Ruang Publik

Beberapa hari terakhir, topik soal Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) trending di media sosial. Mayoritas komentar warganet bernada protes, bahkan akronim Tapera dipelesetkan menjadi Tabungan Penderitaan Rakyat atau Tambahan Penderitaan Rakyat. Apalagi ini berdekatan dengan polemik soal Uang Kuliah Tunggal UKT, yang kemarin akhirnya dibatalkan.

Terbitnya Peraturan Pemerintah tentang Tapera langsung diberondong kritik dan penolakan, karena memberi tambahan beban ke seluruh pekerja yang bergaji minimal UMR. Iuran Tapera tiap bulan ditetapkan 3 persen dari gaji, yang bakal ditanggung pekerja sebesar 2,5 persen, dan perusahaan 0,5 persen.

Padahal, gaji pekerja saban bulan sudah dipotong untuk pajak penghasilan, iuran BPJS Kesehatan, jaminan hari tua, dan jaminan pensiun. Penolakan pun kencang disuarakan para pengusaha, karena mereka juga diwajibkan untuk berkontribusi.

Tujuan kebijakan Tapera memang terlihat relevan dengan persoalan akses kepemilikan rumah yang terjangkau masyarakat. Data Badan Pusat Statistik (BPS) 2023 menunjukkan masih ada 15,21 persen rumah tangga di Indonesia yang belum punya rumah. Namun, apabila kebijakan ini ditujukan untuk membantu warga termasuk buruh agar bisa mengakses hunian terjangkau, mengapa sampai ditolak? Apakah skema terbaru Tapera ini menjadi satu-satunya solusi?

Kita bincangkan hal ini bersama Dian Septi Trisnanti, Pimpinan Umum Marsinah.id, sebuah media buruh perempuan untuk kesejahteraan dan kesetaraan.

Teman KBR, bicara soal kesehatan menstruasi bukan hanya tentang kesehatan fisik, tetapi juga merupakan aspek mendasar dari hak asasi manusia, martabat, dan kesehatan masyarakat. Setiap tahun, tanggal 28 Mei, diperingati sebagai Hari Kebersihan Menstruasi. Acara ini didedikasikan untuk menghilangkan stigma, tabu, dan meningkatkan kesadaran tentang pentingnya Manajemen Kebersihan Menstruasi (MKM) yang baik.

Perilaku personal hygiene yang kurang saat menstruasi dan penggunaan pembalut yang tidak sehat merupakan penyebab utama dari penyakit Infeksi Saluran Reproduksi (ISR). Tak dapat dipungkiri, angka kejadian Infeksi Saluran Reproduksi (ISR) tertinggi di dunia terjadi pada usia remaja, mencapai hingga 42%.

Salah satu contoh perilaku personal hygiene yang kurang adalah kebiasaan malas mengganti pembalut. Data dari Riskesdas tahun 2018 menunjukkan bahwa rata-rata usia menstruasi di Indonesia adalah 12 tahun, dengan prevalensi mencapai 60%. Seperti apa edukasi tepat mengenai perawatan diri saat menstruasi khususnya pada remaja? Kita akan perbicangkan hal ini bersama: Rika Evrinarti, SKM, M.Kes. PP HIV AIDS dan IMS Sudinkes Jakarta Timur, Nana Widiestu - AHF Indonesia, Kadek Dwi Yuni Lestari - Koordinator Girls Act.

Ada momen bersejarah dalam peringatan Hari Buku Nasional, 20 Mei 2024 lalu. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi meluncurkan program sastra masuk kurikulum sekolah, yang bakal diterapkan pada tahun ajaran baru, Juli mendatang.

Bersamaan dengan itu, dirilis pula 177 judul buku sastra yang bisa digunakan guru untuk menunjang pembelajaran di sekolah, dari jenjang SD hingga SMA. Daftar judulnya dipilih para kurator ternama, seperti, Eka Kurniawan, Okky Madasari, dan Martin Suryajaya.

Yang menarik, ada beberapa buku yang sebelumnya bahkan berstatus terlarang, misalnya novel Bumi Manusia karya Pramoedya Ananta Toer. Di masa Orde Baru, siapapun yang membaca, menyimpan, dan mengedarkannya, bisa berakhir di bui. Kini, novel Pram itu masuk rekomendasi bacaan pelajar.

