Banyak orangtua yang mengajak anak-anaknya untuk menikmati liburan bersama memanfaatkan momen akhir dan awal tahun. Berbagai kegiatan bisa dilakukan bersama dan mengunjungi berbagai tempat wisata.

Namun, tak jarang karena banyaknya kegiatan yang dilakukan saat liburan, bisa menyebabkan kesehatan anak terganggu. Belum lagi saat ini sebagai besar wilayah Indonesia sudah memasuki musim hujan yang tentunya akan ikut memengaruhi kesehatan keluarga.

Bagaimana orangtua melindungi dan menjaga kesehatan anak saat liburan? Pagi ini di Ruang Publik KBR kita akan berbincang mengenai masalah ini dengan narasumber kita. Ada dr. Marissa, Dokter Anak di Yayasan Orang Tua Peduli (YOP).

*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke [email protected]

Mencari tahu apa saja potensi bencana di tujuan liburan Anda merupakan bagian persiapan liburan yang tak boleh dilupakan. Tak hanya wisatawan, pengelola tempat wisata juga diharapkan menyiapkan mitigasi bila terjadi bencana baik alam ataupun non-alam. Apalagi sebagian wilayah Indonesia bersiap menghadapi puncak musim hujan di Januari tahun depan.

Persiapan apa yang harus dilakukan wisatawan sebelum mengunjungi satu tempat wisata? Bagaimana dengan kesiapan tempat wisata menerima para pengunjung dan menyiapkan mitigasi bila tejadi bencana? Kita bincangkan hal ini bersama Agus Pahlevi, Ketua Umum Asosiasi Pelaku Pariwisata Indonesia dan Avianto Amri, Ketua Umum Masyarakat Penanggulangan Bencana Indonesia (MPBI).

Kita akan perbincangkan bersama narasumber:

1.Agus Pahlevi - Ketua Umum Asosiasi Pelaku Pariwisata Indonesia

2.Avianto Amri - Ketua Umum Masyarakat Penanggulangan Bencana Indonesia (MPBI)

*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke [email protected]

Hingga saat ini tingkat kekerasan terhadap penyandang disabilitas baik perempuan dan anak di Indonesia terus meningkat. Penyandang Disabilitas, baik perempuan dan anak, adalah kelompok yang rentan terhadap kekerasan seksual. Menurut Data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA) pada Tahun 2019 setidaknya tercatat 69 kasus kekerasan seksual terhadap Penyandang Disabilitas. Berdasarkan Catatan Tahunan (CATAHU) Tahun 2021 Komnas Perempuan tercatat dari 77 kasus kekerasan terhadap perempuan disabilitas, 42% di antaranya mengalami kekerasan seksual. Sedangkan Catatan Tahunan (CATAHU) 2022 Kekerasan Berbasis Gender dan Disabilitas (KBGD) yang dirilis oleh Yayasan Sentra Advokasi Perempuan Difabel dan Anak (SAPDA) mencatat adanya 18 kasus kekerasan seksual perkosaan terhadap Penyandang Disabilitas.

UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) sudah mengakomodir kepentingan Penyandang Disabilitas yang menjadi korban kekerasan seksual dengan menegaskan bahwa kasus kekerasan seksual terhadap Penyandang Disabilitas adalah bukan delik aduan, penambahan 1/3 masa hukuman bagi pelaku, dan penjaminan akomodasi yang layak bagi Penyandang Disabilitas.

Sementara itu, sejak tahun 2022, Rutgers Indonesia bekerja sama dengan Universitas Pendidikan Indonesia berinisiasi memberikan Pendidikan Kesehatan Reproduksi dan Seksualitas sekaligus riset aksi di 7 sekolah luar biasa di Sumatera Utara, Jawa Barat dan Jawa Timur.

Dalam rangka memperingati Hari Disabilitas Internasional yang jatuh pada tanggal 3 Desember, kita akan bahas bagaimana Implementasi Nyata Pendidikan Hak Kesehatan Seksual dan Reproduksi bagi Penyandang Disabilitas?

