NALAR

Komitmen reformasi di Indonesia untuk menjadi negara yang demokratis ditunjukkan dengan agenda bertahap. Mulai dari upaya mengamandemen UUD 1945 yang sudah terjadi 4 kali hingga tahun 2002, hingga terbentuknya sejumlah lembaga negara independen (state auxiliary agencies) yang baru.  

Namun, terlalu dini jika mengatakan demokrasi Indonesia terus bergerak maju. Karena faktanya, sampai saat ini negara kita berjalan di atas instabilitas demokrasi. The Economist Intelligence Unit tahun 2020 mengkategorikan Indonesia sebagai ‘flawed democracy’. Berbagai praktik Orde Baru masih bersemayam di badan pemerintahan negeri ini.  

Pertanyaannya: Apakah Indonesia berjalan mundur dari komitmen reformasi atau ada hal sturktural yang memengaruhi degradasi demokrasi kita?  

#NALARTalks episode ke-103 kali ini menghadirkan Zainal Arifin Mochtar atau lebih akrab disapa dengan Mas Uceng, seorang akademisi sekaligus aktivis. Bersama Mas Uceng, #NALARTalks mendiskusikan situasi dan dinamika yang terjadi di sektor hukum, tata kelola, kapasitas negara, dan --ujungnya-- demokrasi di Indonesia. Selain itu, juga dibahas langkah apa yang dapat diambil bersama-sama.

Sebuah kebijakan seringkali dipahami sebatas aktivitas substansinya yakni proses perumusan, pembuatan, hingga implementasi. Padahal lebih daripada itu, keberhasilan kebijakan juga dipengaruhi faktor komunikasi, tanpa adanya komunikasi yang baik dan efisien, implementasi kebijakan akan terhambat.  Para profesional muda, baik dari sektor pemerintah maupun non-pemerintah penting untuk belajar komunikasi kebijakan publik. Hal ini agar tidak terjadi miskomunikasi maupun kebingungan terkait apa yang mesti dilakukan untuk menjalankan sebuah kebijakan.  

Bidang keilmuan komunikasi kebijakan publik terbilang masih baru di Indonesia, namun fakta riil di lapangan menunjukkan adanya urgensi, khususnya bagi para birokrat, untuk dapat menerapkan ilmu komunikasi kebijakan. Karena salah satu variabel terpenting saat mengimplementasikan kebijakan adalah komunikasi dengan masyarakat. Tanpa adanya komunikasi yang baik, dapat berakibat menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.  

NALAR institute dan berkolaborasi bersama Pemimpin.id mengadakan program “Pojok Kebijakan 2: Komunikasi Kebijakan Publik”. Program ini dilaksanakan dalam sehari dan para peserta berkesempatan belajar langsung bersama ahli sekaligus praktisi kebijakan publik, Yanuar Nugroho, Ph.D.   

Selama kurang lebih 2 jam lamanya, para peserta saling berdiskusi mengenai bagaimana penerapan komunikasi kebijakan yang efektif dan efisien di lingkungan profesional mereka.  

Manusia dihadapkan pada kenyataan bahwa dunia bergerak dengan sangat dinamis. Fakta ini membawa kita pada krisis peradaban yang terus menggerus pemahaman akan nilai.  

G20 sebagai forum global yang mendukung peningkatan mutu hidup manusia turut mempromosikan penerapan nilai-nilai dalam aspek pembangunan. Salah satu inisiatif ini diupayakan melalui forum Values 20 atau V20 yang mempertemukan para pakar dan praktisi nilai agar dapat kembali menguatkan peran nilai baik secara individu hingga di tingkat global.  

#NALARTalks episode kali ini menghadirkan V20 2022 Co-Sherpa, Makarim Wibisono, dan V20 2022 Co-Chair, Yuri Yogaswara. Profesor Makarim yang memiliki pengalaman sebagai birokrat di bidang diplomasi internasional menyadari pentingnya pendekatan nilai dalam perumusan kebijakan publik. Sementara itu, Yuri yang bergelut dengan urusan korporasi selama menjalankan perannya sebagai CEO Daya Dimensi Indonesia turut mengedepankan prinsip nilai demi kelangsungan bisnis yang lebih beradab.  

