NALAR

Transformasi digital di era industri 4.0 mengubah sistem layanan jasa yang awalnya konvensional menjadi platform berbasis digital. Platform layanan berbasis digital ini bertransformasi menjadi salah satu sumber pertumbuhan ekonomi baru. Namun, kemajuan industri digital yang sangat pesat justru berbanding terbalik dengan rendahnya kesejahteraan para pekerjanya.  

Realitas ini adalah dampak dari munculnya era ekonomi baru yang disebut dengan ekonomi gig. Ekonomi gig hadir seiring dengan majunya digitalisasi dan keinginan orang untuk bekerja secara fleksibel.  

Apa itu ekonomi gig dan perbedaannya dengan ekonomi konvensional? Bagaimana implikasi ekonomi gig terhadap model ekonomi sistem kerja di era modern? Bagaimana regulasi dan kebijakan yang seharusnya dibuat pemerintah dalam menata ekosistem ekonomi khususnya ekonomi gig dan potensi perkembangannya di masa depan?  

Pada episode kali ini Nalar Talks menghadirkan Arif Novianto, seorang peneliti muda di Institute of Governance and Public Affairs yang menekuni isu ekonomi gig. Arif juga aktif sebagai awak Magister Administrasi Publik Corner Klub-Diskusi Magister Kebijakan Publik UGM dan pegiat sosial di jaringan pro-demokrasi.

Kebijakan pemerintah selama pandemi COVID-19 menjadi ruang tarik ulur serta kontestasi berbagai kepentingan utamanya terkait dengan agenda kesehatan versus ekonomi. Meski menghadapi berbagai dilema opsi kebijakan, sejumlah capaian berhasil diraih pemerintah.   

Dalam segi ekonomi, pemerintah telah menyalurkan sejumlah besar bantuan sosial, membantu sektor informal lewat dukungan pada lebih dari 40 juta UMKM, termasuk 15 juta usaha mikro dan ultra-mikro, dan keringanan PPh Pasal 21 yang dinikmati oleh 150.000 lebih Wajib Pajak. Dari sisi kesehatan, selain memperkuat layanan kesehatan primer, pemerintah juga memulai program insentif, kompensasi, subsidi, dan pembentukan satgas COVID-19, serta usaha untuk membuat vaksin produksi dalam negeri.  

Meskipun saat ini Indonesia sedang memasuki masa transisi dari pandemi menjadi endemi, penting untuk merefleksikan kembali: Bagaimana dinamika perumusan kebijakan yang dilematis ketika menangani pandemi? Pertimbangan apa yang memengaruhi? Bagaimana koordinasi dan implementasinya? Menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut akan membantu kita memahami skema dan model kebijakan yang telah diambil —baik gagal maupun berhasil—serta membantu untuk mempersiapkan diri ketika terjadi pandemi lagi di masa depan.

Bangsa yang beradab dan peradaban yang memanusiakan menempatkan Hak Asasi Manusia (HAM) sebagai pondasi sekaligus orientasi utama kehidupan. Namun, sejarah bangsa tidak sebatas glorifikasi capaian. Ia juga punya sisi gelap. Salah satunya, misalnya: pelanggaran HAM di masa lalu. Maka, agar adil dalam pikiran dan tindakan bernegara, kedua sisi sejarah itu mesti diungkap.   

Pengakuan Presiden Jokowi atas pelanggaran HAM berat masa lalu baru-baru ini bisa dikatakan langkah baik secara moral. Tetapi ini tidak berarti telah menyelesaikan pelanggaran atau mengantikan proses peradilan atas pelanggaran tersebut, termasuk memulihkan hak-hak korban dan keluarganya yang masih di persimpangan jalan.   

Karena itu, penting menelisik sebenarnya apa klasifikasi dari pelanggaran HAM berat? Mengapa selama puluhan tahun belum ada titik terang? Apa tantangan dalam penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu? Bagaimana penyelesaian yang lebih berkeadilan dan menyeluruh seharusnya dilakukan?  

