(Taipei, ROC) --- Peristiwa kebakaran yang terjadi di hutan tropis di Amerika Selatan telah mencemaskan komunitas global. Namun, hingga kini belum ada bala bantuan yang dikerahkan oleh grup G7 kepada Presiden Brasil, yakni Jair Bolsonaro. Meski Bolsonaro telah memulai rencana pemadaman kebakaran, tetapi hal tersebut menimbulkan kekhawatiran baru bagi pecinta lingkungan. 

Adu Argumen Antar Negara Anggota G7

Hutan tropis Amazon memiliki fungsi nan krusial, sehingga sebutan ‘paru-paru dunia’ disematkan atasnya. Peristiwa kebakaran yang disengaja tersebut, telah membuat petinggi-petinggi dunia gusar. Tak heran, jika kini isu yang memiliki keterkaitan dengan hutan Amazon akan menjadi perbincangan politik dunia. KTT G7 yang berlangsung di Prancis secara khusus memberikan fokus perhatiannya pada isu ini. Mereka meminta agar otoritas Brasil dapat segera menyelesaikan permasalahan ini. Mengingat 60% wilayah hutan Amazon masuk dalam area Brasil. Rapat tersebut pun memanas setelah Jair Bolsonaro terlibat adu argumen dengan Presiden Prancis, yakni Emmanuel Macron.

Selain mengkritik Emmanuel Macron yang dianggap memiliki mentalitas ‘kolonial’, Presiden Brasil kembali melancarkan serangan pribadi atas Ibu Negara Prancis. Anggota-anggota G7 sepakat untuk memberikan bantuan sebesar US$ 22 juta, namun bantuan ini mendapatkan ketidakpastian dari pemerintah Brasil. Kebakaran di hutan Amazon telah menghanguskan setidaknya 85.000 pohon. Ini merupakan yang terbanyak semenjak tahun 2010 lalu.

Di tengah perhatian dunia internasional, Brasil telah mengirimkan 44.000 tentara mereka untuk memadamkan api dan memerintahkan untuk memberlakukan larangan membakar selama 2 bulan mendatang. Sikap dan tindakan yang diambil otoritas Brasil ternyata mendatangkan keraguan dari aktivis pencinta lingkungan.

Pentingnya Hutan Amazon bagi Kelangsungan Bumi

Meski hutan tropis Amazon terletak di Amerika Selatan, namun dampaknya dapat mempengaruhi setiap insan di dunia.

Wilayah dari hutan ini tersebar di 9 negara Amerika Selatan, dengan luas 5 juta kilometer persegi. Menurut catatan dari organisasi konservasi World Wide Fund for Nature(WWF), hutan ini dihuni oleh aneka ragam flora fauna; meliputi 40.000 jenis tanaman, 400 spesies hewan mamalia, 1000 spesies burung, ikan air tawar dan masih banyak lagi. Selain itu, hutan Amazon juga dihuni lebih dari 60 suku yang sebagian besar masih terisolasi dari kehidupan luar. Hutan Amazon merupakan harta karun dunia yang memiliki peran sebagai pusat keanekaragaman hayati dan budaya.

Situs phys.orgmenyebutkan kontribusi hutan Amazon bagi pemanasan global tidak perlu dipertanyakan lagi. Dalam kurun waktu satu tahun, hutan Amazon memiliki kapasitas menyimpan karbon sepuluh kali lebih banyak dari manusia. Ini merupakan sumber penyerap karbon terpenting bagi bumi. Zaman sekarang, umat manusia melakukan deforestasi untuk menambang, memproduksi kayu, meningkatkan komoditas pertanian, membangun waduk dan jalan. Karbon-karbon yang awalnya tersimpan di dalam pohon harus memasuki lapisan atmosfer dan meningkatkan efek rumah kaca. 

Seiring dengan semakin berkurangnya luas hutan, yang mana dapat mempengaruhi siklus curah hujan, sehingga pola cuaca dunia saat ini akan lebih sulit untuk diprediksi.

Krisis Hutan Amazon di Bawah Pemerintahan Presiden Jail Bolsonaro

Faktanya, krisis di hutan tropis Amazon telah terjadi semenjak dahulu. Menurut situs phys.orgdan British Express, wilayah hutan Amazon telah berkurang 20% semenjak 50 tahun terakhir. Dan terhitung tahun 1970-an, area hutan Amazon di kawasan Brasil telah menghilang sebanyak 200 juta hektar.

Ketika dunia tengah mencemaskan fenomena akan kian berkurangnya area hutan Amazon, naiknya Jail Bolsonaro menjadi Presiden Brasil membuat kekhawatiran aktivis perlindungan lingkungan bertambah. Media The New Yorker mewartakan bahwa Bolsonaro sering mengungkapkan keinginannya untuk membuka dan mengembangkan lahan di hutan Amazon. Dahulu, ia pernah berujat akan membangun resor penginapan di tengah cagar alam. Di bawah pemerintahannya, banyak kebijakan yang dibuat tidak sepadan dengan program perlindungan lingkungan. Dana subsidi untuk Biro Sumber Daya Alam dan Energi Terbarukan Brasil (IBAMA) juga telah berkurang sebesar 24%.

Aksi para warga yang menebang pohon di hutan Amazon, seakan-akan mendapatkan dukungan dari pemerintah Brasil. Tanggal 10 Agustus 2019 lalu, para petani yang bermukim di Novo Progresso menyatakan dukungannya kepada Jail Bolsonaro atas keputusannya untuk mengurangi prosedur pengamatan lingkungan.

(Taiwan, ROC) --- Pada tahun 2016 lalu, pihak Rusia diketahui telah mengintervensi pemilu presiden Amerika Serikat. Semenjak berita ini merebak keluar, badan-badan intelijen negara Barat kembali menuduh otoritas Moskow telah memanfaatkan media sosial untuk mempengaruhi opini publik. Beberapa tuduhan telah disematkan atas Rusia; di antaranya membuat berita palsu, mengarang fakta, mengontrol hak umum dan memegang kendali penuh atas informasi yang ada. Ternyata Rusia kini tidak sendirian. Baru-baru ini Daratan Tiongkok juga dianggap telah mengerahkan strategi serupa. Otoritas Beijing dinilai telah menyebarkan berita palsu secara terus menerus, dan hal ini telah membuat situasi perpolitikan di Hong Kong kian tidak pasti. Beberapa akun yang memiliki keterkaitan dengan petinggi Beijing pun dihapus oleh media sosial dunia, seperti facebook, twitterdan youtube.

Platform Medsos Dunia Berbondong-Bondong Menutup Akun Palsu Daratan Tiongkok

Pada tanggal 19 Agustus 2019 silam, pemimpin media sosial ternama dunia; misal facebookdan twitter, telah mengambil inisiatif untuk mulai menghapus bahkan memblokir sejumlah akun yang disinyalir memiliki keterkaitan dengan petinggi Daratan Tiongkok. Akun-akun tersebut dianggap telah membuat suasana di Hong Kong kian keruh. Tidak sampai di situ, berselang 3 hari berikutnya, Google dan Youtube mengumumkan telah menutup 210 saluran audio atau visual yang diduga akan melancarkan serangan digital terhadap pedemo di Hong Kong.

Sebelumnya, kasus serangan digital yang masih segar di ingatan kita adalah peristiwa menyusupnya intervensi Rusia dalam pemilu Amerika Serikat di tahun 2016 silam. Pelajaran terbesar yang patut menjadi perhatian kita adalah bagaimana kekuatan suatu negara dalam mempropagandakan berita dan informasi untuk mencapai tujuan politik tertentu. Hal ini tentu terlepas dari langkah dan prosedur yang dilancarkan oleh pihak terkait. Serangan digital disebarkan secara diam-diam, serta menggunakan cara yang tak terduga sebelumnya. Serangan ini dapat mempengaruh opini publik, terlebih menjelang pesta demokrasi.

