Wacana war ticket haji untuk memangkas antrean haji menimbulkan reaksi dari Komisi VIII DPR RI. Sejumlah anggota DPR RI menyatakan bahwa wacana war ticket yang dihembuskan saat ini tidak tepat, mulai dari ketimpangan sosial, akses internet yang memadai, siapa calon jemaah yang diperuntukkan, hingga undang-undang yang berlaku saat ini. DPR meminta Kementerian Haji dan Umrah fokus pada persiapan penyelenggaraan ibadah haji tahun ini yang masih belum maksimal.