Kinerja ekonomi nasional pada kuartal II-2025 menunjukkan arah pemulihan yang positif. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 5,12% secara tahunan (year-on-year), mengindikasikan tiga sinyal penting yang menepis kekhawatiran publik terkait perlambatan ekonomi.

Sementara itu, data dari Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) juga mencatat bahwa total simpanan masyarakat di Bank pada Mei 2025 meningkat 4,02% secara tahunan, menjadi Rp.9.109 triliun. Bahkan simpanan rekening dengan nominal di bawah Rp.100 juta tumbuh 3,75%.

Bagaimana mencermati hal ini?

Talk bersama Direktur Eksekutif NEXT Indonesia Center, Christiantoko.

Ditengah pemberitaan kisruh soal beras Oplosan. Ada sebuah berita baik dan menarik, dimana sebuah varietas padi tinggi protein pertama di dunia yang dinamakan Cahokia Rice, berhasil dikembangkan oleh seorang Diaspora Indonesia, Prof. Ir. Herry S. Utomo, MS, PhD, seorang anak bangsa lulusan Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya (UB). Cahokia Rice yang dikembangkan melalui proses Mutasi Alami (non-GMO), menjadi beras dengan indeks glikemik rendah dan kadar protein 50 persen lebih tinggi dibandingkan varietas biasa. Varietas ini diharapkan menjadi model bagi pengembangan varietas fungsional lainnya di berbagai belahan dunia, termasuk di Indonesia. Varietas ini telah dipatenkan dan saat ini sudah dipasarkan secara komersial di Amerika Serikat.

Untuk mengetahui lebih dalam tentang Varietas Cahokia Rice, padi dengan protein tinggi, kami berbincang langsung bersama Pengembang Cahokia rice, yang juga merupakan Presiden Indonesian Diaspora Network United (IDN-U), Prof. Ir. Herry S. Utomo, MS, PhD

Pasca ledakan sumur gas milik PT Pertamina EP Regional 2 Zona 7 Field Subang di Desa Cidahu, Kecamatan Pagaden Barat, Kabupaten Subang, Jawa Barat yang terjadi Selasa (5/8/2025), sekitar pukul 04.30 WIB. Pihak Pertamina EP memastikan bahwa kondisi permukiman warga sekitar telah aman. Akibat insiden tersebut, distribusi gas kota untuk sekitar 9.000 pelanggan di empat desa, sempat dihentikan sementara, namun pagi ini sudah normal kembali.//

Berikut penjelasan dari Manager Communication Relations & CID Pertamina EP, Pinto Budi Bowo Laksono, yang dikirimkan kepada redaksi melalui pesan suara //

Komisioner LMKN Bidang Lisensi & Kolekting, Jhonny Maukar, SH, MM

Musisi yang juga pengacara yang dikenal sebagai ”the singing lawyer", Kadri Mohammad

Sejumlah pemilik kafe, restoran, pusat perbelanjaan, hingga tempat-tempat hiburan diliputi kekhawatiran.

Pasalnya, pemutaran lagu-lagu ciptaan musisi Indonesia di tempat usaha mereka disebut-sebut bisa dikenai pungutan royalti. Tak hanya itu, yang cukup mengejutkan bahkan suara kicauan burung dan rekaman suara alam pun disebut-sebut berpotensi dikenakan biaya lisensi.

Bagaimana aturan sebenarnya soal royalti ini? Apakah memang semua suara termasuk suara alam, masuk dalam kategori karya cipta yang harus dibayar hak ciptanya?

TALK: Ketua Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN), Dharma Oratmangun

Sekjen Masyarakat Hukum Kesehatan Indonesia (MHKI) Dr. Nirwan Satria, SpAn-TI

Pendiri LBH Kesehatan, Iskandar Sitorus

Fenomena kekhawatiran pelaku usaha memutar lagu Indonesia karena kewajiban membayar royalti.

Ini respon Pembina Federasi Serikat Musisi Indonesia yang juga pengawas LMKN (Lembaga Manajemen Kolektif Nasional) - Candra Darusman

Sejauh mana batas ekspresi publik bisa diterima dalam konteks nasionalisme dan hukum? atas Fenomena pengibaran bendera bertema "One Piece" yang menuai polemik.

Ini Respon Anggota Komisi III DPR RI, Nasir Djamil

Ramai diperbincangan di Media sosial isu pengibaran bendera bajak laut Jolly Roger dari serial manga dan anime Jepang, One Piece, oleh sejumlah masyarakat menjelang Hari Kemerdekaan RI ke 80. Hal ini menimbulkan pro dan kontra di masyarakat, ada yang menganggap hal ini sebatas candaan/seru-seruan dan ada yang serius menganggap hal ini merupakan bentuk protes dan ekspresi masyarakat terhadap kondisi negara saat ini. Bahkan ada pula yang menganggap ini sebagai aksi provokasi yang akan merugikan negara. Bagaimana pemerintah merespon hal ini?

Talk: Wakil Menteri Dalam Negeri RI, Bima Arya

Ramai diperbincangkan sejumlah kafe dan tempat usaha enggan memutar lagu-lagu hits Indonesia karena kekhawatirannya akan masalah royalti lagu. Perlu diketahui, Perhitungan penarikan royalti lagu ini didasarkan pada Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: HKI.2.0T.03.01-02 Tahun 2016 tentang Pengesahan Royalti untuk Pengguna yang Melakukan Pemanfaatan Komersial Ciptaan Produk Terkait Musik dan Lagu. Dalam Pasal 1 angka 4 dijelaskan bahwa penghitungan royalti di restoran dan kafe berdasarkan jumlah kursi per tahun.

Wawancara Bersama : Musisi yang juga Pengacara yang dikenal sebagai ”The Singing Lawyer", Kadri Mohammad