Seorang peneliti dari Australian Strategic Policy Institute(ASPI), Samantha Hoffman mengatakan, “Ini adalah bukti terkuat yang telah kita saksikan dan publikasikan. Hal ini juga telah membuktikan bahwa otoritas Beijing telah turut berpartisipasi dan membawa dampak dalam media sosial”. Ia juga percaya beberapa bukti lainnya akan mulai bermunculan pada bulan-bulan mendatang.

Otoritas Beijing Meniru Strategi Rusia dalam Menyebarkan Berita Palsu

Sebelumnya juga diberitakan bahwa platform twitterdan facebook menemukan fakta bahwa ‘pasukan internet’ Rusia, yang berbasis di St. Petersburg telah melakukan kontrol terhadap opini publik. “Internet Research Agency” asal Rusia diduga telah mempengaruhi 126 juta suara.

Twitterdan facebookmengemukakan setelah mereka belajar dari peristiwa Rusia, kini mereka dapat dengan cepat memahami kinerja akun palsu yang tengah dikerahkan oleh otoritas Daratan Tiongkok. Mereka mengaku akan terus memperkuat jaringan keamanan digital di masa mendatang, guna untuk mencegah media platform global dari serangan berita palsu.

Kini penggunaan aplikasi media sosial seperti twitter dan facebooktelah dibatasi di Daratan Tiongkok. Namun ironinya, semenjak aksi protes di Hong Kong memanas, otoritas Beijing menggunakan kedua platform tersebut untuk menyebarkan berita palsu. Beberapa akun dicurigai keberadaannya dan disinyalir memiliki keterkaitan dengan petinggi Negeri Tirai Bambu.

Seorang peneliti dari Center for Strategic and International Studies, James Lewis, mengemukakan intervensi Daratan Tiongkok di media sosial merupakan praktik yang biasa dilakukan mereka. Otoritas Beijing tentu telah mempelajari strategi ‘gelap’ yang pernah dikerahkan oleh pihak Rusia dalam mengintervensi pemilu presiden Amerika Serikat pada tahun 2016 lalu.

Pujian Atas Pemblokiran Akun Palsu Negeri Tirai Bambu

Operasional dari platform media sosial seperti twitterdan facebookdibangun untuk para memudahkan jaringan komunikasi di dunia maya. Manajemen keduanya juga telah berdasar pada ketentuan ‘Communications Decency Act of 1996’, yang sebenarnya tidak mengharuskan mereka memikul tanggung jawab atas tindakan penggunanya.

Namun, keputusan mereka kali ini untuk melakukan tindakan pencegahan menangulangi tindakan Daratan Tiongkok, dapat diartikan sebagai itikad membela dan melindungi nilai demokrasi. Sikap twitterdan facebook telah melampaui kerangka kebijakan yang menaungi mereka. Ini merupakan sikap positif bagi perkembangan nilai kebebasan dunia global.

Organisasi nirlaba yang sering kali mengadvokasi kebebasan berbicara, PEN Americamenyambut baik tindakan yang diambil oleh twitter dan facebook. Direktur PEN America, Suzanne Nossel, mengatakan, “Pemerintah Daratan Tiongkok terang-terangan melarang warganya untuk menggunakan platform media sosial gobal. Namun mereka sendiri diam-diam telah menyebarkan informasi palsu melaluu platform yang dilarang tersebut. Informasi ini sekali lagi menampar dan memperlihatkan kemunafikan mereka”.

Selain itu, sebuah artikel yang diterbitkan dalam harian Washington Post, terang-terangan memuji tindakan twitter dan facebook. Dalam artikel tersebut juga tertulis bahwa platform media sosial dewasa ini harus dapat lebih tanggap terhadap kemungkinan perang informasi di masa mendatang.

(Taiwan, ROC) --- Pemilu presiden di Argentina akan berlangsung pada bulan Oktober mendatang. Namun sebelumnya, ‘pemilu pendahuluan’(primary election) telah berlangsung pada tanggal 11 Agustus lalu. Dalam pelaksanaan ‘pemilu pendahuluan’, petahana Presiden Mauricio Macri secara tidak terduga kalah dari kandidat oposisi, yaitu Alberto Fernandez. Beberapa pakar menganalisis bahwa dalam pemilu bulan Oktober mendatang, Mauricio juga akan sulit membalikkan keadaan. Kekalahannya tentu membawa dampak yang tidak sedikit bagi situasi perpolitikan dan perekonomian Argentina.

Pengaruh Cristina Kirchner yang Masih Mencengkeram Kuasa di Argentina

Masa jabatan presiden Argentina adalah 4 tahun, dan dapat terus kembali menjabat posisi kepala negara selama 1 periode berikutnya.  Bagi warga negara dengan rentang usia antara 18 hingga 70 tahun diwajibkan untuk ikut serta dalam ‘pemilu pendahuluan’. Bagi siapa yang tidak menggunakan hak suaranya, maka akan dikenakan denda dan akan ditangguhkan masa pengajuan paspornya selama 1 tahun. Jika dalam pemilu putaran pertama, salah satu kandidat berhasil memperoleh 40% suara dan menang 10% suara dari kandidat kedua, maka kandidat tersebut tidak perlu mengikuti pemilu tahap kedua. Dengan kata lain, jika ada salah satu kandidat memperoleh jumlah suara sebesar 45% + 1 suara, maka dirinya dapat lolos dari pemilu tahap berikutnya. Merujuk dari ketentuan di atas dapat terlihat kemungkinan Alberto Fernandez menjabat posisi presiden berikutnya menjadi kian tinggi. Alberto Fernandez diketahui menang dari calon petahana Ｍauricio Macri, dengan perolehan suara 47% dan 32%.

Pada awalnya pihak oposisi mencalonkan mantan Ibu Negara yang juga pernah menjabat Presiden Argentina, yaitu Cristina Kirchner. Namun pada bulan Mei tahun ini, calon kandidat pun berubah menjadi Alberto Fernandez dengan wakil Cristina Kirchner. Perubahan daftar ini ternyata menjadi strategi ampuh mengalahkan calon petahana.

Pada tahun 2007, Cristina Kirchner menggantikan sang suami Nestor Kirchner menjabat posisi Kepala Negara. Ia berhasil menjabat 2 kali dengan masa jabatan yang berakhir pada tahun 2015. Pemerintahan Cristina dapat dikatakan sebagai lambang Peronisme, yang mendominasi perkembangan negara Argentina selama 80 tahun terakhir. Pemerintah mempunyai andil yang besar dalam perekenomian, dengan mengedepankan nasionalisme yang utuh.

Selepas meninggalkan kursi presiden, Cristina Kirchner didakwa dengan 11 tuduhan suap, penggelapan dan pencucian uang. Namun penahanannya ditangguhkan, dikarenakan ia memiliki hak ‘khusus’ sebagai anggota senator.

Terlepas dari skandal korupsinya, selama menjabat, Cristina Kirchner diketahui mendorong berbagai kebijakan yang mendukung kesejahteraan sosial. Hal demikianlah membuat dirinya kian dicintai rakyat. Namun, Cristina Kirchner juga menyadari akan skandal kontroversial-nya, yang pada akhirnya memutuskan untuk mundur selangkah, dan memilih mencalonkan diri sebagai wakil presiden dalam pemilu mendatang. Tetapi banyak orang yang percaya, bahwa pihak yang benar-benar memberikan perintah masih berada di tangan Cristina Kirchner.