Tidak ada bangsa yang bisa melangkah menuju masa depan ketika beban masa lalu belum terselesaikan.

#Nalar #NalarInstitute #PelanggaranHAM #Jokowi #Kebijakan

Kondisi ekonomi global diprediksi akan mengalami resesi di tahun 2023. Meski begitu, Indonesia hanya akan mengalami perlambatan ekonomi, karena derajat integrasi ekonomi kita ke ekonomi global relatif rendah. Di samping isu ekonomi, negeri ini juga akan menghadapi tantangan tahun politik. Menjelang Pilpres dan Pilkada di tahun 2024, berbagai safari, manuver, dan konsolidasi politik sudah semakin gencar.   

Nama-nama calon presiden dan wakilnya sudah diwacanakan sejak tahun 2022, berikut juga perhitungan elektabilitasnya. Namun, tetap saja nama dan pesona yang selalu disorot padahal kita membutuhkan seorang pemimpin yang memiliki kriteria. Di sisi lain, ada 18 menteri yang berlatar belakang partai politik, yang tak bisa diragukan bahwa bisa jadi mereka malah berfokus pada agenda politik, bukan pekerjaan utamanya sebagai teknokrat.  

Pertanyaannya, mengapa ini perlu menjadi perhatian kita bersama? Strategi apa yang bisa dilakukan agar kapasitas negara (state capacity) kita tidak jatuh di titik terendah?

Tahun 2022 tinggal beberapa hari lagi. 

Saatnya berefleksi.   Sejenak, mari kita bersama melihat apa yang sudah terjadi. Atas banyaknya peristiwa di negeri ini --mulai dari agenda penting seperti rangkaian acara G20, hingga hal tak terduga seperti tragedi Kanjuruhan dan berbagai bencana alam-- kita perlu melihatnya secara lebih sistematik. Satu cara yang ditawarkan adalah menggunakan kerangka STEEPV (Sosial, Teknologi, Ekonomi, Lingkungan, Politik, dan Nilai).  

Mengapa hal ini perlu dilakukan? Agar kita dapat merawat ingatan terhadap berbagai kejadian penting yang membawa dampak signifikan dalam hidup bersama kita.   

Untuk apa kita lakukan? Agar apa yang kita catat, ingat, dan beri makna dari kejadian-kejadian di tahun 2022 membantu kita membentuk masa depan.  

Selamat menyambut 2023!

Indonesia telah memasuki tahun politik. Persiapan pemilu, agenda konsolidasi hingga deklarasi telah dilakukan sejumlah partai, bahkan nama capres-cawapres mulai diajukan. Selain pemilihan kandidat presiden dan wakilnya, masih ada ratusan nama lain yang akan dipilih di 2024 nanti, yakni: 542 pimpinan provinsi/kabupaten/kota, 575 anggota DPR, 19.817 DPRD, dan 136 DPD. Pemilu tahun 2024 akan menjadi yang terbesar sepanjang sejarah republik ini. Dalam pesta demokrasi nanti, yang sebenarnya dipertaruhkan adalah masa depan negeri. Karena itu, jika salah memilih nama, maka akan panjang konsekuensinya. 

Berbicara soal nama, memang akan membawa pesona, namun yang terpenting sebetulnya adalah gagasan yang dibawa. IIndonesia memerlukan pemimpin yang memiliki kriteria mampu membawa negeri ini meraih cita-cita besar di tahun 2045 nanti. Menjadi negara yang maju, dengan salah satu perekonomian terbesar di dunia akan nihil terwujud, apabila pemimpin negeri ini masih berkutat soal pesona dan identitas, alih-alih gagasan dan argumentasi untuk memecahkan masalah riil di masyarakat.

Pertanyaannya, bagaimana kriteria pemimpin yang seharusnya kita pilih? Apa strategi yang harus kita persiapkan agar calon pemimpin bangsa sungguh mendebatkan gagasan?

