Ruang Publik

Tujuan baru menanti Jakarta yang telah resmi melepas status ibu kota negara, yaitu menjadi kota global. Pada peringatan ulang tahun kota Jakarta ke-497 pada 22 Juni lalu, pemprov mengusung tema ”Jakarta Kota Global Berjuta Pesona”.

Tapi menuju ke sana tentunya butuh persiapan yang matang. Apalagi peringkat Jakarta sebagai kota global disebut terus merosot setiap tahun. Berdasarkan Global Cities Index (GCI) yang dikeluarkan oleh firma konsultan internasional Kearney, peringkat Jakarta sebagai kota global pada 2023, menempati peringkat ke-74 dari 156 kota yang dinilai. Posisi itu merosot lima peringkat dari tahun 2022 dan tujuh peringkat dari tahun 2021.

Penjabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono menyebut, ada empat prioritas pembangunan untuk menciptakan Jakarta Kota Global. Antara lain peningkatan kualitas lingkungan dan infrastruktur, akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan kesehatan masyarakat, dan tata kelola pemerintahan yang adaktif.

Rencana seperti apa yang harus disiapkan pemerintah untuk mewujudkan cita-cita Jakarta sebagai Kota Global? Apa dampak status Jakarta yang baru ini pada masyarakat dan daerah-daerah di sekitarnya? Kita bincangkan hal ini bersama Pakar Tata Kota Nirwono Joga dan Peneliti INDEF Dhenny Yuartha.

*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke [email protected]

Pemerintah akhirnya merevisi target penurunan stunting, yaitu 14 persen di 2024, yang disebut Presiden Jokowi sebagai target yang ambisius. Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy menyatakan target diubah menjadi di bawah 20 persen sesuai standar Sustainable Development Goals (SDGs).

Pencapaian target penurunan stunting terlihat sulit dicapai bila melihat angka penurunan di tahun lalu. Berdasarkan survei Sistem Kesehatan Indonesia (SKI), angka stunting di Indonesia pada tahun 2023 tercatat sebesar 21,5 persen. Angka ini hanya turun 0,1 persen dari angka tahun sebelumnya yaitu 21,6 persen. Selama bulan Juni, pemerintah meluncurkan Gerakan Intervensi Serentak Pencegahan Stunting. Saat intervensi serentak ini, petugas melakukan pendataan, penimbangan, pengukuran pada ibu hamil, balita, dan calon pengantin. Khusus balita dan ibu hamil, intervensi akan diberikan sesuai permasalahan yang dialami berdasarkan hasil pemeriksaan.

Tapi apakah intervensi ini akan bisa mempercepat target penurunan stunting? Sebenarnya apa masalah mendasar yang bikin target awal penurunan stunting ini sulit tercapai? Seperti apa target penurunan stunting yang realistis dan apa upaya prioritas yang harus dilakukan?

Kita bincangkan hal ini bersama Kepala Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Hasto Wardoyo dan Chief Operating Officer dari 1000 Days Fund Dokter Rindang Asmara.

*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke [email protected]

Rentetan serangan siber yang terjadi pada server beberapa instansi pemerintah dalam dua pekan terakhir membuat geger masyarakat. Bagaimana tidak? Serangan siber menyasar server-server milik lembaga pemerintah yang seharusnya punya tingkat keamanan tinggi.

Serangan siber awalnya menyasar Pusat Data Nasional (PDN) pada 20 Juni lalu. Tidak hanya menyebabkan gangguan terhadap sejumlah layanan, tapi data milik 200an kementerian/lembaga dan pemerintah daerah di PDN juga terkunci dan tersandera peretas.

Saat upaya pemulihan PDN masih dilakukan, serangan kembali terjadi. Kali ini menarget Indonesia Automatic Fingerprint Identification System (Inafis), Badan Intelijen Strategi Indonesia (Bais), dan Kementerian Perhubungan. Data-data Inafis dan Bais pun dilaporkan dijual di dark web.

Serangan siber beruntun ini memunculkan pertanyaan seperti apa tingkat keamanan siber di tanah air khususnya pada instansi pemerintah? Upaya mitigasi apa yang seharusnya disiapkan agar kejadian seruapa tak terulang? Bagaimana nasib data masyarakat akibat serangan-serangan siber ini?

Kita bincangkan bersama Ahli Keamanan Siber dan Forensik Digital Vaksincom Alfons Tanujaya dan Peneliti Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) Annisa Noor.

*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke [email protected]

Air Conditioning (penyejuk udara) tentu sangat akrab di telinga kita ya. Dengan cuaca kemarau yang menurut prediksi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) terjadi pada bulan Mei hingga Agustus 2024 di sebagian besar wilayah Indonesia, AC menjadi solusi rumah tangga untuk mengatasi hawa panas dan lembap.