Kebijakan Ekonomi Mauricio Macri Gagal di Hadapan Warga Argentina

Pada tahun 2015, Mauricio Macri berhasil mengalahkan kandidat Daniel Scioli dalam pemilu presiden Argentina. Kemenangan ini berhasil mengakhiri rezim pemerintahan sayap kiri yang telah berkuasa selama 12 tahun. Pengusaha yang pro pemerintahan Presiden Macri mulai menerapkan perekonomian pasar bebas dan mengundang investasi asing. Selama pemerintahan Presiden Mauricio Macri, situasi perekonomian menjadi kian terbuka dan berkembang ke arah yang lebih modern. Beberapa badan usaha milik negara pun semakin mengembangkan kinerja mereka dengan mengutamakan kebijakan yang berorientasi kepada pasar.

Dalam laporan pemerintahan tahun lalu, Presiden Mauricio Macri mengumumkan bahwa situasi perekonomian Argentina mulai membaik. Setelah berjuang melaksanakan reformasi selama 3 tahun, mata uang Argentina secara bertahap mulai stabil, dengan tingkat inflasi yang melambat dan biaya pinjaman yang menurun.

Namun di lain pihak, perkembangan ekonomi Argentina yang digadang-gadang membaik, ternyata tidak berhasil memulihkan angka pengangguran yang masih berada di kisaran 10%. Meski dilaporkan melambat, namun tingkat inflasi masih berada di tahap yang cukup tinggi, yakni 50%. Jika ingin mendapatkan jaminan dari Dana Moneter Internasional (IMF), maka pemerintahan Mauricio Macri harus memotong pengeluaran negara. Sedangkan langkah yang dianjurkan oleh IMF sebagian besar tidak didukung oleh masyarakat Argentina.

Pada tahun 2018, Mauricio Macri berhasil membuat kesepakatan pinjaman dana dari IMF sebesar US$ 56 miliar, guna untuk menstabilkan pasar valuta asing. Namun demikian, hasil ‘pemilu perdana’ pada tanggal 11 Agustus 2018 lalu membuat saham Argentina anjlok. Pasar mulai cemas jika ekonomi terbesar ketiga di Amerika Selatan tersebut akan mengalami krisis keuangan. Sebagian besar investor pun mulai menjual saham dan obligasi mereka dalam jumlah yang signifikan.

Jika pihak oposisi berhasil memenangkan pemilu bulan Oktober mendatang, maka kebijakan intervensi dari pemerintahan Cristina Kirchner di masa lalu ditakutkan akan terulang kembali.

(Taiwan, ROC) --- Aksi protes masyarakat Hong Kong menentang “RUU Ekstradisi ke Daratan Tiongkok”, kian hari kian memanas. Hal ini tentu menarik perhatian komunitas global, apalagi akan adanya kemungkinan Daratan Tiongkok akan mengerahkan kekuatan militernya. Dunia internasional tentu tidak ingin insiden Tiananmen terulang kembali. Dan bagaimana peran Donal Trump sebagai Presiden Amerika Serikat, yang dikenal dengan sebutan polisi dunia tersebut.

Protes Warga Hong Kong Mengejutkan Dunia Global

Keputusan Kepala Eksekutif Hong Kong, Carrie Lam (林鄭月娥) untuk mendorong RUU Ekstradisi tidak disangka mendatangkan malapetaka. Jutaan warga Hong Kong turun ke jalan dan melakukan aksi protes, yang harus berkepanjangan hingga hari ini. Hong Kong yang dikenal sebagai pusat finansial, komersial dan logistik dunia tersebut, harus mengalami kejadian yang tentu dapat merugikan banyak pemilik investasi. Aksi protes yang berlangsung, bahkan harus berujung pada bentrokan berdarah antar pihak pendemo dengan kepolisian. Terlebih lagi, Bandara Internasional Hong Kong harus berhenti beroperasi pada tanggal 12 Agustus hingga 13 Agustus, setelah para demonstran berhasil mengepung terminal penerbangan tersebut.

Konsep “1 Negara 2 Sistem” yang digadang-gadangkan oleh Negeri Tirai Bambu, ternyata tidak didukung dan dianggap gagal oleh warga Hong Kong. Masyarakat setempat cemas akan kemungkinan tertekannya Hong Kong oleh kekuasaan otoritas Beijing. Aksi demo yang awalnya berlangsung dengan penuh kedamaian, harus berujung dengan tindakan kekerasan. Dengan memanfaatkan media sosial, warga setempat-pun berbondong-bondong mengumpulkan dukungan. Di saat tentara Daratan Tiongkok telah berkumpul di perbatasan Hong Kong, 2 warga Negeri Tirai Bambu berhasil dikepung oleh para demonstran, salah satunya adalah wartawan dari media Global Times. Aksi tersebut membuat segelintir masyarakat cemas, akan kemungkinan terulangnya kembali insiden Tiananmen.

“1 Negara 2 Sistem” Dianggap Konsep yang Gagal

Aksi protes yang digalang oleh warga Hong Kong telah membuat situasi setempat kian runyam. Sebelumnya mereka telah menyerukan dan berhasil membuat situasi perekonomian Hong Kong lumpuh. Tindakan keras mereka adalah bukan lain untuk membuat Daratan Tiongkok untuk mau mundur selangkah. Kantor Urusan Hong Kong Macau yang berada di bawah naungan Dewan Negeri Tirai Bambu mengeluarkan pernyataan yang menyebutkan bahwa sebagian kecil dari para pendemo tersebut mulai dirasuki aksi radikalisme.

Penguasa Daratan Tiongkok Xi Jin-ping (習近平) menawarkan konsep “1 Negara 2 Sistem”, dengan menjamin kebebasan berbicara dan berkumpul secara damai kepada masyarakat Hong Kong. Namun demikian, otoritas Beijing juga dapat mengerahkan kekuatan militernya untuk menekan aksi protes warga Hong Kong. Kekuatan demi kekuatan yang diperlihatkan Daratan Tiongkok, seakan-akan ingin mengingatkan dunia bahwa kediktatoran yang diterapkan mereka memiliki pengaruh yang handal.

Dalam menghadapi situasi yang kian tidak menentu, negara-negara barat telah menyatakan keprihatinan mereka. Inggris, Prancis dan Jerman telah menyerukan solusi melalui dialog politik terbuka. Beberapa anggota legislator Britania Raya juga mengusulkan untuk menyediakan jalan keluar, yakni dengan memberikan warga Hong Kong kewarganegaraan Inggris secara penuh. Di samping itu, Uni Eropa dan Perserikatan Bangsa-Bangsa juga telah memberikan pernyataan yang mengutuk keras seluruh aksi protes yang diwarnai kekerasan.

(Taiwan, ROC) --- Pada tanggal 5 Agustus 2019, pemerintah India mengeluarkan dekret presiden yang memutuskan untuk menghapus status otonomi khusus wilayah Kashmir. Yurisdiksi wilayah Kashmir akan sepenuhnya kembali ke pemerintah pusat. Keputusan ini menjadi perubahan terbesar yang terjadi di Kashmir selama 70 tahun terakhir. Tidak sedikit aksi protes meruak di jalan-jalan wilayah Kashmir. Tidak sampai disitu, keputusan India akan kembali membuat hubungan diplomatik dengan Pakistan kembali memanas.

