Peristiwa pengeboman yang terjadi di Sri Lanka pada perayaan hari Paskah (21/4), menjadi headline dimana-mana. Bencana nahas yang terjadi di  3 titik ini, telah menewaskan ratusan korban jiwa. Hingga kini, proses investigasi telah dilakukan otoritas berwenang. Beberapa organisasi ekstremes pun dicurigai terlibat dalam aksi yang tidak berperikemanusiaan ini. 

Kebakaran yang terjadi di salah satu ikon wisata Kota Paris, Gereja Notre Dame, menjadi pusat perhatian warga dunia. Salah satu menara yang terdapat di belakang bangunan tua ini, diketahui roboh. Bangunan tua bersejarah ini memiliki cerita yang cukup menarik untuk disimak. Dengarkan selengkapnya dalam ruang Perspektif.

(Taiwan, ROC) --- Kebijakan Baru ke Arah Selatan (NSP) yang tengah digalakkan Taiwan saat ini tengah merambah ke sektor kesehatan dan perawatan medis. Melalui kebijakan NSP, Kementerian Kesehatan dan Kesejahteraan (MOHW) akan membudidayakan dan meningkatkan pelatihan bagi tenaga medis di negara sasaran. Selain itu, pemerintah juga tengah menggalakkan penjualan alat medis Taiwan. Analisa Kantor Divisi Kebijakan NSP MOHW mengemukakan pangsa pasar ekspor peralatan medis Taiwan di negara sasaran Kebijakan NSP, saat ini hanya berkisar 2%. Ini berarti peluang yang dimiliki Taiwan masih sangat besar. Tidak sedikit pengusaha lokal yang menyerukan pemerintah Taiwan untuk lebih tanggap dalam menganalisa permintaan pasar.

Program “1 Pusat Medis di Setiap 1 Negara” di Negara Sasaran Kebijakan NSP

Tahun 2018, MOHW menugaskan Chung-Hua Institution for Economic Research (CIER) membentuk kantor khusus untuk menangani proyek Kebijakan NSP, serta mempromosikan rancangan “1 Pusat Medis di Setiap 1 Negara”. Institusi kedokteran Taiwan dijadwalkan akan mendirikan pusat kesehatan mereka di 6 negara sasaran Kebijakan NSP. Ini menjadi salah satu langkah nyata dalam mengimplementasikan konsistensi dari niat pemerintah. Di antaranya. Untuk kawasan Indonesia sendiri akan diwakilkan oleh National Taiwan University Hospital.

Wakil Menteri MOHW, Ho Chi-kung (何啟功) mengemukakan tahun ini akan menambahkan negara ketujuh, yakni Myanmar.

Ho Chi-kung mengatakan, “Setelah melalui masa percobaan 1 tahun, kebijakan ‘1 Pusat Medis di Setiap 1 Negara’ telah mendatangkan nilai yang cukup positif. Oleh karena itu, pada tahun ini, kami akan menambahkan jumlah daftar negara, dari yang semula 6 menjadi 7 negara. Pencapaian yang berhasil kami raih, menjadi bukti nyata bahwa proyek ini mendapat dukungan dan tanggapan yang positif.”

Salah seorang anggota dewan, Deng Chen-chung (鄧振中), mengemukakan bahwa dirinya berharap seluruh sektor industri yang berkaitan dengan perawatan medis dapat memetik keberuntungan dari implementasi kebijakan NSP. Selain mendapatkan keuntungan ekonomi, mereka juga dapat merawat para warga yang membutuhkan pertolongan. Namun demikian, dirinya mengingatkan roda bisnis di negara sasaran, haruslah disesuaikan dengan kebijakan negara setempat.

Deng Chen-chung mengatakan, “Perawatan medis ini, pertama-tama haruslah mendapatkan izin, kemudian berikutnya adalah harus ada instansi yang mampu menangani dengan baik. Jadi bisa dikatakan, ini semua adalah tantangan yang baru.”

Peluang Pasar Medis Taiwan Masih Terbuka Lebar

Menurut data statistik, sebagian besar negara tujuan ekspor untuk produk perawatan medis Taiwan dipasarkan di Amerika Serikat, Daratan Tiongkok, Eropa dan Jepang. Nilai ekspor ke 4 negara tersebut, menyumbang angka 72% dari total ekspor di tahun 2015 hingga 2017. Rasio ekspor di kawasan Asia Tenggara, hanya berjumlah 10%, dengan negara tujuan Malaysia, Vietnam dan Thailand.

Salah satu pemimpin proyek kebijakan NSP, Yan Hui-xin (顏慧欣) mengemukakan produk perawatan medis Taiwan telah menjadi salah satu yang terdepan di pangsa pasar negara sasaran; misal dengan alat bantu gerak, media terapi, kacamata, pelindung mata dan lain-lain. Namun demikian, jika dilihat secara keseluruhan, daya ekspor Taiwan di enam negara, termasuk Indonesia, India, Malaysia, Filipina, Thailand dan Vietnam, hanya berkisar 1,31%.

Yan Hui-xin menyebutkan saat ini Taiwan tengah giat mempromosikan teknologi industri medisnya, meliputi perawatan gigi, tulang, bedah invasif dan obat-obatan.

Yan Hui-xin mengatakan, “Untuk pasar Indonesia akan difokuskan pada permintaan Sfigmomanometer (alat pengukur tekanan darah), kawasan Malaysia mengedepankan sektor ortopedi dan material perawatan gigi. Untuk Thailand, kami akan fokus pada peralatan medis implan, namun saat ini Thailand lebih memilih produk buatan Eropa dan Amerika, sehingga kami harus lebih giat lagi. Vietnam sendiri lebih mengutamakan peralatan diagnosa medis. Dan untuk Filipina, permintaan pasar akan perawatan gigi, anestasi dan pernapasan tengah meningkat. Masih ada India, yang tengah menggalakkan peralatan medis modern.”

