NALAR

NALAR

By Yanuar NugrohoNewsPolitics
Download on the App Store

NALAR episodes

  • NALAR Ep. 134. MENCEGAH TERGELINCIRNYA DEMOKRASI DIGITAL DI INDONESIA

    Peran teknologi digital tidak bisa dilepaskan dari seluruh lini kehidupan manusia termasuk dalam kehidupan demokrasi. Teknologi digital turut memengaruhi perkembangan maupun dinamika demokrasi di Indonesia. Lebih dari itu, internet telah membentuk dan menentukan diskursus politik di banyak negara tak terkecuali di Indonesia.

    Kendati demikian, perkembangan teknologi digital khususnya media sosial yang tak terbendung memiliki konsekuensi terhadap demokrasi di Indonesia. Disinformasi, berita bohong, kampanye hitam adalah fenomena yang muncul sejak kehadiran media sosial meramaikan pesta demokrasi di Indonesia.
    Pada episode kali ini, #NALAR mendiskusikan perkembangan teknologi digital khususnya media sosial yang turut berdampak pada kehidupan demokrasi di Indonesia. Era demokrasi digital juga memunculkan beberapa konsekuensi terhadap kehidupan demokrasi yang perlu menjadi perhatian. Selain itu, episode ini juga membahas beberapa langkah yang bisa dilakukan untuk mencegah derasnya disinformasi di era demokrasi digital terutama di tahun politik.
    Episode ini merupakan versi audio visual dari publikasi tulisan Yanuar Nugroho dan Maria Monica Wihardja yang dimuat di fulcrum.sg tanggal 9 Oktober 2023 dengan judul “Preventing Indonesia’s “Digitalised” Democracy from Backsliding”.

    2 min
  • NALAR Ep. 133. SETELAH DISAHKANNYA UU PDP LALU APA? (2/2)

    DPR RI mengesahkan Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi setelah sistem digital negara diserang secara bertubi-tubi. Langkah ini dinilai suatu terobosan digital meskipun ada beberapa persoalan yang meliputinya.

    Persoalan pertama adalah tentang kesiapan implementasi UU PDP. Sampai saat ini, urusan perlindungan data pribadi belum menjadi prioritas pemerintah, sehingga aturan turunan dan pembentukan otoritas PDP tidak dapat diselesaikan dalam waktu dekat. Hal ini berdampak pada molornya agenda implementasi.
    Selain itu, sejumlah pasal dalam UU PDP juga berpolemik karena memiliki batasan hukum yang tidak jelas. UU PDP dinilai mengancam kebebasan pers, bias sanksi terhadap lembaga swasta dan pemerintah, sarat konflik kepentingan dalam independensi Otoritas PDP, dan minim aspek perlindungan kepada masyarakat.
    NALAR episode kali ini membahas sejumlah permasalahan yang menyelimuti UU PDP. Jika UU PDP tidak melalui tinjauan ulang, maka ketidakadilan sanksi membayangi masyarakat. Sebab, saat ini masyarakat lebih membutuhkan literasi digital daripada solusi represif atas pelanggaran perlindungan data pribadi.
    Episode ini merupakan versi audio visual dari publikasi tulisan Yanuar Nugroho dan Sofie Syarif yang dimuat di Perspective ISEAS No. 75 tanggal 22 September 2023 berjudul “What Can We Expect of Indonesia’s PDP Law?”.
    #NALAR #NalarInstitute #YanuarNugroho #PerlindunganDataPribadi #PerlindunganData #UUPDP #PDP #peretas #peretasan #kemenkominfo #bjorka

    2 min
  • NALAR Ep. 132. SETELAH DISAHKANNYA UU PDP LALU APA? (1/2)

    Data Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) menunjukkan bahwa Indonesia menghadapi ratusan juta serangan siber dalam empat tahun terakhir. Namun, fakta ini belum juga menjadi perhatian hingga seorang peretas bernama Bjorka muncul dan menghebohkan publik. Bjorka berhasil membobol dan mencuri data pribadi jutaan penduduk Indonesia. Tak hanya itu, ia juga mengunggah data pribadi para pejabat negara.