Situasi Kashmir yang Kian Tidak Menentu

Kashmir terletak di sudut timur laut India. 3 negara besar diketahui memegang kendali atas Kashmir; di antaranya India, Pakistan dan Daratan Tiongkok. Perseteruan antar India dengan Pakistan, menjadi permasalahan yang kerap kali terjadi.

India diketahui memegang kendali atas provinsi Jammur dan Kashmir. 500 ribu tentara telah dikerahkan dan berjaga-jaga di kawasan tersebut. Dalam 10 hari terakhir, India bahkan kembali mengirim 80.000 pasukan paramiliter mereka. Pemerintah India telah meminta warga sekitar untuk menyimpan persediaan makanan dan bahan bakar, guna menghadapi ancaman teroris yang dikabarkan dapat merebak sewaktu-waktu. Begitu pengumuman ini keluar, antrian panjang langsung terlihat di beberapa titik; meliputi pom bensin, toko makanan dan mesin ATM (Anjungan Tunai Mandiri).

Pada tanggal 5 Agustus 2019, pemerintah India mengeluarkan perintah dan meminta warga sekitar untuk tidak berada di jalan-jalan. Selain itu otoritas New Delhi memutuskan jaringan internet, telepon dan beberapa tokoh politik lokal juga dikabarkan menjadi tahanan rumah.

Situasi seperti demikian telah membuat keadaan di Kashmir menjadi kian mencekam.

Pembatalan Pasal 370 Status Otonomi Khusus Kashmir

Pada tanggal 5 Agustus 2019, otoritas New Delhi mengumumkan untuk menghapus status otonomi khusus Kashmir, yang tercantum dalam Hukum Konstitusi pasal 370. Ini merupakan perubahan terbesar bagi kawasan Kashmir selama 70 tahun terakhir. Dengan kata lain, seluruh kendali atas Kashmir akan kembali kepada pemerintah pusat India.

Wilayah Kashmir yang sebagian besar dihuni oleh umat Muslim, menjadikannya sebagai kawasan minoritas di India yang mayoritas beragama Hindu. Menurut pasal 370, masyarakat Kashmir dapat memiliki hak otonomi khusus, yang mana membebaskan mereka untuk memiliki hukum dan bendera sendiri. Mereka juga diizinkan untuk menerapkan ketentuan domestik, yang mana harus terlebih dahulu melewati prosedur verifikasi oleh pihak India. Selain itu, pasal 370 juga mengatur bahwa Kashmir berhak untuk melarang warga India datang, membeli properti, memegang jabatan publik dan memperoleh gelar sarjana di Kashmir. Dengan kata lain, pasal tersebut memberikan hak otonomi yang besar bagi Kashmir untuk menentukan serta melestarikan tanah kelahiran dan nilai kebudayaan mereka. Namun, dekret presiden yang baru saja dirilis, seakan-akan mematahkan seluruh hak istimewa yang pernah diterima mereka.

Seorang peneliti dari Wadah Pemikir India, Observer Research Foundation, Manoj Joshi mengemukakan pengumuman India tersebut tentu memberikan kejutan psikologis bagi warga Kashmir, yang dapat mengubah tatanan pemerintahan dan memiliki risiko politik besar.

Manoj Joshi, seorang peneliti di Observer Research Foundation, sebuah think-tank India, mengatakan kepada CNN: "Pengumuman ini merupakan kejutan psikologis bagi warga Kashmir. Sebuah langkah besar dalam risiko politik besar. "

Ketidakpuasaan dan Keinginan Kashmir untuk Merdeka dari India

Faktanya, semenjak wilayah Kashmir berada di bawah naungan India, berbagai permasalahan sosial mulai bermunculan. Perbedaan ras, agama, identitas nasional dan tidak adilnya sikap pemerintah, membuat Kashmir kian tidak puas. Mereka pun berharap dapat segera merdeka atau bersatu dengan Pakistan. Alih-alih untuk menghentikan konflik yang ada, Perdana Menteri Narendra Modi membuat keputusan dengan menghapus status otonomi Kashmir.

Keputusan menghapus pasal 370 merupakan suara yang terus dikumandangkan oleh Narendra Modi saat berkampanye. Tujuannya adalah bukan lain untuk memenangkan pemilu India pada bulan April lalu. Pakistan di lain pihak, dikabarkan sering memasok persenjataan bagi kaum pemberontak Kashmir. Hal ini tentu membuat pemerintah India kelimpungan.

Mantan Gubernur Jammur dan Kashmir, Mehbooba Mufti yang kini menjadi tahanan rumah, melalui akun twitternya menyuitkan bahwa pemerintah India telah secara sepihak membatalkan pasal 370, yang mana ini merupakan tindakan ilegal dan tidak konstitusional.

Imigrasi Besar-Besaran yang dapat Memicu Perang Berdarah

Para pakar menganalisis bahwa pemerintah India ingin menggunakan kesempatan ini dengan membiarkan warga non-Kashmir, terutama umat Hindu untuk memasuki kawasan Kashmir membeli properti dan tinggal menetap disana. Yang mana akhirnya akan mengubah demografi mayoritas Kashmir. Otoritas New Delhi dinilai ingin menghilangkan kebudayaan dan kebiasaan masyarakat Kashmir.

Selama 30 tahun terakhir, pemberontakan demi pemberontakan terus terjadi di Kashmir. Dilaporkan telah ada 70.000 jiwa harus melayang. Kini, pasukan militer India telah berjaga-jaga dan berusaha menekan aksi perlawanan dari kaum pemberontak di Kashmir. Namun pertanyaannya, sampai kapan keadaan ini dapat bertahan?

Di lain pihak, Pakistan yang selalu menjadi pendukung penuh kawasan yang dihuni mayoritas umat Muslim ini, mengemukakan sebagai pelindung sebagian wilayah Kashmir, otoritas Islamabad akan mengambil segala opsi untuk memerangi tindakan ilegal India tersebut.

Semenjak tahun 1947, dua peristiwa perang antar India dengan Pakistan telah terjadi di tengah konflik wilayah Kashmir. Bulan Februari tahun 2019, situasi kedua negara tersebut kembali memanas. Para pakar mencemaskan akan kembali timbulnya percikan perang ketiga, dikarenakan perubahan yang ditetapkan oleh pemerintah India.

Kepentingan Amerika Serikat di Tengah Konflik Kashmir

Selain itu, langkah pemerintah India dinilai dapat mengganggu penyebaran militer Amerika Serikat di kawasan Asia Pasifik. Saat ini, Negeri Paman Sam berusaha menarik tentara mereka dari Afghanistan. Otoritas militer Amerika Serikat dikabarkan tengah melangsungkan pembicaraan serius dengan kaum pemberontak Afghanistan, yang notabene mendapat dukungan besar dari Pakistan. Pakistan memegang peranan penting bagi perdamaian Afghanistan. Ditakutkan jika Amerika Serikat tidak mendukung Pakistan dalam menyelesaikan permasalahan Kashmir, maka perundingannya dengan Afghanistan akan mandek di tengah jalan.

Di sisi lain, India merupakan pilar penting bagi strategi Indo Pasifik yang digadang-gadangkan Donald Trump. Bagaimana Amerika Serikat dapat menyeimbangkan pengaruhnya? Pertanyaan ini tentu menguji kebijaksanaan pemerintahan Donald Trump.

