Ruang Publik

Saat ini Indonesia masih menghadapi berbagai permasalahan terkait  Keluarga Berencana dan kesehatan reproduksi atau Kespro. Di antaranya  pernikahan anak, kehamilan yang tidak direncanakan, dan persalinan di  usia remaja, 15-19 tahun. Untuk mengatasi berbagai persoalan ini,  dukungan dari berbagai pihak tentu dibutuhkan pemerintah. Ini yang  menjadi salah satu poin yang disampaikan Kepala BKKBN Hasto Wardoyo  dalam Peringatan Hari Kontrasepsi Sedunia pekan lalu yang mengatakan  perlu adanya pengembangan kemitraan dan sinergitas dengan berbagai pihak  untuk mendukung program Keluarga Berencana. Apa saja tantangan yang  dihadapi kelompok masyarakat mendukung program ini? Simak perbincangan  bersama Dokter Teza Farida, Penanggung Jawab ProCare Clinic PKBI DKI  Jakarta di Ruang Publik KBR.

Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke [email protected]

Pekan lalu, Pemerintah dan DPR sepakat mensahkan Rancangan Undang-undang  Pengelolaan Sumber Daya Nasional (RUU PSDN) menjadi Undang-undang.  Menteri Pertahanan RI Ryamizard Ryacudu mengklaim UU ini akan menjadi  payung hukum dalam pengaturan mobilisasi untuk pertahanan negara. Namun  kelompok masyarakat sipil menyoroti masih ada pasal-pasal kontroversial  dalam UU yang merupakan inisiatif pemerintah ini. Salah satunya terkait  komponen cadangan. Seperti apa wajib militer yang diatur dalam UU ini?  Simak perbincangan bersama Bhatara Ibnu Reza Peneliti Senior Imparsial  di Ruang Publik KBR.

Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke [email protected]

Tahukah anda pneumonia masih menjadi penyebab tertinggi kematian pada  bayi di bawah usia lima tahun (balita) maupun bayi baru lahir. Setiap  satu menit, dua anak meninggal karena Pneumonia, dan sembilan puluh  sembilan persennya adalah dari negara berkembang. Pada 2018 tercatat  sekitar empat puluh dua ribu balita ditemukan dan ditangani dengan  diagnosis pneumonia. Untuk itu perlu terus dilakukan edukasi dan  sosialisasi tentang bahayanya pneumonia melalui program kampanye stop  pneumonia seperti pagi hari ini bersama Save The Children dan  rekan-rekan dari Satuan Karya Pramuka Bakti Husada. Tentu kita semua  berharap, seluruh anggota Saka Pramuka Bakti Husada dapat menjadi agen  perubahan, ikut mensosialisasikan gaya hidup sehat mulai dari dalam  keluarga, yang nantinya berdampak ke masyarakat. Simak perbincangan  bersama Tata Sudrajat Advocacy and Campaign Director Save The Children  di Indonesia, dr. Ramacil Afsan Notoprawiro dan Acep Sumantri Ka. Biro  Kerjasama Luar Negeri, Kemenkes, Pimpinan Saka Bakti Husada di Ruang  Publik KBR.

Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke [email protected]

Tahun 2019 ini Badan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia (BEKRAF) kembali  menggelar BEKRAF Festival di kota Solo dengan tema Kita Kaya Karya.  Lalu apa tujuan digelarnya event akbar ini?  Apa saja yang akan  disajikan di sana? Selain itu apa pula program inisiasi Bekraf  IKKON (Inovatif dan Kreatif melalui Kolaborasi Nusantara)? Simak perbincangan bersama Ricky Joseph Pesik selaku Wakil Kepala Bekraf dan M. Ikbal Alexander selaku Perwakilan Tim IKKON Lombok Timur di Ruang Publik KBR.

Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke [email protected]

Dewasa ini proses jual beli barang secara online lintas negara dapat  dilakukan hanya dengan menggunakan telepon genggam pribadi. Transaksi  berbasis mobile sangat memudahkan kedua pihak baik dari sisi penjual  maupun pembeli, karena dari penyajian dan pemilihan barang yang akan  dijual hingga pembayaran dapat dilakukan langsung saat itu juga. Namun,  pembelian maupun penjualan barang lintas negara, harus memenuhi  ketentuan. Kurangnya pemahaman masyarakat mengenai ketentuan tersebut  membuat banyaknya transaksi yang terhambat, dan bahkan menjadi celah  untuk tindak penipuan. Sebagai bentuk sosialisasi dan edukasi, Bea Cukai  mengadakan Custom Goes to Campus di Universitas Gunadarma, Bekasi,  membahas tema: Bagaimana aturan barang bawaan Jastip (jasa titip) dan  digitalisasi bea cukai? Simak perbincangan bersama Anton Head of Patrol  & Operation Section, Herman Jusuf Advanced Assessor Of Consignment  Goods dan Budi Prijanto Vice Dean III, Faculty Of Economics di Ruang  Publik KBR.

Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke [email protected]

Pada 2050, Kementerian Kesehatan memperkirakan penderita penyakit  demensia di Indonesia akan berjumlah empat juta orang jika tidak ada  upaya penanggulangan. Demensia adalah suatu proses penurunan fungsi  kognitif atau daya ingat yang terjadi pada usia lansia. Di Indonesia,  istilah yang paling dekat dengan demensia adalah pikun. Alzheimer  disebutkan sebagai penyebab paling banyak. Apa saja yang menyebabkan  kepikunan? Apakah ini sesuatu yang wajar terjadi seiring bertambahnya  usia? Simak perbincangan bersama Patricia Tumbelaka Direktur Eksekutif  Alzheimer Indonesia (ALZI) di Ruang Publik KBR.

Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke [email protected]

DPR pekan ini diperkirakan bakal mengesahkan Rancangan Undang-undang  Pertanahan pekan ini. Awalnya, RUU Pertanahan diharapkan bisa melengkapi  UU no 5 tahun 1960 tentang tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria  (atau yang dikenal juga sebagai UUPA 1960). RUU ini juga dianggap  sebagai peluang bagi petani, nelayan, perempuan, dan kaum miskin kota  untuk mendapat perlindungan atas hak atas tanah. Namun, dalam proses  pembahasannya, ada pasal-pasal RUU Pertanahan ini menimbulkan pro dan  kontra serta dianggap tidak berpihak kepada masyarakat, termasuk  perempuan. Seperti apa persoalanan yang dihadapi perempuan terkait  tanah? Bagaimana kedaulatan perempuan atas tanah bila RUU Pertanahan ini  disahkan? Simak perbincangan bersama Arieska Kurniawaty Koordinator  Program Badan Eksekutif Nasional Solidaritas Perempuan dan Nisa Anisa  Staf Divisi Kedaulatan Perempuan atas Tanah Solidaritas Perempuan di  Ruang Publik KBR.

Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke [email protected]

Masa kerja anggota DPR periode 2014-2019 akan berakhir bulan Oktober  mendatang. Di akhir masa jabatan ini, mereka telah mengesahkan beberapa  UU di antaranya pengesahan revisi UU KPK, UU MD3, UU Perkawinan, dan UU  Sumber Daya Air. RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) adalah  salah satu RUU yang cukup banyak mendapat dukungan untuk segaera  disahkan. Seperti apa upaya kelompok masyarakat sipil untuk mendorong  pengesahan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual di pekan-pekan terakhir  masa kerja anggota DPR periode 2014-2019? Apa tantangan yang menghalangi  RUU ini segera disahkan? Simak perbincangan bersama Ratna Batara Munti  Koordinator Jaringan Kerja Prolegnas Pro Perempuan di Ruang Publik KBR.

Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke @kbrprime.id

Hak atas sandang, pangan, dan papan adalah hak dasar manusia. Dan ini  tidak cukup hanya tempat tinggal tapi tempat tinggal yang layak.  Berdasarkan data Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan KemenPUPR,  hingga akhir 2018 jumlah rumah tidak layak huni di Indonesia mencapai  angka 3,4 juta unit. Di Indonesia, ada sebuah organisasi bernama Habitat  for Humanity. Mereka hadir dengan Visi: Dunia di mana setiap orang  memiliki tempat tinggal yang layak untuk hidup. Dalam Ruang Publik edisi  Indonesia Baik, yang hadir di hari Jumat, kita akan mendengarkan kisah  orang-orang baik yang menyebarkan kebaikannya untuk masyarakat. Edisi  kali ini kita akan dengar cerita dari Habitat for Humanity. Bagaimana  cara Habitat for Humanity mewujukan visi mereka? Siapa saja yang sudah  merasakan dampak dari kegiatan mereka dan seperti apa dukungan yang  mereka terima? Simak perbincangan bersama Edy Sianipar Senior Manager  for Program Supports dan Herbet Barimbing Chief of Party Disaster  Response Palu - Lombok di Ruang Publik KBR.

Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke [email protected]

Tahun depan pemerintah akan menaikkan cukai rokok sebesar 23 persen dan  harga jual eceran rokok 35 persen. Kenaikan ini akan tertuang dalam  Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang akan diberlakukan mulai 1 Januari  2020. Dalam pertimbangannya, Menteri Keuangan Sri Mulyani menekankan ada  tiga aspek dalam kebijakan cukai, yaitu pengendalian konsumsi  (kesehatan), penerimaan negara, dan pengaturan industri. Dengan besaran  cukai dan harga jual eceran yang baru ini, harga rokok akan berada  dikisaran 27 ribu rupiah per bungkus. Cukupkah ini menurunkan prevalensi  perokok yang di tiap kategori umur yang menurut Riset Kesehatan Dasar  (Riskesdas) angkanya terus naik? Sementara sebagai penerimaan negara,  apakah kenaikan ini manfaatnya bisa dirasakan langsung oleh masyarakat  yang menjadi korban rokok secara langsung atau tidak langsung?  Pemanfaatan yang seperti apa? Simak perbincangan bersama Vid Adrison   Peneliti Ekonomi UI  dan lewa sambungan telepon Abdillah Ahsan Wakil  Kepala Pusat Ekonomi dan Bisnis Syariah FEB UI di Ruang Publik KBR.

Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke [email protected]