    Sebagai tanggapan reaktif terhadap kasus tersebut, pemerintah akhirnya meratifikasi UU No. 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi yang pertama kali diinisiasi pada tahun 2016. Sayangnya, upaya ini hanya dianggap sebagai formalitas belaka di akhir masa pemerintahan Jokowi. Sebab, UU PDP tidak bisa terlaksana dalam waktu dekat karena aturan turunannya yang belum siap. Selain itu, UU PDP juga mengandung sejumlah celah dan implikasi hukum.
    Tak hanya persiapan UU PDP yang belum matang, publik juga masih skeptis dengan keseriusan pemerintah dalam melindungi data pribadi karena respons atau komentar para pejabat publik yang menandakan rendahnya pemahaman akan urgensi perlindungan data pribadi.
    NALAR episode kali ini membahas sejauh mana UU PDP menunjukkan keseriusan pemerintah dalam melindungi data warga negaranya. Sederet celah dan implikasi hukum dalam UU PDP juga menjadi sorotan dalam episode ini.
    Episode ini merupakan versi audio visual dari publikasi tulisan Yanuar Nugroho dan Sofie Syarif yang dimuat di Perspective ISEAS No. 75 tanggal 22 September 2023 berjudul “What Can We Expect of Indonesia’s PDP Law?”.
    #NALAR #NalarInstitute #PerlindunganDataPribadi #PerlindunganData #UUPDP #PDP #peretas #peretasan #kemenkominfo #bjorka

    2 min
  • NALAR Ep. 131. FORESIGHT FOR AND AS POLICY: SHAPING THE FUTURE THROUGH SYNERGISTIC APPROACH

    A public lecture was held at Gadjah Mada University and was organised by Nalar Institute and POLDEV Gadjah Mada University. The topic of the public lecture was Foresight As and For Policy: Shaping The Future Through Synergistic Approach. It was delivered by Joe Ravetz as the Co-Director of the Collaboratory for Urban Resilience & Energy at the Manchester Urban Institute and a Professor in Urban Planning at the University of Manchester. Approximately 180 participants, including undergraduate and postgraduate students from Gadjah Mada University, attended the session.

    The Foresight 3.0 methodology goes beyond traditional foresight approaches, providing support for their application in real-world situations. In the face of the uncertainties of the twenty-first century, foresight has broadened its focus to address critical global issues such as climate change, mass extinction, digital surveillance, and the breakdown of truth. The potential for transformative changes is rapidly increasing, with new models for governance, economic systems, and collaborative knowledge production emerging.
    This marks an opportunity for the evolution of 'seeing ahead' into the next generation, labelled as 'Foresight 3.0,' moving from transition to transformation. The approach emphasises collective anticipatory intelligence, involving reciprocal learning, co-innovation, and co-production among a diverse group of stakeholders. This collaborative effort aims for deeper layers of value and meaning, reaching further into transformation horizons.
    A recent public lecture not only introduced the principles and methods of Foresight 3.0 and their application in key public policy areas but also initiated an experimental session for hands-on participation. The lecture emphasised a synergistic approach to assist policymakers, fostering a comprehensive understanding of complex issues, enhancing decision-making through inclusive processes, improving policy outcomes, building resilience, encouraging adaptability, and stimulating innovation and creativity. Embracing this approach allows policymakers to more effectively address the multifaceted challenges of the contemporary era, developing robust, inclusive, and forward-thinking policies.
    Together with Joe Ravets, we take a deep dive into the area of foresight for and as policy, examining the enormous impact it has on creating the future through a synergistic approach.