(Taiwan, ROC) --- Pada tanggal 2 Agustus 2019, Amerika Serikat secara resmi menarik diri dari Perjanjian Senjata Nuklir Timur Tengah (INF), yang ditandatangani bersama dengan Uni Soviet di kala perang dingin berlangsung. Keputusan Negeri Paman Sam tersebut menimbulkan kecemasan dunia akan kemungkinan terjadinya perang kompetisi di sektor pengadaan senjata. Selain menuduh Rusia telah melanggar isi perjanjian yang ada, alasan mundurnya Presiden Donald Trump dikarenakan ingin mengembangkan rudal mereka, guna menghadapi kekuatan militer Daratan Tiongkok yang kian meningkat. Jika menilik isi dari perjanjian yang telah berusia 30 tahun tersebut, salah satu alasan mengapa otoritas Washington menarik diri dikarenakan kian pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di sektor militer. Negeri Paman Sam berusaha keras untuk mempromosikan ragam perjanjian internasional, dan sejalan dengan kerangka multilateral yang baru.

AS dan Rusia Mundur dari INF, Kompetisi Senjata akan Bangkit Kembali

Pada tanggal 2 Agustus 2019, Amerika Serikat mengakhiri periode dari pengunduran diri terhadap perjanjian rudal jarak menengah, dan mengakhiri kesepakatan pembatasan senjata yang ditandatangani bersama dengan Uni Soviet pada tahun 1987 silam. Setelah Negeri Paman Sam mengumumkan keputusannya, Rusia-pun melakukan hal serupa pada tanggal 3 Juli 2019.

Sebelumnya, Donald Trump dilaporkan telah menarik diri dari perjanjian nuklir Iran pada bulan Mei tahun 2018. Setelahnya, negosiasi untuk memperpanjang periode dari “Perjanjian New START”, yang ditandatangani bersama dengan Rusia di tahun 2010 silam, mengalami hambatan. Mundurnya Amerika Serikat dari beberapa perjanjian dunia, dinilai dapat meruntuhkan semangat pengendalian penggunaan senjata.

Mundurnya Amerika Serikat dan Rusia dari perjanjian rudal jarak menengah, menimbulkan kekhawatiran dunia akan terulangnya fenomena ‘kompetisi senjata’ yang terjadi di era Perang Dingin. Salah seorang pejabat dari Komite Hubungan Luar Negeri Senat Amerika Serikat, Robert Menendez mengemukakan jika tidak ada perjanjian baru yang dapat menggantikan perjanjian rudal jarak menengah, maka kemungkinan terjadinya kompetisi senjata tidak dapat terelakkan. Pihak Rusia diramalkan akan menghabiskan banyak dana, guna untuk memperbarui dan memperkuat sistem persenjataan mereka.

AS yang Menargetkan Daratan Tiongkok dan Rusia

Media AFP menganalisis mundurnya Amerika Serikat dari perjanjian tersebut, seakan-akan telah membuka pintu bagi ‘kompetisi senjata militer’, dengan target Rusia dan Daratan Tiongkok.

Semenjak berkuasa, Donald Trump telah memainkan slogan “American First”. Sektor militer merupakan salah satu strateginya, untuk mengembalikan posisi geopolitik Amerika Serikat di dunia. Selain Rusia, Negeri Paman Sam juga menargetkan Daratan Tiongkok. Dunia tengah bergejolak akibat ditetapkannya tarif dagang kepada otoritas Beijing. Di samping itu, Donald Trump hendak menerapkan strategi berikutnya, yakni menekan perkembangan teknologi militer Daratan Tiongkok, yang berkembang kian pesat.

Menurut laporan yang baru-baru ini dikeluarkan oleh US-China Economic and Security Review Commission mengemukakan suplai rudal balistik Daratan Tiongkok telah melebihi 2000 unit. Berdasarkan penuturan dari pejabat Amerika Serikat, jika otoritas Beijing merupakan salah satu negara yang masuk dalam perjanjian rudal jarak menengah, maka sekitar 95% rudal balistik mereka dinilai telah melanggar perjanjian tersebut.

Perjanjian pengendalian senjata yang ditandatangani oleh Amerika Serikat dengan Rusia, ternyata mengecualikan pembatasan terhadap Daratan Tiongkok. Meski demikian, otoritas Washington tidak kehabisan akal. Dengan mundurnya dari Perjanjian Rudal Jarak Menengah, akan membantu Amerika Serikat memetakan penyebaran rudal jarak menengah mereka di kawasan Asia Pasifik. Langkah tersebut dinilai sebagai prosedur untuk mengancam persenjataan Daratan Tiongkok, yang kian menguat.

Dosen Universitas Johns Hopskins, Thomas Mahnken mengemukakan Amerika Serikat kini harus menerapkan senjata jarak menengah konvensional mereka, yang dikendalikan oleh wilayah sekutu yang terletak di Kepulauan Pasifik.

Di situs otoritas militer Amerika Serikat (War on the Rock), Thomas Mahnken menuliskan kini merupakan saat yang tepat untuk memutarbalik keadaan. Ia percaya ini akan membantu Negeri Paman Sam untuk melawan kebangkitan Daratan Tiongkok di perairan Laut Tiongkok Selatan.

Perjanjian Internasional Baru Dirasa Perlu untuk Dibahas

Mundurnya Amerika Serikat dari Perjanjian New STAR, selain untuk menghadapi meningkatnya pengaruh Daratan Tiongkok, masih ada tujuan dan maksud lain yang ingin diperlihatkan.

Peneliti senior Rand Corporation, William Courtney mengemukakan kemajuan teknologi sektor perakitan rudal balistik, telah meningkat pesat selama 30 tahun terakhir ini. Ketepatan dan efisiensi rudal ini, tentu akan sangat berguna bagi sektor militer.

Di tengah kemajuan yang ada, perjanjian rudal balistik yang disetujui pada era Perang Dingin, dinilai telah menghambat jangkauan dari manfaat teknologi saat ini. Ketentuan dalam perjanjian tersebut, juga dianggap tidak terlalu cocok diterapkan di era sekarang ini.

Oleh karena itu, pemerintahan Donald Trump bertekad untuk keluar dari perjanjian rudal jarak menengah, kemudian membentuk konsensus internasional yang baru. Yang mana konsensus tersebut akan menyertakan 5 negara adidaya yang dinilai memiliki kekuatan nuklir terbesar; meliputi Amerika Serikat, Rusia, Daratan Tiongkok, Prancis dan Inggris. Situs militer INSTICK menilai perjanjian senjata nuklir internasional berikutnya harus bersifat multilateral, serta fokus terhadap isu-isu seperti krisis stabilitas, pengembangan senjata baru dan pertukaran informasi.

(Taiwan, ROC) --- Menyusul ketegangan antar Amerika Serikat dengan Iran, sebuah kapal tanker berbendera Inggris dengan nama Stena Impero, diketahui turun ditahan oleh otoritas Teheran. Peristiwa penahanan tersebut, kembali menegangkan hubungan diplomatik Inggris dengan Iran. Pakar menganalisis, kejadian tersebut seakan-akan telah membangkitkan kembali memori akan Perang Tanker yang pernah terjadi di Teluk Persia pada 30 tahun silam. Ketegangan di Teluk Persia saat ini, dianggap memiliki kecenderungan yang sama.

Iran Menahan Kapal Tanker Minyak Inggris Telah Membuat Situasi Kian Mencekam

Setelah Amerika Serikat secara sepihak menarik diri dari perjanjian nuklir Iran yang ditandatangani pada tahun 2015 silam, dan memulai sanksi internasionalnya pada otoritas Iran. Hal ini mendapat reaksi keras dari beberapa negara. Inggris, Prancis, Jerman, Rusia dan Daratan Tiongkok; berupaya keras untuk mengembalikan perjanjian nuklir Iran tersebut. Namun  di tengah upaya tersebut, hubungan diplomatik antar Iran dengan Inggris dilaporkan memburuk akhir-akhir ini. Pada awal bulan Juli, kapal tanker Iran dengan seri Grace 1 diketahui ditahan oleh otoritas Inggris di Gibraltar. Kapal tersebut dituduh telah melanggar sanksi Suriah. Sebagai balasan, otoritas Teheran menahan kapal berbendera Inggris di Selat Hormuz pada tanggal 19 Juli 2019 lalu.

