Ruang Publik

Kanker tidak hanya menyerang orang dewasa tapi juga anak. Menurut Sistem Registrasi Kanker Indonesia ada 11 ribu anak per tahun yang baru terdiagnosis kanker. Apa yang orangtua harus ketahui seputar kanker pada anak?

Ruang Publik KBR hari ini akan berbincang bersama Yayasan Kasih Anak Kanker (YKAKI). Ada Ira Soelistyo, Pendiri dan Ketua YKAKI dan Aniza M. Santosa, Pendiri dan Bendahara YKAKI.

*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke [email protected]

Peran perempuan dalam gerakan sosial dan perubahan makin tak terbantahkan. Di bidang keagamaan, misalnya, kian banyak puan yang aktif menyuarakan toleransi dengan melakukan dialog lintas iman. Di Yogyakarta, ada Srikandi Lintas Iman (Srili) yang fokus memperjuangkan moderasi agama. Bagaimana kiprahnya? apa saja kendala yang dihadapi?

Di Ruang Publik KBR edisi Indonesia Baik kali ini, kita akan berbincang dengan perwakilan Srili tentang perjuangan mereka menciptakan ruang-ruang perjumpaan lintas iman. Bersama Misni Parjiati, Sekretaris Srili dan Istiatun dari Divisi Pemberdayaan Srili.

*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke [email protected]

Pasar Kripto kian menggeliat di 2024 didorong momentum pengurangan pasokan baru atau halving day Bitcoin. Harga Bitcoin sudah pecah rekor, melampaui US$68.000 atau lebih dari Rp1 miliar.

Antusiasme pasar di tanah air terlihat dari jumlah investor kripto per Februari 2024 yang mencapai 19 juta orang, berdasarkan data Badan Pengawas perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti). Jumlah ini naik dari Januari yang tercatat 18,83 juta orang. Besaran transaksinya pun melonjak dari Rp21,57 triliun pada Januari menjadi sekitar Rp50 triliun lebih.

Bagi anda yang tertarik untuk berinvestasi di kripto, baiknya jangan karena FOMO, karena aset ini termasuk kategori high risk. Nah, apa saja hal-hal mendasar yang harus diketahui sebelum invest di kripto? Bagaimana perencanaan keuangannya? Strategi seperti apa yang cocok diterapkan agar investasi kripto aman dan cuan?

Kita bahas topik seru ini di Ruang Publik KBR bersama Financial Market Specialist, Lucky Bayu Purnomo dan Rieka Handayani, VP PR & Marketing Tokocyrpto.

*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke [email protected]

Rencana kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen memunculkan polemik. Kebijakan ini berlaku selambatnya 1 Januari 2025 sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP).

Kenaikan PPN diklaim untuk memperkuat ekonomi Indonesia dalam jangka panjang dan membantu APBN. Namun, di sisi lain, hal ini juga berpotensi memicu kenaikan harga-harga yang kian membebani konsumen. Padahal, konsumsi masyarakat masih menjadi pilar utama penopang pertumbuhan ekonomi.

Menurut Badan Pusat Statistik, pada 2023, konsumsi rumah tangga hanya mampu tumbuh 4,82 persen secara tahunan.

Apa saja dampak kenaikan PPN ke masyarakat? Apakah kebijakan ini bisa dibatalkan atau ditunda? Kita bahas hal ini di Ruang Publik KBR bersama Pengurus Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Agus Suyatno dan Ruben Hutabarat, Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA).

*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke [email protected]

Beberapa pekan terakhir, banjir bandang melanda sejumlah daerah. Bencana merenggut puluhan korban jiwa, seperti di Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatra Barat dengan korban meninggal lebih dari 30 orang, termasuk korban yang belum ditemukan.

Dampak bencana berpotensi kian luas, karena BMKG memprakirakan cuaca ekstrem masih berlangsung hingga dua pekan mendatang. Ini merupakan dampak adanya 3 bibit siklon tropis yang berada di Samudera Hindia.

Mengapa potensi bencana bisa diperkirakan, tetapi korban jiwa tetap berjatuhan? Mitigasi seperti apa yang harus diterapkan untuk meminimalkan jumlah korban? Kita bincangkan hal ini di Ruang Publik KBR bersama Dewan Pengawas Masyarakat Penanggulangan Bencana Indonesia (MPBI) Eko Teguh Paripurno dan Edvin Aldrian, Pakar Meteorologi dan Klimatologi Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).

*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke [email protected]

Rapat pleno rekapitulasi nasional pemilu 2024 masih berlangsung dan ditargetkan rampung pada senin pekan depan. Salah satu hal yang perlu dicermati pada musim pemilu kali ini adalah naiknya angka gangguan informasi jelang pemilu.

Gangguan informasi ini meliputi misinformation, disinformation, dan malinformation. Masyarakat Antifitnah Indonesia (Mafindo) mencatat ada kenaikan sekitar 2x lipat hoaks soal politik pada 2023 dibadingkan musim pemilu 2019.