Pasar Myanmar dan Vietnam Lebih Menjanjikan

Francis Hong (洪盛隆), yang merupakan Ketua Asosiasi Medis dan Bioteknologi Taiwan, telah menjalankan bisnis peralatan medis selama 30 tahun. Ia menganalisa Myanmar merupakan negara yang sangat cocok bagi Taiwan untuk mengembangkan pasar medisnya. Vietnam juga menjadi salah satu negara yang ramah terhadap produk Taiwan. Warga Vietnam diketahui sangat yakin dan percaya akan kualitas dari komposisi yang terdapat dalam peralatan medis Taiwan.

Francis Hong mengatakan, “(Vietnam) sangat mengakui produk medis asal Taiwan. Namun demikian, Vietnam memiliki gaya unik tersendiri. Mereka sangat mengutamakan hubungan relasi. Jika Anda ingin berbisnis dengan mereka, maka Anda harus menciptakan hubungan relasi yang akrab terlebih dahulu.”

Untuk pasar Indonesia, saat ini dinilai tidak begitu mudah, dikarenakan Indonesia kini tengah menggalakkan penggunaan produk dalam negeri mereka. Sedangkan untuk Malaysia, Taiwan masih memiliki segudang peluang bisnis, mengingat masyarakat Malaysia lebih bergantung kepada produk kelas menengah buatan warga Tionghoa.

Francis Hong mengatakan, “Polarisasi masyarakat Malaysia  terbilang sangat kontras. Kelas menegah ke atas, akan mengutamakan produk buatan Eropa dan Amerika. Sedangkan untuk kelas menengah ke bawah, mereka akan lebih berkiblat pada Daratan Tiongkok. Untuk ranah ini , saya rasa Taiwan memiliki peluang yang cukup baik, dikarenakan kami memiliki relasi yang cukup baik dengan warga Tionghoa lokal. Warga Tionghoa disana diketahui memiliki daya pengaruh yang kuat.”

Yan Hui-xin menambahkan, sebelumnya kerja sama Taiwan dengan negara sasaran kebijakan NSP, lebih mengutamakan pelatihan tenaga medis. Guna untuk meningkatkan peluang bisnis, Taiwan diharapkan lebih aktif mengembangkan sayapnya pada sektor penyediaan peralatan medis.

(Taiwan, ROC) --- Pada akhir bulan Maret lalu, Thailand menggelar pemilihan umum pertama, semenjak kudeta militer yang terjadi pada tahun 2014 lalu. Hal ini tentu menjadi harapan dari partai-partai politik dari Negeri Gajah Putih tersebut. Meski demikian, kekuatan militer masih terasa kental dalam pelaksanaan pemilu pekan lalu. Militer setempat dikabarkan menyusup dan mempermainkan peraturan terkait pemilu. Kebijakan pemilu yang dinilai rentan disusupi keinginan sepihak ini, membuat nilai demokrasi Thailand harus menghadapi ancaman akan pemerintahan yang absolut. Suasana demikian membuat negara harus kian waspada akan stabilitas politik yang terancam. 

Semenjak jatuhnya pemerintahan Perdana Menteri Yingluck Sinaeatra oleh kudera militer pada tahun 2014 lalu, kekuasaan otoritas Thailand sepenuhnya dipegang oleh Prayut Chan-o-cha. Prayut Chan-o-cha merupakan salah satu tokoh militer yang cukup disegani. Semenjak berkuasa, Prayut Chan-o-cha diketahui sangat membatasi kegiatan dan praktik politik, yang mengakibatkan masyarakat kian geram. Di tengah dorongan dan tuntutan dari masyarakat yang semakin meluas, Prayut Chan-o-cha akhirnya menyerah dan menyetujui untuk menggelar pemilu pada tanggal 24 Maret 2019 lalu. 

Media Amerika Serikat CNN memberitakan bahwa pemilu kali ini menjadi ajang duel antara pihak pro militer, yang berharap Prayut Chan-o-cha dapat melangsungkan pemerintahannya dengan kelompok yang ingin mengembalikan demokrasi. 

Namun demikian, kelompok militer telah mengambil alih kekuasaan, yakni dengan menetapkan peraturan baru dalam pemilu. Hal ini tentu langsung menjadi kecaman dari seluruh pihak, yang menilai kelompok militer telah bertindak otoriter. 

Menurut konstitusi baru yang ditandatangani oleh Raja Thailand, Maha Vajiralongkorn pada tahub 2017 lalu, terdapat 2 poin yang dinilai dapat memberikan dampak besar bagi pemilu. Mereka menetapkan kebijakan sedemikian rupa, sehingga merugikan kelangsungan dari partai-partai besar. Di lain pihak, partai kecil dan menengah akan memperoleh keuntungan yang signifikan.

Media daring Asian Correspondent menganalisa kebijakan baru ini dibuat adalah bukan lain untuk melemahkan fungsi dari partai besar yang dipimpin mantan Perdana Menteri Thaksin Shinawatra, yakni Partai Pheu Thai. Partai ini pada akhirnya harus pecah menjadi 4 partai kecil. 

Berikutnya adalah dengan adanya undang-undang baru yang menambahkan jumlah kursi senat, yang awalnya berjumlah 200 kursi, kini menjadi 250 kursi. Pemilihan kursi senat ini akan diatur Komite Pemilihan Umum dan militer setempat. Hal-hal tersebut secara tidak langsung akan memperbesar cakupan kekuasaan kaum militer, hingga dapat bersama dengan Dewan Kongres memilih Perdana Menteri. Para pakar menilai, strategi yang dibuat tersebut tentu dapat membuat kekuasaan militer semakin mencengkeram Pemerintahan Negeri Gajah Putih.