Faktanya, semenjak Amerika Serikat memblokir akses ekspor minyak mentah Iran pada bulan Mei lalu, situasi di Selat Hormuz kian mengkhawatirkan. Dikabarkan beberapa kapal minyak kerapkali mendapatkan perlakuan yang tidak pantas dari otoritas Teheran. Selain itu, Iran juga menembak jatuh kapal tanpa awak milik Amerika Serikat. Ketegangan demi ketegangan terus terjadi. Amerika Serikat pun dikabarkan hampir melepaskan serangan ke udara atas Iran. Keadaan mencekam pun harus berlanjut dengan adanya kabar terbaru dari ditahannya kapal Inggris oleh Iran atau sebaliknya, kian membuat komunitas global panik.

Situasi Selat Hormuz yang Tidak Aman

Sepertiga distribusi minyak mentah dunia berlangsung di Teluk Persia dan Selat Hormuz. Meski demikian, area di kawasan ini dikenal sangat sempit, hanya berkisar 21 mil (sekitar 34 kilometer). Apalagi kondisi kedalaman area ini juga terbilang dangkal. Kondisi geografis yang sangat terbatas mengakibatkan tidak semua kapal dapat beroperasi di sini. Iran di lain sisi menjadi pihak yang sangat diuntungkan. Letak geografis Teluk Persia dan Selat Hormuz pernah menjadi saksi kemenangan perang Iran di masa lampau.

Media Negeri Paman Sam, Washington Post dan National Interest mengemukakan selama perang Irak dengan Iran yang terjadi pada tahun 1980 hingga 1988, Iran kerap kali mengubah kawasan pengeboran minyak menjadi markas serangan. Di kala itu, situasi kian mencekam saat kedua belah pihak memutuskan untuk menggunakan granat atau rudal balistik ketika menyerang. Serangan demi serangan dilancarkan, terutama bagi kapal tanker yang membawa minyak Iran. Tidak sedikit dari kapal-kapal yang tidak memiliki kepentingan, harus menerima serangan yang membabi buta.

Kini situasi di Selat Hormuz dinilai memiliki beberapa kesamaan dengan kondisi di kala perang Irak-Iran terjadi. Seseorang peneliti dari Foundation for Defense of Democracies, Behnam Ben Taleblu, mengemukakan saat ini sering ditemukan adanya serangan ranjau laut, ataupun terdapatnya kapal perang yang menjaga kapal tanker minyak, serta kian meningkatnya nilai premi dari asuransi di kawasan terkait.

Luka Sejarah Iran dengan Inggris

Namun pertanyaannya kini adalah mengapa Iran harus menaruh rasa curiga yang mendalam terhadap Inggris, mengingat Inggris masih tunduk terhadap kebijakan perjanjian nuklir Iran. Beberapa pakar menganalisis, selain adanya kejadian kapal Iran yang ditahan oleh pihak Inggris, Iran menilai sekutu Amerika Serikat tersebut tidak berupaya keras membujuk otoritas Washington untuk melepaskan sanksi internasionalnya atas Iran. Media Bloomberg mengemukakan terdapat krisis kepercayaan antar Iran terhadap birokrasi di Inggris.

Pada awal abad ke-20, perusahaan-perusahaan minyak Inggris sering kali mengeksploitasi Iran. Sebagian besar keuntungan dari minyak Iran mengalir ke Kerajaan Inggris. Situasi kian menegangkan ketika pekerja tambang minyak, yang notabene berkewarganegaraan Iran, sering mendapat perlakukan buruk dari Inggris. Pada pertengahan abad ke-20, Perdana Menteri Iran Mohammad Mossadegh memutuskan untuk mengambil alih seluruh perusahaan minyak di Iran. Namun sayang, keputusan tersebut harus berujung pada penggulingan kekuasaan Mohammad Mossadegh oleh Amerika Serikat yang dilobi pihak Inggris, pada tahun 1953.

Selain itu, selama perang Irak-Iran berlangsung, Inggris diketahui memilih untuk berpihak pada Irak. Setelah peristiwa penahanan kapal Grace 1 oleh Inggris, memori akan kelicikan dari Britania Raya mulai kembali dikumandangkan beberapa pihak di Iran. Inggris dianggap sebagai komplotan imperialis dan kolonialis.

Adakah Jalur Perdamaian di Tengah Konflik Iran

Semenjak Donald Trumo menarik diri dari perjanjian nuklir Iran, tekanan demi tekanan terus dirasakan oleh para petinggi Iran; termasuk Presiden Hassan Rouhani dan Menteri Luar Negeri Mohammad Javad Zarif. Iran diketahui terus mempelajari strategi yang pernah diterapkan di era perang Irak-Iran terdahulu, guna untuk menekan instabilitas di Teluk Persia.

Seorang pakar timur tengah mengemukakan, jika Teheran hanya berfokus pada strategi yang pernah diambil di era perang Irak-Iran, hanya akan membuat komunitas internasional kian menentang Iran. Keputusan Iran untuk membalas tindakan Inggris, hanya akan membuat negara-negara lain kian memberikan dukungannya kepada otoritas Washington, yang notabene telah mengeluarkan sanksi internasional Iran.

Yang patut diperhatikan adalah adanya niat dari pihak garis keras Iran untuk mulai bersikap lunak; yakni mengedepankan jalur dialog dengan Amerika Serikat. Pada tanggal 19 Juli 2019, media New York Times mewartakan mantan Presiden Iran Mahmoud Ahmadinejad yang terkenal dengan anti-Amerikanya, telah menyatakan keinginannya untuk melakukan dialog dengan Presiden Donald Trump.

(Taiwan, ROC) --- Media Jepang Asahi Shimbun menerbitkan artikel khusus terkait perang perdagangan antar Amerika Serikat dengan Daratan Tiongkok. Media Negeri Matahari Terbit tersebut mewartakan akan konflik kepentingan antar 2 negara adidaya tersebut di sektor Kecerdasan Buatan (AI), manufaktur dan perakitan fasilitas. Selain itu, Asahi Shimbun juga menuliskan bahwa Taiwan di antara 2 negara tersebut, memiliki peran yang cukup krusial.

Di dalam artikel tersebut menuliskan akan gagalnya perencanaan Daratan Tiongkok yang hendak membangun jalur kereta api cepat yang menghubungkan Beijing dengan Taipei. Beberapa pakar politik menakar bahwa perencanaan tersebut merupakan salah satu niat Negeri Tirai Bambu untuk mempersatukan Taiwan.

Hingga saat ini, hanya jalur Kereta Api Fuping yang menghubungkan Stasiun Fuzhou dengan Pulau Pingtan yang baru dibangun. Jembatan dengan panjang 16 KM, dari Pulau Pingtan di Provinsi Fujian hingga  Fuzhou tengah dikerjakan. Diperkirakan akan dapat berfungsi pada tahun mendatang. Proyek terakhir kereta api cepat Beijing-Taipei, adalah membangun terowongan di Selat Taiwan, yang mana akan menjadi jalur kereta api dari Fuzhou ke Taiwan.

