Ruang Publik

Selama ini kita sering membaca bahkan mungkin merasakan langsung manfaat  dari olahraga. Tapi ternyata olahraga juga bisa berdampak negatif.  Seperti apa dampak negatifnya dan apa yang harus diketahui masyarakat  agar bisa terhindar dari dampak negatif olahraga? Simak perbincangan  bersama dr. Michael Triangto, Sp.KO, spesialis kedokteran olahraga dari  RS Mitra Kemayoran dan Klinik Slim and Health Jakarta di Ruang Publik  KBR. 

Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke [email protected]

Air adalah hak asasi manusia yang wajib dihormati, dilindungi dan  dipenuhi oleh Negara. Namun masih banyak penduduk Indonesia tidak bisa  mengakses air bersih karena berbagai alasan. Pemerintah dan DPR saat ini  sedang membahas Rancangan Undang-undang Sumber Daya Air (RUU SDA).  Pemerintah mengklaim RUU ini untuk kepentingan masyarakat dan memberi  batasan penggunaan air oleh pihak swata. Namun Koalisi Rakyat untuk Hak  Atas Air (KRuHA) menilai pemerintah dalam RUU SDA ini tidak tegas  mengatur pembatasan pengelolaan air oleh swasta. Seperti apa seharusnya  peran yang bisa diberikan pada swasta agar masyarakat bisa mendapatkan  haknya atas air? Sejauh mana RUU SDA ini bisa mengatasi berbagai  persoalan pemenuhan hak atas air warga? Simak perbincangan bersama Sigit  Budiono Koordinator Riset Koalisi Rakyat untuk Hak Atas Air (KRuHA) di  Ruang Publik KBR. 

Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke [email protected]

Kekerasan di Ruang Publik bukanlah hal baru di Indonesia terutama  terhadap perempuan. Salah satunya yang kerap terjadi di berbagai ruang  publik. Tapi sayangnya masalah ini masih sering dianggap remeh oleh  masyarakat bahkan oleh pemegang kepentingan. Koalisi Ruang Publik Aman  mengadakan survei nasional di akhir tahun 2018 dan selama 16 Hari Anti  Kekerasan Terhadap Perempuan. Dan pagi ini kita akan berbincang soal  hasil survei ini dan apa langkah selanjutnya setelah survei ini. Simak  perbincangan bersama Rastra Yasland, aktivis Lentera Sintas Indonesia  yang tergabung dalam Koalisi Ruang Publik Aman di Ruang Publik KBR. 

Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke [email protected]

Setiap anak Indonesia dijamin hak-haknya tak terkecuali anak dengan down  syndrome. Tapi dari data yang dimiliki Komisi Perlindungan Anak  Indonesia KPAI tahun 2019, sampai bulan Juni terdapat 64 anak down  syndrome yang hak-haknya tidak dipenuhi karena masalah sosial. Salah  satu lembaga yang konsern dengan isu ini adalah POTADS, Persatuan Orang  Tua Anak dengan Down Syndrom. Pagi ini kita akan berbincang dengan dua  perwakilan POTADS soal seperti apa pemenuhan hak-hak anak down syndrome  saat ini dan seperti apa upaya yang telah dilakukan pemerintah untuk  anak-anak ini. Simak perbincangan bersama Olivia Maya Shitaresmi Ketua  Umum Yayasan Persatuan Orang Tua Anak dengan Down Syndrome (POTADS),  Dini Prihatini Ketua Bagian Internal Persatuan Orang Tua Anak dengan  Down Syndrome (POTADS), dan melalui sambungan telepon Susianah Affandy  Komisioner KPAI Bidang Sosial dan Anak Dalam Situasi Darurat di Ruang  Publik KBR. 

Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke [email protected]

Saat ini salah satu RUU yang cukup ramai dibahas adalah RUU Pertanahan.  RUU Pertanahan diharapkan bisa melengkapi UU no 5 tahun 1960 tentang  tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (atau yang dikenal juga  sebagai UUPA 1960). Juru Bicara Badan Pertanahan Nasional Horison  Mocodompis mengatakan bila disahkan, RUU Pertanahan ini akan menjamin  pelayanan yang jelas, berkaitan dengan tata kelola pertanahan, tata  ruang, hingga penyelesaian sengketa yang terjadi. Kementerian Agraria  dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menargetkan RUU  Pertanahan ini rampung pada September 2019 mendatang. Tapi Koalisi  Organisasi Masyarakat Sipil meminta pengesah RUU Pertanahan ini  ditunda  karena menganggap masih banyak pasal yang tidak memihak masyarakat. Apa  saja pasal yang dianggap bermasalah ada apa dampaknya bila RUU ini  tetap disahkan tanpa ada revisi terhadap pasal-pasal yang dianggap  bermasalah? Simak perbincangan melalui sambungan telepon bersama Dewi  Kartika Sekjen Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) di Ruang Publik KBR. 

Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke [email protected]

Keberadaan internet nyaris tidak bisa dipisahkan dari kehidupan manusia  saat ini dan makin mempermudah hidup kita. Mulai dari pesan makanan,  beli tiket untuk perjalanan hingga membeli berbagai barang kebutuhan dan  juga jasa bisa menggunakan internet. Kegiatan ini merupakan bagian dari  E-commerce atau perdagangan elektronik,  E-commerce adalah kegiatan  jual beli barang/jasa atau transimisi dana atau data melalui jaringan  elektronik, terutama internet. Lembaga survei Alvara melakukan survei  terhadap 1204 responden dengan usia 17 hingga 39 tahun di Jabodetabek,  Bali, Padang, Yogyakarta, dan Manado. Hasilnya: Perdagangan elektronik  atau E-commerce yang berbasis di Indonesia lebih diminati milenial  dibandingkan dengan E-commerce yang berasal dari luar negeri. Dari hasil  ini apakah bisa dilihat seperti apa masa depan perdagangan elektronik  atau E-commerce di Indonesia? Apa faktor pendukung dan penghambat  E-Commerce karya anak bangsa jadi tuan di rumah sendiri? Simak  perbincangan bersama Hasanuddin Ali CEO Alvara Research Center di Ruang  Publik KBR. 

Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke [email protected]

Organisasi Pendidikan, Keilmuan, dan Kebudayaan PBB UNESCO menetapkan  kawasan penambangan Ombilin di Sawahlunto Sumatera Barat menjadi warisan  budaya dunia pada 6 Juli lalu. Penetapan ini mengakhiri perjuangan  panjang yang telah dirintis Pemerintah Daerah itu sejak 2015. Ini  merupakan warisan budaya dunia ke-lima yang dimiliki Indonesia setelah  sebelumnya ada Candi Borobudur (1991), Candi Prambanan (1991), Situs  Sangiran (1996) dan Sistem Subak di Bali (2012). Setelah penetapan  warisan dunia ini lalu apa langkah selanjutnya? Seperti apa pemanfaatan  warisan dunia ini agar membawa manfaat bagi masyarakat sekitar? Simak  perbincangan bersama Roseri Rosdy Putri Kasubdit Warisan Budaya Benda  Dunia Direktorat Warisan dan Diplomasi Budaya Kementerian Pendidikan dan  Kebudayaan di Ruang Publik KBR. 

Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke [email protected]

Pengolahan atau daur ulang limbah plastik mungkin sudah kita sering kita  dengar. Bagaimana dengan daur ulang mainan dari plastik atau karet?  Berdasarkan penelitian, 80 persen mainan berakhir di tempat pembuangan  sampah. Dan sekitar 90 persen mainan terbuat dari plastik dan rata-rata  digunakan selama enam bulan. Meski digunakan dalam waktu singkat tapi  waktu terurainya bisa ratusan tahun. Simak perbincangan bersama Jefry  Arianto, Pengelola Akun Kunyah Plastik, yang menciptakan bentuk-bentuk  baru dari mainan lama di Ruang Publik KBR. 

Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke [email protected]

Kita baru saja kehilangan Bapak Sutopo Purwo Nugroho, Humas Badan  Nasional Penanggulang Bencana (BNPB) yang menjadi perokok pasif terutama  akibat rokok konvensional. Belum tuntas persoalan yang ditimbulkan  jenis rokok itu kini muncul pula apa yang disebut rokok elektronik. Di  Indonesia, aturan soal rokok elektronik ini belum ada tapi sudah  dianggap legal sejak Juli 2018. Beberapa jenis rokok elekronik di  beberapa negara sudah dilarang di berbagai negara di seluruh dunia,  terakhir yang melarang adalah Israel dan Hong Kong. Alasan mereka untuk  melindungi warganya dari epidemi baru yang disebabkan oleh rokok  elektronik. Namun produsen rokok elektronik punya klaim berbeda. Mereka  menggunakan  hasil riset dari dua lembaga riset kesehatan asal Inggris,  Royal College of Physicians dan Public Health England, yang menyatakan  bahwa rokok elektronik atau vape 95 persen lebih aman dibandingkan rokok  konvensional. Dari sisi medis benarkah rokok elektronik ini lebih ama  ketimbang rokok konvensional? Secara sosial perubahan apa yang dibawa  tren pengunaan rokok elektronik ini dalam masyarakat Indonesia? Simak  perbincangan bersama dr. Agus Dwi Susanto SpP Dokter Spesialis Paru dan  Mouhamad Bigwanto Peneliti dari IAKMI (Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat  Indonesia) di Ruang Publik KBR. 

Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke [email protected]

Dua puluh satu provinsi telah menetapkan Peraturan Daerah (Perda)  Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K).  Pemerintah mengatakan Perda ini akan menentukan arah penggunaan  sumberdaya tiap-tiap satuan perencanaan disertai dengan penetapan  alokasi ruang pada kawasan perencanaan yang memuat kegiatan yang boleh  dilakukan dan tidak boleh dilakukan. Tapi sejumlah kelompok masyarakat  sipil menuding Perda ini telah dan tengah merampas ruang masyarakat  peisir yang hidupnya sangat bergantung pada sumber daya kelautan dan  perikanan. Dan mereka juga akan membuka posko pengaduan masyarakat yang  terdampak peraturan daerah ini. Seperti apa perda RZWP3K ini  mempengaruhi kehidupan masyakat dan apa dampaknya bagi mereka? Simak  perbincangan bersama Susan Herawati Sekjen Koalisi Rakyat untuk Keadilan  Perikanan (KIARA) di Ruang Publik KBR. 

Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke [email protected]