Ruang Publik

Hingga Senin (16 September 2019) terdapat enam provinsi dengan status  siaga darurat penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan, yakni  Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimanatan Tengah, dan  Kalimantan Selatan. Sementara itu, Data Pusat Krisis Kesehatan Kemenkes  menyebut, sudah ada lebih dari 100 ribu orang yang mengalami infeksi  saluran pernapasan akut (ISPA) akibat kabut asap. Kementerian Kesehatan  menyediakan pos-pos kesehatan dan Kementerian Sosial mendirikan rumah  aman atau safe house bagi masyarakat yang mengalami gangguan kesehatan  akibat paparan asap ini. Apa dampak jangka panjang dan jangka pendek  paparan asap akibat kebakaran hutan dan lahan ini? Seperti apa upaya  yang bisa dilakukan masyarakat untuk mengurangi dampak kesehatan yang  timbul? Simak perbincangan bersama Dr. dr. Agus Dwi Susanto Sp.P(K)  Ketua Umum Perhimpunan Dokter Paru Indonesia di Ruang Publik KBR.

Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke [email protected]

Di bulan September, kita memperingati beberapa peristiwa pelanggaran HAM  dan pelanggaran HAM Berat. Mulai dari Kasus Kematian Aktivis HAM Munir  Said Thalib tahun 2004, Peristiwa Tanjung Priok 1984, Peristiwa Semanggi  II 1999 hingga peristiwa Tragedi 1965/1966. Karena itu pegiat HAM  menyebut bulan ini sebagai September Hitam. Sampai hari ini, peristiwa  pelanggaran HAM dan pelanggaran HAM Berat tersebut masih belum juga  terungkap dengan jelas. Meski beberapa peristiwa seperti kasus Munir dan  kasus Tanjung Priok sudah diadili melalui mekanisme pengadilan, tetapi  pengungkapan kebenaran hingga akses pemulihan terhadap korban masih  absen dilakukan oleh negara. Di periode kedua pemerintahan Presiden Joko  Widodo yang akan kembali dilantik bulan Oktober mendatang, bagaimanakah  penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM dan HAM berat ini? Simak  perbincangan bersama Dimas Bagus Arya (Divisi Pemantauan Impunitas  KontraS) dan Syahar Banu (keluarga korban Peristiwa Tanjung Priok di  Ruang Publik KBR.

Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke [email protected]

Jumat malam lalu, tiga pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)  menyerahkan tanggung jawab pengelolaan lembaga antirasuah tersebut  kepada Presiden Joko Widodo. Mereka adalah Agus Raharjo, Saut  Situmorang, dan Laode M. Syarif. Ketua KPK Agus Rahardjo mengatakan, hal  ini dilakukan karena pimpinan KPK prihatin pada kondisi pemberantasan  korupsi yang semakin mencemaskan. Ia mengatakan, KPK juga seperti  diserang dari berbagai sisi. Pascapenyerahan mandat ini, seperti apa  kinerja KPK setelahnya? Apalagi saat ini sedang ramai soal usulan revisi  KPK dan baru terpilihnya pimpinan KPK periode 2019-2023 meski ada  nama-nama yang sebelumnya mendapat sorotan kelompok masyarakat sipil  terkait rekam jejak dan sikap mereka terhadap pemberantasan korupsi.  Simak perbincangan bersama Gita Putri Damayana Direktur Eksekutif Pusat  Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) di Ruang Publik KBR.

Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke [email protected]

Film Dokumenter mungkin masih belum sepopuler jenis-jenis film lainnya  semisal komedi atau petualangan. Tapi ini tidak menyurutkan para sineas  muda untuk terus membuat film-film yang diharapkan bisa mendorong  perubahan di tengah masyarakat. Dalam perhelatan Good Pitch, ajang yang  menghubungkan film dokumenter bertema keadilan sosial terbaik di dunia  dengan sekutu dan mitra baru tahun 2019 ini, terpilih lima film  dokumenter karya pembuat film muda. Mereka mengusung tema yang dekat  dengan kehidupan sehari-hari. Mulai hari ini, setiap Jumat kita akan  mendengarkan kisah orang-orang baik yang menyebarkan kebaikannya untuk  masyarakat dalam Ruang Publik edisi Indonesia Baik. Kali ini, kita akan  melihat seperti apa upaya orang muda mendorong perubahan lewat film  dokumenter yang mereka buat? Apa saja tantangannya? Simak perbincangan  bersama Amelia Hapsari In-Docs, Program Director dan Mandy Marahimin  In-Docs, Outreach Director di Ruang Publik KBR.

Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke [email protected]

Sebagai bentuk dari transformasi revolusi industri 4.0, PT. Jasa Raharja  - Persero terus berinovasi untuk meningkatkan pelayanan kepada  masyarakat melalui digitalisasi layanan. Yang terbaru adalah meluncurkan  aplikasi JRku untuk perangkat Android dan iOS. Apa itu JRku? Fitur apa  saja yang ditawarkan? Simak perbincangan bersama Den Ramadhan Furqon   Divisi Teknologi Informasi dan Komunikasi Jasa Raharja dan Tika Pratiwi  Divisi Asuransi di Ruang Publik KBR.

Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke [email protected]

Seperti apa perkembangan sains dan teknologi dalam negeri saat ini?  Jawabannya mungkin bisa ditemukan di National Expo for Science and  Technology Tahun 2019 (NEST 2019). Kegiatan ini merupakan kerja sama  Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti)  dengan Derania dan akan berlangsung dari 12-14 September 2019 di Jakarta  Convention Center (JCC). Selain pameran, di NEST 2019 juga akan  berlangsung Pemberian Anugerah Riset dan Pengembangan. Apa saja yang  akan pengunjung temukan dalam pameran ini? Apa saja tantangan  perkembangan sains dan teknologi di tanah air? Simak perbincangan  bersama Syarip Hidayat, SH, MH. Kepala bagian hukum, kerja sama, dan  layanan informasi Kemenristekdikti dan Anugrah Taufik Akbar Direktur  Utama PT. Derania di Ruang Publik KBR.

Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke [email protected]

Jika bepergian ke luar negeri biasanya kita akan membeli berbagai macam  souvenir dari negara tersebut. Tapi, barang yang anda bawa atau Barang  Penumpang ada peraturan khususnya lho. Nah, kalau menurut UU No 17 Tahun  2006 tentang kepabeanan, setiap barang yang masuk ke dalam kawasan  pabean akan diperlakukan sebagai barang impor dan terutang bea masuk.  Lalu apa yang dimaksud barang penumpang? Bagaimana perlakuan terhadap  barang tersebut? Simak perbincangan bersama Erwin Situmorang Kepala  Kantor Pelayanan Utama (KPU) Tipe C Bea Cukai Soekarno-Hatta, langsung  dari Soekarno Hatta di Ruang Publik KBR.

Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke [email protected]

Jika bepergian ke luar negeri biasanya kita akan membeli berbagai macam  souvenir dari negara tersebut. Tapi, barang yang anda bawa atau Barang  Penumpang ada peraturan khususnya lho. Nah, kalau menurut UU No 17 Tahun  2006 tentang kepabeanan, setiap barang yang masuk ke dalam kawasan  pabean akan diperlakukan sebagai barang impor dan terutang bea masuk.  Lalu apa yang dimaksud barang penumpang? Bagaimana perlakuan terhadap  barang tersebut? Simak perbincangan bersama Erwin Situmorang Kepala  Kantor Pelayanan Utama (KPU) Tipe C Bea Cukai Soekarno-Hatta, langsung  dari Soekarno Hatta di Ruang Publik KBR.

Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke [email protected]

Aktor intelektual pembunuhan aktivis Hak Asasi Manusia Munir Said Thalib  hingga kini belum terungkap. 15 tahun lalu, tepatnya pada tanggal 7  September 2004, Munir meninggal di penerbangan dari Jakarta menuju  Amsterdam, Belanda. Padahal, pada 2016 Presiden Joko Widodo berjanji  bakal mengusut kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk kematian Munir. Dan  tahun ini adalah periode kedua pemerintahan Presiden Jokowi. Apakah  akan ada perkembangan yang berarti dalam pengungkapan kasus Munir ini di  periode kedua Jokowi ini? Apa dampak dan pengaruhnya bagi bangsa  Indonesia bila kasus Munir dan kasus-kasus pelanggaran HAM lainnya tidak  pernah terungkap? Simak perbincangan bersama Putri Kanesia Deputi  Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (KontraS) dan  lewat sambungan telepon Suciwati Istri Almarhum Munir di Ruang Publik  KBR.

Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke [email protected]

Beberapa hari lalu, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan  Anak, Yohana Susana Yembise mencanangkan program delapan desa bebas  pornografi. Delapan desa tersebut tersebar di Provinsi Sumatera Barat,  Bangka Belitung, Kalimantan Tengah, NTT, dan Sulawesi Selatan. Tujuan  pembentukannya untuk mengimbangi perkembangan teknologi di Indonesia  yang salah satu dampaknya adalah mudahnya anak mengakses konten  pornografi. Seperti apa proses penentuan desa bebas pornografi ini dan  apa syarat sebuah desa masuk kategori bebas pornografi? Akankah  pembentukan desa bebas pornografi ini akan efektif melindungi anak dari  dampak dan paparan pornografi? Simak perbincangan melalui sambungan  telepon bersama Koordinator Nasional Koalisi Nasional Penghapusan  Eksploitasi Seksual Komersial Anak (ECPAT Indonesia), Ahmad Sofian di  Ruang Publik KBR.

Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke [email protected]