Ruang Publik

Pengakuan kepada jamu tidak hanya dari dalam negeri tapi juga secara internasional. Budaya sehat jamu resmi menjadi Warisan Budaya Takbenda (WBTb) UNESCO pada Desember lalu. Jamu menjadi benda ke-13 dari Indonesia yang ditetapkan sebagai warisan budaya UNESCO.

Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbud Ristek) Nadiem Makarim mengatakan penetapan ini akan memperkuat upaya Indonesia untuk melindungi dan mengembangkan jamu sebagai warisan budaya, serta berkontribusi terhadap kesehatan dan kesejahteraan global.

Bagaimana bisa mewujudkan harapan ini? apa tantangannya? Kita bincangan di Ruang Publik KBR pagi ini bersama Dokter Inggrid Tania, Ketua Umum Perkumpulan Dokter Pengembang Obat Tradisional & Jamu Indonesia (PDPOTJI).

Masa kampanye merupakan masa bagi partai dan calon legislatif (caleg) untuk memperkenalkan visi-misinya pada masyarakat sebelum hari pencoblosan 14 Februari mendatang. Namun seperti pemilu-pemilu sebelumnya, di masa kampanye Pemilu 2024 ini juga ditemukan berbagai bentuk pelanggaran.

Menurut data Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) melalui laman sigaplapor.bawaslu.go.id, per 27 Januari 2024 ada 926 laporan dan 431 temuan pelanggaran pemilu. Laporan tersebut Bawaslu terima dari aduan masyarakat.

Layanan aduan pelanggaran pemilu juga diinisasi oleh lembaga nonpemerintah antikorupsi, Transparency International Indonesia. Layanan aduan itu bisa diakses di Kamubersihakupilih.id. Selain menerima aduan, platform ini juga memberikan informasi soal caleg yang maju pada Pemilu 2024.

Mengapa platform ini perlu diluncurkan? Seperti apa kontribusi platform ini pada pelaksanaan pemilu yang adil dan jujur? Kita bincangkan hal ini di Ruang Publik KBR pagi ini, bersama Sahel Muzzammil, Peneliti Transparency International Indonesia dan Lufthi Noorfitriyani, Learning Specialist PeaceGeneration Indonesia.

*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke [email protected]

Menurut data Organisasi Kesehatan Dunia WHO, Indonesia menduduki peringkat 3 penyakit kusta terbanyak di dunia setelah India dan Brasil. Hari Kusta Sedunia atau World Leprosy Day (WLD), diperingati setiap tahun pada minggu terakhir bulan Januari, dan tahun ini bertepatan dengan tanggal 28 Januari. Peringatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap penyakit kusta serta menjadi momen yang tepat untuk menggaungkan diakhirinya stigma dan diskriminasi kepada para pasien kusta dan Orang yang pernah mengalami kusta (OYPMK).

Penting untuk terus menyuarakan kampanye edukasi yang mencakup aspek medis, sosial, hingga pengalaman OYPMK yang telah pulih, dengan memberikan wawasan terkait kusta yang benar dan komprehensif, kita dapat mengubah persepsi negatif menjadi dukungan dan pengertian. Selain itu, diperlukan langkah-langkah konkret untuk melibatkan OYPMK dalam kegiatan sosial, ekonomi hingga menjadi bagian dalam pengambil kebijakan. Lalu, bagaimana kebijakan yang sudah dilakukan untuk Indonesia bebas dari Kusta?

Kita bincangkan hal ini bersama dua narasumber yang telah bergabung di Ruang Publik KBR pagi ini. Agus Wijayanto MMID - Direktur Eksekutif NLR Indonesia dan Hana Krismawati, M. Sc - Pegiat Kusta dan Analis Kebijakan (Pusat Sistem dan Strategi Kesehatan-Minister Office)

*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke [email protected]

Anak-anak rentan menjadi korban penyalahgunaan dan eksploitasi dalam kegiatan politik baik di ruang virtual maupun ruang nyata. Dalam siaran pers laporan 2023 yang dilakukan pekan lalu, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menemukan adanya eksploitasi anak selama masa kampanye Pemilu 2024.