Pemerintah menyebut program sastra masuk kurikulum bisa mendorong siswa berpikir kritis dan mengasah sisi sosial serta emosional. Namun, di sisi lain, program ini dituding sebagai bentuk politik kanonisasi sastra, yaitu pemilihan karya-karya sastra yang dianggap bermutu tinggi oleh otoritas tertentu. Adanya daftar bacaan dianggap pemaksaan yang bertentangan dengan semangat Merdeka Belajar.

Bagaimana menyikapi polemik ini? Apakah program sastra masuk kurikulum adalah solusi peningkatan literasi? Seperti apa kesiapan para guru dalam implementasinya? Kita bincangkan topik ini bersama Prof. Melani Budianta, Guru Besar Purna Bakti di Bidang Sastra dan Kajian Budaya UI dan Mukhlisin, Direktur Eksekutif Yayasan Cahaya Guru.

Rilis data Badan Pusat Statistik (BPS) baru-baru ini membuat resah banyak kalangan. BPS mencatat sebanyak 9,9 juta anak muda usia 15-24 tahun atau kelompok gen Z tidak bekerja, tidak sedang sekolah, maupun dalam pelatihan. Jumlah itu setara dengan 22 persen dari total penduduk usia muda pada 2023. Jika dibiarkan, peluang bonus demografi bisa hilang seketika, berubah menjadi beban negara.

Temuan BPS ini direspon Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah yang mengatakan tingginya angka pengangguran di kalangan gen Z akibat ketidaksesuaian antara pendidikan yang ditempuh dengan permintaan pasar tenaga kerja.

Tapi... bukankah problem link and match ini sudah diperingatkan sejak satu dekade silam? Mengapa sampai gagal diantisipasi? Adakah langkah-langkah efektif yang bisa ditempuh untuk memitigasi persoalan ini?

Kita bincangkan soal ini bersama Kepala Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (FEB UI), I Dewa Gede Karma Wisana dan Juru Bicara Kementerian Ketenagakerjaan RI, Dita Indah Sari.

Polemik kenaikan Uang Kuliah Tunggal (UKT) terus bergulir. Gelombang protes belum surut, bahkan makin menguat, karena kenaikan UKT dirasa sangat memberatkan. Permendikbud Ristek RI Nomor 2 tahun 2024 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi pada Perguruan Tinggi Negeri dituding sebagai penyebabnya.

Para mahasiswa melakukan berbagai langkah untuk mendorong kebijakan itu dicabut. Mulai dari protes ke kampus masing-masing hingga mengadu ke DPR. Mendikbudristek Nadiem Makarim, pekan lalu dicecar para wakil rakyat di Senayan.

Masalah ini juga ditanggapi oleh presiden terpilih Prabowo Subianto. Prabowo menyebut kampus negeri semestinya tidak mematok biaya mahal bahkan kalau perlu gratis.

Apakah ini mungkin dilakukan? Adakah opsi skema lain agar pendidikan tinggi bisa terjangkau semua orang? Kita bincangkan topik ini bersama Pemerhati Pendidikan, Doni Koesoema dan Ketua BEM Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) Farras Raihan.

Penyakit lupusjuga bisa dialami anak-anak. Lupus disebabkan kegagalan sistem imun yang menyebabkan diproduksinya antibodi yang menyerang diri sendiri. Ini merupakan penyakit autoimun yang menimbulkan peradangan dan bisa menyerang segala organ serta sistem saraf.

Lupus pada anak paling banyak dialami oleh remaja perempuan usia 11-12 tahun. Berbeda dengan orang dewasa, efek lupus pada anak lebih terasa. Sebab lupus bisa menyebabkan pubertas anak jadi terlambat dan ada gangguan pertumbuhan.

Seperti apa gejala lupus yang dialami anak? Dan bagaimana penanganannya? Di Ruang Publik KBR kita akan mendengarkan penjelasan Dokter Reni Ghrahani Majangsari, Anggota Unit Kerja Koordinasi (UKK) Alergi Imunologi Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI).

*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke [email protected]

Kanker kandung kemih lebih rentan menyerang laki-laki ketimbang perempuan. Kanker ini menyerang organ di perut bagian bawah yang berfungsi menyimpan urine.

