Ruang Publik

Wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) menjadi wilayah aglomerasi terbesar di Indonesia. Per Juni 2021, total penduduk area Jabodetabek di kisaran 30 juta, atau merupakan 11 persen dari penduduk Indonesia. Dengan jumlah penduduk yang demikian padat, kebutuhan air bersih, baik untuk keperluan MCK (Mandi Cuci Kakus), juga air bersih untuk air minum menjadi salah satu persoalan esensial. Sebagai masyarakat urban, warga Jabodetabek tampaknya tak bisa lepas dari pasokan Air Minum Dalam Kemasan (AMDK). Menurut data ASPADIN (Asosiasi Perusahaan Air Minum), kebutuhan AMDK di wilayah Jabodetabek di kisaran 33 juta liter per hari atau 1,7 juta galon per hari. Oleh karena itu, diperlukan keamanan pasokan dan keamanan pemasaran AMDK sebelum sampai ke tangan konsumen. Terkait hal ini, Kemenperin telah mengaturnya dengan cukup ketat, melalui Keputusan Menteri Perindustrian No. 96/M-IND/Per/12/2011 tentang Persyaratan Teknis AMDK, mulai dari proses pembuatan, kemasan, wajib SNI, dan juga pemasarannya.

Lalu, berdasarkan pantauan dan pengawasan YLKI, bagaimana para pedagang memasarkan dan menyimpan produk AMDK tersebut, sebelum dibeli konsumennya? Seperti apa persyaratan keamanan dan mutu AMDK yang perlu diketahui oleh masyarakat?

Kita akan perbincangkan lebih dalam soal ini di Ruang Publik KBR bersama narasumber: Tulus Abadi - Ketua Pengurus Harian YLKI,  Arzeti Bilbina, S.E., M.A.P - Anggota Komisi IX DPR RI dan Arist Merdeka Sirait – Ketua Umum Komnas Perlindungan Anak.

*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke [email protected]

Ketimpangan gender antara laki-laki dengan perempuan masih sering terjadi di sejumlah sektor. Salah satu sektor yang masih ditemukan laki-laki mendominasi adalah ruang kerja.

Menyikapi fakta ini, sejumlah pihak menggaungkan seruan agar gender gap bisa dihapuskan. Tak hanya itu, sejumlah aksi nyata untuk membentuk wadah pemenuhan hak perempuan dalam ruang kerja juga terus tumbuh.

Lalu dengan adanya upaya ini, sejauh mana perempuan memenuhi ruang kerja dan mendapatkan hak yang setara? Berikut perbincangan Vitri Angreni bersama Direktur Eksekutif Indonesia Business Coalition for Women Empowerment (IBCWE), Maya Juwita.

*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke [email protected]

Sekretaris Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Siti Nadia Tarmizi mengatakan, dalam menyusun roadmap atau peta jalan menuju endemi, bakal ada kebijakan pelonggaran protokol kesehatan standar.

Pelonggaran protokol kesehatan sudah mulai berlaku untuk pelaku perjalanan. Dari luar negeri yang masuk lewat Bali tidak perlu karantina sementara kalau lewat Jakarta karantina 1 hari. Sementara untuk perjalanan udara dan kereta api, sudah tidak lagi disyaratkan untuk menyertakan hasil antigen dan PCR bagi yang sudah menerima vaksin dosis lengkap.

Lalu, apa saja dampak dari pelonggaran ini? Dan bagaimana upaya mengatasi ancaman kenaikan sebaran kasus? Untuk membahasnya kami sudah bersama  Ketua Pokja Infeksi Pengurus Pusat Persatuan Dokter Paru Indonesia (PDPI), Dokter Erlina Burhan dan Kepala Bidang Pengembangan Profesi Perhimpunan Ahli Epidemiolog Indonesia (PAEI) Masdalina Pane.

*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke [email protected]

Angka prevalensi stunting di Indonesia masih tinggi yaitu 27,67 persen. Angka ini masih di atas angka standar yang ditoleransi WHO di bawah 20 persen. Stunting merupakan sebuah kondisi gagal pertumbuhan dan perkembangan yang dialami anak-anak akibat kurangnya asupan gizi dalam waktu lama, infeksi berulang, dan stimulasi psikososial yang tidak memadai terutama pada 1.000 Hari Pertama Kehidupan. Dampaknya stunting berpengaruh pada rendahnya kualitas sumber daya manusia, seperti rendahnya kecerdasan atau kemampuan kognitif serta meningkatkan risiko penyakit tidak menular. Oleh karena itu, stunting merupakan ancaman pembangunan di masa yang akan datang karena rendahnya kualitas sumber daya manusia. Pemerintah melalui BKKBN berupaya untuk mencegah dan menurunkan angka stunting mulai dari hulu dengan memberikan pendampingan pada calon pengantin.

