SUARA PALMERAH

Sukatani, band punk asal Purbalingga, Jawa Tengah kini jadi pembicaraan publik usai mengunggah permintaan maaf kepada Polri dan sekaligus menarik lagu mereka yang berjudul "Bayar Bayar Bayar" dari seluruh platform musik dan akun media sosial.

Muncul dugaan hal ini terjadi karena adanya intervensi dari pihak berwajib. Namun pihak Kepolisian menampik adanya intimidasi terhadap band tersebut.

Lantas, apakah benar ada tindak represi yang dilakukan polisi? dan apakah ini jadi sinyal mundurnya demokrasi di Indonesia?

Wacana pembentukan koalisi permanen oleh Presiden Prabowo Subianto menuai beragam reaksi. Membangun kerja sama politik yang solid dinilai penting untuk menghadapi tantangan bangsa ke depan.

Kekhawatiran pun muncul, pembentukan koalisi permanen dapat berdampak negatif terhadap demokrasi dan penurunan kualitas layanan publik. Benarkah koalisi permanen hanya berpihak pada kepentingan elite?

Efisiensi anggaran yang diinstruksikan oleh Presiden Prabowo Subianto memicu polemik. Beberapa Kementerian dan lembaga terlihat mulai menerapkan penghematan belanja operasional sesuai Instruksi Presiden.

Sejumlah pihak menilai pemangkasan anggaran yang dilakukan secara mendadak ini dapat memberikan dampak negatif bagi pelayanan publik bahkan disinyalir dapat menganggu pertumbuhan ekonomi nasional.

Benarkah demikian?

Kisruh pagar laut masih terus berlanjut. Bos Agung Sedayu Group, Sugianto Kusuma atau Aguan, hingga Presiden ke-7, Joko Widodo masuk pusaran.

Sejumlah pihak melapor dan mendorong KPK untuk melakukan pemeriksaan menyeluruh. Muncul dugaan adanya korupsi yang melibatkan pihak swasta, hingga penyelenggara negera di periode sebelumnya.

Lantas, apakah kasus ini akan masuk ranah pidana? Bagaimana langkah pemerintah saat ini untuk menuntaskan kasus pagar laut?

Komitmen pemberantasan korupsi sebagai janji kampanye dan Asta Cita pemerintahan Prabowo-Gibran masih ditunggu publik. Dalam 100 hari kerja, Presiden Prabowo Subianto berjanji akan kejar koruptor hingga ke Antartika hingga vonis sampai 50 tahun bagi para koruptor. Namun, hingga kini publik masih menanti bagaimana realisasinya.

Lantas, akan sejauh mana rakyat bisa berharap janji pemberantasan korupsi akan dilunasi di pemerintahan Prabowo-Gibran?

Kisruh terkait penemuan pagar laut yang disebut punya izin di perairan Tangerang dan Bekasi masih terus berlanjut. Meski Kementerian Kelautan dan Perikanan bersama TNI AL telah sepakat melakukan pembongkaran, pertanyaan besar tentang siapa pemilik pagar laut sebenarnya belum terpecahkan.

Lantas apa langkah pemerintah untuk menyelesaikan persoalan pagar laut agar kerugian masyarakat tak kian besar?

Usai diperiksa KPK selama lebih dari tiga jam, Hasto Kristianto tak ditahan. KPK menyebut tak menahan Sekjen PDI Perjuangan tersebut sebab masih butuh waktu untuk memeriksa saksi lain.

Isu lain berhembus. Tak ditahannya Hasto diduga karena ada negoisasi antara Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri dan Presiden ke-8 RI, Prabowo Subianto.

Lantas, seperti apa nasib PDI Perjuangan ke depan? Apakah ini jadi sinyal PDI Perjuangan akan merapat ke pemerintahan?

Mahkamah Konstitusi hapus ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden. Meski langkah ini dianggap membuka jalan untuk pilpres yang lebih inklusif, DPR masih mengkaji putusan tersebut agar tak bertentangan dengan aturan yang ada.

Bagaimana DPR nantinya mengakomodasi putusan ini? Seperti apa peta politik dan masa depan demokrasi Indonesia tanpa "presidential threshold"?

Wacana Kepala Daerah yang kembali dipilih oleh DPRD menuai berbagai tanggapan.

Wacana ini muncul, ketika Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan biaya Pilkada sangat mahal hingga dinilai tak efisien.

Muncul pertanyaan, apakah wacana ini tepat diterapkan di Pilkada mendatang?

Dan apakah ada jaminan dengan sistem seperti ini, kedaulatan serta mandat rakyat dapat dipahami dan dijaga?

Pemerintah Indonesia bersepakat dengan Pemerintah Filipina untuk mengembalikan terpidana mati kasus narkotika, Mary Jane. Meskipun hingga saat ini belum ada Undang-Undang yang mengatur, namun kebijakan hukum yang luar biasa ini tetap dilaksanakan demi alasan kemanusiaan.

Sejumlah pihak menuding bahwa ada politik transaksional dibalik kebijakan ini. Benarkah demikian?