Pandemi COVID-19 menjadi masalah kesehatan global yang berdampak pada pelayanan kesehatan di seluruh dunia. Di level nasional, pandemi mengakibatkan disrupsi terhadap ketahanan sistem kesehatan di tanah air.

Belajar dari pandemi, Kementerian Kesehatan berupaya melakukan transformasi sistem kesehatan yang memprioritaskan program promotif preventif diseluruh lini kehidupan masyarakat.

Transformasi kesehatan rencananya akan dilakukan dari tahun 2021 hingga 2024, dengan berfokus pada 6 bidang yaitu transformasi layanan primer, transformasi layanan rujukan, transformasi sistem ketahanan kesehatan, transformasi sistem pembiayaan kesehatan, transformasi SDM kesehatan dan transfromasi teknologi kesehatan.

Bagaimana implementasinya dan apa saja tantangan yang dihadapi dalam menjalankan program ini?

Kita bincangkan hal ini di Ruang Publik KBR pagi ini bersama Wakil Menteri Kesehatan RI, Dante Saksono Harbuwono.

*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke [email protected]

Tahun 2024 menjadi awal pemerintahan baru pasca pemilu 2024. Melihat ini, Center for Indonesia's Strategic Development Initiatives (CISDI) mengkhawatirkan pergeseran komitmen terhadap cukai minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK) yang merupakan usulan pemerintahan berjalan saat ini. Di sisi lain, upaya menaikkan cukai rokok juga belum terlihat jelas dalam visi misi setiap pasangan calon presiden dan wakil presiden.

Padahal, prevalensi penyakit tidak menular (PTM) terus meningkat di Indonesia dengan stroke, jantung, dan diabetes masing-masing menempati posisi pertama, kedua, dan ketiga penyebab kematian tertinggi di Indonesia. Seperti diketahui, rokok dan gula menjadi faktor risiko ketiga penyakit ini.

Berlatar kondisi tersebut, CISDI bekerja sama dengan Bijak Memilih menyelenggarakan talkshow berjudul Cukai MBDK dan Rokok untuk Indonesia Lebih Sehat di Go Work, Menara Rajawali, Jakarta Selatan (05/12). Acara ini melibatkan puluhan anak muda yang aktif dalam proses diskusi urgensi cukai terhadap produk yang berpotensi membahayakan kesehatan, khususnya rokok dan MBDK.

Nara Sumber:

- Olivia Herlinda, Chief Research & Policy CISDI

- DR. dr. Tan Shot Yen, M.hum, Ahli gizi masyarakat

- Efraim Leonard, Community Lead Think Policy Indonesia & Bijak Memilih

- Iman Maha Putra Zein, Project Lead for Tobacco Control CISDI

- dr. Fatcha Nuraliyah, MKM, dari Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan

- Zakiah, perwakilan DPRemaja Dapil I Jakarta

Perayaan Natal dan Tahun Baru 2024 sudah di depan mata. Sudah menjadi tradisi masyarakat Indonesia pulang kampung di setiap memasuki liburan panjang Natal dan akhir tahun. Antrean panjang kendaraan pribadi dan barang serta kemacetan sering terjadi di jalan-jalan nasional, utamanya di lintas Jawa, lintas Sumatra, dan Bali, dan kota besar besar lainnya. Namun tradisi lama tersebut dalam beberapa tahun terakhir mulai terkikis dengan kesiapan dan perencanaan manajemen transportasi oleh semua stakeholder transportasi nasional yang terlibat.

Kementerian Perhubungan sebagai pemangku kepentingan dan regulator di bidang transportasi nasional jauh-jauh hari telah memberi perhatian penuh terhadap penyelenggaraan transportasi yang aman, nyaman, dan selamat dalam situasi apapun, termasuk dalam kondisi peak season sekalipun.

Bagaimana Kemenhub dalam hal ini Direktorat Jenderal Perhubungan Darat mewujudkan libur Nataru 2024 yang aman, nyaman dan selamat? Inovasi apa yang telah dilakukan dalam pengelolaan transportasi darat untuk memfasilitasi musim libur nataru 2024?

Kita akan perbincangkan bersama narasumber:

Ahmad Yani, A.T.D., M.T - Direktur Lalu Lintas Jalan Kemenhub

Guna memperkuat persatuan Indonesia sebagai negara kepulauan, setiap tanggal 13 Desember tiap tahunnya kita peringati sebagai hari Nusantara. Pada peringatan tahun ini Kementerian Perhubungan ditunjuk oleh Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi sebagai Ketua Pelaksana Penyelenggaraan Hari Nusantara 2023.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyebut bahwa peringatan Hari Nusantara merupakan sebuah momentum untuk mengingat Deklarasi Djuanda yang memperjuangkan konsep negara kepulauan Indonesia untuk diakui secara internasional dan masih relevan dengan situasi saat ini. Sehingga, patut diperingati untuk semakin mempersatukan kekuatan Indonesia sebagai negara kepulauan.