AC merupakan salah satu perangkat yang paling banyak mengkonsumsi energi listrik rumah tangga. Dalam kondisi iklim yang panas dan lembap, penggunaan AC menjadi kebutuhan utama bagi kenyamanan dan kesehatan penghuni rumah. Lalu, seperti apa cara efektif dan efisien memilih AC agar menghemat energi listrik rumah tangga? Serta apa dampak positifnya bagi lingkungan dan ekonomi?

Kita bincangkan bersama:

1. Tulus Abadi - Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia

2. Nurcahyanto - Koordinator Penerapan Teknologi Konservasi Energi

3. Fathurrahman Yudhi - Ahli Muda Sistem Tata Udara & Refrigeras

4. Kynan Tjandaputra - Asscociate CLASP

Susu dikenal sebagai cairan yang penuh manfaat bagi berbagai tingkat usia. Untuk bayi, susu adalah sumber gizi utama sebelum mereka dapat mencerna makanan padat; untuk usia produktif, susu membantu pertumbuhan; untuk lansia, susu membantu menopang tulang agar tak keropos.

Susu Ultra High Temperature (UHT) menjadi salah satu pilihan bagi orang tua untuk memenuhi kebutuhan anak. Berbagai variant dan merk susu UHT mudah kita temukan di pasaran. Susu UHT biasanya tidak memiliki tambahan gula, kecuali jika ditambahkan dalam bentuk flavoring atau pemanis buatan. Susu UHT berperisa termasuk ke dalam jenis MBDK karena termasuk ke dalam jenis minuman kemasan yang mengandung gula tambahan. Mengonsumsi MBDK berkontribusi pada peningkatan berat badan yang berujung pada obesitas.

Seperti apa tingkat konsumsi susu khususnya bagi anak-anak di Indonesia? Apa saja dampak kesehatan yang timbul jika mengonsumsi susu UHT berperisa?

Kita bincangkan bersama Pengurus Harian YLKI, Tulus Abadi dan dr.Fatcha Nuraliyah, MKM selaku Tim Kerja Penyakit Jantung dan Pembuluh Darah P2PTM KEMENKES (TBC).

Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS dalam beberapa bulan terakhir membuat khawatir berbagai pihak. Sejak April lalu, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika terus melemah dan sudah melewati level psikologis Rp15 ribu per dolar. Per Senin 24 Juni, nilai tukar rupiah terhadap dolar menembus Rp 16.400.

Efek beruntun pelemahan rupiah ini akan makin berat bila pemerintah tidak segera mengambil langkah antisipasi. Salah satu yang dikhawatirkan adalah makin bertambahnya kasus pemutusan hubungan kerja (PHK). Padahal gelombang PHK sudah terjadi dalam enam bulan terakhir seperti yang terjadi di Jawa Tengah.

Data Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jateng mencatat lebih dari 7.000 pekerja di sejumlah perusahaan di Jateng terdampak PHK. Ribuan pekerja itu berasal dari berbagai perusahaan di sejumlah daerah di Jateng dengan alasan PHK yang beragam, mulai dari kesulitan beroperasi karena gagal bayar tagihan listrik, sulit bersaing dengan produk impor, hingga tutup usaha.

Apa yang terjadi di Jateng ini akan sangat mungkin terjadi di daerah-daerah lain. Lantas langkah mendesak apa yang pemerintah harus lakukan untuk menahan laju pelemahan nilai tukar rupiah? Apa yang bisa dilakukan pekerja dan masyarakat untuk mempersiapkan diri menghadapi efek berantai ini?

Kita bincangkan bersama Pakar Ekonomi dari UGM Eddy Junarsin dan Pengamat Ketenagakerjaan dari Universitas Krisnadwipayana Payaman Simanjuntak.

Usulan bantuan sosial untuk korban judi online menuai reaksi beragam. Menko PMK Muhadjir Effendy yang melontarkan usulan itu pun mempertegas kalau usulan pemberian bansos itu untuk anggota keluarga korban judi online, bukan pelakunya.

Judi online memang semakin mudah ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Siapa saja yang punya akses terhadap ponsel pintar, berpotensi besar terpapar iklan judi online dan ikut memainkannya. Padahal sudah banyak contoh bagaimana beratnya dampak yang diakibatkan oleh kecanduan judi online. Ia bisa menyebabkan kerugian secara material, finansial, psikologis hingga tindakan kriminal.

Namun apakah bansos untuk keluarga korban judi online adalah sebuah solusi? Sementara masih banyak catatan dalam penyaluran bansos selama ini. Menteri PPN/Bappenas Suharso Monoarfa baru-baru ini mengatakan 46 persen penerima bansos tidak tepat sasaran akibat adanya exclusion dan inclusion error. Ini membuat masyarakat yang tidak layak justru mendapatkan bansos.

