SUARA PALMERAH

Di tengah rencana Presiden Prabowo Subianto membentuk Komisi Reformasi Polri, Kapolri membentuk Tim Transformasi Reformasi Polri. Tim yang berisi 57 perwira Polri ini akan mengevaluasi seluruh program yang sudah dilaksanakan.

Lantas, apakah dua tim reformasi Polri ini akan optimal ataujustru saling tumpang tindih?

Wacana reformasi Polri kembali mengemuka usai gelombangdemonstrasi akhir Agustus lalu.

Di mana salah satu tuntutannya adalah perbaikan menyeluruhdalam sistem internal kepolisian.

Ada apa di balik wacana reformasi Polri?

Gelombang unjuk rasa dan kerusuhan akhir Agustus lalumenyisakan luka. Sepuluh orang kehilangan nyawa. Tragedi ini harus jadi bahan evaluasi dan koreksi bagi DPR serta pemerintah.

Lalu, akankah tuntutan rakyat akan didengarkan dan terlihatdalam kebijakan pemerintah?

Gelombang demonstrasi pada akhir Agustus 2025 menyisakan duka mendalam. Aksi yang awalnya memprotes tunjangan DPR berubah menjadi kericuhan dan anarkistis. Rentetan unjuk rasa ini dinilai sebagai akumulasi kekecewaan publik pada kebijakan pemerintah.

Lalu, sampai kapan gelombang demonstrasi ini terjadi?

Senin, 25 Agustus, massa berunjuk rasa di sekitar gedung DPRmenyoroti penghasilan anggota dewan yang ditaksir 230 juta rupiah per bulan.

Massa kecewa besarnya gaji DPR tak disertai dengan kinerjamaksimal.

DPR pun dituding tidak peka dengan kondisi bangsa saat ini.

Benarkah demikian?

Bola panas protes kenaikan pajak bumi dan bangunan di Pati, Jawa Tengah hingga 250% terus bergulir. Desakan agar Bupati Pati mundur tak hanya dari Masyarakat.

Pansus Hak Angket DPRD Pati kini mengkaji pemakzulan Bupati Pati.

Apakah Bupati Pati benar-benar bisa dimakzulkan?

Menjelang peringatan 80 tahun kemerdekaan Indonesia, kita masih saja terusik dengan berbagai persoalan bangsa. Mulai dari masalah ekonomi, keadilan, ketimpangan sosial, hingga hilangnya kekuatan oposisi di parlemen.

Lalu, apakah kita benar-benar sudah merdeka?

Fenomena pengibaran bendera “One Piece” jadi sorotan jelang HUT Kemerdekaan. Pengibaran simbol bajak laut dari anime asal Jepang ini dinilai sebagai bentuk protes dan ekspresi ketidakpuasan rakyat terkait beragam kebijakan pemerintah.

Sementara, pemerintah justru menganggap fenomena ini sebagai upaya memecah belah bangsa.

Lalu, benarkah fenomena ini sebagai ekspresi kekecewaan rakyat atau memang untuk memecah belah bangsa?

Dua vonis di pengadilan menjadi sorotan dalam beberapa waktu terakhir. Sekjen pdi perjuangan Hasto Kristiyanto dijatuhi hukuman 3,5 tahun penjara terkait kasus suap Harun Masiku. Sementara, Mantan Menteri Perdagangan, Tom Lembong dijatuhi hukuman 4,5 tahun atas kasus impor gula, semasa ia menjabat di tahun 2015-2016.

Sejumlah pihak menilai hukuman ini bernuansa politis.

Lantas, benarkah ada motif politik di kasus Hasto & Tom Lembong?

Di Kongres Partai Solidaritas Indonesia, Presiden ke-7 Republik Indonesia joko widodo menyatakan mendukung penuh PSI.

Dalam pidatonya, Jokowi bahkan meyakini PSI akan jadi partai besar.

Sejumlah pihak menilai, Jokowi akan menjadikan PSI sebagai kendaraan politik demi menjaga legacy.

Lalu, mampukah PSI jadi kendaraan politik Jokowi?