It is known that there has been ongoing dissent between non-violent and violent protests and how it correlates to democracy in Indonesia. However, there is still a general misunderstanding about nonviolent actions in Indonesia and what may trigger it to be so prone towards violence. In this episode of Demos’ Delight, Noel Hasintongan, Ni Wayan Angeeta Sentana and Dyanie Winata will talk about the essential differences between nonviolent and violent actions, the reason and factors that may raise the risk of protestors having to resort to violence as well as talking about what an ideal protest in Indonesia may look like. (This podcast is part 3 of the "Democracy and Contestation" Series)

Di tengah pandemi yang tidak kunjung mereda, pemerintah justru mengesahkan UU Omnibus yang penuh dengan kontroversi. Mengapa pemerintah terkesan terburu-buru dalam mengesahkan undang-undang ini? Siapa yang akan diuntungkan olehnya? Mengapa protes yang dilakukan secara nirkekerasan justru dihadapi dengan kekerasan? Episode siniar kali ini menghadirkan sudut pandang dari pebisnis, pemerintah, akademisi, mahasiswa, serta pihak-pihak lain yang telah memantau proses pengesahan UU Omnibus sejak awal yang disajikan dalam bentuk role-play. Temukan cerita selengkapnya bersama dengan para pembicara, Bella Faustina Sari, Brigitta Kalina Tristani Hernawan, Dhiah Rizka Raihani, Fatimah Nawal, dan Nadhifa Dian Firdausia hanya di Siniar Demos' Delights! (Siniar ini adalah bagian 2 dari seri "Demokrasi dan Kontestasi")

Now that we have discussed and covered several elements of democracy, which are human rights, representation and participation, we’ll continue to the element of contestation. As a government of the people, by the people, and for the people, the ideal regime of a democracy is known as a polyarchy, where one of its main features is being highly inclusive and extensively open to public contestation. But how is contestation important to democracy and what are the forms? What is the correlation between contestation and inclusiveness? Where does the practice of patronage democracy come into play? In this episode of Demos’ Delights, Dr. Danel Petz will discuss the many facets of contestation and its role in democracy (This podcast is the part 1 of the “Democracy and Contestation” Series)

Indonesia’s nationwide local election, commonly known as pilkada (pemilihan kepala daerah), was set to happen earlier this year in July, but Covid-19 pandemic had forced the authorities to push back the date to December 9th. The upcoming local election is planned to be held offline despite the lack of significant progress in handling the pandemic. Whether it is better to further postpone the election until the situation gets better or to stick with the current plan is still a matter of serious debate. In this episode of Demos' Delights, there are three speakers (Nandita Putri K, Rievaya S Putri and Theresia Rida Y K) who will be talking about Indonesia’s plan on the upcoming local elections, along with a history of past local elections in Indonesia, the prospect of e-voting, public responses towards the candidates and their campaign mechanisms, and the challenges that might rise in light of the election. (This podcast is part 4 of the "Democracy and Participation" Series)

Beralih ke negara Indonesia, dimana pengesahan UU Cipta Kerja telah memicu berbagai respon terpolarisasi. Terdapat kelompok yang mendukung implementasi UU tersebut, namun tidak sedikit pula kelompok yang mengkritik substansi, pemilihan waktu serta minimnya partisipasi masyarakat sipil dalam pengesahan UU Cipta Kerja di tengah krisis pandemi ini. Oleh karena itu, episode ini akan mengulas mengenai signifikansi partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan dengan menghadirkan perwakilan kelompok-kelompok terlibat dalam bentuk role play, yaitu perwakilan DPR Bapak Adhani R. Sutarjo Komisi Enam Jawa Tengah Partai Anggrek Nasional, Perwakilan Buruh Bapak Anandana C. Parama, Perwakilan Organisasi Lingkungan Ibu Avionita Putri,  Akademisi Bapak Rafi Aquary, dan perwakilan Pengusaha, Bapak M. Scessardi Kemalsyah. Bersama dengan Medisita Febrina sebagai moderator diskusi ini, siniar ini dapat menjadi tempat untuk membagikan keluh kesah dari setiap kelompok. Dengarkan cerita mereka selengkapnya di Siniar Demos' Delights! (Siniar ini adalah bagian 3 dari seri "Demokrasi dan Partisipasi")