Apakah keluarga korban judi online memenuhi syarat untuk menerima bansos? Seperti apa skema penyaluran bansos yang bisa menekan jumlah salah sasaran penyaluran bansos?

Kita bincangkan soal ini bersama Sosiolog dari Universitas Gadjah Mada (UGM), Andreas Budi Widyanta dan Pemerhati Kebijakan Publik dari PH&H Public Policy Interest Group, Agus Pambagio.

Kesehatan mental menjadi salah satu tantangan kesehatan global. Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin menyebut ada 32 juta masyarakat Indonesia yang kena masalah kesehatan mental. Angka ini disebut lebih tinggi dari penyakit jantung dan stroke.

Kurangnya pemahaman serta masih adanya stigma mengenai kesehatan mental, menjadi salah satu faktor tingginya prevalensi gangguan mental. Bahkan jika terus dibiarkan, masalah kesehatan mental juga dapat memengaruhi perekonomian negara.

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) pada 2023 menyebut gangguan kesehatan mental membebani perekonomian negara rata-rata 1 triliun dolar AS per tahun. Ini menjadi tanda bahwa upaya-upaya mengatasi tingginya angka masalah kesehatan mental perlu segera dilakukan.

Lebih jauh soal kaitan kesehatan mental dan perekonomian, serta bagaimana mengatasi persoalan tersebut, kita akan berbincang dengan Anna Surti, Psikolog Keluarga dan Anak dari Lembaga Psikologi Terapan UI (LPTUI) dan Jaya Darmawan, Peneliti Ekonomi Celios.

Persoalan rokok dan beban kesehatan yang ditimbulkannya harusnya menjadi prioritas semua pihak. Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin penah menyebut beban kesehatan yang ditanggung negara akibat penyakit yang ditimbulkan oleh rokok punya nilai yang jauh lebih besar dari pendapatan negara.

Tapi sayangnya prevalensi perokok aktif, termasuk perokok anak dan remaja, sampai saat ini masih tetap tinggi. Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023 mencatat perokok aktif diperkirakan mencapai 70 juta orang, dimana 7,4% di antaranya adalah perokok usia 10-18 tahun. Angka ini diklaim turun bila dibandingkan data Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2018 yaitu 9,1 persen.

Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023 juga mengungkapkan temuan yang perlu dapat perhatian segera terkait rokok elektronik. SKI 2023 mencatat penggunaan rokok elektronik sebesar 0,13 persen, meningkat dari sebelumnya 0,06 persen berdasarkan data Riskesdas 2018. Dengan berbagai temuan ini, tentunya kolaborasi semua pihak diperlukan untuk membuat aturan dan kampanye terus menerus agar prevalensi perokok aktif bisa diturunkan. Di Ruang Publik Indonesia Baik kita akan mendengarkan cerita perwakilan dua komunitas yang tanpa kenal lelah mengedukasi masyarakat soal bahaya rokok. Mereka adalah Social Force in Action for Tobacco Control (SFA for TC) dan Toco Ranger. Ada Sarah Muthiah, Campaign Manager of Social Force in Action for Tobacco Control dan Ananda Stevvan V.P.P., Operation Advisor Toco Ranger

*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke [email protected]

Masalah di pendidikan tinggi kita tampaknya belum usai setelah ramai soal kenaikan Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang berakhir ditunda penerapannya. Kali ini ramai soal plagiarisme skripsi.

Awal Juni lalu ramai di media sosial X cuitan Naomi SIBUK THESIS @wahkerensih yang mengatakan skripsinya di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya (Unsri) diplagiat oleh mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang (UMP). Kampus UM Palembang pun menjatuhkan sanksi berupa pembatalan wisuda dan memberikan skors selama satu semester kepada mahasiswa yang melakukan plagiat tersebut.

Sayangnya ini bukan kali pertama terungkap ada praktik plagiarisme di kampus. Pelakunya pun tidak hanya mahasiswa tapi juga dosen bahkan rektor.

Tahun lalu, ada dugaan plagiarisme tesis yang dilakukan Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang. Di tahun itu juga, Profesor bidang Antropologi Sastra Jawa, Fakultas Bahasa dan Sastra (FBS) UNY Suwardi Endraswara membuat surat pengakuan yang diunggah di media sosial bahwa dirinya telah mengutip isi artikel karya M. Mushthafa tanpa mencantumkan sumber untuk bukunya.

Mengapa plagiarisme sulit dihapuskan? Apa dampak praktik plagiarisme pada dunia pendidikan tinggi kita? Kita bincangkan hal ini bersama Dosen Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi Universitas Negeri Semarang (UNNES) Edi Subkhan dan Koordinator Kaukus Indonesia untuk Kebebasan Akademik (KIKA), Satria Unggul, W.P.

*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke [email protected]