SUARA PALMERAH

Undang-Undang tentang BUMN yang disahkan DPR memicu kontroversi.

Disebutkan “anggota direksi, dewan komisaris, dan dewan pengawas BUMN bukan merupakan penyelenggara negara”.

Sementara di UU KPK diatur, KPK berwenang menyelidiki, menyidik, dan menuntut penyelenggara negara yang korupsi.

Apakah ini akan membuat KPK sulit menangkap pimpinan perusahaan pelat merah yang korupsi?

Forum Purnawirawan TNI mengeluarkan 8 tuntutan. Salah satunya mengusulkan pergantian Wakil Presiden, Gibran Rakabuming Raka.

Latar belakang usulan ini tak lepas dari hasil putusan Mahkamah Konstitusi terkait perubahan batas usia capres & cawapres dalam Undang-undang Pemilu.

Lalu, apa dibalik manuver tuntutan ini?

Pemimpin Tertinggi Gereja Katolik Dunia, Paus Fransiskus, yang selalu menyuarakan kesederhanaan wafat Senin lalu.

Paus Fransiskus selama ini dikenal sebagai tokoh yang memiliki banyak terobosan, termasuk soal isu korupsi yang menjadi fokus utamanya sejak terpilih pada tahun 2013

Apa saja warisan pemikiran Paus Fransiskus bagi dunia?

Kejaksaan Agung mengungkap kasus suap vonis ekspor minyak goreng yang menjerat ketua pengadilan negeri jakarta selatan. Kasus ini jadi sorotan karena jual beli hukum oleh hakim dan insan peradilan begitu nyata.

Sebelumnya yang sempat juga jadi sorotan adalah saat terungkapnya kasus jual beli perkara dalam vonis Ronald Tannur, hingga kasus yang menjerat Eks Pejabat MA, Zarof Ricar.

Benarkah hukum jadi bahan yang diperjual-belikan? Bagaimana menghentikan praktik jual beli perkara?

Kebijakan Presiden Trump soal kenaikan tarif impor menuai polemik global. Indonesia dikenakan tarif 32% dan jadi negara urutan kedelapan yang mendapat tarif terbesar.

Kebijakan Trump dapat memukul sektor bisnis berbagai negara, termasuk Indonesia. Badai PHK pun dikhawatirkan akan terjadi besar-besaran.

Lantas, bagaimana Indonesia menyikapi kebijakan Tarif Trump?

Kebijakan Presiden Trump soal kenaikan tarif impor menuai polemik global. Indonesia dikenakan tarif 32% dan jadi negara urutan kedelapan yang mendapat tarif terbesar.

Kebijakan Trump dapat memukul sektor bisnis berbagai negara, termasuk indonesia. Badai PHK pun dikhawatirkan akan terjadi besar-besaran.

Lantas, bagaimana Indonesia menyikapi kebijakan Tarif Trump?

Tanggapan kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi terhadap teror kepala babi di kantor Tempo menuai kritikan. Tanggapan itu disebut sebagai buruknya komunikasi publik pejabat negeri ini.

Tak hanya itu, di lima bulan pemerintahan Prabowo-Gibran, komunikasi pemerintah juga jadi tanda tanya. Sering beda pendapat dalam memberikan penjelasan pada publik terjadi diantara para menteri.

Apa yang terjadi dengan komunikasi publik pemerintah?

Pasca penolakan dari koalisi masyarakat sipil, pembahasan RUU TNI antara DPR dengan pemerintah justru mencapai kata sepakat.

Komisi I DPR RI bersama pemerintah akan membawa revisi undang-undang TNI ke tingkat 2 atau paripurna untuk disahkan menjadi undang-undang.

Sejumlah pasal yang dinilai akan mengancam demokrasi dan mengembalikan dwifungsi TNI ternyata masih dipertahankan.

Benarkah revisi UU TNI melenggang dengan sempurna? Dan mungkinkah masih ada perlawanan terhadap revisi ini?

DPR akan merevisi Undang-undang nomor 34 tahun 2004 tentang TNI hasil usulan Pemerintah. Bahkan, Komisi 1 DPR RI telah membentuk panitia kerja (Panja). Sejumlah pihak menilai, beberapa pasal dalam draf Revisi UU TNI tak selaras dengan semangat reformasi dan dapat kembali menghidupkan dwifungsi TNI.

Lantas, bagaimana nasib revisi Undang Undang TNI nanti? Haruskah jabatan tertentu diisi oleh militer aktif?

PT Sri Rejeki Isman atau Sritex Group resmi melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap lebih dari 10.000 pekerjanya. Tak hanya Sritex, gelombang PHK ini pun menerpa sejumlah perusahaan dari berbagai sektor di Indonesia. Meski Pemerintah berjanji mencarikan solusi, namun gelombang PHK masih terus terjadi.

Lantas, apa langkah yang akan diambil Pemerintah guna mengatasi dampak gelombang PHK ini? dan bagaimana dengan janji 19 juta lapangan kerja yang sempat dijanjikan Pemerintahan Prabowo-Gibran?