
Sign up to save your podcasts
Or


Desa Sebagai Basis Ketahanan Pangan Bersama Mas Gatot dari POJOK DESA
Ketahanan Pangan di Kapung Papua | KEPOin DESA #036
Sudahkan APBDes Responsif Gender
Bersama : Eva Sundari
Kartu Mlinjon atasi Antri Karya Sekdes Trenggalek Bersama : Abu Kholil Sekdes Mlinjon Suruh Trenggalek info Abu Kholil : 0852-3503-1047
Membangun Hub UKM Desa bersama EcoDoe Bersama Wahju Prasetya - CFO (Chief of Financial Officer)
Gelar Gugatan Dana Desa di Mahkamah Konstitusi Oleh Tim Parade Nusantara Bersama : MOHAMAD SHOLEH.SH dengan Team PARADE NUSANTARA Persatuan Rakyat Desa (Parade) Nusantara bakal ajukan permohonan uji materi terhadap UU No. 2/2020 tentang pengesahan Perpu No. 1/2020 ke Mahkamah Konstitusi (MK) di Jakarta. Perpu No. 1/2020 yang telah disahkan sebagai UU No. 2/2020 oleh Presiden RI pada 16 Mei 2020 tersebut, berisi tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi corona dan atau dalam rangka menghadapai ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan atau stabilitas sistem keuangan. " Jika bunyi pasal 28 ayat 8 ini ditelaah panjang lebar, jelas sama artinya menghapus DD yang bersumber dari APBN. Kita menggugat karena ini sudah menjadi produk Undang - Undang yang disetujui DPR serta disahkan Presiden. Membatalkannya tidak bisa dengan unjuk rasa, tapi sesuai aturan ya ke MK," " Pasal 72 ayat 2 beserta penjelasanya UU No. 6/2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495). Dinyatakan tidak berlaku sepanjang berkaitan dengan kebijakan keuangan negara untuk penanganan penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan atau stabilitas sistem keuangan berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini." Sedangkan terkait UU No. 6/2014 pasal 72 ayat 2 yang berbunyi "Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b bersumber dari belanja pusat dengan mengefektifkan program yang berbasis desa secara merata dan berkeadilan, serta pasal 72 ayat 1 huruf b yang menjelasakan pendapatan desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 71 ayat 2 bersumber dari Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara "
Halooo semua!!! Anda Petani?? atau bergerak di bidang Pertanian?? Kekurangan modal?? Bingung jual hasil panen kemana?? Ayo gabung di forum diskusi online "Inovasi Keuangan Digital bersama iGrow, Solusi Bagi Petani yg Kesulitan Modal dan Pemasaran Hasil Panen Pertanian
Web Seminar ”COVID-19 : Menakar Ketahanan Pangan Di Desa”
TIM KAJIAN:
Djoko Puguh W Peneliti Utama Mudjianto Peneliti Muda
Marthella Rivera Peneliti Pertama
Muhammad Fazri Peneliti Pertama
NARASUMBER: Ir Herlina Sulistyorini, M.Si - Direktur Jendral Pembangunan Kawasan Perdesaan Tohaman Kepala Kampung Salor Indah, Distrik Kurik Kabupaten Merauke, Provinsi Papua
Dr. Andriko Noto S, SP. MP Kepala Pusat Ketersediaan dan Kerawanan Pangan Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian
Heinrich Dengi Radio Max 96 FM Waingapu, Sumba timur
Selama Langit Masih Bisa Dilihat, Maka Akses Internet Pasti Bisa DIdapat
Bersama : Arief Santoso - Marketing Broadcast Telkomsat
From the publisher's feed