NALAR

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan lansekap sosial, ekonomi, bahkan politik dan budaya, melahirkan apa yang disebut Revolusi Industri ke-4. Cara interaksi manusia telah berubah. Corak produksi dan konsumsi barang dan jasa juga terpengaruh. Bahkan praktik kuasa dan budaya bertransformasi secara signifikan. Ekonomi-politik digital telah menjadi corak interaksi dan transaksi manusia modern dengan segala konsekuensinya. Banyak pekerjaan hilang digantikan mesin dan komputer, tetapi banyak juga jenis pekerjaan baru yang muncul akibat perkembangan teknologi ini.   

#NALAR mengupas gagasan 'geoekonomi digital.' Dampak apa yang dibawa kemajuan teknologi informasi dan komunikasi ini pada beragam praktik ekonomi produksi maupun konsumsi? Apa pengaruhnya pada corak transaksi? Apa implikasinya pada kualifikasi angkatan kerja? Apa konsekuensinya pada tata hidup bersama --baik yang diinginkan maupun yang tak termaksud-- baik sebagai individu warga negara maupun bersama-sama sebagai sebuah bangsa?

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan lansekap sosial, ekonomi, bahkan politik dan budaya, melahirkan apa yang disebut Revolusi Industri ke-4. Cara interaksi manusia telah berubah. Corak produksi dan konsumsi barang dan jasa juga terpengaruh. Bahkan praktik kuasa dan budaya bertransformasi secara signifikan. Ekonomi-politik digital telah menjadi corak interaksi dan transaksi manusia modern dengan segala konsekuensinya. Banyak pekerjaan hilang digantikan mesin dan komputer, tetapi banyak juga jenis pekerjaan baru yang muncul akibat perkembangan teknologi ini. 

#NALAR mengupas gagasan 'geoekonomi digital.' Dampak apa yang dibawa kemajuan teknologi informasi dan komunikasi ini pada beragam praktik ekonomi produksi maupun konsumsi? Apa pengaruhnya pada corak transaksi? Apa implikasinya pada kualifikasi angkatan kerja? Apa konsekuensinya pada tata hidup bersama --baik yang diinginkan maupun yang tak termaksud-- baik sebagai individu warga negara maupun bersama-sama sebagai sebuah bangsa?

Pembangunan infrastruktur untuk pembangunan tidak hanya mencakup infrastruktur fisik, namun juga infrastruktur untuk pembuatan kebijakan. Aspek terpenting dari infrastruktur kebijakan adalah data. Tanpa data yang handal, akurat, dan tersedia secara terbuka, kebijakan yang baik tidak bisa dihasilkan. 

#NALAR menggali bagaimana Pemerintah Indonesia membenahi tata-kelola data sebagai infrastruktur kebijakan pembangunan lewat inisiatif Satu Data Indonesia. Bagaimana data dihasilkan? Bagaimana data dipastikan akurasi dan kehandalannya? Bagaimana data mesti diatur standar-nya? Mengapa data harus bisa dibagi-pakai?  

Di jaman modern ini, data memegang peranan penting dalam berbagai bidang. Bagi pemerintah, data yang akurat dan dapat dipercaya menjadi bahan baku pokok dalam pembuatan kebijakan dan pengambilan keputusan yang dampaknya mempengaruhi kehidupan publik dan warga negara. Pertanyaannya: bagaimana memastikan data berkualitas bisa diperoleh? 

 #NALAR mengupas pentingnya perbaikan tata kelola data pemerintah yang dituangkan dalam kebijakan Satu Data Indonesia. Apa inti kebijakan satu data? Mengapa perlu data terbuka? Bagaimana memastikan penggunaan satu data dalam pembuatan kebijakan di lingkungan pemerintah dan sektor publik?