    2 min
  • NALAR Ep. 130. PEMILU DAN NALAR PENYELENGGARAAN NEGERA

    Pemilu 2024 hanya tinggal menghitung bulan. Pemilu lebih dari sekadar merebut suara, ia adalah arena sesungguhnya bagi para petarung kuasa. Tidak mengherankan jika antusiasme menyambut pemilu paling besar datang dari para politisi dan penyelenggara negara yang masih ingin meraih kekuasaan.
    Sayangnya, gairah berebut kuasa ini kerap mengganggu penyelenggaraan negara. Para pejabat publik yang seharusnya mengelola penyelenggaraan negara justru terpecah fokusnya karena berpolitik jelang pemilu. Hal ini memiliki konsekuensi besar terhadap pembangunan dan cita-cita negeri.
    Pada episode kali ini, #NALAR mencermati situasi penyelenggaraan negara di tahun politik. Ada beberapa usul yang diajukan agar penyelenggaraan negara tetap bisa berlangsung meskipun dipengaruhi atmosfer politik yang tidak menentu.
    Episode ini juga dimuat dalam Kolom Opini Harian Kompas edisi 1 November 2023 dengan judul ‘Pemilu dan Nalar Penyelenggaraan Negara’.
    #NALAR #NalarInstitute #YanuarNugroho #Pemilu2024 #Politisi #KebijakanPublik #PenyelenggaraanNegara #PenyelenggaraNegara #PejabatPublik

    16 min
  • NALAR Ep. 129. FORESIGHT FOR AND AS POLICY: SHAPING THE FUTURE THROUGH SYNERGISTIC APPROACH

    The Foresight approach, which aims to shape the future rather than predict it, is now gaining momentum and finding application in policy formulation. Foresight, as a concept, involves the systematic exploration and analysis of future trends, uncertainties, and possibilities to inform decision-making and policy formulation. In the realm of policy, foresight plays a vital role in guiding development planning.
    The synergistic approach is a framework within foresight that underscores the significance of integrating diverse knowledge sources, stakeholders, and perspectives to create a more comprehensive understanding of complex issues. It acknowledges that tackling complex challenges requires collaboration and synergy among different disciplines, sectors, and societal actors.
    How has the conceptual and scientific development of foresight evolved over time? What motivates individuals and organisations to embrace foresight practices? To what extent does the synergistic approach benefit policymakers by fostering a comprehensive understanding of complex issues, improving decision-making through inclusive processes, and enhancing policy outcomes? How is the practice of foresight implemented in Indonesia, and what valuable lessons can we extract from this experience?
    In this 129th episode, #NALARTalks features Joe Ravetz and Dimas Wisnu Adrianto. Joe Ravetz is the Co-Director of the Collaboratory for Urban Resilience & Energy at the Manchester Urban Institute and holds the position of Professor in Urban Planning at the University of Manchester, UK. Dimas currently serves as an Assistant Professor at the Department of Urban and Regional Planning, University of Brawijaya, Indonesia, and is a senior fellow at the Nalar Institute.
    Together with Joe and Dimas, #NALARTalks dives into the realm of foresight for and as policy, exploring the profound impact it has on shaping the future through a synergistic approach.

    58 min
  • NALAR Ep. 128. MERENCANAKAN PEMBANGUNAN: DARI DUNIA BARU KE INDONESIA BARU

    Dunia masih harus berkutat dengan sejumlah persoalan kemiskinan meskipun agenda pembangunan global telah berupaya untuk menuntaskan permasalahan ini. Fakta tersebut menunjukkan bahwa ada kegagalan besar dalam memahami kompleksitas pembangunan.
    Kini, dunia tengah berhati-hati merencanakan agenda pembangunan pasca SDGs pada September 2024 di sidang umum PBB selepas SDGs dinyatakan tidak akan berhasil dicapai sesuai target, yaitu tahun 2030. Agenda pembangunan selanjutnya diharapkan bisa menjawab kerumitan persoalan zaman.
    Pada episode kali ini, #NALAR membahas mengenai kegagalan dunia dalam merencanakan pembangunan global. Selain itu, #NALAR juga menyoroti pentingnya merencanakan pembangunan nasional untuk mensukseskan pembangunan global. Sebab, pembangunan merupakan jalinan yang saling menghubungkan antara elemen pembangunan yang satu dengan yang lainnya.
    #NALAR #NalarInstitute #Yanuar Nugroho #KebijakanPubik #Pembangunan #PerencanaanPembangunan #SDGs #PembangunanNasional #PembangunanGlobal