Terdapat mispersepsi berkelanjutan mengenai partisipasi politik di negara demokratis dan negara otoriter, dimana terdapat anggapan general bahwa negara otoriter tidak memperbolehkan partisipasi politik dalam bentuk apapun dari masyarakatnya, Namun, pada kesempatan kali ini, Demos’ Delight kedatangan ahli-ahli dari negara Norwegia (Aflah Ariq H), Belanda, Kenya, (Annisa Heraliani), Tuvalu (Afifah Hanun), Uni Emirat Arab (Jovia Aura Anindya) dan Papua (Astri Arusya)  yang telah bergabung di episode kali ini untuk meluruskan mispersepsi tersebut. Nikmati episode terbaru Siniar Demos' Delights! (Siniar ini adalah bagian 2 dari seri "Demokrasi dan Partisipasi")

One of the most integral and fundamental aspects of a well functioning and healthy democracy is political participation. But why is it so important to have a strong political participation and if so, what are the correct forms it may take? To answer those questions,  Dr. Daniel Petz will once again join us to talk about what political participation means in a democracy, the differences with political participation in other forms of government, the types of democracy based on the form of participation and the theoretical discussions surrounding it. Find out more in this episode of Demos' Delights! (This podcast is part 1 of the "Democracy and Participation" series).

Salah satu komponen terpenting dalam demokrasi adalah representasi politik yang berfungsi untuk merepresentasikan aspirasi rakyat suatu negara. Maka dari itu, musuh terbesar representasi politik yang sehat adalah mengakarnya politik dinasti dan politik oligarki, yang kian memperbesar kesempatan representasi politik untuk memprioritaskan kepentingan satu pihak tertentu alih-alih milik rakyat. Sebagai jembatan bagi seri "Representasi dalam Demokrasi" dan seri "Demokrasi, Otoritas dan Legitimasi", episode ini telah menghadirkan pembicara-pembicara yang akan mendiskusikan definisi dan sejarah representasi politik, politik oligarki, dan politik dinasti di Indonesia. Beberapa diantaranya adalah Adhiffa Dzia A, Annisa Sabilillah Rachmayanti, Aurellia Candraningtyas, Muhammad Khalid dan Tri Nur Chasanah.  Episode ini juga mendiskusikan keadaan demokrasi Indonesia yang dinilai tidak lagi representatif dengan berkaca pada keputusan pengesahan UU Omnibus serta maraknya penempatan anggota dan mantan anggota TNI dalam posisi-posisi krusial di pemerintahan. Untuk informasi selengkapnya, jangan lupa dengarkan Siniar Demos' Delights! (Siniar ini adalah bagian 2 dari seri "Demokrasi, Otoritas dan Legitimasi")

It's a general knowledge that a government must posses some level of authority and legitimacy to ensure the compliance of their constituents. Oftentimes, this means the use of coercion to ensure they comply. But then,  in a democratic setting - where, In the famous words of President Abraham Lincoln, "democracy is government of the people, by the people, and for the people." - how and what makes authority legitimate in the eyes of the people? In this episode of Demos' Delights, Dr. Daniel Petz will give a detailed theoretical explanation and also discuss with the listeners, why and how democracy may be considered as a more reliable source of legitimate authority to the people compared to other forms of government, and also what are the problems that may arise from it. Find all of these answers in the Demos' Delights Podcast! 

Pluralitas dalam badan representasi merupakan salah satu tanda bahwa demokrasi dalam suatu negara berjalan dengan semestinya. Oleh karena itu, episode Demos' Delights ini dedikasikan untuk membahas mengenai kondisi pluralitas representasi dalam proses penyusunan kebijakan serta dampaknya terhadap demokrasi di 6 (enam) negara, yaitu Mesir, Swedia, Swiss, Tunisia, Suriah, dan Singapura. Telah dihadirkan pula para ahli negara, Abhinaya Wahyu S, Adwin Anandhia H, Almira Haryani P, Juan Satya WSA, dan Lukas A. Singarimbun, yang akan memberikan analisis, perbedaan level dan kedewasaan demokrasi - mulai dari negara dengan demokrasi paling dewasa hingga negara dengan tingkat kebebasan yang rendah - serta tantangan yang masih harus dilalui di negara-negara tersebut. (Siniar ini adalah bagian 4 dari seri "Representasi dalam Demokrasi")