watch - Yusuf Sahide & Pegiat Antikorupsi Lembaga Koordinasi Pemberantasan Korupsi (LKPK) - Bejo Suhendro

Isyarat perdamaian kembali muncul dari Donald Trump yang menunda serangan dan membuka peluang negosiasi dengan Iran di tengah konflik yang masih berlangsung . Namun, apakah ini benar langkah menuju akhir perang atau sekadar strategi sementara?

Lalu, apa yang seharusnya dilakukan Prabowo Subianto sebagai bagian dari Board of Peace (BoP)? Haruskah Indonesia mengambil peran lebih aktif dalam diplomasi global, atau tetap fokus pada kepentingan nasional?

Bersama Dosen Hubungan Internasional FISIP Universitas Nasional Jakarta, Robi Nurhadi, dan Pengamat Ekonomi Internasional Irwan Ibrahim, kita bahas arah perdamaian dunia, dampaknya bagi Indonesia, serta peluang peran strategis Indonesia di tengah dinamika geopolitik global.

Arus mudik Lebaran 2026 dinilai berjalan lancar dan cukup terkendali meski terjadi kepadatan di sejumlah titik. Korps Lalu Lintas Polri mencatat aspek keamanan dan ketertiban tetap terjaga, sementara pelanggaran lalu lintas berhasil ditekan melalui penegakan hukum, baik secara elektronik maupun manual.

Lalu, apa saja catatan penting dari arus mudik tahun ini? Dan bagaimana kesiapan menghadapi arus balik? Simak penjelasan langsung dari Irjen Agus Suryonugroho mengenai evaluasi mudik serta hal-hal yang perlu diperhatikan masyarakat menjelang puncak arus balik.

Presiden menyoroti masih terjadinya inefisiensi anggaran di daerah, mulai dari belanja yang tidak tepat sasaran hingga penggunaan dana yang belum menyentuh kebutuhan utama masyarakat. Kritik ini memunculkan pertanyaan besar: apa yang sebenarnya harus dibenahi dalam tata kelola anggaran daerah?

Apakah persoalannya ada pada perencanaan, pengawasan, atau justru integritas pengelolanya? Dan langkah konkret apa yang bisa segera dilakukan agar APBD lebih efektif, transparan, dan berdampak langsung bagi publik?

Simak perbincangan bersama Direktur Eksekutif KPPOD, Herman Suparman, serta Sekretaris sekaligus Pendiri Indonesia Audit Watch, Iskandar Sitorus, yang akan mengulas persoalan ini dari sisi pengawasan, tata kelola, hingga solusi perbaikan ke depan.

Kenaikan harga minyak dunia akibat dinamika geopolitik global mendorong pemerintah menyiapkan sejumlah langkah strategis, mulai dari penghematan energi, kebijakan work from home (WFH) satu kali dalam seminggu bagi pekerja dan pelajar, hingga wacana pemotongan gaji pejabat.

Namun, bagaimana dunia usaha merespons kebijakan tersebut? Apakah langkah ini efektif menekan dampak ekonomi, atau justru menimbulkan tantangan baru bagi sektor bisnis?

Simak perbincangan bersama Ketua Umum Asosiasi Rekanan Pengadaan Barang dan Distributor Indonesia (ARDIN), Dr. John N. Palinggi, MBA, yang akan mengulas perspektif dunia usaha terhadap kebijakan pemerintah di tengah tekanan global.

Presiden Prabowo Subianto menunda pengiriman pasukan perdamaian Indonesia ke Timur Tengah di tengah situasi kawasan yang masih memanas. Keputusan ini memunculkan perdebatan: langkah tepat demi keselamatan pasukan, atau justru perlu dipertimbangkan untuk dibatalkan sepenuhnya?

Dalam episode ini, kami mengulas dari berbagai sudut pandang bersama Soleman B. Ponto, pengamat militer dan intelijen, serta Shohibul Anshor Siregar, pengamat politik.

Bagaimana risiko di lapangan, posisi Indonesia dalam misi perdamaian dunia, hingga pertimbangan strategis di balik keputusan tersebut? Simak pembahasannya secara mendalam hanya di podcast ini.

Menag sepekan

1. Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1948 sebagai momentum memperkuat persaudaraan dan merawat harmoni di tengah keberagaman.

2. Kementerian Agama mendukung pembatasan akses media sosial bagi anak dibawah usia 16 tahun sebagai upaya perlindungan resiko ruang digital.

3. Kementerian Agama mengumumkan Hari Raya Idul Fitri 1447 H jatuh pada hari sabtu 21 Maret 2026

WFH satu hari dalam seminggu untuk ASN dan karyawan swasta digadang-gadang sebagai solusi hemat BBM di tengah mobilitas tinggi. Tapi, seberapa efektif kebijakan ini dalam menekan konsumsi bahan bakar dan kemacetan? Apakah benar bisa berdampak signifikan, atau justru hanya terasa di permukaan? Simak pembahasan lengkapnya dari berbagai sudut pandang—mulai dari efisiensi energi, produktivitas kerja, hingga dampaknya bagi ekonomi dan pola hidup masyarakat.

Talk:

- Pengamat Kebijakan Publik dari Universitas Islam Syeh Yusuf (UNIS), Tangerang, Banten, Adib Miftahul

- Pengamat Ketenagakerjaan, Timbul siregar

Kasus penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS, Andrie Yunus, akhirnya menemui titik terang. Empat oknum prajurit TNI telah diamankan, dan aparat gabungan bergerak cepat mengusut tuntas hingga dugaan adanya aktor intelektual di baliknya. Langkah tegas ini mendapat apresiasi, namun sekaligus menjadi ujian penting, Apakah penegakan hukum benar-benar berjalan tanpa pandang bulu?

Lalu, bagaimana memastikan hukuman yang memberi efek jera dan menjaga kepercayaan publik?

Simak pembahasannya bersama: Pakar Politik sekaligus Founder Literasi Politik Indonesia, Ujang Komarudin,

Menyikapi hasil sidang isbat Kementerian Agama, potensi perbedaan dalam penetapan 1 Syawal 1447 Hijriah diperkirakan kembali terjadi di tengah umat Muslim di Indonesia.

Perbedaan ini umumnya disebabkan oleh metode yang digunakan dalam menentukan awal bulan Hijriah, yakni antara rukyat atau pengamatan hilal secara langsung, dan hisab atau perhitungan astronomi.

Meski demikian, masyarakat diimbau untuk tetap menjaga persatuan dan saling menghormati perbedaan yang ada. Momentum Idul Fitri sejatinya menjadi ajang mempererat silaturahmi, bukan memperlebar perbedaan.

Pemerintah melalui Kementerian Agama juga mengajak seluruh umat untuk menyikapi hasil sidang isbat dengan bijak, serta mengikuti keputusan sesuai keyakinan masing-masing tanpa menimbulkan perpecahan.

Dengan semangat toleransi dan kebersamaan, perbedaan dalam penetapan Hari Raya diharapkan tidak mengurangi makna kemenangan yang hakiki setelah menjalani ibadah di bulan Ramadan.

TALK :: Anggota Komisi Fatwa MUI Pusat yang juga Dosen Hukum Pidana Islam UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, DR. KH M. Nurul Irfan & Dosen Universitas Islam As-syafiiyah/pendakwah Ustaz Abdul Hamid