Kita akan perbincangkan bersama narasumber:

1. Deka Kurniawan - Wakil Ketua Komisi Nasional Disabilitas

2. Sofi Septiani Julaeha Nursaniah - Mahasiswi Jur. Pendidikan Khusus Univ Pendidikan Indonesia

3. Stella Rosita Anggraini - Penyandang Disabilitas Daksa

*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke [email protected]

Pekerja Migran Indonesia masih menghadapi berbagai persoalan. Di antaranya terkait tindak pidana perdagangan orang (TPPO), gaji tidak dibayar, dugaan penyanderaan oleh majikan, kriminalisasi, hingga perkosaan.

Berdasarkan data Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), selama Januari-Oktober 2023, pengaduan pekerja migran Indonesia yang ditempatkan secara prosedural mencapai 338 pengaduan. Sementara jumlah pengaduan dari pekerja migran Indonesia yang berangkat secara nonprosedural mencapai 1.451 pengaduan atau 81 persen dari total pengaduan.

Wakil Presiden Ma'ruf Amin meminta Menteri Ketenagakerjaan dan Kepala BP2MI agar memperbaiki tata kelola pelindungan terhadap Pekerja Migran Indonesia (PMI), yang membutuhkan langkah-langkah strategis.

Bagaimana mewujudkan langkah-langkah strategis itu? Apa tantangannya? Kita bincangkan hal ini di Ruang Publik KBR bersama Komisioner Komnas HAM, Anis Hidayah dan Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Benny Rhamdani.

*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke [email protected]

Badan Penelitian dan pengembangan (Balitbang) Diklat Kementerian Agama memiliki peran strategis dalam dunia birokrasi pada era disruptif saat ini. Keberadaan Litbang menjadi motor bagi terciptanya birokrasi yang adaptif dan antisipatif, termasuk bagi Kementerian Agama.

Saat ini Badan Litbang Diklat Kemenag memilik dua jenis program kerja yaitu Program Strategis dan Program Legacy.

Program apa saja yang dimaksud dan seperti apa implementasinya sejauh ini? Bagaimana program ini berdampak positif kepada masyarakat?

Di Ruang Publik KBR akan kita bahas lebih dalam soal ini bersama Prof. Amien Suyitno selaku Kepala Balitbang Diklat Kemenag RI dan Prof. Dr. M. Arskal Salim GP, M. Ag selaku Sekretaris Balitbang Diklat Kemenag RI.

*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke [email protected]

Apakah Anda pernah mendapat kiriman file dengan ekstensi APK lewat WhatsApp? Ini adalah metode baru serangan digital dalam bentuk pemancingan (phishing).

Dalam laporan SAFEnet yang berjudul Installah Aku, Kau Kumata-matai, serangan file APK ini marak dalam satu tahun terakhir. Nama file APK yang disebar pun membuat orang tidak mudah curiga, seperti cek resi, undangan pernikahan, nasabah bank dan PPS Pemilu 2024.

Seperti apa bahayanya membuka file APK? Bila sudah terlanjur membuka, apa yang bisa dilakukan untuk mencegah dampak yang bisa ditimbulkan?

Kita bincangkan hal ini di Ruang Publik KBR bersama Imal, Anggota Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet), organisasi regional yang berfokus pada upaya memerjuangkan hak-hak digital di kawasan Asia. Dan juga Dewi Pattiasina, seorang warga yang beberapa kali menerima pesan dengan ekstensi APK.

*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke [email protected]

Situs Infeksi Emerging Kementerian Kesehatan (Kemenkes), mencatat peningkatan kasus Covid-19 di Indonesia jelang akhir 2023. Di saat yang kita sudah memasuki masa liburan Natal dan Tahun Baru.

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mengimbau masyarakat mematuhi protokol kesehatan selama melakukan perjalanan pada libur. Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Maxi Rein Rondonuwu, saat ini tren kasus Covid-19 mengalami peningkatan namun masih di tahap rendah dan terkendali.