Analisa menilai partai yang tidak mendukung kelompok militer akan kewalahan dalam menghadapi kekuatan tersembunyi ini. Tanpa dukungan dari militer di senat, setiap partai politik akan susah untuk berdiri tegak di Dewan Kongres. Apalagi harus memenangkan suara mayoritas di Dewan Kongres, yakni sebanyak 376 kursi.

(Taiwan, ROC) --- Dalam menjawab pertanyaan di sidang interpelasi Yuan Legislatif, Perdana Menteri Su Tseng-chang (蘇貞昌) terlihat sangat hati-hati. Apalagi terkait dengan masalah reformasi keadilan transisi oleh anggota legislator. PM Su Tseng-chang kembali menjawab bahwa saat ini tidak ada niat untuk mengubah bentuk mata uang nasional Taiwan. Jawaban ini ternyata dirasa cukup berbeda dengan rencana dari Komisi Keadilan Transisi (TJC) sebelumnya. Kekalahan telak dalam pemilu pilkada 9 in 1, merupakan pelajaran berharga bagi Partai Progresif Demokratik (DPP). Partai DPP diketahui menata ulang seluruh strategi politik mereka, mengingat pemilu presiden akan berlangsung pada tahun mendatang. Para pakar menganalisa, guna mengembalikan suara dukungan, Partai DPP perlu melakukan langkah reformasi politik yang relevan dan menyusun kembali prosedur politik mereka.

Langkah PM yang Bertolak Belakang dengan TJC Terkait Reformasi Mata Uang Nasional

Terkait dengan reformasi di Chiang Kai-shek Memorial Hall, Perdana Menteri menjawab dirinya tidak setuju jika harus membongkar bangunan utama monumen bersejarah itu. Ketika ditanya perihal perubahan pada mata uang nasional Taiwan, Su Tseng-chang kembali mengatakan hingga hari ini belum ada rencana terkait. Pernyataan dari Su Tseng-chang dirasa cukup berbeda dengan langkah yang telah diambil oleh salah satu perwakilan TJC, yakni Yang Cui (楊翠). Yang Cui sebelumnya diketahui telah mengirim surat kepada Bank Nasional, guna mempertanyakan biaya yang harus dikeluarkan terkait revisi mata uang. 

Di tengah masyarakat, reputasi dari badan TJC kian kontrovesial, terlebih lagi setelah kasus Chang Tien-chin (張天欽) merebak. Belum lagi dengan rencana anggaran yang selalu menjadi sorotan dari partai oposisi. Anggaran TJC dinilai telah mempengaruhi bujet pemerintah secara keseluruhan. Terkait dengan tanggapan Perdana Menteri, Jubir TJC,  Ye Hong-ling (葉虹靈) mengemukakan bahwa langkah yang mereka terapkan telah selaras dengan target kabinet Su Tseng-chang. Ia menambahkan PM Su Tseng-chang ingin mendengarkan ragam pendapat dari para pakar dan ahli, terkait reformasi Chiang Kai-shek Memorial Hall. TJC juga menilai bahwa langkah yang diambil dari PM adalah benar dan sudah seharusnya. Dan perihal akan dilaksanakannya reformasi mata uang nasional, hal ini masih menjadi diskusi di pihak internal TJC. 

Ye Hong-ling mengatakan, “Kami rasa ini sangatlah wajar, kasus-kasus yang biasanya dikirim ke Yuan Ekselutif akan membutuhkan waktu untuk dilakukan pengesahan. Pihak internal pasti akan melakukan rapat lintas kementerian terlebih dahulu. Inilah rutinitas normal yang diberlakukan kepada setiap kasus. Sedangkan perihal reformasi Chiang Kai-shek Memorial Hall, baru saja diserahkan ke Kementerian Kebudayaan. Perdana Menteri dan anggota legislator pasti akan meminta pendapat dari para pakar dan ahli. Saya rasa ini merupakan langkah yang wajar, dan merupakan perwujudan komunikasi dengan masyarakat luas.”

Pada saat TJC baru saja dibentuk, masyarakat luas sangat menantikan ragam terobosan yang dapat diberikan dari badan ini. Namun ketika kasus Chang Tien-chin merebak, TJC mendapat pukulan yang sangat keras, yang akhirnya menghambat tujuan dari program-program reformasi. Juru Bicara Yuan Eksekutif, Kolas Yotaka menyampaikan tujuan pemerintah untuk mencapai keadilan transisi tetap tidak berubah. Kolas Yotaka melanjutkan gerakan ini jangan disalahartikan dengan ingin meniadakan jasa-jasa dari Chiang Kai-shek. Pihak luar dihimbau untuk tidak perlu membandingkan kebijakan antar Yuan Eksekutif dengan TJC, apalagi terkait dengan program reformasi keadilan transisi. 

Kolas Yotaka mengatakan, “Ingin kami tekankan, agenda keadilan transisional jangan diartikan sebagai tindakan yang ingin menghilangkan jasa Chiang Kai-shek. Perdana Menteri telah memaparkan berulang kali, tujuan yang ingin dicapai dari reformasi ini adalah, ingin mengembalikan keadilan, melindungi demokrasi, mempertahankan kedaulatan dan mengubah makna keadilan itu sendiri. Kami berharap masyarakat dapat memahami fakta sejarah yang sebenarnya. Kami ingin mengembalikan kebenaran sejarah itu sendiri, yang memungkinkan dapat merangkul masyarakat Taiwan dan berdamai dengan kisah sejarah terdahulu. Dan terkait dengan kebijakan dari Yuan Eksekutif yang selalu dibanding-bandingkan dengan agenda keadilan transisional dari TJC, saya rasa hal ini tidak terlalu penting. Prinsipnya, filosofi kami untuk mempromosikan agenda keadilan transisional tetaplah sama.”

Berdasarkan peraturan, setiap kebijakan dari TJC akan diberikan waktu selama 2 tahun. Dalam kurun waktu tersebut, TJC akan secara aktif mempromosikan berbagai ragam kebijakan yang tergabung dalam beberapa tim. Ye Hong-ling menerangkan kini TJC tengah memprirotaskan promosi untuk mengembalikan peradilan dan menyembuhkan kondisi psikologis para korban. Perihal reformasi mata uang nasional, saat ini bukan menjadi salah satu target utama. 