Laporan media Jepang tersebut menuliskan bahwa Daratan Tiongkok tengah mengembangkan Pulau Pingtan menjadi zona khusus yang akan menawarkan sejumlah perlakukan istimewa bagi pengusaha Taiwan. Pulau Pingtan digadang-gadangkan akan menjadi basis bagi persatuan Taiwan dengan Daratan Tiongkok. Di awal tahun 2019, dalam pidato kenegaraannya, Penguasa Daratan Tiongkok Xi Jin-ping mengutarakan akan terlebih dahulu menghubungkan sumber daya air, listrik dan jembatan mereka ke wilayah pesisir Pulau Kinmen, Mazu dan Fuzhou.

Di era tahun 1990-an, Taiwan memiliki kekuatan ekonomi yang mengungguli Daratan Tiongkok. Namun saat ini pertumbuhan ekonomi Daratan Tiongkok telah melaju pesat, dan bahkan berada di atas Taiwan. Di saat yang sama, kemampuan militer Taiwan perlahan-lahan merosot dan tertinggal dari Daratan Tiongkok. Dalam pidato kenegaraannya, Xi Jin-ping juga menambahkan tidak akan menyerahkan langkah militer mereka dalam menghadapi Taiwan. Pada bulan Maret tahun 2019, 2 pesawat militer Daratan Tiongkok diketahui melintas di garis perbatasan Taiwan. Ini merupakan ancaman yang tengah dan ingin diperlihatkan oleh otoritas Beijing.

Di sisi lain, konflik perdagangan antar Daratan Tiongkok dengan Amerika Serikat semakin menghangat, Pemerintah Donald Trump juga telah mengeluarkan pernyataan untuk meningkatkan hubungan kerja sama dengan Taiwan. Selain mengirim kapal perang untuk melintasi Selat Taiwan, pemerintahan Donald Trump juga memutuskan untuk menjual 108 unit tank perang M1A2 kepada Taiwan, dengan total harga berkisar US$ 2,2 miliar. Seorang pejabat dari Departemen Pertahanan Amerika Serikat mengemukakan bahwa tidak mungkin akan menjual pesawat tempur F-16V terbaru kepada Taiwan.

Laporan tersebut kembali menuliskan, pada tahun 1970-an guna untuk berperang melawan Uni Soviet, Amerika Serikat di kala itu memutuskan hubungan diplomatik dengan Taiwan, sebaliknya menjalin hubungan diplomatik dengan Daratan Tiongkok. Namun dikarenakan Taiwan memiliki peran yang krusial dalam wilayah Asia Timur, Amerika Serikat tidak akan membiarkan Daratan Tiongkok menganeksasi wilayah Taiwan. Permasalahan Taiwan di tengah perang dagang memiliki peran penting nan krusial. Salah seorang otoritas Partai Komunis Daratan Tiongkok pernah mengatakan otoritas Beijing tidak akan pernah menyerah dalam permasalahan Taiwan.

Media Asahi Shimbun menganalisis Daratan Tiongkok kerap kali memainkan politik uang dalam merebut hubungan diplomatik Taiwan. Langkah otoritas Beijing tersebut telah menimbulkan efek domino, yang pada akhirnya mematahkan 17 negara diplomatik Taiwan. Tindakan Daratan Tiongkok tersebut telah merambah ke kawasan Amerika Tengah, Amerika Selatan dan Perairan Karibia.

Pada bulan Mei tahun 2018 Republik Dominika memutuskan hubungan diplomatik dengan Taiwan. Berselang 3 bulan kemudian, yakni di bulan Agustus, El Salvador melakukan hal yang sama. Terkait dengan tindakan politik uang Daratan Tiongkok, Amerika Serikat menyatakan kekhawatirannya. Otoritas Gedung Putih mengemukakan bahwa mereka tidak mengesampingkan untuk melakukan peninjauan kembali, terkait hubungan diplomatik Amerika Serikat dengan Republik Dominika maupun El Salvador.

Setelah Negeri Paman Sam memutuskan hubungan diplomatik dengan Taiwan pada tahun 1979, UU Hubungan Taiwan pun didirikan. UU ini berfungsi guna untuk mempertahankan hubungan substantif antar Otoritas Taipei dengan Washington. Atas keputusan dibentuknya UU Hubungan Taiwan, membuat para pemimpin dan petinggi Amerika Serikat terus mengamati reaksi dari Daratan Tiongkok. Di bawah pengawasan Amerika Serikat, penjualan senjata militer terus dikerahkan kepada Taiwan. Namun demikian, Pemerintahan Donald Trump telah merekrut beberapa nama yang dikabarkan dekat dengan Taiwan, misa John Bolton menjabat sebagai penasihat pertahanan Amerika Serikat. Tentu hal ini akan membuat Daratan Tiongkok merasa gerah.

Pada bulan Agustus tahun 2019, Pemerintah Donald Trump mengumumkan untuk menjual senjata militer kepada Taiwan, dengan nilai yang fantastis, yakni mencapai US$ 2, 2 miliar. Hal tersebut membangkitkan amarah Daratan Tiongkok, Otoritas Beijing mengemukakan akan menetapkan sanksi ekonomi terhadap perusahaan-perusahaan Amerika Serikat yang terlibat. Selain itu, belum lama ini Negeri Paman Sam mengizinkan Presiden Tsai Ing-wen melakukan transit di Amerika Serikat. Atas tindakan tersebut, otoritas Beijing melalui Menteri Luar Negeri Wang Yi (王毅) memperingatkan Amerika Serikat untuk tidak memainkan isu Taiwan.

(Taiwan, ROC) --- Perseteruan historis dan kawasan teritorial antar Korea Selatan dengan Jepang telah berlangsung semenjak dahulu. Keputusan dari pengadilan Korea Selatan pada tahun lalu, semakin memperkeruh keadaan. Jepang pun tidak tinggal diam. Negeri Matahari Terbit itu mulai memperketat kontrol atas ekspor bahan baku semikonduktor ke Negeri Ginseng. Hal ini tidak hanya berdampak pada sektor industri teknologi Korea Selatan, tetapi juga akan memberikan pengaruh pada kapasitas rantai pasokan dunia.

Ragam peristiwa terus menyelimuti kawasan Asia. Di tengah perang dagang antar Amerika Serikat dengan Daratan Tiongkok yang belum juga menemukan titik terang, kini babak baru dari perseteruan antar Jepang dengan Korea Selatan telah dimulai. Perselisihan historis di era Perang Dunia 2 diketahui belum memudar, kini konflik di antara keduanya harus merambat ke sektor berikutnya. Saling memberikan sanksi ekonomi, tentu akan memperparah luka yang ada. Apalagi ini dapat memberikan pengaruh negatif bagi kapasitas rantai pasokan dunia, di sektor penyediaan bahan baku.

Sebelumnya, kerja sama ekonomi antar Jepang dan Korea Selatan berlangsung sangat erat, namun perselisihan sejarah telah memperkeruh konflik di antar keduanya. Bulan Oktober tahun 2018 silam, Mahkamah Agung Korea Selatan mengeluarkan keputusan bahwa perusahaan Nippon Steel & Sumitomo Metal harus membayar kompensasi kepada warga Korea Selatan yang pernah menjadi budak paksa di era Perang Dunia 2. Mendengar hal ini, Jepang pun tidak tinggal diam. Negeri Matahari Terbit pun mengeluarkan perintah untuk memperketat kontrol ekspor terhadap 3 bahan baku semikonduktor ke Negeri Ginseng.

