Pemerintah Indonesia memiliki target untuk mencapai NDC 29% pada 2030. Untuk mencpai itu pemerintah telah merumuskan tujuh strategi.

Pertama, menurunkan secara signifikan laju deforestasi dan degradasi hutan dan lahan. Salah satunya melalui moratorium sawit dan menghentikan izin usaha pada hutan alam primer dan lahan gambut.

Kedua, mencegah kebakaran hutan dan lahan dan mengatasi pengaruh negatifnya pada lingkungan dan sosial ekonomi masyarakat.

Ketiga, aktualisasi prinsip biogeofisik termasuk daya dukung dan daya tampung lingkungan, karakteristik daerah aliran sungai dan keragaman hayati dalam pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan.

Keempat, mencegah kehilangan keanekaragaman hayati dengan konservasi kawasan serta perlindungan keanekaragaman hayati.

Kelima, menyelaraskan arah kebijakan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan mempertimbangkan konvensi internasional, tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs), Perjanjian Paris, Aichi target biodiversity, pengendalian degradasi lahan, dan berbagai konvensi internasional lainnya.

Keenam, membangun ketahanan iklim melalui restorasi, pengelolaan dan pemulihan lahan gambut, rehabilitasi hutan, dan pengendalian deforestasi.

Ketujuh, mengubah arah pengelolaan hutan dari berorientasi kayu ke arah pengelolaan berdasarkan ekosistem sumber daya hutan dan berbasis masyarakat.

Program yang baik ini tentu harus didukung dengan kebijakan terkait dengan perlindungan dan pelestarian lingkungan. Kebijakan seperti ini penting agar adanya dasar hukum yang kuat dalam berindak, juga dalam proses pengawasan dan pelaksanaannya.

10 September 2021 lalu, pemerintah Indonesia memutuskan untuk mengakhiri kerja sama letter of intent dengan pemerintah Norwegia. Keputusan ini diambil  karena tak ada kemajuan konkrit dalam implementasi kewajiban pemerintah Norwegia dalam merealisasikan skema pembayaran atas upaya Indonesia dalam mengurangi emisi gas rumah kaca.

Di sisi lain, Pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Luar Negeri Indonesia, mengatakan bahwa pemutusan kerja itu, tidak akan berpengaruh sama sekali terhadap komitmen Indonesia dalam mengurangi emisi.

Maka dari itu, pemerintah harus membuktikan keseriusannya itu kepada rakyat Indonesia. Itu penting agar masyarakat tahu bahwa upaya-upaya reduksi emisi gas rumah kaca  yang dilakukan selama ini bukan karena semata memenuhi komitmen kepada negara donor.

Pemerintah Indonesia melalui program Nationally Determined Contributions, berupaya untuk  mengurangi emisi karbon melalui lima sektor/ yaitu sektor kehutanan, pertanian, energi, proses produksi, dan limbah.

Melalui dokumen NDC, pemerintah Indonesia hendak mengurangi emisi hingga 29% dengan usaha sendiri dan 41% dengan bantuan asing. Program ini ditagetkan berhasil pada tahun 2030 dan menjadi langkah awal untuk mencegah krisis iklim dengan mengembalikan hutan da lahan yang gundul melalui reahabilitasi, reboisasi, atau restorasi.

Identitas generasi muda sebagai pembuat perubahan, inovatif, responsif, dan memiliki rasa tanggung jawab perlu untuk dimaksilmalkan. Apalagi banyak sekali inisiatif dan program yang telah dilaksanakan oleh berbagai organisasi kepemudaan.  Dan melibatkan pemuda dalam kegiatan Nationally Determined Contribution adalah langkah yang tepat

BMKG sudah terlihat di beberapa wilayah Indonesia, khususnya di wilayah Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan. Dalam beberapa hari terakhir, beberapa media nasional tidak putus-putusnya memberitakan tentang bencana banjir di sana.

Data BNPB mencatat ada dua provinsi di Kalimantan mengalami banjit yang dipengaruhi fenomena hidrometeorologi basah (curah hujan tinggi) dan hidrometeorologi kering (kekeringan). Data ini sama dengan prediksi BMKG beberapa pekan yang lalu.