Lalu apa kaitannya penurunan stunting dengan persiapan pernikahan? Mengapa calon pengantin menjadi sasaran pencegahan stunting? Serta seperti apa konseling dan pemeriksaan kesehatan yang diberikan kepada calon pengantin? Kita akan perbincangkan lebih dalam soal ini di Ruang Publik KBR bersama narasumber: Usman Kansong - Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kemenkominfo dan Dr. Ir. Dwi listyawardani, M. Sc., Dip Com Plt. Deputi Bidang Pengendalian Penduduk BKKBN.

*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke [email protected]

Internet dan sosial media sudah menjadi sarana yang banyak dibutuhkan selama dua dekade terakhir. Di dunia maya, mengungkapan ekpresi & pikiran lebih mudah dilakukan, termasuk menyembunyikan identitas. Semua orang bisa menjadi siapa saja. 

Salah satu fenomena yang sedang ramai dibicarakan adalah catfishing. Ini merujuk kepada kegiatan penipuan yang dilakukan oleh individu di dunia daring yang bertujuan untuk menipu individu lain dan biasanya terjadi dalam konteks hubungan romantis.

Nah bagaimana agar terhindar dari catfishing ini? Apa saja modus yang kerap digunakan pelaku? Untuk membahas ini, kami akan berbincang bersama Psikolog sekaligus Founder Enlightmind, Alvieni Angelica dan Indriyatno Banyumurti dari ICT WATCH.

*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke [email protected]

Tepat pada Januari 2020 lalu, program Kampus Merdeka diluncurkan oleh Kemendikbud. Program ini dibuat dengan tujuan menghasilkan lulusan yang relevan dengan perkembangan zaman. Banyak Universitas dan perguruan tinggi yang telah menerapkan program ini dalam kurikulum mereka.

Sejauh ini apa dampak dari penerapan program Kampus Merdeka terhadap kualitas mahasiswa? Apakah mendekati dari tujuan program ini? Untuk membahasnya kami sudah bersama Dosen sekaligus Kaprodi Jurnalistik Universitas Multimedia Nusantara (UMN), Samiaji Bintang dan Mahasiswa sekaligus Ketua BEM Universitas Padjadjaran (UNPAD), Virdian Aurellio.

*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke [email protected]

Skema victim trust fund atau pendanaan bantuan dalam mekanisme perlindungan saksi dan korban bagi korban kekerasan seksual kini sedang dibicarakan sejumlah pihak.

Skema ini diperlukan ketika pelaku kekerasan seksual atau pihak ketiga tidak mampu membayarkan ganti rugi atau restitusi secara penuh.

Skema Victim Trust Fund ini juga diharapkan masuk dalam Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS). Lalu mengapa skema penerapan ganti rugi melalui victim trust fund ini penting diterapkan? Berikut perbincangan Vitri Angreni bersama peneliti The Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), Maidina Rahmawati.

*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke [email protected]

DPR RI akan menjadi tuan rumah pada sidang Inter Parliamentary Union (IPU) ke-144 yang akan dilaksanakan pada tanggal 20 - 24 Maret di Nusa Dua, Bali.

Sebagai tuan rumah, tentunya DPR RI harus melakukan upaya yang terbaik dalam menyelenggarakan Inter Parliamentary Union (IPU) ke-144 ini dengan sukses, baik sukses dalam penyelenggaraan maupun sukses dalam turut serta mempercepat pemulihan global.  

Lalu, seperti apa persiapan yang sudah dilakukan tuan rumah DPR RI sejauh ini? Apa saja yang akan dibahas dan apa dampak bagi Indonesia dengan adanya event Internasional ini? Akan dibahas dalam Ruang Publik KBR bersama Gilang Dhiela Fararez - Wakil Ketua BKSAP DPR RI FRAKSI PDI-Perjuangan.

*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke [email protected]

Presiden Joko Widodo melarang pengendara mobil, khususnya yang berbahan bakar fosil, pindah ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Jokowi menyampaikan ibu kota negara baru dibangun dengan konsep kota hutan pintar.

Namun rencana Jokowi ini diragukan, pasalnya persoalan lingkungan masih saja membayangi pembangunan Ibu Kota Negara yang baru ini. 

Lalu apa saja yang perlu ditempuh pemerintah dalam mewujudkan kota yang cerdas, hijau, bersih dan berkelanjutan? berikut perbincangan Vitri Angreni bersama Adhityani Putri, Direktur Eksekutif Yayasan Indonesia CERAH dan Arie Rompas, Ketua Tim Kampanye Hutan Greenpeace.

*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke [email protected]

Wacana penundaan pemilu ramai bergulir di masyarakat. Sejumlah kelompok partai politik dan tokoh terbelah menjadi dua, setuju dan menolak.

Yang setuju menyatakan bahwa saat ini kondisi yang sulit. Efek pandemi, bencana alam hingga pemulihan ekonomi. Sementara yang menolak menilai usulan itu melecehkan konstitusi.

Lalu, siapa yang justru diuntungkan dalam wacana ini? dan bagaimana seharusnya presiden bersikap? Berikut perbincangan Vitri Angreni bersama Direktur Pusat Studi Konstitusi (Pusako) Universitas Andalas, Feri Amsari dan Anggota Dewan Pembina Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini.

*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke [email protected]