Apa yang harus dilakukan agar kasus Covid-19 di Indonesia tetap terkendali? Dan bagi masyarakat yang akan menikmati liburan dan bertemu keluarga di kampung halaman, bisa tetap sehat dan bisa menikmati liburannya? Kita bincangkan hal ini di Ruang Publik KBR Epidemiolog Griffith University Australia, Dicky Budiman dan juga Yohanes Sutrisno, Orang Tua yang akan berlibur bersama keluarga.

*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke [email protected]

Di Indonesia, kanker paru-paru masih menjadi kanker dengan kasus kematian tertinggi. Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI mencatat adanya sekitar 34 ribu kasus baru kanker paru di Indonesia diikuti dengan angka kematian yang tinggi yaitu hampir 88 persen, atau setara dengan 30 ribu hingga 31 ribu kasus. Disebutkan, angka kesembuhan pada pasien kanker bisa mencapai 90 persen jika ditangani sejak dini.

Selain upaya deteksi dini, tentu yang tak kalah penting adalah upaya pencegahan dari kanker paru. Menurut Badan kesehatan dunia (WHO) merokok merupakan faktor risiko utama penyebab kanker di Indonesia. Sedangkan di dunia, kebiasaan merokok menyumbangkan 20 persen kematian akibat kanker dan 70 persen kematian akibat kanker paru-paru.

Bagaimana upaya pencegahan dan pengobatan kanker paru? Di Ruang Publik KBR akan kita bahas soal ini bersama Dokter Sita Laksmi Andarini, Ph.D, Sp.P.(K), dari Departemen Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi FKUI, RSUP Persahabatan dan Sri Ediati, Survivor Kanker Paru dari Cancer Information and Support Center (CISC).

*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke [email protected]

Jumlah perokok anak di Indonesia terus mengalami kenaikan. Upaya menaikkan harga cukai rokok pun masih belum efektif mengatasi masalah akses anak terhadap rokok. Disinyalir, rokok yang dijual batangan dan harganya murah menjadi pemicu banyaknya anak yang merokok.

Dalam rangka mengendalikan kemudahan dan keterjangkauan anak membeli rokok, Pusat Kajian Jaminan Sosial Universitas Indonesia (PKJS-UI) memberikan beberapa rekomendasi dalam studi terbarunya, diantaranya adalah, warung rokok eceran masih sangat padat dan dapat dengan mudah diakses oleh penduduk termasuk anak-anak. Maka, pemerintah dalam hal ini Kementerian Kesehatan perlu mendukung opsi pelarangan penjualan rokok secara batangan pada revisi PP 109/2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan.

Kementerian Perdagangan diharapkan mengembangkan regulasi untuk memperketat penjualan rokok secara per bungkus dan pelarangan penjualan rokok secara batangan.

Sejauh mana revisi PP 109/2012 dilakukan? Lalu bagaimana aturan ini akan berjalan? Dan apa pengawasannya agar efektif hingga ke masyarakat?

Kita akan perbincangkan bersama narasumber:

1. dr. Benget Saragih - Ketua Tim Kerja Pengendalian Penyakit Akibat Tembakau Kementrian Kesehatan RI

2. Riski Kusuma Hartono, PhD - Peneliti Pusat Kajian Jaminan Sosial Universitas Indonesia (PKJS-UI)

*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke [email protected]

DPR telah menyetujui revisi Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (UU Pilkada) menjadi rancangan undang-undang inisiatif DPR. Sebelum disetujui menjadi RUU inisiatif DPR, revisi UU Pilkada dibahas oleh Badan Legislatif DPR.

Ada tiga poin utama revisi UU Pilkada ini. Revisi UU Pilkada ini tentunya akan membawa sejumlah konsekuensi. Salah satunya terkait keberlanjutan pembangunan di daerah. Lalu, bagaimana menggunakan momentum revisi UU Pilkada ini untuk memaksimalkan pembangunan daerah di Indonesia?

Kita bincangkan hal ini di Ruang Publik KBR pagi ini bersama Anggota Komisi II DPR RI, Drs. H. Guspardi Gaus, M.Si. - Anggota Komisi II DPR RI.

*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke [email protected]