SUARA PALMERAH

Pasca putusan Mahkamah Konstitusi, polemik ijazah Gibran Rakabuming Raka kini bergulir ke DPR. Aliansi Masyarakat Sipil untuk Hak Angket Ijazah Gibran, menemui sejumlah partai politik untuk mendorong penggunaan hak angket pengusutan ijazah ke DPR. Sejumlah partaipun sudah merespon, namun tak sedikit yang menilai DPR diam saja.

Sejauh mana DPR akan menindaklanjuti dan mungkinkah persoalan ini berujung pada pemakzulan Wakil Presiden Gibran?

20 Oktober 2026, genap dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran berjalan. Sejumlah pencapaian diklaim berhasil dilaksanakan. Namun tak sedikit yang justru mengkritik kinerja pemerintah.

Muncul pertanyaan mendasar, apakah pemerintah telah menghadirkan kerja nyata yang menjawab persoalan rakyat, atau justru masih berkutat pada janji dan retorika?

Presiden Prabowo Subianto kembali merombak kabinetnya. Belum genap dua tahun usia pemerintahan, namun bongkar pasang kabinet terus dilakukan? Apakah ini bagian dari upaya memperkuat kinerja pemerintahan, menjawab kebutuhan politik, atau justru menandakan ada persoalan dalam tubuh pemerintahan?

Di tengah berbagai tantangan yang dihadapi Indonesia, publik berhak mempertanyakan efektivitas perombakan kabinet yang terus terjadi. Sejauh mana reshuffle mampu menghadirkan perbaikan kinerja?

Di balik jeruji, seharusnya tak ada kemewahan. Namun, sidak Ombudsman pada 23 September lalu justru menemukan fasilitas yang jauh dari gambaran lapas pada umumnya.

Hunian menyerupai klaster, sofa, televisi, kulkas, dapur, hingga fasilitas olahraga ditemukan di dalam kawasan Lapas Kelas IIA Cibinong.

Di tengah persoalan overcapacity dan keterbatasan fasilitas di banyak lapas, bagaimana fasilitas istimewa bisa hadir di balik tembok penjara?

Apakah ini hanya persoalan satu lapas, atau cerita lama yang kembali terulang?

Kasus dugaan suap pengurusan HGB di Kabupaten Bogor memasuki babak baru. KPK menetapkan sejumlah tersangka, termasuk empat orang yang disebut-sebut sebagai orang kepercayaan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid.

Kantor Kementerian ATR/BPN digeledah, nama Nusron pun jadi sorotan. Sejumlah pihak menilai KPK harus memeriksa Nusron, dan sejauh mana keterkaitan sang menteri dengan kasus dugaan korupsi yang menjerat orang-orang dekatnya.

Senin 14 September 2026, Presiden Prabowo Subianto melantik Suahasil Nazara sebagai Menteri Keuangan menggantikan Purbaya Yudhi Sadewa. Pencopotan mendadak ini, menuai polemik. Apakah kinerja yang menjadi alasan, ataukah ada faktor kepentingan politik di baliknya.

Namun, spekulasi pergantian menteri terus berkembang, benarkah demikian?

Muktamar Jombang telah usai. Kepemimpinan baru Nahdlatul Ulama telah ditetapkan. Namun, perjalanan NU tentu belum selesai.

Sejumlah tantangan dan pertanyaan kini menanti: ke mana arah NU pasca-Muktamar Jombang? Bagaimana wajah kepemimpinan baru NU? Akankah terjadi perubahan dalam kebijakan dan sikap organisasi? Dan bagaimana posisi NU di tengah dinamika politik nasional?

Sejumlah kelompok masyarakat dan mahasiswa akan menggelar aksi unjuk rasa pada 27 Agustus 2026. Dari RUU Perampasan Aset hingga perbaikan kondisi negara, jadi isu yang disuarakan. Namun, beberapa kendala terjadi. Mulai dari rekening yg diblokir hingga sejumlah bis yang dibatalkan pemesanannya.

Lalu bagaimana memastikan hak warga negara untuk bersuara dan berdemokrasi tetap terlaksana dan pemerintah bisa menerima asprirasi dengan baik?

Perayaan HUT ke-81 RI diwarnai dengan gejolak yang terjadi di Aceh dan Papua. Kedua kejadian ini bisa dibaca sebagai peringatan tentang hubungan pusat dan daerah yang tidak baik-baik saja. Dalam dua tahun terakhir, daerah mengeluhkan penurunan Dana Transfer ke Daerah (TKD) yang menjadi sumber utama pembiayaan pemerintahan daerah. Ini berdampak pada banyak hal, mulai dari kesulitan membayar gaji pegawai hingga menjalankan berbagai program yang telah dijanjikan kepada rakyat. Menteri Keuangan kemudian menetapkan anggaran TKD sekitar 5 persen untuk tahun 2027 dan keuangannya akan terus dimonitor tiap bulannya.

Benarkah memastikan otonomi daerah dan desentralisasi terus berjalan di tengah anggaran yang tidak menentu?

Eks Jampidsus Febrie Adriansyah mengajukan gugatan pra peradilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kubu Febrie menilai langkah penegak hukum tergesa-gesa dan mengabaikan KUHAP, sehingga meminta hakim tunggal membatalkan status tersangka, membebaskannya dari tahanan, serta menghentikan penyidikan perkara tersebut.

Mungkinkah gugatan dikabulkan? Lalu bagaimana penanganan kasus dugaan korupsi dan TPPU yang menjerat eks jampidsus Febrie Adriansyah?