Bagaimana menanggapi secara bijak maraknya pengibaran bendera bajak laut dari anime One Piece jelang HUT ke-80 Kemerdekaan RI?

Talk:

- Ketua Umum Partai Mahasiswa Indonesia, Eko Pratama

- Pengamat Hukum Tata Negara/Pengacara Pusat Bantuan Hukum Masyarakat, Ralian Jawalsen

Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri, menegaskan bahwa partainya tidak akan bergabung dalam kabinet pemerintahan Prabowo Subianto. Meski demikian, PDI Perjuangan juga tidak mengambil posisi sebagai oposisi. Partai Banteng memilih berdiri sebagai penyeimbang.

Apa yang bisa dicermati dari posisi politik PDI Perjuangan ini?

Talk bersama Guru Besar Bidang Ilmu Komunikasi Politik LSPR, Prof. Dr. Lely Arrianie.

Sebuah pesawat latih dikabarkan mengalami kecelakaan, jatuh di sekitar Desa Benteng Kecamatan Ciampea Kabupaten Bogor, minggu pagi pukul 9.00 WIB. Korban dibawa ke Rumah Sakit Atang Sanjaya Semplak Bogor (RS. Hasan Toto). Bagaimana penjelasan mengenai insiden tsb?

Wawancara bersama Kakansar Jakarta - Desiana Kartika Bahari

Ketum DPP PDIP terpilih Megawati Soekarnoputri kembali menegaskan posisi partainya yakni sebagai partai penyeimbang, tidak akan mengambil posisi sebagai oposisi maupun berkoalisi dengan pemerintah. Hal ini disampaikan saat menutup kongres ke 6 PDIP di nusa dua Bali. Megawati memaparkan bahwa peran sebagai partai penyeimbang diambil demi menjaga arah pembangunan nasional agar tetap berada dalam koridor konstitusi dan kepentingan rakyat banyak. Bagaimana memaknai pernyataan Megawati Soekarnoputri?

Wawancara bersama Pakar Komunikasi Politik/Founder Go Go Bangun negeri - Dr. Emrus Sihombing

Pernyataan Megawati ketua umum PDIP yang baru saja terpilih, partainya bukan oposisi tetapi penyeimbang, apa maksudnya?

Talk:

-Pengacara dan politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Dr. Muhammad Kapitra Ampera, S.H., M.H.

-Pengamat politik dari FISIP Universitas Muhammadiyah SUMUT, Sohibul Ansor Siregar

Pemberian abolisi dan amnesti terhadap Thomas Lembong dan Hasto Kristiyarto, apa pengaruhnya terhadap konstalasi politik nasional?

Talk:

-Direktur Citra Institute, Yusak Farhan

-Founder Gogo Bangun Negeri, Lembaga Survei, Konsultan Komunikasi Politik dan Konsultan Komunikasi Publik, Dr. Emrus Sihombing

Presiden Prabowo Subianto memberikan Abolisi kepada Mantan Menteri Perdagangan Tom Lembong serta Amnesti pada Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Keduanya pun dibebaskan dari seluruh tuntutan tindak pidana. Hal ini merupakan hak prerogratif presiden, sesuai dengan Pasal 14 ayat (2) UUD 1945, yang menyebutkan bahwa presiden berhak memberi amnesti dan abolisi dengan pertimbangan DPR. Diketahui, Presiden Prabowo mengirim surat permohonan ke DPR untuk mendapat pertimbangan terkait usulan ini dan pada Kamis malam, 31 Juli 2025, DPR menyetujui surat tsb.Bagaimana mencermati urgensi dari abolisi dan amnesti yg diberikan pada 2 kasus ini?

Wawancara bersama Peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi Universitas Gajah Mada (Pukat UGM) - Zaenur Rohman

#DiskusiInteraktif Wacana Kepala Daerah dipilih DPRD kembali mencuat. Antara efisiensi dan demokrasi?

[TALK] Pengamat Politik/Peneliti Senior KIPP - Kaka Suminta

&

Pengamat politik Mantan Ketua KPUD Jateng, Joko Purnomo

Keluarga Arya Daru, Diplomat Muda Kemenlu, meminta Kepolisian tidak menghentikan proses penyelidikan, sampai semua fakta benar-benar terungkap. Keluarga juga menolak simpulan Arya meninggal seolah karena bunuh diri. Sebelumnya Polisi menyatakan, tidak ada unsur pidana pada kasus kematian Arya.

Apa yang bisa didalami, agar kasus tsb semakin terang?

Talk bersama Pakar Hukum Pidana/Mantan Anggota Kompolnas, Prof. Dr. Hamidah Abdurrachman, S.H., M.Hum

Belakangan ini muncul fenomena Rojali atau rombongan jarang beli dan Rohana atau rombongan nanya nanya doang. Para pengunjung tersebut datang ke mall, bukan untuk bertransaksi, namun untuk tujuan non transaksi.

Apakah fenomena Rojali dan Rohana menggambarkan turunya daya beli masyarakat?

Talk bersama Dosen Departemen Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan dari FISIPOL UGM, Dr. Hempri Suyatna.