Saat ini, mungkin tidak ada hal yang punya dampak signifikan pada masyarakat melebihi media: kesadaran, perilaku, hingga selera, rasa, relasi, bahkan pilihan politik. Media adalah perkara publik dan lingkup kerjanya ada di dalam ranah publik. Implikasinya mendasar: media harus mau mengambil tanggung jawab publik. Dan yang paling pokok adalah mendidik dan memberadabkan publik.   

Meski kedengaran sederhana, ini bukan perkara sepele.   

#NALAR mencoba merefleksikan seberapa jauh media massa sudah mengambil tanggung jawab untuk mendidik dan memberadabkan publik lewat berita, tulisan dan siarannya? Bagaimana selera dan cita-rasa publik dibentuk? Apa imajinasi kemajuan sosial-ekonomi yang ditawarkan? Kemungkinan, atau ketidakmungkinan akan ‘hidup bersama’ macam apa yang disampaikan? Singkatnya: apa cita-cita akan keadaban Indonesia yang diusung oleh media kita?

Visi Indonesia Maju 2045 tidak akan tercapai tanpa sumber daya manusia yang memadai. Seperti apa kualitas manusia yang dibutuhkan untuk mencapai visi tersebut? Bagaimana membangun dan melahirkan manusia Indonesia dengan kualitas yang dibutuhkan itu?  

#NALAR mendalami salah satu visi Presiden Jokowi "Membangun Sumber Daya Manusia Indonesia" di periode kedua 2019-2024 ini. Apa tantangan substansial dalam mencapai visi ini? Apa tantangan praktikalnya? Apa yang mesti dilakukan baik oleh pemerintah maupun warga negara --kita manusia Indonesia-- untuk memastikan visi ini tercapai?

Mengapa manusia menjadi faktor paling utama membangun dan meraih keunggulan bangsa? Bagaimana negara mengelola talenta nasionalnya? Apa saja bidang-bidang strategis yang perlu dikelola talentanya? Bagaimana pemerintah Indonesia menyiapkan diri dalam menata talenta nasional untuk mewujudkan visi Indonesia 2045?  

#NALAR membahas pentingnya manajemen talenta bagi sebuah negara. Apa saja yang mesti diperhatikan? Bagaimana strategi membangunnya? Apa saja pilihan kelembagaannya? Apa keputusan Presiden Jokowi mengenai Manajemen Talenta Nasional?

Sejenak rehat.   

Kali ini #NALAR menjawab beberapa pertanyaan personal (setelah beberapa episode menjawab pertanyaan substantif). Misalnya: mengapa pulang ke Indonesia padahal karir stabil di luar negeri? Bagaimana rasanya bekerja dengan Presiden? Apa bedanya bekerja untuk Presiden SBY dan untuk Presiden Jokowi? Dan lain-lain.

Setelah diratifikasi di PBB, bagaimana Sustainable Development Goals (SDGs, Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/TPB) diimplementasikan di berbagai negara? Bagaimana secara khusus SDGs dijalankan di Indonesia? Apa saja yang diperlukan agar implementasi berjalan dengan baik? Apa peran pemerintah, masyarakat sipil, sektor bisnis, dan elemen-elemen lain dalam masyarakat dalam implementasi SDGs ini? 

#NALAR mengupas strategi implementasi SDGs di Indonesia: mengidentifikasi prasyarat implementasi, mencerna indikator, dan menelisik lebih jauh peran pemerintah dan non-pemerintah dalam implementasi ini.

Tahun 2015 negara-negara anggota PBB bersepakat mengadopsi SDGs (Sustainable Development Goals) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan sebagai kelanjutan dari MDGs (Millennium Development Goals). Apa itu SDGs? Apa bedanya dari MDGs? Bagaimana SDGs dirumuskan? Seperti apa prosesnya di PBB? Apa peran Indonesia?  

#NALAR menelisik proses penyusunan SDGs ini dari keterlibatan dan pengalaman langsung dalam proses panjang perumusan SDGs dan berbagai negosiasinya. Bagaimana negosiasi berjalan? Pertentangan pandangan apa saja yang terjadi? Bagaimana kesepakatan dicapai?