#NALAR #NalarInstitute #YanuarNugroho #G20 #PresidensiG20 #IndonesiaG20 #RecoverTogetherRecoverStronger #Values20 #V20 #KebijakanPublik #PembangunanBerkelanjutan

Tanpa terasa Nalar Institute telah mencapai video episode yang ke-100. Kami tak pernah berhenti tumbuh dan berkembang, mulai dari mengisi konten di kanal-kanal media sosial hingga aktif terlibat di ruang publik.   

Semua ini dapat dicapai berkat kerja keras tim dan dukungan dari sahabat NALAR. Terima kasih atas apresiasi dan antusiasme yang selalu anda berikan kepada kami.  

 Kami berharap Nalar Institute dapat senantiasa melangkah maju. Terus sampaikan masukan, saran, dan kritik anda melalui kanal media sosial kami.   

Saksikan perjalanan kami lewat video “Memaknai 100 Episode NALAR” di kanal Youtube NALAR.  

#YanuarNugroho #NALAR #NalarInstitute #100Episode #selebrasi #KebijakanPublik

Indonesia ditetapkan menjadi Presidensi G20 tahun 2022 pada KTT G20 ke-15 di Riyadh. Mengusung tema “Recover Together, Recover Stronger,” ada tiga hal yang menjadi fokus utama Presidensi G20 Indonesia yaitu penanganan kesehatan yang inklusif, transformasi berbasis digital dan transisi menuju energi berkelanjutan.  

Melalui forum G20 ini, Indonesia memiliki tanggung jawab besar dalam mengupayakan koordinasi kebijakan global yang berkontribusi terhadap tata kelola dunia sehingga lebih adaptif terhadap krisis, dan memperjuangkan kepentingan nasional di forum global. Pelaksanaan serangkaian agenda Presidensi G20 2022 Indonesia perlu membawa manfaat bagi semua orang demi pembangunan tanpa satupun yang tertinggal. Lalu, apa sajakah rangkaian pembagian di pertemuan forum G20 ini? Dan hal apa saja yang dibahas dalam  tiga hal prioritas Indonesia di forum G20? 

 #Nalar #NalarInstitute #YanuarNugroho #G20 #PresidensiG20 #IndonesiaG20 #RecoverTogetherRecoverStronger

G20 merupakan forum multilateral strategis yang sudah diakui banyak negara, dalam kecakapannya menghadapi hantaman krisis ekonomi dan statusnya sebagai forum utama dalam tata pengaturan finansial global. Secara keseluruhan, G20 beranggotakan 19 negara dan 1 Uni Eropa. Negara-negara ini telah menguasai 80 persen lebih dari perekonomian dunia yang ditandai dengan pertumbuhan Gross National Product (GNP), penguasaan aliran investasi asing, pasar, perdagangan dunia dan populasi dunia. Data ini membawa asumsi, apabila pertumbuhan ekonomi kedua puluh anggota ini sehat, maka akan stabil pula pertumbuhan ekonomi dunia secara keseluruhan.    

Di tahun 2022 ini, Indonesia mengemban tugas sebagai Presidensi G20 selama setahun. Tentu hal ini menjadi momen strategis bagi negara ini, karena forum G20 adalah arena bergengsi tinggi di mana Indonesia dapat meraih kepentingan-kepentingan nasionalnya, selain itu Indonesia memiliki posisi unik dalam memegang tanggungjawab vitalnya untuk mewakili negara-negara berkembang.  

Bagaimana posisi strategis Indonesia dalam memegang peranan vital ini? Apa saja tanggung jawab yang mesti diemban Indonesia sebagai perwakilan negara berkembang, khususnya di wilayah ASEAN? 