Sejak pertengahan tahun 2023, seruan agar pemilihan umum yang ramah anak gencar disampaikan berbagai lembaga perlindungan anak. Ini menyusul kerentanan anak-anak dieksploitasi mulai dari kampanye hingga pelaksanaan pemungutan suara.

Tapi mengapa eksploitasi anak selama tahun politik jelang pemilu 2024 masih terus terjadi? Apa dampaknya bagi anak? Kita bincangkan di Ruang Publik KBR pagi ini, bersama Pemerhati Anak dan Pendidikan, Retno Listyarti dan Indah, anggota Srikandi Lintas Iman (Srili) Divisi Media dan Jaringan.

*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke [email protected]

Di Indonesia, usaha mikro dan kecil memiliki peran yang penting dalam mendukung perekonomian dan menciptakan lapangan kerja. Beberapa jenis usaha mikro dan kecil yang umum di Indonesia melibatkan berbagai sektor, termasuk perdagangan, jasa, pertanian, industri kreatif, dan lainnya. Indonesia memiliki mayoritas usaha atau industri skala mikro-kecil (IMK) Indonesia bergerak di sektor makanan yang menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) mencapai 1,51 juta unit usaha pada tahun 2020. sebagian besar UKM sektor makanan ini dikelola oleh Perempuan, angkanya mencapai 37 juta atau 64,5 persen.

Fenomena perubahan iklim yang terjadi di Indonesia memiliki dampak untuk usaha kecil mikro. Berdasarkan laporan Pusat krisis Kemenkes RI, selama bulan Juli - November 2023 terjadi bencana kekeringan serempak dari pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, NTB, NTT, hingga Papua. Para pengusaha kecil-mikro perlu dibekali pengetahuan yang tepat untuk menghadapi situasi ini. Lalu, seperti apa kiat pelaku usaha kecil-mikro dalam mempertahankan dan memajukan bisnisnya dalam kondisi ini? Apa tantangannya?

Kita bincangkan hal ini bersama dua narasumber yang telah bergabung di Ruang Publik KBR pagi ini. Yohana, Project Manager The Collaborative ASPPUK-Oxfam di Indonesia dan Ibu Hajar, Pemilik Produk SAGUMI, Kendari.

*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke [email protected]

Perubahan iklim menjadi masalah yang masih kita hadapi hingga saat ini. Banyak dampak yang dirasakan dari perubahan iklim dan semua bisa terdampak, termasuk anak-anak.

Berdasarkan laporan dari Generation Hope tahun 2022, ada 774 juta anak atau sepertiga dari populasi anak di dunia mengalami dampak ganda, yaitu kemiskinan dan krisis iklim. Indonesia sendiri berada di urutan ke-9 terkait tingginya jumlah anak yang mengalami dampak ganda tersebut.

Apa upaya yang harus dilakukan untuk melindungi anak dari dampak perubahan iklim? Di Ruang Publik KBR pagi ini, kita bincangkan hal ini bersama Dewi Sri Sumanah, Media & Brand Manager Save The Children Indonesia dan Kahfi, Campaigner Save The Children Indonesia di Yogyakarta.

*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke [email protected]

Indonesia punya 77 jenis pangan sumber karbohidrat dan 6 jenis pangan di antaranya merupakan sumber pangan pengganti beras. Keenam jenis pangan tersebut diantaranya singkong, jagung, pisang, talas, kentang, dan sagu.

Dalam rangka meningkatkan ketahanan pangan nasional, pemerintah melalui Kementerian Pertanian menyelenggarakan Gerakan Diversifikasi Pangan, yaitu mengubah pola konsumsi masyarakat agar tidak tergantung pada satu komoditas saja dan mampu memanfaatkan pangan lokal, sesuai dengan UU Nomor 18 tahun 2012 tentang pangan mendefinisikan pangan lokal sebagai pangan yang dikonsumsi masyarakat setempat sesuai potensi dan kearifan lokal.

