Satu tahun pemerintahan Prabowo-Gibran, masih menyisakan sejumlah catatan. Di antaranya terkait hukum, yang dituding beberapa kali diabaikan atau digunakan demi kepentingan kekuasaan.

Lalu, masihkah Indonesia menjadikan hukum sebagai panglima?

Jelang satu tahun pemerintahan Prabowo-Gibran, sejumlah program masih belum berjalan memuaskan. Mulai dari kestabilan ekonomi, hukum, hingga kesejahteraan rakyat.

Gaya komunikasi publik juga kerap disorot, karena dinilai serampangan.

Seperti apa rapor setahun pemerintahan Prabowo-Gibran?

Presiden Prabowo Subianto segera melantik para anggota KomiteReformasi Polri.

Sejumlah pihak menyebut wewenang dan tugas Komite ReformasiPolri belum jelas, hingga berpotensi tumpang tindih dengan Tim TransformasiReformasi bentukan Kapolri.

Lalu, seberapa kuat wewenang Komite Reformasi Polri?

Program Makan Bergizi Gratis yang jadi salah satu programprioritas Prabowo-Gibran kembali memantik polemik.

Badan Gizi Nasional mencatat per 25 September 2025, sebanyak5.914 orang keracunan usai mengkonsumsi menu MBG.

Lantas, apakah program ini layak dilanjutkan?

Di tengah rencana Presiden Prabowo Subianto membentuk Komisi Reformasi Polri, Kapolri membentuk Tim Transformasi Reformasi Polri. Tim yang berisi 57 perwira Polri ini akan mengevaluasi seluruh program yang sudah dilaksanakan.

Lantas, apakah dua tim reformasi Polri ini akan optimal ataujustru saling tumpang tindih?

Wacana reformasi Polri kembali mengemuka usai gelombangdemonstrasi akhir Agustus lalu.

Di mana salah satu tuntutannya adalah perbaikan menyeluruhdalam sistem internal kepolisian.

Ada apa di balik wacana reformasi Polri?

Gelombang unjuk rasa dan kerusuhan akhir Agustus lalumenyisakan luka. Sepuluh orang kehilangan nyawa. Tragedi ini harus jadi bahan evaluasi dan koreksi bagi DPR serta pemerintah.

Lalu, akankah tuntutan rakyat akan didengarkan dan terlihatdalam kebijakan pemerintah?

Gelombang demonstrasi pada akhir Agustus 2025 menyisakan duka mendalam. Aksi yang awalnya memprotes tunjangan DPR berubah menjadi kericuhan dan anarkistis. Rentetan unjuk rasa ini dinilai sebagai akumulasi kekecewaan publik pada kebijakan pemerintah.

Lalu, sampai kapan gelombang demonstrasi ini terjadi?

Senin, 25 Agustus, massa berunjuk rasa di sekitar gedung DPRmenyoroti penghasilan anggota dewan yang ditaksir 230 juta rupiah per bulan.

Massa kecewa besarnya gaji DPR tak disertai dengan kinerjamaksimal.

DPR pun dituding tidak peka dengan kondisi bangsa saat ini.

Benarkah demikian?

Bola panas protes kenaikan pajak bumi dan bangunan di Pati, Jawa Tengah hingga 250% terus bergulir. Desakan agar Bupati Pati mundur tak hanya dari Masyarakat.

Pansus Hak Angket DPRD Pati kini mengkaji pemakzulan Bupati Pati.

Apakah Bupati Pati benar-benar bisa dimakzulkan?