Ruang Publik

Ruang Publik

By KBR PrimeNews
Download on the App Store

Ruang Publik episodes

  • Prioritaskan HAM: 9 Agenda untuk Pemerintah dan Parlemen Terpilih

    Hari ini Amnesty International Indonesia akan meluncurkan Agenda HAM jelang penyelenggaraan pemilu 17 April 2019 melalui laporan: PRIORITASKAN HAM: 9 AGENDA UNTUK PEMERINTAH DAN PARLEMEN TERPILIH. Simak perbincangan bersama Papang Hidayat (Amnesty International Indonesia), Ahmad Taufan Damanik (Ketua Komnas HAM), Ferry Mursyidan Baldan (Badan Pemenangan Nasional), KH. Maman Imanulhaq (Tim Kampanye Nasional) di Ruang Publik KBR.


    Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke [email protected]

    46 min
  • Menjadi Pemilih Cerdas Demi Pemilu Damai

    Setelah melewati beberapa bulan masa kampanye, akhirnya hari ini rakyat  Indonesia akan menetapkan pilihan mereka. Hari ini sejak jam 7 hingga  pukul 13.00, warga bisa mendatangi Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk  memberikan suaranya untuk calon yang mereka pilih. Pengawasan terhadap  jalannya proses hari ini tentu harus dilakukan berbagai lapisan  masyarakat. KoDe Inisiatif bersama AJI Jakarta, iLab, dan Perludem  meluncurkan platform hasil kerja bareng MataMassa. Untuk membahas lebih  jauh soal MattaMassa dan bagaimana pengawasan sangat penting dilakukan  agar pemilu bisa berjalan lancar dan bersih, simak perbincangan bersama  Veri Junaidi Ketua KoDe Inisiatif di Ruang Publik KBR. 


    Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke [email protected]

    42 min
  • Potensi Belum Tergali dari Kampanye Politik Secara Digital di Indonesia

    Ketika masa kampanye, anda dapat dengan mudah menemukan baliho, spanduk,  bendera-bendera partai bertebaran di dinding, pohon dan segala media  yang dapat ditempeli alat peraga kampanye konvensional tersebut. Tapi  dari sekian banyak wajah, nomer, dan lambang itu, berapa banyak yang  anda ingat? Cukup informatifkah dan efisien itu bagi pemilih? Bagaimana  jadinya jika kampanye politik beralih menjadi kampanye digital dengan  lebih memanfaatkan big data? SImak perbincangan bersama Nayoko  Wicaksono, Co-Founder & CEO, Algoritma Data Science Education Center  dan Co-Host Prahariezka Arfienda, Senior Content & Digital  Marketing, Algoritma Data Science Education Center di Ruang Publik KBR. 


    Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke [email protected]

    42 min
  • Partisipasi Aktif Masyarakat untuk Wujudkan Pemilu yang Bersih

    Pesta Demokrasi Pemilu 2019 tinggal hitungan hari. Berbagai persiapan  agar pemilu berjalan aman dan bersih masih terus dilakukan berbagai  pihak termasuk yang dilakukan berbagai kelompok masyarakat.   KawalPemilu.org dan Network for Democracy and Electoral Integrity  (Netgrit) membuat gerakan Kawal Pemilu-Jaga Suara (KPJS) 2019. Gerakan  ini menggabungkan teknologi dan partisipasi masyarakat untuk mewujudkan  proses Pemilu 2019 yang bersih. Untuk membahas seperti apa cara kerja  Kawal Pemilu dan mengapa pengawasan dan partisipasi masyarakat sangat  dibutuhkan untuk mengawal pesta demokrasi ini, simak perbincangan  bersama Hadar Nafis Gumay Pendiri dan Peneliti Senior Network for  Democracy and Electoral Integrity (Netgrit) di Ruang Publik KBR. 


    Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke [email protected]

    40 min
  • Kawasan Tanpa Rokok Untuk Wujudkan Kota Layak Anak

    Berdasarkan data Kementerian Kesehatan 2018, baru 43 persen  Kota/Kabupaten di Indonesia yang telah memiliki peraturan terkait  Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dan baru 10 dari 516 Kabupaten/Kota yang telah  memiliki peraturan pelarangan iklan, promosi dan sponsor rokok.  Sementara itu, data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan  Perlindungan Anak (Kemen PPPA) menyebutkan dari 389 kabupaten/kota yang  berkomitmen menjadi Kota Layak Anak, baru 103 kota yang memiliki  peraturan terkait KTR dan hanya 10 kab/kota yang memiliki pelarangan  Iklan, Promosi, dan Sponsor (IPS) rokok. Padahal untuk menjadi  Kabupaten/Kota Layak Anak, salah satu indikator yang harus dipenuhi  adalah tidak boleh ada iklan, promosi dan sponsor rokok dan harus ada  Perda KTR untuk melindungi anak-anak dari target pemasaran industri  rokok dan paparan asap rokok. Di Jakarta Timur, ada Kampung Warna-Warni  Tanpa Rokok, namanya Kampung Penas. Warga menginisiasi penerapan aturan  dilarang merokok di kampung itu sejak 2017. Keberadaan kampung semacam  ini tentunya harus ditiru kota-kota lain di Indonesia. Seperti apa  tantangan membangun Kawasan Tanpa Rokok dan langkah seperti apa yang  harus dilakukan mendorong makin banyak KTR yang dibangun agar terwujud  makin banyak Kota Layak Anak? SImak perbincangan bersama Ibu Ir. Yosi  Diani Tresna, MPM Kasubdit Perlindungan Anak, Dit. Keluarga, Perempuan,  Anak, Pemuda dan Olahraga, BAPPENAS dan Ibu Sumiati Pegiat Kampung Tanpa  Rokok, Kampung Penas Jakarta Timur di Ruang Publik KBR. 


    Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke [email protected]

    36 min
  • Apa Dampak Negatif dan Hukuman Akibat Pemanfaatan Tenaga Nuklir Yang Tak Sesuai Dengan Peraturan?

    Apa dampak dan hukumannya jika pemanfaatan tenaga nuklir ini melenceng? Simak perbincangan bersama  Hendriyanto Hadi Tjahyono Sekretris Utama BAPETEN dan  Indra Gunawan Kepala Bagian Hukum, Biro Hukum, Kerja sama dan Komunikasi Publik BAPETEN (BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR) di Ruang Publik KBR.


    Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke [email protected]

    32 min
  • Mengapa Kasus Prostitusi Pada Anak Terus Terjadi?

    Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) baru saja merilis laporan soal  prostitusi anak pada selama triwulan pertama di tahun 2019. Disebutkan,  KPAI mengawasi dan memantau delapan kasus menonjol yang sudah ditangani  kepolisian. Kasus-kasus itu tersebar di berbagai penjuru Indonesia  dengan prosentase jumlah korban pada setiap kasus rata-rata di atas tiga  orang. Melihat data anak korban trafficking dan eksploitasi pada tahun  2018, kasus prostitusi pada anak paling dominan mencapai 93 kasus jika  kita bandingkan dengan kasus lainnya, yakni anak korban perdagangan,  anak korban ESKA dan korban pekerja anak. Mengapa kasus prostitusi pada  anak paling tinggi dibandingkan kasus eksploitasi pada anak lainnya? Apa  akar permasalahannya? Apa langkah yang harus terus diambil agar angka  ini bisa ditekan? Simak perbincangan bersama Ai Maryati Soliha  Komisioner Bidang Trafficking dan Eksploitasi Komisi Perlindungan Anak  Indonesia (KPAI) di Ruang Publik KBR. 


    Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke [email protected]

    37 min
  • Hasil Laporan Kesenjangan Gender dan Sosial di Kabupaten Dompu NTB dan Kabupaten Timur Tengah NTT

    Koalisi Perempuan Indonesia memfokuskan diri dalam mengawal pencapaian  tujuan 1 yakni mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuknya dimana pun  berada serta tujuan 5 yakni mencapai kesetaraan gender serta  memberdayakan seluruh perempuan dan anak perempuan. Nah, seperti apa  hasil Laporan Kesenjangan Gender dan Sosial di Kab Dompu – NTB dan Kab  Timor Tengah Selatan – NTT? Simak perbincangan bersama Farida Indriani –  Koordinator LITBANG Setnas Koalisi Perempuan Indonesia, Khairanis  Rahmanda -Asisten Manajer Pilar Pembangunan Sosial Sekretariat SDGs dan  News Manager KBR Malika Amanda di Ruang Publik KBR. 


    Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke [email protected]

    34 min
  • Selamatkan Sumber Air Bersih untuk Generasi Mendatang

    Air adalah hak asasi manusia yang wajib dihormati, dilindungi dan dipenuhi oleh Negara. Namun masih banyak penduduk Indonesia tidak bisa mengakses air tawar yang aman karena berbagai alasan. Bukan hanya itu, bila kondisi ini terus terjadi, bukan tidak mungkin generasi mendatang akan kehilangan sumber-sumber air bersih yang saat ini jumlahnya terus berkurang. Karena itu perlu kerja sama berbagai pihak untuk memastikan bukan hanya masyarakat saat ini yang bisa punya akses terhadap air bersih tapi juga generasi mendatang. Seperti apa upaya yang harus dilakukan dan apa saja tantangannya? Siapa yang bertanggung jawab untuk ini? Simak perbincangan bersama Irwan Gunawan, Direktur Kalimantan, Forest and Freshwater WWF Indonesia di Ruang Publik KBR. 


    Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke [email protected]

    34 min

About Ruang Publik

From the publisher's feed

Perbincangan khas KBR. Mengangkat hal-hal yang penting diketahui demi kemaslahatan masyarakat. Hadir juga di 100 radio jaringan KBR se-Indonesia.

More shows like Ruang Publik

Apa Kata Tempo by Podcast Tempo Media

Apa Kata Tempo

3 Listeners

Dongeng Paman Gery by Dongeng Paman Gery

Dongeng Paman Gery

1 Listeners