Ye Hong-ling mengatakan, “Pada dasarnya ini bukanlah hal yang masuk dalam daftar prioritas kami. Saat ini, kami tengah dikejar oleh waktu. Kami lebih mengutamakan pengembalian peradilan bagi orang tua, korban yang menderita trauma psikologis. Hal ini yang akan kerjakan terlebih dahulu. Sedangkan untuk reformasi mata uang nasional, saat ini baru masuk dalam tahap penelitian internal.”

Kebijakan yang “Merakyat” Baru Dapat Mengembalikan Pamor Partai DPP

Profesor Fakultas Politik dari Universitas Dong Wu, Shen You-zhong (沈有忠) merasa niat dari Kabinet Yuan Eksekutif terkait reformasi Chiang Kai-shek Memorial Hall, akan menjadi simbol perlawanan terhadap pemerintahan otoriter. Namun terkait reformasi mata uang nasional, hal ini dirasa sudah keluar dari jalur yang seharusnya.

Kabinet yang dibentuk Perdana Menteri Su Tseng-chang  pada tahun 2018 merupakan jawaban dari kalahnya Partai Progresif Demokratik (DPP) pada pilkada tahun lalu. Selain itu, kabinet ini juga mengemban tugas yang penting, mengingat pemilu presiden akan berlangsung pada tahun mendatang. 

Pemilu presiden yang akan berlangsung sebentar lagi, kedua partai utama juga tengah menyaring kandidat unggulan masing-masing. Shen You-zhong menganalisa Perdana Menteri Su Tseng-chang akan berusaha sekuat tenaga untuk memberikan nilai rapor yang baik, yaitu dengan menghasilkan kebijakan yang lebih “merakyat”. Beliau pasti akan lebih mengutamakan program-program yang dapat menaikkan pamor partai yang membesarkan namanya, yakni Partai DPP.

Shen You-zhong mengatakan, “Dalam situasi saat ini, jika ia masih bersikeras untuk mempromosikan kebijakan yang tidak terlalu penting. Penting disini adalah tidak memberikan dampak langsung bagi rakyat. Maka tidak dapat mengembalikan tingkat dukungan Partai DPP. Mengingat Partai DPP telah mengalami kekalahan yang mendalam, pada pilkada tahun lalu. Internal Partai DPP sudah seharusnya memilah-milah kebijakan apa yang harus didahulukan dan mana yang dapat berimbas langsung pada masyarakat. “

(Taiwan, ROC) --- Pada tanggal 14 Maret 2019, Dewan Rakyat Britania Raya (House of Commons of the United Kingdom) memilih untuk menunda batas waktu pengunduran Inggris dari aliansi Uni Eropa (Brexit), setelah menolak perjanjian Brexit yang diajukan oleh Perdana Menteri Theresa May. Pengajuan ini merupakan yang kedua kalinya dilakukan oleh Theresa May kepada anggota dewan. Jika menganalisa dari hasil pemungutan suara yang diberikan oleh anngota Partai Konservatif pada 14 Maret 2019, terlihat jelas bahwa Theresa May telah kehilangan kekuatannya untuk menyukseskan program Brexit. Tidak sedikit warga yang mulai mempertanyakan kelangsungan dari Brexit ini.

House of Commons Setuju untuk Menunda Brexit

Semula, batas tenggat waktu yang diberikan untuk meloloskan Brexit ini adalah 29 Maret 2019. Pihak anggota parlemen tidak menyetujui perjanjian Brexit yang diajukan oleh Perdana Menteri Theresa May, seakan-akan menyulitkan gerak langkah dari terwujudnya Brexit. Dewan Rakyat Britania Raya juga menuntut bahwa Brexit harus dilaksanakan atas dasar perjanjian yang setara dengan pihak aliansi Uni Eropa.

Kini beberapa pakar terus menakar bagaimana memuluskan jalan pemerintah Inggris untuk menyukseskan Brexit mereka? Satu-satunya hal yang dapat dikonfirmasikan adalah penundaan batas waktu yang disetujui oleh pihak Dewan Rakyat Britania Raya pada tanggal 14 Maret 2019, yang setidaknya memperlihatkan secercah harapan dari kelangsungan Brexit.

Jika menilik dari sudut pandang teknis, dikarenakan belum terdapatnya revisi pada “Perjanjian Lisbon Pasal 50”, mengakibatkan gerak gerik dari pemerintahan Perdana Menteri Theresa May semakin terjepit waktu. Theresa May akan kembali hadir dalam KTT Uni Eropa pada Kamis (21/3), dan jika dirinya tidak berhasil mendapatkan persetujuan penuh dari 27 negara anggota Uni Eropa, maka Inggris harus keluar dari Uni Eropa pada 29 Maret 2019.

Langkah PM Theresa May Terkesan “Disetir”

Selain itu, meski House of Commons mendukung penundaan kesepakatan Brexit yang diajukan oleh Theresa May, namun jika menilik dari 118 suara anggota parlemen Partai Konservatif yang menentang penundaan Brexit, menyiratkan bahwa Theresa May telah kehilangan kendali atas partai yang dipimpinnya tersebut. Pada akhirnya, Theresa May harus mengandalkan dukungan dari Partai Buruh dan partai-partai kecil lainnya, guna untuk meloloskan kesepakatan Brexit yang diajukannya.

Jurnalis politik dari media BBC, Laura Kuenssberg mengemukakan jika menilik dari jalannya pemungutan suara untuk menunda proses Brexit, dapat terlihat adanya kekuatan garis keras dalam tubuh internal Partai Konservatif, yang seakan-akan “menyetir” gerak langkah dari Theresa May.