Sebuah kebijakan seringkali dipahami sebatas aktivitas substansinya yakni proses perumusan, pembuatan, hingga implementasi. Padahal lebih daripada itu, keberhasilan kebijakan juga dipengaruhi faktor komunikasi, tanpa adanya komunikasi yang baik dan efisien, implementasi kebijakan akan terhambat.  

Para profesional muda, baik dari sektor pemerintah maupun non-pemerintah penting untuk belajar komunikasi kebijakan publik. Hal ini agar tidak terjadi miskomunikasi maupun kebingungan terkait apa yang mesti dilakukan untuk menjalankan sebuah kebijakan. 

 Bidang keilmuan komunikasi kebijakan publik terbilang masih baru di Indonesia, namun fakta riil di lapangan menunjukkan adanya urgensi, khususnya bagi para birokrat, untuk dapat menerapkan ilmu komunikasi kebijakan. Karena salah satu variabel terpenting saat mengimplementasikan kebijakan adalah komunikasi dengan masyarakat. Tanpa adanya komunikasi yang baik, dapat berakibat menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.  

NALAR institute dan berkolaborasi bersama Pemimpin.id mengadakan program “Pojok Kebijakan 2: Komunikasi Kebijakan Publik”. Program ini dilaksanakan dalam sehari dan para peserta berkesempatan belajar langsung bersama ahli sekaligus praktisi kebijakan publik, Yanuar Nugroho, Ph.D.   

Selama kurang lebih 2 jam lamanya, para peserta saling berdiskusi mengenai bagaimana penerapan komunikasi kebijakan yang efektif dan efisien di lingkungan profesional mereka. 

Video ini adalah dokumentasi kegiatan Pojok Kebijakan 2: Komunikasi Kebijakan Publik, yang diselenggarakan pada Sabtu, 27 Agustus 2022 bertempat di DKI Jakarta.

Presidensi Indonesia di G20 telah usai. Dalam pertemuan puncak di tanggal 15-16 November 2022 yang lalu, para Pemimpin G20 melahirkan Deklarasi Bali atau G20 Bali Leader’s Declaration. Deklarasi tersebut berisi janji, komitmen, dan tekad bersama bagi negara-negara G20 ke depan. Semua negara yang hadir dalam KTT G20 menyepakati 100% isi deklarasi, termasuk juga soal konflik Rusia-Ukraina. Upaya resolusi konflik ini menjadi perhatian di G20 karena pengaruhnya yang signifikan pada ekosistem ekonomi global.  

Salah satu pembahasan yang paling mendasar dan substansial dalam Deklarasi Bali adalah mengenai target SDGs. Dari total 52 paragraf, frasa ‘sustainable development’ disebut sebanyak 12 kali, dibahas di paragraf kedua bagian pembukaan, bahkan sebelum menyebut soal perang Rusia-Ukraina.   

Meski ada banyak isu yang juga dibahas seperti soal kebijakan dan pembangunan ekonomi, tak dapat dipungkiri bahwa paradigma SDGs menjadi salah satu alternatif strategis untuk memajukan peradaban manusia di masa depan. Maka dari itu, penting untuk melakukan ‘tracking’ dan evaluasi, mengenai komitmen negara-negara ini dalam mewujudkan target SDGs di tahun 2030.  

Pertanyaannya: Sejauh apa Indonesia sebagai anggota G20 telah dan akan menempatkan pembangunan berkelanjutan sebagai tema kunci kebijakan pembangunan? Apakah Indonesia mampu mewujudkan semua komitmen yang tertuang dalam Deklarasi Bali?  

#Nalar #NalarInstitute #YanuarNugroho #G20 #PresidensiG20 #IndonesiaG20 #RecoverTogetherRecoverStronger #DeklarasiBali #SDGs #SustainableDevelopmentGoals #G20BaliLeadersDeclaration