    13 min
  • NALAR Ep. 127. TANTANGAN KESINAMBUNGAN PEMBANGUNAN

    Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2025-2045 yang telah diluncurkan oleh Presiden Joko Widodo akan menjadi acuan rencana untuk mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Salah satu cita-cita yang tercantum dalam visi tersebut adalah meraih posisi ekonomi lima besar di dunia. Sayangnya, mimpi ini masih terhempas fakta Indonesia yang selama 30 tahun belum juga keluar dari jebakan negara berpenghasilan menengah (middle-income trap).
    Untuk dapat mengatasi permasalahan tersebut, Indonesia harus melakukan gebrakan pembangunan. Hal ini bertujuan agar terjadi perubahan dan perbaikan yang signifikan dalam pembangunan Indonesia.
    #NALAR episode kali ini membahas soal transformasi pembangunan yang mencakup cara merencanakan pembangunan, cara mengelola pembangunan, dan cara menjaga kesinambungan pembangunan. Ketiganya perlu dikebut karena Indonesia memiliki sisa waktu yang tidak banyak untuk mencapai visi Indonesia Emas 2045.
    #NALAR #NalarInstitute #YanuarNugroho #IndonesiaEmas #KesinambunganPembangunan #PembangunanNasional #TantanganPembangunan

    27 min
  • NALAR Ep. 126. MEPRIORITASKAN KEBIJAKAN BERBASIS ILMU PERILAKU

    Kebijakan berkaitan erat dengan mental, pola pikir, dan perilaku manusia. Bahkan keberhasilan sebuah kebijakan dapat dilihat dengan menakar perubahan perilaku masyarakat sebagai pihak yang terdampak kebijakan maupun pemerintah sebagai pemangku kebijakan. Untuk itu, kebijakan mulai perlu menggunakan pendekatan psikologis selain pendekatan berbasis bukti.
    Salah satu langkah yang bisa ditempuh adalah dengan mulai memasukkan ilmu perilaku dalam siklus kebijakan. Ilmu perilaku dapat digunakan sebagai alat untuk mengelola perilaku publik dan pemerintah dalam kaitannya dengan implementasi kebijakan.
    NALAR episode kali ini membahas urgensi untuk menggunakan ilmu perilaku dalam perumusan kebijakan di Indonesia. NALAR juga memaparkan pentingnya mengedepankan ilmu perilaku dalam kebijakan kesejahteraan sosial. Meskipun sudah populer di banyak negara, Indonesia masih belum memprioritaskan penggunaan ilmu perilaku dalam penyusunan kebijakan publik.
    #NALAR #NalarInstitute #YanuarNugroho #KebijakanPublik #IlmuPerilaku #BehavioralPolicy

    13 min
  • NALAR Ep. 124. MENGAJAR DAN MENELITI DI NEGERI SENDIRI

    Meski telah lama memangku jabatan publik, Pendiri dan Penasihat Nalar Institute Yanuar Nugroho tak pernah melupakan pengalamannya selama menjadi akademisi di Inggris. Pengalaman mengajar dan meneliti selama delapan tahun di Universitas Manchester membuatnya sadar betapa pentingnya membangun sistem akademik yang baik di Indonesia.
    Mengajar dan meneliti adalah jantung peradaban negeri, sebab keduanya adalah landasan bagi sebuah bangsa untuk bertindak dan berpikir. Hal ini membuat reformasi pendidikan tinggi harus dilakukan secara cepat dan masif. Tanpa komitmen politik dan teknokratik, reformasi pendidikan tinggi tidak akan pernah bisa tuntas.
    #NALAR episode kali ini mendiskusikan beberapa hal yang perlu ditempuh pemerintah untuk membangun kapasitas dan meningkatkan kualitas kampus dalam urusan mengajar dan meneliti. Upaya ini berkaitan erat dengan kebijakan pendidikan tinggi yang harus ditangani secara profesional.

    24 min

About NALAR

From the publisher's feed

NALAR adalah kanal pengetahuan yang menyampaikan informasi, pendapat, perspektif, dan sudut pandang tentang kejadian atau peristiwa dalam kehidupan publik dalam dimensi sosial, teknologi, ekonomi,…