Selain membahas perihal penundaan Brexit, pertemuan para anggota parlemen House of Commons pada 14 Maret 2019 juga mendiskusikan beberapa hal penting lainnya. Salah satunya adalah dengan amandemen point “pelaksanaan referendum kedua, jika penundaan Brexit telah diberlakukan”. Keputusan dari para anggota parlemen menghasilkan 334 suara menolak dan 85 suara mendukung. Keputusan ini menghasilkan suara yang menyurutkan keinginan sebagian partai yang kontra terhadap berlangsungnya Brexit.

Analisa dari suara yang terkumpul, dapat terlihat jelas bagaimana kuatnya pengaruh dari anggota partai yang menginginkan Britania Raya “hengkang” dari Aliansi Uni Eropa. Meski saat ini, suara untuk membatalkan Brexit juga lantang terdengar di kalangan masyarakat. Jika referendum kedua tetap dilaksanakan, maka ditakutkan kelangsungan dari Brexit harus dipertanyakan.

(Taiwan, ROC) --- Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau tengah berada di bawah tekanan untuk mengundurkan diri dari jabatannya. Tekanan untuk mundur dari kursi kepemimpinan, tengah marak terjadi di beberapa negara besar dunia; meliputi Jerman, Inggris, Prancis dan Kanada. Apa yang tengah terjadi di era demokrasi ini? Era demokrasi dinilai sebagai paham modern yang mengedepankan suara mayoritas rakyat. Namun kini ancaman dari penyebaran berita palsu merusak tatanan dari demokrasi itu sendiri. Apakah kebebasan dapat menghancurkan tubuh demokrasi?

Skandal Bintang Politik Justin Trudeau

Muda, tampan dan fasih dalam berbicara merupakan nilai lebih dari sosok Justin Trudeau. Justin Trudeau menjabat sebagai Perdana Menteri Kanada pada tahun 2015 lalu. Dirinya sempat dianggap sebagai tokoh yang memiliki karir cemerlang dalam politik internasional. Setelah memegang kendali atas Gedung Putih, Donald Trump diketahui kerap kali menarik diri dari beberapa perjanjian internasional. Dengan alasan itulah, sosok Justin Trudeau sempat dinobatkan sebagai salah satu kandidat The Leader of Free World.

Namun demikian, citra PM Kanada tersebut baru-baru ini tersandung skandal politik yang siap menjatuhkan dirinya kapanpun. Tim politik Justin Trudeau dituduh telah memaksa mantan Menteri Kehakiman Jody Wilson-Raybould untuk turut andil dalam kasus suap sebuah proyek konstruksi raksasa milik SNC-Lavalin. Atas tekanan tersebut  Jody Wilson-Raybould pun mengundurkan diri dari jabatannya. 

Jane Philpott, Ketua Dewan Keuangan juga mengundurkan diri dengan alasan telah kehilangan kepercayaan atas tubuh pemerintahan Justin Trudeau.

Sebelumnya, reputasi PM Justin Trudeau juga sempat tercemar oleh skandal pelecehan terhadap wartawan wanita. Isu yang tidak sedap kali ini dianggap sebagai senjata terakhir untuk membuat situasi kian panas dan memburuk. Ditambah lagi dengan kembali terpilihnya Partai Liberal dalam pemilu federal bulan Oktober lalu, semakin dapat membuat Justin Trudeau terancam untuk meninggalkan kursi pemerintahannya lebih awal.

Di tengah memanasnya skandal politik Justin Trudeau, membuat dunia bertanya-tanya dimanakah kandidat The Leader of Free World sebenarnya?

Kekosongan Kursi The Leader of Free World

Surat kabar Washington Post menganalisa beberapa penguasa di negara-negara barat, juga tengah menghadapi krisis kepemimpinan; meliputi Jerman, Prancis dan Inggris. 

Media Inggris The Independent sebelumnya pernah mengutarakan bahwa sebelum turun dari jabatan Presiden, Barack Obama telah menyerahkan kursi The Leader of Free Worldkepada Perdana Menteri Jerman Angela Merkel. Namun demikian, pada bulan Oktober tahun lalu, setelah Angela Merkel tidak dapat menyelesaikan kasus imigran di Jerman dan kalah dalam pemilu setempat, ia pun mengumumkan untuk mundur dari kursi pemerintahannya pada tahun 2021 mendatang.

Emmanuel Macron sendiri yang sempat dianggap sebagai salah satu pemimpin terbaik dunia, harus menghadapi aksi penolakan terhadap dirinya. Gerakan rompi kuning pecah pada bulan November tahun lalu, yang sedikit banyak akan mengancam posisi Presiden Emmanuel Macron yang baru menjabat 2 tahun tersebut.

Di lain pihak, Perdana Menteri Inggris Theresa May hingga hari ini belum dapat meyakinkan Kongres Britania Raya untuk meloloskan perjanjian Brexit-nya. Apalagi mengingat batas waktu yang diberikan oleh Uni Eropa akan berakhir pada bulan Maret. Washington Post menganalisa untuk sementara ini kursi pemerintahan Theresa May masih dapat bertahan, dikarenakan alasan tidak adanya pihak yang ingin mengambil alih kondisi Britania Raya yang tengah terombang-ambing. 

Kemajuan Teknologi dan Pemerintahan Autokrasi

Organisasi Hak Asasi Manusia internasional “Freedom House” mengemukakan dengan kosongnya kursi The Leader of Free Worldmembuat tingkat kebebasan dan demokrasi rakyat sipil semakin melemah. Fenomena ini sedikit banyak berkaitan erat dengan perkembangan teknologi komunikasi.

