
Sign up to save your podcasts
Or


Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) sedang intens dibahas oleh DPR dan Pemerintah. Bahkan ditargetkan akan bisa disahkan pada bulan September ini sebelum masa kerja DPR periode 2014-2019 berakhir pada akhir September 2019. Di sisa waktu yang tidak banyak ini, masih ada beberapa pasal yang dianggap bermasalah. Pasal apa saja yang jadi keberakatan kelompok masyarakat sipil dan apa dampaknya bagi masyarakat bila pasal-pasal itu tetap dimasukkan dalam RUU KUHP? Simak perbincangan bersama Gita Putri Damayana Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) di Ruang Publik KBR.
Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke [email protected]
Dalam beberapa pekan terakhir, mulai banyak berita yang membahas soal cukai rokok. Dalam outlook APBN tahun 2019, pendapatan cukai diperkirakan mencapai lebih dari Rp 165 miliar atau mengalami peningkatan sebesar 3,7 persen dari tahun 2018. Tapi berapa besaran kenaikan di tahun 2020, masih menunggu pembahasan pemerintah dengan DPR. Kenaikan cukai akan diikuti kenaikan harga rokok dan kenaikan harga ini akan mempengaruhi tingkat konsumsi rokok. Hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2018 menemukan peningkatan drastis prevalensi perokok anak, pada usia 10-18 tahun. Dari 7.2% pada 2013 ke 9.1% pada 2018. Karena itu ada dorongan untuk menaikkan harga rokok sehingga tidak mudah terjangkau. Dorongan ini juga datang dari para anggota pramuka se Indonesia, yang pada hari pramuka 14 Agustus lalu meluncurkan pengumpulan surat untuk Presiden Jokowi. Isinya meminta agar harga rokok dinaikkan dan pengumpulan masih berlangsung hingga saat ini. Apakah kenaikan harga rokok hanya bisa dinaikkan bila cukai rokok juga naik? Apa dampak lain kenaikan cukai? Dan seberapa besar kenaikan cukai yang bisa mempengaruhi secara signifikan harga rokok? Simak perbincangan bersama Ah Maftuchan Direktur Eksekutif Perkumpulan Prakarsa dan lewat sambungan telepon Dr. Abdillah Ahsan Wakil kepala Pusat Ekonomi dan Bisnis Syariah FEB UI di Ruang Publik KBR.
Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke [email protected]
Saat ini sedang berlangsung Festival 45-45 di Kawasan Kota Tua Jakarta. Festival mempertemukan lintas generasi, khususnya anak muda dan para penyintas untuk membahas dan menghadirkan kembali masalah Hak Asasi Manusia (HAM), khususnya peristiwa pelanggaran HAM masa lalu. Mengapa pertemuan lintas generasi ini perlu dilakukan? Seperti apa keterlibatan anak muda saat ini dalam isu hak asasi manusia dan apa pentingnya anak muda tahu soal HAM? Simak perbincangan bersama Rosa Vania, Koordinator Youth Studies Pamflet di Ruang Publik KBR.
Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke [email protected]
Dalam beberapa pekan terakhir, penolakan revisi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan telah disuarakan dalam beberapa aksi di ibu kota. Ada beberapa hal yang menjadi keberatan buruh atas revisi itu. Di media sosial beredar apa yang disebut-sebut sebagai draft revisi UU tapi Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri mengatakan itu adalah hoaks. Dalam akun Instagramnya, Menteri Hanif mengatakan dari Kementerian Ketenagakerjaan belum ada draft apapun dan belum mengeluarkan draft apapun terkait revisi Undang-undang Ketenagakerjaan. Apa sebenarnya yang mendasari penolakan buruh terkait revisi UU Ketenagakerjaan ini? Selain soal revisi, persoalan apa yang masih dihadapi para buruh hingga saat ini? Simak perbincangan bersama Elya Rosa, Staf Departemen Pendidikan Komite Pusat Federasi Sebumi sekaligus Kordinator Cabang F Sebumi Bekasi di Ruang Publik KBR.
Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke [email protected]
Perubahan iklim akhir-akhir ini semakin ekstrim, sehingga menjadikan kita sulit memprediksi kapan bencana terjadi. Tak hanya perubahan iklim, faktor kegagalan infrastruktur pun ternyata turut menjadi penyebab terjadinya bencana. Nah, untuk memberikan informasi mengenai bencana, PetaBencana.id menciptakan software yang dinamakan Cognicity. Apa itu Cognicity? Peta Bencana ini juga menggunakan metode Crowsource dalam mengumpulkan informasi. Seperti apa teknisnya? Simak perbincangan bersama Ida Maria Research Operation Coordinator Peta Bencana di Ruang Publik KBR.
Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke [email protected]
