Ruang Publik

Ruang Publik

By KBR PrimeNews
Download on the App Store

Ruang Publik episodes

  • Dampak Revisi UU KPK

    Di masa akhir jabatannya, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) periode  2014-2019 mengeluarkan beberapa undang-undang, salah satunya revisi  Undang-undang KPK yang menuai banyak protes. Koalisi Masyarakat Sipil  dan Mahasiswa sempat turun ke jalan hingga memakan korban meninggal.  Sejumlah poin krusial termuat dalam materi revisi UU KPK. KPK di masa  mendatang akan diawasi dewan pengawas yang punya kewenangan khusus  memberi izin penyadapan. Lalu, mengapa revisi UU KPK ini menuai banyak  protes? Apa dampak dari revisi UU KPK bagi pemberantasan korupsi di  Indonesia? Dan apa yang bisa dilakukan agar tidak ada lagi upaya untuk  melemahkan lembaga antirasuah itu? Simak perbincangan bersama Alvin  Nicola, Peneliti TII, Gita Putri Damayana, Direktur Eksekutif PSHK dan  lewat sambungan telepon Anita Wahid, perwakilan Perempuan Indonesia  Antikorupsi (PIA) di Ruang Publik KBR.


    Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke [email protected]

    42 min
  • Perempuan sebagai Pembuat Perubahan, Dukungan dan Tantangan

    Semua orang bisa jadi agen perubahan, termasuk perempuan dari beragam  profesi. Gerakan perubahan yang digagas pun bisa soal apa saja dan  caranya pun bisa bervariasi. Untuk menguatkan para perempuan pembuat  perubahan ini, Change.org Indonesia menggagas She Creates Change: Green  Camp . Ini merupakan ajang untuk mempertemukan perempuan-perempuan  pembuat perubahan atau changemakers dari seluruh Indonesia. Apa saja  yang akan dilakukan selama pertemuan tersebut? Seperti apa dukungan dan  tantangan yang dihadapi para perempuan pembuat perubahan? Simak  perbincangan bersama Desmarita Murni dan Dhenok Pratiwi dua perwakilan  Change.org Indonesia di Ruang Publik KBR.


    Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke [email protected]

    38 min
  • Waspada Beragam Modus Perdagangan Orang

    Perdagangan orang masih marak terjadi di Indonesia dengan beragam modus.  Mulai dari tawaran beasiswa, pekerjaan hingga pernikahan. Perempuan  dewasa dan anak adalah kelompok yang paling rentan menjadi korban.  Bagaimana mengenali modus-modus yang kerap digunakan pelaku untuk  menjerat korban? Bagaimana sejauh ini upaya berbagai pihak menekan dan  mencegah perdagangan orang? Simak di Ruang Publik KBR.


    Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke [email protected]

    18 min
  • Kenali dan Obati Katarak Sejak Dini

    Katarak merupakan penyebab utama kebutaan di Indonesia. Katarak yang  muncul seiring menuanya seseorang ini kerap tidak disadari kapan  munculnya. Bila terlambat ditangani katarak bisa berujung kebutaan.  Mengenali gejala katarak sejak dini dan mengobatinya akan membantu  menghindari kebutaan. Apakah menua satu-satunya penyebab katarak?  Seperti apa gejala katarak dan pada tahap apa harus segera dapat  penanganan? Dan apakah katarak bisa dicegah? Simak perbincangan bersama  dr. M. Sidik, SpM (K), Ketua Umum Persatuan Dokter Spesialis Mata  Indonesia (Perdami) Pusat di Ruang Publik KBR.


    Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke [email protected]

    39 min
  • Tarik Ulur Pelarangan Minyak Goreng Curah

    Pekan lalu, Kementerian Perdagangan mengumumkan pelarangan minyak goreng  curah tapi selang beberapa hari larangan ini dicabut. Sebenarnya aturan  larangan peredaran minyak goreng curah ini sudah dirilis dari 2014 tapi  belum diterapkan pemerintah dengan beberapa alasan antara lain kesiapan  produsen dan kepentingan UMKM. Pendapat pro kontra datang dari berbagai  pihak. Pagi ini kita akan mendengarkan seperti apa pelaku UMKM  menyikapi aturan terkait minyak goreng curah ini dan seperti apa  pendapat asosiasi pedangan pasar. Dan juga bagaimana dari sisi konsumen?  Simak perbincangan bersama Ikhsan Ingratubun, Ketua Umum Asosiasi UMKM  Indonesia (Akumindo), lewat sambungan telepon Ngadiran, Wakil Ketua  Asosiasi Pedagang Pasar Tradisional Indonesia APPSI dan Tulus Abadi,  Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI).


    Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke [email protected]

    39 min
  • Dampak Penerapan Pembatasan Merek dan Kemasan pada Konsumen

    Wacana pembatasan merek dan kemasan di Indonesia yang sudah berlaku di  produk tembakau  diprediksi akan juga diberlakukan juga bagi produk  konsumsi. Aturan ini dianggap dapat melindungi konsumen dari paparan  produk-produk yang dipercaya tidak sehat. Tapi wacana ini ditolak Wakil  Ketua Umum Bidang Kebijakan Publik dan Hubungan Antar Lembaga, Gabungan  Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia (GAPMMI), Rachmat Hidayat. Dia  menilai tidak ada urgensi dan manfaat penerapan ini pada barang konsumsi  dan bisa berpotensi membuat konsumen kebingungan dan penjualan turun.  Dari sisi konsumen, seperti apa dampak pembatasan merek dan kemasan  produk ini? Simak perbincangan bersama Sularsi Pengurus Harian Yayasan  Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) di Ruang Publik KBR.


    Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke [email protected]

    40 min
  • Kenali Masalah Kesehatan Jiwa Sejak Dini

    Tanggal 10 Oktober 2019 diperingati sebagai Hari Kesehatan Jiwa Sedunia  atau World Mental Health Day. Sayangnya, menurut laporan World Health  Organization (WHO) pada 2010, angka bunuh diri di Indonesia mencapai 1,6  persen-1,8 persen per 100 ribu penduduk atau sekitar 5 ribu jiwa  pertahun. Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Masyarakat Kementerian  Kesehatan Widyawati menyebut bahwa secara global angka kematian akibat  bunuh diri masih tinggi. Secara global WHO menyebutkan lebih dari 800  ribu orang meninggal setiap tahunnya atau sekitar satu orang setiap 40  detik karena bunuh diri. Into The Light Indonesia adalah komunitas orang  muda untuk advokasi, kajian, dan edukasi pencegahan bunuh diri dan  kesehatan jiwa remaja dan populasi khusus lainnya yang berbasis bukti  ilmiah dan hak asasi manusia. Simak perbincangan bersama Kevin Sucianto  Divisi Media Into the Light dan lewat sambungan telepon dr. Agung  Frijanto, Sp. KJ Sekretaris Umum Pengurus Pusat Perhimpunan Dokter  Spesialis Kedokteran Jiwa Indonesia (PDSKJI) di Ruang Publik KBR.


    Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke [email protected]

    39 min
  • Menanti Kinerja Anggota DPR Baru

    Masa kerja anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) periode 2014-2019 telah  berakhir. Di saat-saat terakhir masa kerjanya, DPR mengesahkan RUU yang  memimbulkan kontroversi dan memicu terjadinya aksi demonstrasi di  berbagai daerah. Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi)  menilai, kinerja DPR periode 2014 - 2019 buruk. Formappi mencatat, total  RUU (RUU Prioritas dan kumulatif terbuka) yang disahkan DPR pada 2014 -  2019 sebanyak 91 RUU. Pada 1 Oktober lalu, anggota DPR periode  2019-2024 dilantik. Dari 575 anggota DPR yang dilantik, 50 persen di  antaranya adalah petahana. Dengan kondisi ini bagaimana kinerja anggota  DPR baru? Simak perbincangan bersama Lucius Karus, Peneliti Forum  Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) dan melalui sambungan  telepon Anggota DPR periode 2019-2024 dari PDIP, Krisdayanti di Ruang  Publik KBR.


    Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke [email protected]

    41 min
  • Pelayanan Publik Berbasis HAM

    Kewajiban Pemerintah adalah memberikan pelayanan publik yang menjadi hak setiap warga negara. Kewajiban pemerintah, maupun hak setiap warga negara pada umumnya disebutkan dalam konstitusi suatu negara. Penyelenggaraan pelayanan publik di bidang hukum dan HAM harus berpedoman pada prinsip-prinsip HAM. Untuk meningkatkan kualitas layanan di unit kerja lingkungan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), Menteri Hukum dan HAM telah mengeluarkan Permenkumham nomor 27 Tahun 2018 tentang Penghargaan Pelayanan Publik Berbasis Hak Asasi Manusia. Lalu, Apa itu pelayanan publik? Kita simak Ruang Publik bersama Direktur Jenderal HAM Dr. Mualimin Abdi, SH, MH dan Direktur Informasi HAM Salahudin, SH.

    *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke [email protected]




    42 min
  • Podcast dan Isu Sensitif

    Podcaster Indonesia mulai diramaikan para influencer. Tapi sejatinya  kebanyakan podcaster adalah orang biasa, yang kita belum tentu kenal.  Toh banyak yang akhirnya memutuskan untuk nguping podcast orang-orang  tak dikenal itu. Di antara banyak pilihan medium lain untuk berekspresi,  kenapa pilih podcast? Dan setelah ada booming podcast seperti sekarang,  mau dibawa ke mana podcast-podcast ini? Simak perbincangan bersama  Mizter Popo (Podcast Do You See What I See?), Serafina Stefany Chandra  (Podcast Kata Puan), Juris Bramantyo (Podcast Mari BerJuDi), Dena  Rachman, Benny Prawira Siauw (Podcast Disko) dan Asrul Dwi (Podcast Love  Buzz), yang akan dipandu oleh Moderator Don Brady dan Aika Renata.


    Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke [email protected]

    46 min

About Ruang Publik

From the publisher's feed

Perbincangan khas KBR. Mengangkat hal-hal yang penting diketahui demi kemaslahatan masyarakat. Hadir juga di 100 radio jaringan KBR se-Indonesia.

More shows like Ruang Publik

Apa Kata Tempo by Podcast Tempo Media

Apa Kata Tempo

3 Listeners

Dongeng Paman Gery by Dongeng Paman Gery

Dongeng Paman Gery

1 Listeners