Radio Elshinta

Dalam beberapa waktu terakhir, Komisi Pemberantasan Korupsi kembali melakukan operasi tangkap tangan terhadap sejumlah kepala daerah di Indonesia. Tiga kepala daerah tertangkap secara berturut-turut dalam operasi yang berbeda, menambah panjang daftar pejabat publik yang tersandung kasus korupsi.

Peristiwa ini memunculkan pertanyaan besar di tengah masyarakat: apakah Indonesia sedang berada dalam kondisi darurat korupsi? Di satu sisi, operasi tangkap tangan menunjukkan upaya penegakan hukum masih berjalan. Namun di sisi lain, kasus yang terus berulang juga menimbulkan kekhawatiran tentang sistem pengawasan, integritas pejabat publik, serta tata kelola pemerintahan di daerah.

Lalu apa yang sebenarnya terjadi di balik rentetan OTT ini? Mengapa praktik korupsi di tingkat daerah masih kerap terungkap? Dan langkah apa yang perlu dilakukan agar kasus serupa tidak terus berulang?

TALK :: Direktur KPK Watch, Yusuf Sahide & Pegiat Antikorupsi Lembaga Koordinasi Pemberantasan korupsi (LKPK ), Bejo Suhendro

Sepekan Menteri Agama

-Penguatan Nilai Spiritualitas di Bulan Ramadhan

-Peran Strategis Lembaga Keagamaan dan kelompok sosial

-Integritas Aparatur dan Etika di Era Digital

bersama Prof. Dr. Nasaruddin Umar, MA

Di Radio Elshinta

Presiden Prabowo subianto memimpin sidang kabinet paripurna yang berfokus jelang idul fitri 1447 H

Konflik geopolitik kembali memanas. Ketegangan antara Amerika Serikat dan Israel dengan Iran mendorong lonjakan harga minyak dunia hingga mendekati 120 dolar AS per barel. Situasi ini memicu kekhawatiran terhadap ketahanan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), mengingat dalam APBN 2026 pemerintah menetapkan asumsi harga minyak mentah Indonesia (ICP) sebesar 70 dolar AS per barel.

Namun, riset terbaru dari Next Indonesia Center menilai ruang fiskal Indonesia masih relatif aman. Bahkan jika harga minyak meningkat dalam beberapa bulan ke depan, defisit APBN diperkirakan tetap berada di bawah batas maksimal 3 persen dari Produk Domestik Bruto sesuai amanat Undang-Undang Keuangan Negara.

Lalu bagaimana sebenarnya dampak lonjakan harga minyak terhadap APBN? Seberapa kuat ketahanan fiskal Indonesia menghadapi gejolak global?

Simak wawancara bersama Ade Holis, Kepala Peneliti Next Indonesia Center, yang membahas analisis serta langkah-langkah yang perlu dilakukan pemerintah agar APBN tetap terjaga di tengah dinamika geopolitik dunia.

Dalam beberapa hari terakhir, banyak pengguna transportasi ojek online mengeluhkan sulitnya mendapatkan driver untuk bepergian. Keluhan ini ramai diperbincangkan di media sosial, bahkan memunculkan istilah fenomena “krisis ojol”. Sejumlah faktor diduga menjadi penyebabnya, mulai dari rendahnya ongkos kirim yang diterima driver, potongan komisi dari aplikator, hingga banyaknya pengemudi yang mulai mudik menjelang Lebaran.

Lalu apa sebenarnya yang terjadi di balik kelangkaan driver ojol saat ini?

Simak penjelasan Ketua Umum Asosiasi Pengemudi Ojek Daring Garda Indonesia, Igun Wicaksono. 🎧

Penahanan mantan Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas dalam kasus dugaan korupsi kuota haji memicu perdebatan publik. Sejumlah pihak menilai langkah penegak hukum merupakan bagian dari upaya pemberantasan korupsi, sementara lainnya mempertanyakan apakah ada unsur politis di balik proses hukum tersebut. Lalu bagaimana duduk perkara kasus ini dan seperti apa tanggapan berbagai pihak?

TALK :: Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR), Iwan Setiawan & Pengamat Politik dari FISIP Universitas Muhammadiyah Sumut, Sohibul Ansor Siregar

Mantan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, Busyro Muqoddas bersama sejumlah tokoh masyarakat sipil mengajukan gugatan terhadap Undang-Undang APBN 2026 ke Mahkamah Konstitusi. Gugatan ini menyoroti alokasi anggaran program Makan Bergizi Gratis yang dinilai perlu dikaji kembali, mulai dari tata kelola, transparansi penggunaan anggaran, hingga dampaknya terhadap kesehatan fiskal negara.

Di satu sisi, program makan bergizi dipandang penting untuk meningkatkan kualitas gizi anak-anak Indonesia. Namun di sisi lain, muncul pertanyaan terkait besaran anggaran, mekanisme pelaksanaan, serta prioritas belanja negara di tengah berbagai kebutuhan pembangunan.

Lalu bagaimana melihat langkah gugatan ini dalam perspektif demokrasi dan fungsi kontrol publik terhadap kebijakan negara? Simak penjelasan Busyro Muqoddas dalam perbincangan berikut.

Menteri Dalam Negeri menginstruksikan pemerintah daerah untuk memasukkan program pembatasan penggunaan media sosial bagi anak ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Kebijakan ini bertujuan melindungi anak dari dampak negatif penggunaan media sosial sekaligus mendorong pemanfaatan teknologi secara lebih sehat dan produktif di kalangan generasi muda.

Talk:

- Pemerhati Media Sosial, Shafigh Pahlevi Lontoh

Pesantren Sebagai Pusat Budaya ke IndonesiaanPesantren bukan hanya tempat pendidikan agama, tapi juga menjadi simbol pelestarian budaya dan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia.Selain pendidikan Agama, Pesantren memiliki peran penting dalam menjaga tradisi dan budaya lokal, seperti bahasa, seni, dan adat istiadat. Mereka juga menjadi pusat penyebaran nilai-nilai keindonesiaan, seperti gotong royong, toleransi, dan rasa kebersamaan.Namun, di Era modern ini, pesantren juga dihadapkan pada tantangan globalisasi dan modernisasi.Bagaimana pesantren bisa tetap relevan dan menjadi pusat budaya keindonesiaan di tengah arus perubahan zaman?Simak Pembahasannya dalam Program Pesantren di Radio“ Pesantren Sebagai Pusat Budaya KeIndonesiaan “.Bersama Dr. KH. Khoirul Huda Basyir, Lc. S.Ag. M.Si.Sekretaris Inspektorat Jenderal Kementerian Agama RI, Pengasuh PPTQ. Al Kaukab Bogor. #pesantren #kemenag #pesantrendiradio

Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang menjerat Bupati dan Wakil Bupati Rejang Lebong kembali memicu perdebatan publik tentang integritas dan pengawasan terhadap kepala daerah. Apakah kasus ini menjadi momentum untuk mengevaluasi sistem pengawasan dan akuntabilitas pejabat daerah? Dalam diskusi ini, kita menyoroti dampak politik, tata kelola pemerintahan, serta langkah yang perlu dilakukan untuk mencegah praktik korupsi di tingkat daerah.

Talk:

- Pakar Komunikasi sekaligus Direktur Eksekutif Lembaga Survey, Gogo Bangun Negeri (GBN), Dr. Emrus Sihombing

- Sekretaris Pendiri Indonesia Audit Watch, Iskandar Sitorus