Dalam konteks krisis iklim, bagaimana pangan lokal dapat membantu mengurangi dampak lingkungan yang terkait dengan produksi pangan? Seperti apa tantangannya?

Kita bincangkan hal ini bersama dua narasumber yang telah bergabung di Ruang Publik KBR pagi ini. Ada Widya Hasian Situmeang, Pengerak Pangan KRKP dan Yohanes Kada Boli Watukolah (Karli) Local Champion Pangan Baik Desa Kawalelo.

*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke [email protected]

Media punya peran penting dalam menyediakan informasi bagi masyarakat. Tak terkecuali di tahun politik jelang pemilu 2024. Menyediakan informasi yang substansial bisa membantu publik memilih kandidat calon presiden dan calon wakil presiden secara rasional.

Remotivi, sebuah lembaga studi dan pemantauan media, membuat pemantauan mengenai pemberitaan pemilu 2024. Hasil dari studi ini diharapkan bisa meningkatkan literasi publik dalam rangka memilah mana berita berkualitas dan mana politaiment.

Apa dampak politaiment? Bagaimana mendorong media untuk bisa menyajikan informasi seputar pemilu yang berkualitas? Di Ruang Publik KBR pagi ini, kita bincangkan hal ini bersama perwakilan dari Remotivi, ada Muhamad Heychael, Peneliti Senior dan Raihan Lutfhi, Asisten Peneliti, serta Ika Ningtyas, Sekjen Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia.

*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke [email protected]

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menerbitkan aturan syarat penggunaan Kartu Tanda Penduduk (KTP) untuk pembelian gas elpiji bersubsidi 3 kg yang sudah berlaku sejak 1 Januari 2024. Selain itu, Kementerian ESDM juga akan mengubah skema subsidi yang terbuka menjadi tertutup.

Program pendistribusian gas elpiji 3kg ini hanya ditujukan kepada kelompok masyarakat miskin. Target program ini menyasar rumah tangga, usaha mikro, petani sasaran, dan nelayan sasaran.

Seperti apa dampak aturan ini pada kelompok masyarat yang tidak masuk dalam target program? Dan bagaimana memastikan penyalurannya tepat sasaran? Di Ruang Publik KBR akan kita bahas soal ini bersama Muhammad Andri Perdana, Peneliti Celios dan Hermawati Setyorini, Ketua Umum Akumandiri.

*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke [email protected]

Tingginya angka kejadian kanker serviks atau kanker leher rahim di Indonesia dipengaruhi oleh cakupan skrining yang masih rendah. Padahal kanker ini bisa dicegah dengan imunisasi vaksin Human Papillomavirus (HPV) dan deteksi dini.

Di Indonesia, kanker serviks merupakan kanker paling banyak kedua yang dialami perempuan setelah kanker payudara. Di Asia Tenggara, Indonesia merupakan negara dengan insiden dan kematian tertinggi akibat kanker serviks yakni, 24,4 per 100 ribu penduduk dengan kematian 14,4 per 100 ribu penduduk.

Karena itulah pemerintah telah mencanangkan Rencana Aksi Nasional Eliminasi Kanker Serviks Indonesia (2023-2030). Apa yang harus dilakukan agar program ini berjalan lancar?

Kita bincangkan hal ini bersama dua narasumber yang telah bergabung di Ruang Publik KBR pagi ini. Ada dokter Widyorini Lestari Hutami Hanafi, Ketua Timja Kanker Ginekologi Pusat Kanker Nasional RS Kanker Dharmais dan Shanty Eka Permana, Survivor Kanker Serviks dari Cancer Information and Support Center (CISC).

*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke [email protected]