Seperti apa peringatan Hari Nusantara 2023 diselenggarakan? Apa saja bentuk dukungan Kemenhub dalam menyukseskan peringatan Hari Nusantara tahun ini?

Kita akan perbincangkan bersama narasumber:

Amirulloh - Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Darat

*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke [email protected]

Selain pencegahan, upaya pemulihan terhadap kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan di Indonesia masih minim. Padahal dari tahun ke tahun angka kasus kekerasan terhadap perempuan terus naik. Pengaduan kasus kekerasan yang masuk ke Komnas Perempuan selama 2022 sejumlah 4371. Ini artinya Komnas Perempuan rata-rata menerima pengaduan sebanyak 17 kasus /hari, meningkat dibandingkan tahun 2020 yaitu 9 kasus.

Terkait pemulihan korban ini juga disoroti Komnas Perempuan dalam Catatan Tahunan (CATAHU) 2023 yang berjudul Kekerasan terhadap Perempuan di Ranah Publik dan Negara: Minim Pelindungan dan Pemulihan. Apa tantangan dalam pemenuhan hak pemulihan bagi perempuan korban kekerasan? Seperti apa mekanisme yang seharusnya dibuat agar setiap perempuan korban bisa mendapat pemulihan?

Kita bincangkan hal ini di Ruang Publik KBR pagi ini bersama Komisioner Komnas Perempuan, Bahrul Fuad dan Yumna Nurtanty Tsamara, Koordinator Koalisi Masyarakat Sipil Anti-Kekerasan Seksual (KOMPAKS).

*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke [email protected]

Konferensi Para Pihak tentang Perubahan Iklim Ke-28 atau COP28 di Dubai, Uni Emirat Arab, resmi dibuka pada Kamis kemaren. Perhelatan ini diselenggarakan saat keadaan Bumi disebut mendekati titik kritis. Sejumlah laporan menunjukkan suhu Bumi kian memanas dan intensitas bencana hidrometeorologi di berbagai belahan dunia terus meningkat signifikan.

Dan untuk kali pertama, di COP28 ini nanti akan dipaparkan hasil dari global stock take atau inventarisasi global. Ini untuk mengevaluasi tindakan negara-negara di dunia dalam mengatasi krisis iklim setiap lima tahun. Tak terkecuali Indonesia.

Pemerintah telah melakukan berbagai upaya yang diklaim untuk mendukung penggunaan energi bersih. Tapi sejauh ini soal efektifitas program-program itu masih belum terlihat. Bulan lalu, Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Terapung Cirata diresmikan dan diklaim terbesar se-Asia Tenggara. PLTS ini disebut bakal mengalirkan listrik sekitar 245 juta kWh setiap tahunnya.

Seperti apa memaksimalkan PLTS untuk memperluas penggunaan energi bersih di tanah air? Bagaimana mendorong penggunaan energi bersih menjadi bagian dari gaya hidup? Di Ruang Publik KBR pagi ini kita bahas hal ini bersama Hafiz, Founder Komunitas I Love Energi Surya (ILES) dan Hadi Priyanto, Juru kampanye Iklim dan Energi Greenpeace Indonesia.

*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke [email protected]

Kasus HIV di Indonesia meningkat tahun ini. Menurut data dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes) per Mei 2023, infeksi kasus HIV didominasi oleh ibu rumah tangga yang mencapai 35%. Padahal, ibu rumah tangga yang terinfeksi HIV berisiko tinggi untuk menularkan virus kepada anaknya.

Pemerintah telah menjalankan program Pencegahan Penularan HIV, Sifilis, dan Hepatitis B dari Ibu ke Anak (PPIA) sejak 2006. Program ini sebagai upaya menanggulangi penluaran HIV, Sifilis, dan Hepatitis B dari ibu hamil kepada bayinya.

Seperti apa upaya mendesak yang segera harus dilakukan untuk menekan angka penularan HIV dari ibu ke anak? Kita bincangkan hal ini di Ruang Publik KBR bersama Mohammad Syahril, Juru Bicara Kementerian Kesehatan RI dan Hartini, Perempuan dengan HIV sekaligus Ketua Divisi Pencegahan Penularan HIV dari Ibu ke Anak (PPIA) di Ikatan Perempuan Positif Indonesia (IPPI).