Dan pekan ini Koalisi Cek Fakta melakukan diseminasi untuk riset dengan tema “Tren bentuk-bentuk praktek misinformasi, disinformasi, dan malinformasi menjelang Pemilu 2024”.

Hasil ini tentu bisa digunakan penyelenggara pemilu untuk menyiapkan strategi dan aturan untuk menekan munculnya dan beredarnya gangguan informasi saat musim pemilu mendatang. Apalagi di tahun ini masih ada perhelatan besar lain yaitu pemilihan kepala daerah (pilkada).

Seperti apa temuan Koalisi Cek Fakta ini? Bagaimana menggunakan temuan ini untuk merumuskan aturan dan tindakan di lapangan agar pemilu mendatang gangguan informasi ini bisa ditangkal?

Kita bincangkan hal ini di Ruang Publik KBR bersama Pemeriksa Fakta Mafindo, Adi Syafitrah dan Astari Yanuarti, Ketua Relawan Edukasi Antihoaks Indonesia (REDAXI).

*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke [email protected]

Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan ambang batas parlemen atau parliamentary threshold 4 persen inkonstitusional. Aturan itu dinilai tak sejalan dengan prinsip kedaulatan rakyat, keadilan pemilu, dan melanggar kepastian hukum yang dijamin oleh konstitusi. Namun, perubahan ambang batas parlemen ini baru berlaku pada Pemilu 2029.

Putusan MK tersebut disambut baik partai-partai kecil maupun nonparlemen. Hal ini juga dinilai bisa mencegah besarnya suara yang hilang. Namun, belakangan mulai banyak penolakan dari parpol besar untuk menurunkan ambang batas parlemen. Salah satu alasannya karena sistem multipartai mempersulit membentuk pemerintahan yang stabil.

Lantas, aturan ambang batas parlemen seperti apa yang ideal bagi demokrasi Bagaimana peluang partai-partai kecil di Pemilu 2029?

Kita bincangkan hal ini di Ruang Publik KBR bersama perwakilan parpol baru ada Said Salahudin, Ahli Pemilu/ Ketua Tim Khusus Partai Buruh, Teddy Gusnaidi, Wakil Ketua Umum DPP Partai Garuda dan Peneliti Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Heroik Pratama.

*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke [email protected]

Lama tak terdengar kabar tentang rancangan Perpres tentang Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama (PKUB). Beleid ini akan menggantikan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Tahun 2006, yang kerap dikritik karena mempersulit pendirian rumah ibadah kelompok minoritas.

Banyak kalangan berharap rancangan Perpres PKUB bisa mendorong inklusi dan keberagaman. Namun, bagaimana dengan kelompok penghayat kepercayaan? Apakah rancangan Perpres sudah merangkul kepentingan mereka?

Ruang Publik KBR akan membincangkan topik ini bersama Rumadi Ahmad, Plt Deputi V KSP dan Dian Jennie Tjahjawati, Ketua Umum Perempuan Penghayat Kepercayaan Indonesia (Puanhayati).

*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke [email protected]

Usulan yang digulirkan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas agar Kantor Urusan Agama (KUA) bisa melayani pernikahan semua agama menuai pro-kontra. Selama ini, KUA memang hanya mengurusi pernikahan umat Islam, sedangkan penganut agama lain dilayani di Kantor Catatan Sipil.

Wacana KUA untuk semua agama, sekilas terlihat inklusif, tetapi banyak mengundang tanya tentang urgensi dan implementasinya.

Di Ruang Publik KBR, kita akan membincangkan topik ini bersama sejumlah pemangku kepentingan. Ada Juru Bicara Kementerian Agama Anna Hasbie (dalam konfirmasi), Sekretaris Eksekutif Bidang Keadilan dan Perdamaian PGI, Pdt. Henrek Lokra, dan Peneliti Setara Institute Sayyidatul Insiyah.

*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke [email protected]

Kecerdasan buatan (AI) makin masif berkembang. Berbagai inovasi terus bermunculan dan memukau publik. Yang4 terbaru adalah Sora dari OpenAI, yang mampu membuat video dari teks sederhana. Sebelumnya, ada Chat GPT dan Midjourney yang mempermudah pembuatan skrip maupun gambar. Namun, AI ini ibarat pedang bermata dua. Di satu sisi kehadirannya disambut meriah karena meringankan beban kerja manusia. Namun, di sisi yang lain, AI juga dianggap mengancam karena bisa menggantikan pekerjaan manusia. Kekhawatiran itu salah satunya datang dari kalangan pekerja kreatif. Berdasarkan penelitian dari Goldman Sachs, perusahaan investasi di AS, sebesar 26% pekerjaan di bidang seni, desain, hiburan, media, dan olahraga berpotensi diotomatisasi oleh AI.

Nah, bagaimana pekerja kreatif di Indonesia merespons kemajuan AI ini? Kami sudah mengundang tiga narasumber, yakni, Pakar AI Institut Teknologi Bandung (ITB) Ayu Purwarianti, Ekiel Produser Film di 786 Production, dan Hambali Hamdan Software Developer sekaligus pengurus di SINDIKASI.

*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke [email protected]