Surat kabar Selandia Baru New Zealand Herald menganalisa semenjak runtuhnya Uni Soviet hingga ke era Kebangkitan Dunia Arab (Arab Spring), perkembangan teknologi telah berkembang dengan pesat dan membuat dunia mengira akan gugurnya pemerintahan otoriter. Dalam kurun 10 tahun terakhir, sistim pemerintahan autokrasi kembali menemukan dan berhasil mengembangkan cara untuk tetap bertahan hidup. Misal dengan aksi pengawasan yang diterapkan oleh Rusia dengan memanfaatkan keahlian para analisa Big Data  untuk memburu Presiden Suriah Bashar al-Assad.

“Bumerang” Demokrasi

Sistem kediktatoran menggunakan media sosial untuk memanipulasi hasil pemilu yang demokratis. Hal ini dapat terlihat jelas di salah satu jaringan media sosial raksasa, yakni Facebook. Pada tahun 2018 lalu, Facebook tersandung isu telah menggunakan 87 juta akunnya, sebagai bahan propaganda politik. Tidak sedikit dari akun-akun tersebut menjadi santapan empuk beberapa pihak yang ingin menyelewengkan hasil pemilu. Salah satunya adalah kemenangan Donald Trump dalam pemilu AS yang dikabarkan mendapat bantuan dari otoritas Rusia, dengan memanfaatkan akun-akun di Facebook.

Pendiri Facebook Mark Zuckerberg mengumumkan ke depannya akan memprioritaskan perlindungan data pribadi setiap pengguna dengan meningkatkan layanan pengamanan berlapis. Menanggapi pernyataan Zuckerberg, situs web The Verge mengemukakan pendiri Facebook tersebut tidak memberi jawaban yang memuaskan terkait penyebaran berita palsu yang kerap terlihat di beranda (News Feed) pengguna Facebook.

Bebas berbicara dan berpendapat, membuat setiap pihak yang tak bertanggung jawab semakin mudah untuk menyebarkan berita palsu. Dan fenomena berita palsu tersebut membuat dunia demokrasi seakan-akan menemukan bumerangnya. 

(Taiwan, ROC) --- Pertemuan akbar antar Presiden Amerika Serikat Donald Trump dengan Penguasa Korea Utara Kim Jong Un pada 27 hingga 28 Februari 2019 di Hanoi Vietnam, merupakan salah satu yang terpenting di awal tahun 2019. Banyak pihak yang menerka pertemuan ini akan menghasilkan berita positif terkait denuklirisasi, hingga berakhirnya gencatan senjata di Semenanjung Korea. Namun fakta di lapangan berkata lain, pertemuan ini berakhir lebih awal. Permintaan dari Korea Utara untuk menghapus sanksi yang diberikan kepadanya, membuat Donald Trump tidak puas dan memutuskan untuk kembali ke Amerika Serikat lebih awal. Apa yang sebenarnya terjadi?  Dan apa yang tengah dipertimbangkan oleh kedua pemimpin tersebut?

Donald Trump yang Haus akan Pencapaian

Awalnya, pertemuan kedua antar 2 pemimpin dunia itu akan berfokus pada isu denuklirisasi. Donald Trump tentu sangat berharap bahwa pertemuan ini dapat memberikan hasil sesuai dengan yang diharapkannya. Sebagai seorang yang pernah berprofesi sebagai salah satu pengusaha sukses, Donald Trump dirasa cukup serius dalam menghadapi isu denuklirisasi, mengingat dirinya harus terbang ribuan kilometer dari Amerika Serikat menuju Vietnam. Apalagi kini, Penguasa Negeri Paman Sam tersebut diketahui juga disibukkan dengan permasalahan internal negaranya. Beberapa pakar menganalisa adanya agenda tersembunyi di balik kesediaan Donald Trump untuk kembali menemui Kim Jong Un, yaitu ingin memenangkan penghargaan nobel perdamaian. 

Di pihak Kim Jong Un sendiri, niat baik dan keinginannya untuk meningkatkan perekonomian negaranya juga terlihat cukup serius. Setelah dirinya melangsungkan pertemuan perdana dengan Donald Trump di Singapura, beberapa perubahan pun mulai terlihat. Mulai dari menghentikan seluruh uji coba nuklir dan rudal, Kim Jong Un juga telah melakukan pertemuan dengan Presiden Korea Selatan. 

Kesan “melunak”dari Kim Jong Un dinilai sebagai akibat dari efektifnya sanksi internasional, yang memaksa Korea Utara untuk melaksanakan denuklirisasi. Donald Trump juga diketahui sempat beberapa kali mengujar bahwa Korea Utara dapat menjadi salah satu negara yang memiliki ekonomi terkuat. Ujaran dari Donald Trump itu ternyata mampu membuat Kim Jong Un percaya dan bersedia menanggalkan kekuatan nuklir negaranya.

Donald Trump di satu sisi mengemukakan bahwa permintaan dari Kim Jong Un untuk menanggalkan seluruh sanksi internasional Korea Utara, membuat Pemimpin Negeri Paman Sam mejadi ragu. Donald Trump kembali menekankan dirinya mendapat informasi akan ketidakjujuran Kim Jong Un dalam melaksanakan denuklirisasi.

Dalam pertemuan di Hanoi, Trump mengatakan Amerika Serikat tahu jelas bahwa Kim Jong Un memiliki beberapa fasilitas penyimpanan uranium yang tidak diketahui semua pihak. Dengan dalih akan menanggalkan seluruh sanksi internasional Korea Utara, Amerika Serikat pun meminta Kim Jong Un untuk terlebih dahulu menyerahkan seluruh daftar fasilitas nuklir, rudal dan denuklirisasi. Ucapan dan permintaan ini ternyata langsung mengejutkan Kim Jong Un.

Analisa: Keputusan Tepat Donald Trump

Salah seorang kolumnis New York Times, Nicholas Donabet Kristof dengan lantang memuji tindakan dari Donald Trump. Ia merasa keputusan Donald Trump untuk tidak menandatangani konsensus yang hanya menguntungkan sebelah pihak adalah benar adanya. Namun ia juga kembali mengkritik Donald Trump yang seakan-akan gampang tertipu oleh tindak tanduk Kim Jong Un pada pertemuan di Singapura tahun lalu.