*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke [email protected]

Membela HAM dapat dilakukan oleh semua orang, termasuk perempuan, tanpa memandang latar belakang dan pekerjaan, mulai dari pekerja kemanusiaan, aktivis, advokat, pendamping korban, pekerja sosial bahkan pekerja film (filmmaker). Itulah yang dilakukan oleh Lam Horas Film melalui film Invisible Hopes yang memastikan HAM bagi perempuan dan anak-anak yang ada dalam penjara di Indonesia.

Dengan semangat memperingati 16 HAKTP dan Hari Perempuan Pembela HAM, Lam Horas Film terus berjuang dalam melakukan impact campaign dan advokasi pemenuhan hak serta perlindungan perempuan hamil dan anak bawaan dalam penjara (anak bawaan adalah anak-anak yang lahir dalam penjara maupun anak di luar penjara yang ikut ibunya ke penjara). Lebih luas lagi adalah perlindungan dan pemenuhan hak para perempuan yang berhadapan dengan hukum, memastikan mereka tidak menjadi korban kekerasan di balik jeruji penjara. Bagaimana proses produksi film ini terjadi dan apa tantangan utama yang dihadapi tim produksi?

Kita akan perbincangkan bersama narasumber:

Lamtiar Simorangkir - Sutradara dan Produser film Invisible Hopes.

*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke [email protected]

Di berbagai daerah, pasien kusta, penyandang disabilitas karena kusta seringkali masih menghadapi kesulitan dan tidak memiliki akses terhadap layanan kesehatan yang layak dan minim informasi terkait tata cara perawatan dan penanganan pasien kusta. Kondisi ini dikemudian hari tentu akan memperparah kondisinya, karena selain beresiko menyebabkan disabilitas, orang dengan kusta yang tidak diobati akan dapat menularkan bakteri kusta kepada lingkungan sekitarnya.

Pesta demokrasi akbar bagi rakyat Indonesia akan dilangsungkan pada 14 Februari 2024 melalui Pemilihan Umum (Pemilu) serentak. Tujuan utama dari pemilu adalah memberikan kesempatan kepada warga negara untuk menyampaikan suara mereka dan memilih para pemimpin yang akan mewakili mereka di pemerintahan.

Undang–Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, pasal 13 yang menyatakan bahwa Hak Politik bagi Penyandang Disabilitas. Pasal 75 ayat 1 Pemerintah dan Pemerintahan Daerah wajib Menjamin agar Penyandang Disabilitas dapat berpartisipasi secara efektif dan bermakna dalam kehidupan Politik.

Pertisipasi para remaja serta pendidikan pemilu bagi remaja tentu penting, mengingat tantangan Pemilu 2024 yang begitu besar dengan luapan hoaks, termasuk hoaks yang mengandung unsur intoleran. Seperti apa bentuk bentuk partisipasi yang dapat dilakukan khususnya oleh remaja dengan disabilitas dalam Pemilu 2024 mendatang? Serta bagaimana peran panwaslu dalam memfasilitasi remaja dengan disabilitas dalam memberikan hak suaranya?

Kita akan perbincangkan bersama narasumber:

1. Noviati, S.IP - PPRBM (Pusat Pengembangan dan Pelatihan Rehabilitasi Bersumber Daya Masyarakat) sekaligus Tim Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu)

2. Kenichi Satria Kaffah - Remaja dengan Disabilitas

*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke [email protected]

Per Jumat 24 November, pemerintah provinsi dari 34 daerah sudah mengumumkan besaran Upah Minimum Provinsi (UMP) yang berlaku pada 2024. Empat daerah yang belum menetapkan kenaikan UMP 2024, yakni: Maluku, Papua Selatan, Papua Barat Daya dan Papua Pegunungan.

Dari sisi persentase, kenaikan UMP 2024 ini untuk yang terendah yaitu 1,2% dan tertingginya di 7,5%. Kenaikan UMP disusun dengan menggunakan formula yang telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 tentang pengupahan.

Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah meminta agar para kepala daerah tetap memedomani perhitungan UMP tentang Pengupahan dengan tiga variable, yaitu pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indeks tertentu.

Seperti apa dampak penetapan UMP 2024 pada kesejahteraan pekerja? Seperti apa memastikan UMP ini dilaksanakan di lapangan? Kita bincangkan hal ini di Ruang Publik KBR bersama Dian Septi, Pimpinan Umum Marsinah.id dan Robert Na Endi Jaweng, Anggota Ombudsman RI.

*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke [email protected]