Ruang Publik

Terorisme membawa luka. Luka kepada warga tak berdosa yang menjadi  korban juga luka pada keluarga korban pelaku teror yang ditinggalkan.  Termasuk, anak para pelaku aksi terorisme. Mereka yang hidup, tumbuh  serta beberapa diajak orangtua mereka yang jadi pelaku aksi terorisme.  Mereka adalah korban. Karena itu perlu penanganan khusus bagi anak-anak  korban terorisme ini agar dikemudian hari tidak mengikuti jejak  kekerasan orangtua mereka. Seperti apa proses pemulihan bagi mereka dan  apa tantangannya? Simak perbincangan bersama Roedy Widodo Kasubdit  Pemulihan Korban Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan  lewat sambungan telepon Neneng Heryani Kepala Balai Rehabilitasi Sosial  Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK) Handayani di Ruang  Publik KBR. 

Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke [email protected]

Anak merupakan generasi penerus bagi keluarga, bangsa, dan negara. Anak  juga menjadi sumber daya manusia utama di masa depan yang akan  menentukan kehidupan dan pembangunan suatu bangsa. ltu mengapa, setiap  anak harus mendapatkan kesempatan yang sama untuk tumbuh, berkembang,  dan berpartisipasi, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan juga  diskriminasi.  Berdasarkan survei penduduk antar sensus (Supas) 2015  jumlah penduduk Indonesia tahun 2019 umur 0-14 tahun (usia anak-anak)  mencapai 66,17 juta jiwa atau sekitar 24,8% dari total populasi. Ini  yang menjadi dasar bagi Sahabat Anak untuk mengangkat Hak Kesamaan Anak  sebagai kampanye 2019 yang dituangkan dalam kegiatan Jambore Sahabat  Anak (JSA). Seperti apa peran Jambore Sahabat Anak ini dalam mendorong  anak mendapat hak-hak mereka? Simak perbincangan bersama Dian Nofita  Elfrida Ketua Yayasan Sahabat Anak dan Gerald Kailey Ketua Pelaksana  Acara Jambore Sahabat Anak 2019 di Ruang Publik KBR. 

Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke [email protected]

Salah satu hal penting dalam dunia kerja adalah menjaga penampilan atau  personal image agar tetap profesional. Personal image ini bisa meliputi  cara berpakaian, cara bersikap, hingga cara berbicara. Di era digital  ini, personal branding tak hanya dilakukan dalam interaksi secara  langsung namun juga dilakukan di media sosial. Nah, bagaimana membangun  personal image sebagai seorang profesional baik di dunia nyata maupun  maya? Sejak kapan orang perlu membangun personal image? Simak  perbincangan bersama Eugene Budiman President Director Salt N Pepper dan  Ie Tjung General Manager Salt n Pepper di Ruang Publik KBR. 

Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke [email protected]

Kejadian bencana alam di Indonesia relatif tinggi. Sepanjang tahun 2018,  Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB mencatat terjadi 1245  kejadian bencana yang meliputi gempa, erupsi gunung api, banjir dan  tsunami. Mengingat tingginya potensi terjadinya bencana di Indonesia,  termasuk tsunami, maka sangatlah penting edukasi soal mitigasi bagi  masyarakat. Terutama masyarakat yang berada di pesisir pantai. BNPB  bersama pemerindah daerah dan berbagai lembaga negara dan organisasi  masyarakat sipil akan melaksanakan Ekspedisi Destana Tsunami pada 12  Juli hingga 16 agustus mendatang. Untuk mengetahu lebih banyak tentang  kegiatan ini, simak perbincangan bersama Lilik Kurniawan selaku Direktur  Pemberdayaan  Masyarakat Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)  di Ruang Publik KBR. 

Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke [email protected]

Di beberapa daerah sudah memasuki musim kemarau dan salah satu yang  harus diwaspadai adalah munculnya titik panas atau hotspot di beberapa  tempat di wilayah Indonesia. Kajian Madani bersama Kelompok Advokasi  Riau (KAR) di wilayah Riau pada kurun waktu Januari-Maret 2019  menunjukkan ada 737 hotspot di Provinsi Riau dan 96 persen di antaranya  berada di wilayah prioritas restorasi gambut. Diperkirakan area terbakar  seluas 5.400 ha di wilayah konsesi. Kebakaran hutan dan lahan  (karhutla) tahun 2015 menjadi salah satu alasan Presiden Joko Widodo  (Jokowi) membentuk Badan Restorasi Gambut (BRG) melalui Peraturan  Presiden Nomor 1 Tahun 2016. Dari jumlah 2,6 juta hektare lahan yang  terbakar tersebut, 37% berada di lahan gambut. Dan komitemen merestorasi  gambut ini akan berlangsung sampai 2020. Sampai sejauh mana upaya  restorasi ini bisa menjaga lahan gambut Indonesia dan upaya apa yang  harus dilakukan agar implementasi restorasi gambut bisa terus berjalan  dan apa tantangannya? Simak perbincangan bersama Yosi Amelia Program  Officer Madani Berkelanjutan di Ruang Publik KBR. 

Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke [email protected]

Hewan peliharaan atau hewan timangan adalah hewan yang dipelihara  sebagai teman sehari-hari manusia. Ini dari hewan ternak, hewan  percobaan, hewan pekerja, atau hewan tunggangan yang dipelihara untuk  kepentingan ekonomi atau untuk melakukan tugas tertentu. Ada banyak  tulisan yang memaparkan dampak positif anak punya hewan peliharaan mulai  dari menumbuhkan rasa tanggung jawab anak bahkan membantu sebagai  terapi anak dengan autisme. Tapi ada hal-hal yang harus diperhatikan  para orangtua yang membolehkan anaknya punya binatang peliharaan, agar  tidak berujung pada penelantaran hewan-hewan tersebut. Dan juga harus  diperhatikan jenis hewan seperti apa yang aman untuk dipelihara oleh  anak. Simak perbincangan bersama Karin Franken Founder Jakarta Animal  Aid Network (JAAN) di Ruang Publik KBR. 

Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke [email protected]

Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) masih terjadi meski penegakan  hukum terus berjalan. Dan modusnya pun makin beragam. Belum lama ini  sejumlah LSM yang tergabung dalam Jaringan Masyarakat Peduli Human  Trafficking menerima laporan ada 29 perempuan Indonesia menjadi TPPO  dengan modus pengantin pesanan. Para korban kebanyakan dari Jawa Barat  dan Kalimantan Barat. Simak perbincangan bersama Mahadir, Ketua Dewan  Perwakilan Cabang Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) Kabupaten  Mempawah Kalimantan Barat soal modus TPPO pengantin pesanan di Ruang  Publik KBR. 

Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke [email protected]

Beberapa pekan lalu, ada berita soal keberadaan pengungsi dan pencari  suaka di Kota Tanjungpinang dan Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau, yang  disebut mendapat sorotan masyarakat. Pihak Kepolisian Bintan menyatakan  ada 11 kasus yang melibatkan pengungsi di sana. Indonesia telah lama  menerima gelombang kedatangan pengungsi dan pencari suaka meski belum  meratifikasi Konvensi 1951 mengenai Pengungsi. Saat ini, terdapat  sekitar 14,000 an pengungsi yang terdaftar di kantor UNHCR di Indonesia.  Seperti apa penanganan para pengungsi atau pencari suaka bila mereka  berhadapan dengan hukum? Apakah persoalan ini muncul murni sebagai  masalah hukum atau ada persoalan mendasar lain yang menyebabkan mereka  sampai terlibat masalah hukum? Simak perbincangan melalui sambungan  telepon bersama Rizka Rachmah, Sekjen Perkumpulan Masyarakat Sipil Untuk  Perlindungan Hak-Hak Pengungsi (SUAKA) di Ruang Publik KBR. 

Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke [email protected]

Salah satu pekerjaan rumah yang menanti pasca pemilu 2019 ini adalah  merekatkan kembali hubungan antarpribadi dan kelompok yang sempat retak  akibat perbedaan pilihan politik baik antarteman, dalam komunitas atau  keluarga. Untuk anak-anak muda sendiri, dalam pandangan teman-teman  Youth proactive, perpecahan seperti apa yang ditimbulkan akibat  perbedaan pilihan politik ini? Apakah ini sama dengan yang terjadi di  kalangan para orang tua misalnya? Peran seperti apa yang bisa dilakukan  anak muda untuk merekatkan kembali hubungan dalam komunitasnya atau  keluarga? Simak perbincangan bersama Ahmad Sajali Koordinator Youth  Proactive di Ruang Publik KBR. 

Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke [email protected]

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) masih terus menyelidiki  sejumlah kasus kekerasan termasuk tindak penganiayaan oleh aparat saat  aksi 21-23 Mei 2019. Salah satunya adalah ditemukannya belasan personel  Brimob yang menyiksa masyarakat sipil di Kampung Bali, Jakarta Pusat.  Dalam laporan yang baru saja dirilis oleh Komisi Untuk Orang Hilang dan  Korban Tindak Kekerasan [KontraS], selama periode Juni 2018-Mei 2019,  angka penyiksaan yang dilakukan aparat masih tinggi, dan paling banyak  dilakukan oleh aparat kepolisian. Indonesia sudah meratifikasi Konvensi  Menentang Penyiksaan melalui UU Nomor 5 Tahun 1998 Tentang Konvensi  Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam,  Tidak Manusiawi atau Merendahkan Marabat Manusia. Tapi mengapa praktik  penyiksaan oleh aparat masih terjadi? Apa langkah-langkah yang harus  didorong agar tindakan penyiksaan oleh aparat ini bisa ditekan bahkan  dihilangkan? Simak perbincangan bersama Arif Nur Fikri Kepala Divisi  Pembelaan HAM Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan  [KontraS] di Ruang Publik KBR. 

Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke [email protected]