Nicholas Donabet Kristof mengemukakan niat dari Kim Jong Un yang tampaknya hanya bermaksud menutup beberapa fasilitas nuklir untuk ditukarkan dengan penghapusan atas seluruh sanksi internasional Korea Utara, bukanlah kesepakatan yang setara. 

Mantan perwakilan Kebijakan Korea Utara Departemen Luar Negeri Amerika Serikat Joseph Yun menambahkan pertemuan Donald Trump dan Kim Jong Un kali ini dilaksanakan tanpa ada persiapan yang matang. 

Seorang profesor ilmu politik dan peneliti dari Pusat Penelitian Asia Pasifik Universitas Lingnan Hongkong memiliki pendapat yang berbeda. Ia menilai keputusan Donald Trump memperpanjang dialognya dengan Kim Jong Un adalah bukan lain bagian dari janji kampanyenya pada pemilu akan datang. Penguasa Amerika Serikat tersebut tentu akan menjadikan isu Korea Utara sebagai kuda hitam politiknya dalam pemilihan Presiden mendatang. Mengingat komunikasi dengan Kim Jong Un baru terjadi di era pemerintahan Donald Trump. 

Reputasi Seorang Kim Jong Un

Bagaimana dengan Kim Jong Un? Salah seorang pakar menganalisa walau kali ini Kim Jong Un tidak berhasil mencapai konsensus untuk menghentikan gencatan senjata di Semenanjung Korea dan tidak dapat membuat Amerika Serikat meniadakan seluruh sanksi internasional atas Korea Utara, namun hampir dapat dipastikan reputasi seorang Kim Jong Un perlahan-lahan berubah di mata dunia internasional. Sikapnya yang penuh percaya diri dan mampu membuat Donald Trump untuk bersedia menghadiri pertemuan kedua kali di Hanoi, merupakan terobosan baru bagi penguasa Korea Utara tersebut. Meskipun hasil dari pertemuan di Hanoi tidak sesuai dengan yang diharapkan, namun Kim Jong Un terus memuji Donald Trump.

Dalam pidato tahun baru, Kim Jong Un juga pernah menyampaikan jika Amerika Serikat terus memberikan sanksi kepada Korea Utara, maka Korea Utara akan mempertimbangkan untuk mengubah seluruh strateginya. Hal ini terpaksa diterapkan adalah bukan lain untuk melindungi kedaulatan dan kepentingan nasional Korea Utara.

Bagaimana dengan kelanjutan negosiasi dari 2 negara besar tersebut? Tentu hal ini masih membutuhkan penelitian lebih dalam dan kemauan dari 2 pemimpin tersebut untuk berembuk dan mencapai konsensus. Seluruh umat manusia di bumi ini tentu menginginkan perdamaian dan rasa aman dalam menjalani kehidupan sehari-hari. 

Setelah pemimpin oposisi dari pemerintah berkuasa Venezuela Juan Guaido mengumumkan pengangkatan dirinya sebagai Presiden sementara pada 23 Januari 2019, persaingan dan perseteruan antar Nicolas Maduro yang notabene Presiden terpilih Venezuela dengan Juan Guaido semakin kontras. Lebih dari 50 negara di dunia mengakui posisi Juan Guaido sebagai presiden resmi Venezuela. Konflik Venezuela membuat para pakar menakar akan kemampuan milenial yang berusia 35 tahun ini, terutama dalam menghadapi arus politik lama dari negara tersebut?

Setelah Venezuela dihadang krisis ekonomi yang diklaim terparah sepanjang sejarah dan pemilihan Presiden Nicolas Maduro yang tidak diakui oleh negara-negara barat, Presiden Majelis Nasional Juan Guaido yang baru menginjak usia 35 tahun mengumumkan dirinya sebagai presiden sementara Venezuela. Pengakuan yang dilakukan pada bulan Januari ini telah diakui oleh negara-negara besar, termasuk Amerika Serikat. Kedua pemimpin Venezuela tersebut juga seringkali saling menyerang, baik secara politik maupun diplomatis. Selain itu, mereka berdua juga kerap kali terlibat dalam kompetisi di media sosial.

Postingan Juan Guaido di media sosial Instagram berhasil mendapatkan tanda suka sebanyak 500.000, bahkan follower dari anjing kesayangannya mendapai angka 30.000.

Nicolas Maduro di lain pihak menilai bahwa pria yang baru menginjak usia 35 tahunini, bagai anak muda yang tengah mengendarai mobil besar. Namun tidak demikian dengan analisa para pakar. Pakar menilai bahwa status Guaido yang merupakan milenial memberikannya nilai tambah, mengingat saat ini pengaruh media sosial juga tidak dapat dianggap sepele.

Seperti kebanyakan milenial pada umumnya, Nicolas Guaido memiliki gaya yang sangat berbeda dibandingkan generasi sebelumnya. Mereka adalah pengguna yang menjunjung tinggi nilai dan manfaat dari teknologi internet. Dalam sebuah aksi demonstrasi besar-besaran, Guaido menyuarakan bahwa dirinya ingin berswafoto bersama dengan khalayk ramai. Melalui foto tersebut, diharapkan mampu menggerakkan hati masyarakat yang lebih luas. Suara Guaido langsung disambut meriah oleh para demonstran.

Juan Guaido dalam waktu kurang lebih dari sebulan berhasil mengumpulkan follower Instagram sebanyak 300.000 dan 1,2 juta pengikut di Twitter. Fenomena ini seketika menjadikan Nicolas Guaido sebagai salah satu tokoh ternama di media sosial.