3 bahan baku yang dimaksud Jepang adalah polyimine fluorinated, hydrogen fluoride, dan photoresist. Yang mana bahan-bahan tersebut adalah bagian penting dari memori semikonduktor Korea Selatan,  dan merupakan jantung dari produk teknologi ponsel cerdas. Korea Selatan tidak akan mendapatkan perlakuan istimewa lagi. Setelah memperketat kontrol,  sektor ekspor ke Negeri Ginseng tersebut akan ditinjau satu per satu. Yang mana hal ini akan memperpanjang bahkan menunda waktu ekspor hingga 90 hari. Keputusan ini akan memberikan pengaruh negatif bagi perusahaan Samsung Electronics dan SK Hynix, yang merupakan produsen memory chip utama. Dan tidak mungkin akan merambat lebih luas, hingga ke kawasan global.

Meskipun kedua perusahaan Korea Selatan tersebut menguasai 73% dari pasar komoditas DRAM (Dynamic Random Access Memory), namun semenjak bulan Januari hingga Mei tahun 2019, Korea Selatan mengimpor 3 bahan baku dari Jepang, dengan total volume yang mencapai 92% hingga 94%. Dominasi Jepang di sektor bahan baku  tentu akan membuat posisi Korea Selatan menemui kesulitan.

(Taiwan, ROC) --- Kandidat Pemimpin Uni Eropa akhirnya diumumkan ke publik, setelah melewati proses perdebatan yang panjang. Yang paling mencolok adalah adanya sosok wanita yang dicalonkan sebagai Pemimpin Uni Eropa. Hal ini merupakan yang pertama dalam sejarah.

Meski nama-nama kandidat belum disetujui oleh Parlemen Eropa, namun isu-isu seperti kesetaraan gender, menentang Amerika Serikat, menghalau di amandemenkannya UU Ekstradisi ke Tiongkok, telah mewarnai ajang pencalonan ini. Uni Eropa dinilai memiliki peta politik yang baru. Selain harus menghadapi persoalan eksternal, Uni Eropa juga harus menyelesaikan permasalahan internal mereka.

Rapat Marataon Merembuk Daftar Kandidat Pemimpin Uni Eropa

Selama 3 hari berturut-turut, para pemimpin Uni Eropa berkumpul dan menggelar debat secara maraton. Pada tanggal 2 Juli 2019, Uni Eropa akhirnya merilis 4 daftar nama yang dinilai pantas menjabat posisi utama; di antaranya Menteri Pertahanan Jerman, Ursula von der Leyen menjabat Presiden Komisi Uni Eropa; Ketua IMF, Christine Lagarde, menjabat Presiden Bank Sentral Uni Eropa; Perdana Menteri Belgia, Charles Michel, menjabat Ketua Dewan Uni Eropa; dan Menteri Luar Negeri Spanyol, Josep Borrell, menjabat Ketua Kebijakan Diplomatik dan Keamanan Uni Eropa.

Daftar-daftar nama tersebut rencananya akan disahkan pada pertengahan bulan Juli, melalui rapat parlemen Uni Eropa.

Bangkitnya Isu Kesetaraan Gender dan Feminisme

Bagian yang paling menarik daftar ini adalah bangkitnya semangat feminisme. Dalam kurun waktu 60 tahun terakhir, situasi perpolitikan di Uni Eropa hampir seluruhnya didominasi oleh kaum laki-laki. Dari 28 negara di Uni Eropa, hanya ada 5 negara yang dipimpin oleh wanita. Oleh karena itu, daftar nama kali ini memberikan makna akan bangkitnya feminisme.

Selain, Ursula von der Leyen dan Christine Lagarde memuji daftar ini; Presiden Dewan Uni Eropa Donald Tusk juga mengutarakan hal serupa. Ini disebut sebagai keseimbangan gender yang sempurna (perfect gender balance). Apalagi Ursula von der Leyen adalah wanita pertama yang dinominasikan sebagai Ketua Komite Eksekutif. Hal ini tentu memiliki makna yang berbeda.

Dominasi Prancis

Daftar ini juga dinilai tengah menyoroti dominasi Prancis di dalam Uni Eropa.

Dalam proses pencalonan, Perdana Menteri Jerman awalnya mendukung Ketua Partai EPP Manfred Weber, namun ia tidak didukung oleh Presiden Prancis Emmanuel Macron. Ursula von der Leyen akhirnya terpilih sebagai calon Ketua Komite Eksekutif Uni Eropa. Dirinya menyerukan persatuan negara-negara Uni Eropa dan mendukung gagasan dibentuknya tentara Uni Eropa. Gagasan ini memiliki kesamaan dengan Emmanuel Macron. Berhasilnya Ursula von der Leyen mendapatkan kursi pencalonan, juga dinilai telah mendapatkan dukungan penuh dari Presiden Prancis tersebut.

Meski Ursula von der Leyen berasal dari Jerman, namun dirinya fasih berbahasa Inggris dan Prancis. Selain itu, Christine Lagarde pernah menjabar sebagai Menteri Keuangan Prancis. Ia bersama dengan Charles Michel juga dikenal sebagai sekutu dekat dari Presiden Emmanuel Macron. Di samping itu, Josep Borrell juga fasih berbahasa Prancis. Keempat sosok tersebut tentu tidak akan memiliki masalah dalam berkomunikasi dengan Presiden Prancis. Sekali memperlihatkan bagaimana Prancis dapat menanamkan pengaruh kekuasaannya di tengah-tengah Uni Eropa.

Menentang Perang Perdagangan yang Disulut Amerika Serikat

Karakteristik yang terlihat dalam pencalonan Uni Eropa kali ini adalah konsistennya sikap mereka untuk menentang keputusan Presiden Donal Trump di tengah isu perang perdagangan.

Pada tahun 2017, Ursula von der Leyen secara terbuka setuju untuk memberlakukan kebijakan baru yang lebih ketat, terhadap perusahaan-perusahaan Amerika Serikat; misal Amazon, Google, Facebook, Microsoft dan Apple. Begitu dirinya resmi menjabat, Ursula von der Leyen akan terus melakukan investigasi terhadap perusahaan Negeri Paman Sam, terutama terkait isu monopoli perdagangan.

Perebutan subisidi antar 2 perusahaan penerbangan dunia, yakni Airbus dan Boeing, telah menjadi isu perselisihan antar Uni Eropa dengan Amerika Serikat. Apalagi setelah Amerika Serikat pada bulan April lalu, mengumumkan akan mengenakan tarif pajak komoditas terhadap produk Uni Eropa yang memiliki nilai US$ 21 miliar, tentu akan membuat suasana semakin keruh. Tidak sampai disitu, pada tanggal 1 Juli 2019, Negeri Paman Sam kembali akan menetapkan tarif pajak berikutnya kepada komoditas Uni Eropa, yang memiliki nilai US$ 4 miliar.

Isu Demokrasi di Daratan Tiongkok

Terkait isu Daratan Tiongkok, Ursula von der Leyen merupakan sosok yang memegang peranan penting. Pada bulan Januari siliam, ia pernah mengritik Kebijakan One Belt One Road yang akan membuat negara-negara di dunia kian bergantung dengan Negeri Tirai Bambu, hal ini meliputi persediaan bahan baku hingga penguasaan pasar oleh Daratan Tiongkok.

Selain itu, Ursula von der Leyen pernah mengritik keras Daratan Tiongkok, sebagai negara yang gemar menekan perbedaan pendapat dan kerap kali melancarkan pengawasan penuh terhadap masyarakatnya. Ia pernah mengemukakan warga Negeri Tirai Bambu tidak akan dapat menerima situasi ini dalam waktu yang lama. Cepat atau lambat, warga Negeri Tirai Bambu akan melakukan penolakan.