#Nalar #NalarInstitute #YanuarNugroho #G20 #PresidensiG20 #EconomicGrowth #IndonesiaG20 #RecoverTogetherRecoverStronger 

Salah satu warisan Presiden Jokowi yang paling diperdebatkan adalah pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) dari Jakarta ke Nusantara (Kabupaten Penajam Paser, Kutai, Kalimantan Timur). Terjadi pro dan kontra dalam proses pemindahan tersebut. Dimensi-dimensi fundamental perpindahan IKN seharusnya perlu dipahami secara sadar sebagai upaya membentuk masa depan IKN.  

Pemindahan IKN seharusnya sebagai upaya melakukan perencanaan dan pembangunan ibukota dari nol sekaligus transformasi tata kelola pemerintahan dan birokrasi negeri ini, termasuk aparatur sipil negara (ASN).  

Dalam episode kali ini, #NALAR membahas persoalan pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) dari Jakarta ke Nusantara sebagai upaya membangun kesadaran-bersama masa depan IKN ini. 

#Nalar #NalarInstitute #YanuarNugroho #IKN #IbuKotaNegara #MasaDepanNusantara #ASN #AparaturSipilNegaraProduction 

Sustainable Development Goals atau SDGs adalah agenda pembangunan dunia di tahun 2030 yang menargetkan pembangunan secara berkelanjutan. SDGs memuat 17 tujuan dan 169 target yang mengandung asas hak asasi manusia dan kesetaraan secara berkelanjutan. Demi mencapai tujuan tersebut, SDGs dilaksanakan berdasarkan prinsip universal, integrasi, dan inklusif untuk memastikan tidak ada satu pun penduduk di dunia yang tertinggal (no one left behind).   

Topik ini terus bergaung sejak Indonesia berkomitmen untuk turut berpartisipasi dalam mencapai target SDGs. Hal ini juga sejalan dengan hadirnya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.  

Beberapa pertanyaan muncul dari publik mengenai agenda SDGs. Pada episode kali ini, #NALAR mencoba menjawab sejumlah pertanyaan terkait SDGs yang telah dirangkum dari berbagai kanal.  

#Nalar #NalarInstitute #YanuarNugroho #Sustainable #SustainableDevelopmentGoals #SDG’s #PembangunanBerkelanjutan #NoOneLeftBehind #Pemberdayaan #Kesetaraan

Indonesia baru saja memperingati Hari Kemerdekaan ke-77 tahun. Meski sudah memasuki usia yang tidak lagi belia, negeri ini masih dihadapkan pada sejumlah permasalahan klasik negara berkembang. Keraguan akan masa depan pun menjadi momok bagi warga.  

Pada episode kali ini #NALAR merefleksikan capaian dan tantangan bagi Indonesia setelah 77 tahun merdeka. Peran anak bangsa sangat dibutuhkan untuk merengkuh makna kemerdekaan yang sesungguhnya. Solidaritas, kerjasama, dan kolaborasi adalah kunci menjaga harkat dan martabat negeri. 

#nalar #NalarInstitute #YanuarNugroho #HUTRI #merdeka #kemerdekaan #harikemerdekaan #proklamasidarurat

Wacana memperpanjang masa jabatan Presiden Jokowi bukanlah usulan yang pertama kalinya mengemuka dalam dunia politik Indonesia. Fenomena ini tak lepas dari dinamika politik yang jamak terjadi. Presiden Jokowi pun telah menyatakan keengganannya untuk memperpanjang masa jabatan. Kendati demikian, pernyataan tersebut tidak serta-merta mematahkan wacana perpanjangan kekuasaan di ruang publik. 

Pada episode kali ini, #NALAR memaparkan alasan penting bagi publik dan Jokowi untuk melawan wacana ini. Hal ini harus dilakukan karena perpanjangan kuasa akan merusak tatanan hidup bersama yang sudah ditata sejak reformasi.  

#YanuarNugroho #NalarInstitute #TigaPeriode #PenundaanPemilu #MenundaPemilu #Pemilu2024