Beberapa waktu lalu Yayasan Lentera Anak (YLA) di medis sosial Twitter mengunggah utas soal kegiatan Audisi Beasiswa Djarum Bulutangkis yang melibatkan anak. Salah satu isinya menyebutkan: Kegiatan ini bukan saja mendekatkan brand image rokok Djarum yangg berbahaya, tetapi juga mengambil keuntungan dengan memanfaatkan tubuh anak sebagai media promosi brand image Djarum dan ini adalah bentuk eksploitasi anak. Utas ini mendapat banyak tanggapan dari warganet yang sebagian besar tidak setuju dengan YLA. Ada beragam alasan, mulai dari yang menyebut tulisan yang ada di baju adalah “Djarum BADMINTON foundation”, audisi ini penting untuk mencari penerus atlet hingga pertanyaan mengapa setelah 10 tahun berjalan, mengapa audisi ini baru dipermasalahkan. Simak perbincangan bersama Lisda Sundari Ketua Yayasan Lentera Anak dan Sitti Hikmawatty Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) di Ruang Publik KBR.
Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke [email protected]
Saat ini di sedang berlangsung Jakarta International Literary Festival (JILF) yang berlangsung 20-24 Agustus 2019 di Taman Ismail Marzuki, Jakarta Pusat. Selama lima hari berturut-turut berlangsung simposium dan bincang-bincang soal tema-tema menarik dan penting dalam karya sastra Selatan. Apa latar belakang munculnya ide Jakarta International Literary Festival (JILF) ini? Berapa lama persiapan yang dibutuhkan? Siapa saja yang terlibat? Simak perbincangan bersama Isyana Artharini Kurator di Jakarta International Literary Festival (JILF) dan Legodile Seganabeng Sastrawan dari Botswana di Ruang Publik KBR.
Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke [email protected]
Setiap satu menit, dua anak meninggal karena Pneumonia. 99 persennya terjadi di negara berkembang. Di Indonesia, menurut data Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Pneumonia merupakan penyebab kematian tertinggi kedua pada usia dibawah lima tahun. Mirisnya faktor penyebab meningkatnya kejadian Pneumonia pada balita adalah karena perilaku orangtua dan lingkungan. Apakah Anda pernah mengalami dan melihat hal serupa? Simak perbincangan bersama Selina Patta Sumbung Ketua Yayasan Sayangi Tunas Cilik partner of Save The Children, Dr. Madeleine Ramdhani Jasin, Sp.A Ikatan Dokter Anak Indonesia, BayuOktara - Father Roles, Dr. Erna Mulati MSc. CMFM - Direktur Kesehatan Keluarga, Direktorat Jenderal Kesehatan Keluarga Kementerian Kesehatan RI, dan Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular P2PM di Ruang Publik KBR.
Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke [email protected]
Hingga saat ini berinvestasi di koperasi menjadi pilihan sebagain masyarakat Indonesia, namun berinvestasi di koperasi terkadang masih diragukan sejumlah kalangan karena banyak koperasi yang tidak berbadan hukum dan kerap meresahkan. Lalu, apa upaya Pemerintah dalam hal ini Kementerian Koperasi dan UKM mengatasi persoalan ini? Bagaimana implementasinya? Simak perbincangan bersama bersama Drs. Suparno, MM selaku Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM di Ruang Publik KBR.
Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke [email protected]
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mencatat luas indikatif kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) seluas 135.747 hektare sejak Januari hingga Juli 2019. Dan Polisi telah menetapkan 60 tersangka terkait karhutla di daerah Riau, Jambi, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Barat. Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) menilai Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak maksimal menangkap pelaku dalam kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) yang sedang terjadi di beberapa daerah. Apa yang menjadi tantangan menyeret para pelaku karhutla ini ke hadapan hukum dan apa langkah jangka panjang yang bisa dilakukan untuk mengatasi karhutla termasuk hukuman yang bisa membuat jera para pelaku? Simak perbincangan bersama Boy Even Sembiring, Manajer Kajian Kebijakan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) dan lewat sambungan telepon Bapak Rasio Ridho Sani, Dirjen Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK)
Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke [email protected]
From the publisher's feed

3 Listeners

1 Listeners