Kasus kanker kandung kemih cukup umum ditemukan di Indonesia, meski tidak sebanyak kanker payudara dan paru-paru. Berdasarkan data Globocan, Indonesia berada di peringkat ke-13 dunia untuk angka pengidap kanker kandung kemih terbanyak, dengan temuan sekitar 408 ribu kasus baru pada 2022.

Guna menekan penambahan kasus, upaya deteksi dini mesti digalakkan. Namun, hal ini masih terkendala pengetahuan masyarakat yang minim tentang kanker kandung kemih.

Di Ruang Publik KBR, kita akan bahas tentang kanker kandung kemih, seperti apa gejala, dan upaya pencegahannya, bersama dr. Agus Rizal A. H. Hamid, KSM/Departemen Urologi FKUI-RSCM dan Vincentia Endang Purnamasari, Survivor Kanker Kandung Kemih dari Cancer Information and Support Center (CISC).

*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke [email protected]

Pemerintah bakal menerapkan Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) BPJS Kesehatan secara bertahap, paling lambat 30 Juni 2025. KRIS menggantikan layanan kelas 1,2,3 BPJS Kesehatan, sehingga iurannya bakal dijadikan satu tarif atau tunggal.

Perubahan ini diklaim akan memberikan pelayanan setara bagi seluruh peserta BPJS Kesehatan.

Ada 12 kriteria fasilitas rawat inap dalam sistem KRIS BPJS Kesehatan, mulai dari pencahayaan ruangan, tenaga kesehatan per tempat tidur, hingga temperatur ruangan. Kemenkes menargetkan tahun ini ada 2.400-an rumah sakit yang menerapkan KRIS.

Apa saja dampak pemberlakuan KRIS yang mesti diantisipasi? Kita bincangkan hal ini bersama Pengurus Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Agus Suyatno dan Direktur Eksekutif The PRAKARSA, Ah Maftuchan.

*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke [email protected]

Ada banyak cerita yang hadir di masyarakat. Cerita yang disukai masyarakat bukan hanya cerita legenda atau cerita ilusi semata melainkan juga cerita-cerita perubahan yang membawa semangat kecil untuk membangun masyarakat menuju dunia yang adil dan setara. Masyarakat menuai hal baik untuk sekitarnya, bertumbuh didalamnya dan bersemi memetik perubahan yang ada. Sama halnya dengan cerita dari Leili, salah satu tokoh perempuan yang bergerak di isu pendampingan korban kekerasan. Leili awalnya tidak mengenal apa itu pendampingan dan sejauh mana hal itu berdampak pada hidupnya. Kini, cerita leili ditulis dalam sebuah cerita cita indonesia inklusi dengan judul “Memeluk Diri Perempuan Pembela HAM”. Kita akan perbincangkan lebih dalam soal cerita menarik ini di Ruang Publik KBR bersama:

1. Istuti Leili Lubis - Ketua SPI Labuhan Batu

2. Prof. Alimatul Qibtiyah, S.A.g., M.S.i., P.h.D - Komisioner Komnas Perempuan

3. Dr. Rulyusa Pratikto - Kaprodi Magister Ilmu Sosial, Unika Parahyangan

*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke [email protected]

Mendapatkan pendidikan merupakan hak setiap warga negara. Tapi sayangnya masih saja ada anak-anak yang tidak bisa mengakses sekolah karena beragam alasan; jaraknya yang jauh dari tempat tinggal, tak ada biaya atau harus membantu orangtua mencari uang. Selain itu kurikulum yang diajarkan di sekolah belum sejalan dengan realitas yang hadapi para siswa dalam kehidupan sehari-hari.

Kehadiran alternatif pendidikan mencoba menjawab persoalan-persoalan ini. Di Ruang Publik Edisi Indonesia Baik kita akan mendengarkan cerita tentang karya sekolah-sekolah alternatif. Mereka membantu anak-anak ini memiliki bekal saat mereka dewasa.

Seperti apa suka duka yang mereka alami? Apa tantangan dan kendala yang dihadapi sekolah-sekolah alternatif ini? Kita berbincang bersama Inisiator Sekolah Pagesangan, Diah Widuretno dan Pembina Sekolah Alternatif Anak Jalanan (SAAJA), Agus Supriyanto.

*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke [email protected]