Meskipun saya tidak menampik bahwa cuaca buruk punya peran dalam terjadinya bencana banjir di wilayah tersebut. Namun perlu juga kita kritis bahwa kondisi iklim di sana sudah banyak berubah, salah satunya karena kerusakan hutan yang parah. Hal inilah yang jarang diungkap ke publik, bahwa penggunalan hutanlah yang punya adil terbesar dalam memicu banjir.

Narasi-narasi kritis ini tentu sangat jarang disampaikan oleh pemerintah. Pemerintah seakan sangat saintis tapi abai dengan kajian lingkungan dan teriakan masyarkat yang menuntut adanya pertanggungjawaban terhadap kerusakan hutan.

Pertolongan saaat Bencana banjir seakan hanya sebatas evakuasi dan bantuan sekardus indomie. Setelah itu, tak terlihat kebijakan yang pro rakyat dan melindungi kepentingan dan keselamatan mereka. Tentang kebijakan dan pelarangan penebangan hutan? Jauh panggang dari api.

Sebelum di kenal dengan permasalahan lingkungan di sana sini, Pulau Kalimantan dulunya dikenal dengan keindahan dan keasrian hutannya. Bahkan hutan Kalimantan merupakan salah satu paru-paru dunia karena luas hutannya yang mencapai 40,8 juta hektar. Kita bisa membayangkan indahnya menelusuri hutan Kalimantan sambil meneguk sejuknya air sungai dan kicauan suara burung enggang.

Sayangnya, laju deforestasi di Kalimantan demikian cepatnya. Menurut data yang dikeluarkan Departemen Kehutanan, angka deforestasi di Kalimantan pada 2000 sampai dengan 2005 mencapai sekitar 1,23 juta hektare. Artinya sekitar 673 hektare hutan di Kalimantan mengalami deforestasi setiap harinya.

Menurut data yang dikeluarkan The UN Food & Agriculture Organization (FAO), angka deforestasi hutan Indonesia pada periode 2000-2005 adalah 1,8 juta hektar pertahun. Tingginya laju deforestasi hutan di Indonesia ini membuat Guiness Book of The Record menganugrahi Indonesia sebagai negara yang laju kerusakan hutannya tercepat di dunia. Sebuah prestasi yang tidak patut untuk dibanggakan.

Berkurangnya luasan dan kualitas hutan di Kalimantan nyatanya menjadi ancaman serius bagi berbagai jenis flora dan fanua langka di sana. Antara lain orangutan, burung enggang, bekantan, beruang madu, dan berbagai jenis satwa lainnya.

Teman-teman semua, data-data tadi adalah gambaran umum tentang keadaan hutan Kalimantan. Meskipun ada perbaikan dalam banyak hal, namun kerusakan hutan masih terus terjadi. Bahkan pencegahannya pun kerap kali menimbulkan permasalahan di sana sini.

Kalau kita tidak perduli, keindahan hutan Kalimantan hanya akan tinggal kenangan. Pun dengan berbagai flora dan fauna di sana.

Yukk kita peduli dengan berbagi narasi di IG saya @rianantony

Halo teman-teman, apa kabar? Salam jumpa dengan saya Rian Antony. Senang sekali bisa bertemu dengan Anda di FEELING!! FENOMENA TENTANG LINGKUNGAN. Kalau bukan kita yang jaga lingkungan, siapa lagi?

 Teman-teman di episode pertama ini saya membawa kabar baik yang datang dari Food and Agricultural Organization atau FAO. Di mana pada tahun 2020 lalu, FAO menerbitkan laporan berjudul Global Forest Research Assessment 2020 yang menyebutkan bahwa penggundulan hutan global turun dan disertai dengan peningkatan luas hutan alam.

Teman-teman semua, aporan ini adalah gambaran umum tentang keadaan hutan global. Meskipun ada perbaikan dalam banyak hal, namun kerusakan hutan masih tetap terjadi, bahkan pencegahannya pun kerap kali menimbulkan permasalahan di sana sini.

Bagaimana kita menanggapi tentang fenomena ini?

Yukk kita peduli dengan berbagi narasi di IG saya @rianantony

Dukung podcast saya ya.

Sampai jumpaaaa..........

Halo teman-teman semua, kali ini Sang Manyar akan membacakan puisi dari Eyang Sapardi Djoko Darmono. Puisi yang saya bacakan berjudul Pada Suatu Hari Nanti. Puisi ini saya bacaakan sesaat mendengar berita duka atas kepulangan Eyang kepada Tuhan Yang Maha Agung.