Revisi UU TNI yang dibahas sebagai inisiatif DPR kini jadi polemik di publik. Pembahasan soal batas usia pensiun, prajurit aktif dapat menduduki jabatan eksekutif hingga permintaan pencabutan larangan terlibat bisnis jadi sorotan.

Lantas, bagaimana upaya Revisi UU ini berjalan di tengah isu hidupnya kembali Dwifungsi TNI?

Revisi Undang-Undang Dewan Pertimbangan Presiden atau Wantimpres akan dibahas khusus dan jadi usul inisiatif DPR. Dalam revisi tersebut Wantimpres akan diubah menjadi Dewan Pertimbangan Agung (DPA). Jumlah anggota DPA nantinya akan diserahkan sepenuhnya kepada Presiden terpilih, jadi sorotan karena dianggap sebagai bagi-bagi jatah kekuasaan.

Benarkah Dewan Pertimbangan Agung dibuat untuk memberikan masukan kepada Presiden mendatang atau demi kepentingan bagi-bagi jabatan?

Dinamika Pilkada Jakarta terus bergerak. Mulai dari nama calon pasangan hingga peta koalisi partai pengusung masih ditunggu dan dinanti.

Benarkah modal elektabilitas sejumlah figur hingga saling lirik antar partai politik jadi sinyal Pilkada Jakarta akan jadi tiga poros?

Jelang Pilkada Serentak November mendatang, muncul dugaan Presiden Joko Widodo akan kembali cawe-cawe demi memenangkan sejumlah nama, termasuk anak dan menantunya.

Hasil survei pun menunjukan bahwa dukungan Jokowi masih berpotensi mempengaruhi pilihan masyarakat di Pilkada mendatang.

Benarkah Jokowi “effect” bisa jadi jalan partai politik untuk memperbesar kans kemenangan di Pilkada?

Sistem Pusat Data Nasional atau PDN, diretas. Akibat peretasan ini, sejumlah layanan publik terdampak. Peretasan ini tak hanya menunjukan lemahnya sistem data milik Pemerintah, namun jadi catatan merah keamanan data publik yang rentan diperjualbelikan.

Lantas, seperti apa mitigasi Pemerintah dalam mengatasi tantangan transformasi digital? Simak pembahasannya dalam SATU MEJA THE FORUM, episode PUSAT DATA DIRETAS, PUBLIK WASWAS.

Delapan tahun berlalu, kasus pembunuhan Vina dan Eky di Cirebon masih menyisakan sejumlah teka-teki. Kini fakta dan keterangan kembali bermunculan, mulai dari saksi dan tersangka baru, hingga terpidana yang mulai berani “melawan” demi menuntut keadilan.

Presiden Jokowi ikut bersuara agar penanganan kasus pembunuhan ini transparan. Ditengah instruksi Presiden, dapatkah peristiwa pembunuhan ini segera tuntas diungkap?

Polemik jemaah haji ilegal asal Indonesia terjadi hampir setiap tahun. Keberadaan para jemaah haji illegal yang tidak terdaftar di Tanah Suci dapat menimbulkan kerugian, khususnya bagi para jemaah haji resmi.

Daftar tunggu yang panjang hingga maraknya biro perjalanan haji nakal diduga jadi penyebab jemaah haji illegal asal Indonesia masih bermunculan. Benarkah demikian?

Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN, Bambang Susantono dan Dhony Rahajoe mengundurkan diri dari jabatannya. Pengunduran diri keduanya mendapat sorotan dan menimbulkan banyak spekulasi, lantaran hanya berjarak dua bulan dari rencana Presiden Joko Widodo menggelar Upacara Peringatan HUT RI ke-79 serta rencana pemindahan Ibu Kota Negara.

Apa yang menjadi alasan mundurnya Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN? Lantas, bagaimana Nasib IKN selanjutnya?

Presiden Joko Widodo menerbitkan aturan iuran dana untuk Tabungan Perumahan Rakyat atau Tapera. Salah satu isi aturannya ialah kewajiban bagi para pekerja membayar iuran sebesar 3% dari gaji yang didapatkan. Aturan ini pun menuai polemik karena dinilai memberatkan pekerja.

Ditengah gelombang ketidaksetujuan dari banyak pihak, bagaimana langkah Pemerintah dapat menjamin pengelolaan dana Tapera aman dan bermanfaat bagi pekerja?

DPR tengah membahas Revisi Undang-Undang Penyiaran. Revisi ini telah menuai polemik dan kritik dari sejumlah masyarakat. Banyaknya penolakan atas revisi Undang-Undang Penyiaran ini dikarenakan ada beberapa pasal yang dianggap menghambat kebebasan Pers.

Lalu pasal mana sajakah yang menjadi Kontroversi di masyarakat? Dan apakah dengan adanya Revisi Undang-Undang Penyiaran akan jadi pertanda mundurnya demokrasi?

Simak pembahasannya bersama sejumlah narasumber dalam SATU MEJA THE FORUM episode UU PENYIARAN DIREVISI LANGKAH MUNDUR DEMOKRASI?