Menilik dari kacamata politik, tokoh politik yang terbilang baru ini memiliki trik khusus dalam menarik perhatian kaum warganet. Sikapnya yang suka mencoba hal baru, menjadikan Guaido sebagai bintang politik. Seorang pakar komunikasi politik, Andres Canizalez mengemukakan Juan Guaido merupakan cerminan dan bagian dari kaum milenial. Ia menambahkan sikap terbuka dan apa adanya menjadi sorotan dan bahan yang mudah dicerna di era media sosial saat ini.

Di hadapan pendukungnya, Juan Guaido merupakan bintang besar. Tidak sedikit dari mereka histeris dan kerap kali menyapa dan memeluk Guaido, saat bertemu dengan bintang pujaannya.

Juan Guaido yang dikenal sebagai tokoh yang cukup ambisius dan pandai berbicara ini, merupakan sosok seorang ayah muda. Meskipun muda, namun dirinya mampu menandingi lawan politik yang berbeda dan berasal dari generasi sebelumnya.

Pakar politik Luis Salamanca mengemukakan Nicolas Maduro merupakan sosok politik yang tidak memiliki inisiatif baru dan hanya bersifat defensif. Langkah aktifnya di media sosial dinilai sebagai metoda politik yang salah.

Citra keduanya di ranah politik pun jauh berbeda, mengingat keduanya berasal dari generasi yang berbeda. Guaido yang kerapkali mengenakan setelan kemeja santai, memberikan pidato di depan mimbar. Ia juga sering kali membawa bendera nasional ketika hadir dalam berbagai pidato dan wawancara. Hal ini sangat kontras dengan setelah militer yang sering dikenakan Nicolas Maduro ketika tampil di muka umum.

Ketika Guaido dilantik sebagai Presiden Majelis Nasional pada 5 Januari 2019, sang istri Fabiana Rosales dan putri kesayangan mereka yang baru berusia 20 bulan terlihat hadir dan maju ke atas mimbar.

Beberapa pihak membandingkan sosok Juan Guaido dengan Mantan Presiden Amerika Serikat Barack Obama, karena keduanya memiliki kemiripan dalam bentuk tubuh, rambut pendek dengan warna hitam dan setelah kemeja santai yang kerap kali dikenakan keduanya.

(Taiwan, ROC) --- Membangun lingkungan yang ramah dan sehat bagi kaum lansia merupakan tugas penting yang harus diemban pemerintah saat ini. Namun, fakta di lapangan berkata bahwa sebagian pekerjaan perawatan jangka panjang lansia, sebagian besar dilakukan oleh Pekerja Migran Asing (PMA). Ini menjadi hambatan atau celah, terutama di sektor bahasa. Mengingat di Taiwan, masih terdapat beberapa keluarga yang lebih menguasai bahasa dialek; misal Bahasa Holo (Hokkien), Bahasa Hakka atau Bahasa Suku Penduduk Asli. Tantangan dalam komunikasi bahasa menjadi salah satu hambatan untuk menghadirkan pelayanan yang berkualitas. Masalah ini menjadi isu yang wajib diselesaikan pemerintah, terkait dengan Kebijakan Perawatan Jangka Panjang. Pakar dan cendekiawan menghimbau pemerintah sudah seharusnya memberikan programintensif, guna untuk meningkatkan kemampuan bahasa dari perawat lokal. Hal ini dipercaya dapat memperbaiki kualitas atau komunikasi antar pihak dokter dengan pasien.

Taiwan kini telah memasuki era di mana masyarakatnya mulai menua. Untuk memenuhi kebutuhan perawatan jangka panjang yang membludak, Taiwan sendiri telah merekrut perawat asing. Diperkirakan jumlah perawat asing di Taiwan, kini telah mencapai angka 240.000. Jumlah yang besar ini, ternyata tidak sebanding dengan kemampuan berbahasa dan komunikasi. Terutama bagi mereka (keluarga pasien) yang lebih menguasai bahasa dialek. Kendala dalam bahasa kerapkali menghambat komunikasi dan secara tidak langsung mempengaruhi kualitas dari perawatan itu sendiri. Bahkan sebagian besar perawat lokal juga mengaku bahwa mereka tidak begitu menguasai bahasa dialek; seperti Bahasa Hakka, Bahasa Holo atau Bahasa Penduduk Suku Asli. Tantangan tersembunyi ini tentu menjadi pekerjaan rumah pemerintah untuk bisa lebih menghadirkan pelayanan yang berkualitas.

Bahasa merupakan alat komunikasi yang penting bagi perawat dengan pasiennya. Melalui bahasa kedua belah pihak juga tentu dapat mengerti jalan pikiran dan perasaan masing-masing. Salah seorang konsultan Pemerintah Kota Taoyuan yang memiliki latar belakang dokter Tsai Tzu-chun (蔡紫君) merasa sudah seharusnya bahasa di sektor perawatan jangka panjang disertakan dalam kurikulum nasional. Saat ini, di lapangan sudah seharusnya pemerintah mempromosikan pembelajaran dan pelatihan tingkat lanjutan kepada masing-masing perawat. Terlebih lagi bagi keluarga pasien yang lebih menguasai bahasa dialek dibandingkan Bahasa Mandarin. 

Tsai Tzu-chun mengatakan, “Tidak hanya universitas, setiap lembaga perawatan jangka panjang harus menyediakan fasilitas pelatihan bahasa. Hal demikian patut kita dukung. Jika pelatihan dapat disertakan dalam pembelajaran tingkat dasar dan menengah, maka akan lebih baik dan dapat mengakrabkan potensi dari pekerja lokal”.

Seorang Dosen di Fakultas Bahasa dan Sastra Taiwan National Taichung University of Education (NTCU) He Xin-han (何信翰) mengemukakan kursus bahasa gratis yang kerapkali diberikan bagi para PMA dirasa kurang maksimal. Ia menambahkan selain kursus bahasa, beberapa pelatihan komunikasi juga perlu diberikan. Misal dengan menghadirkan pembelajaran bahasa komprehensif dan mengajak majikan untuk mendorong PMA mereka aktif mengikuti kursus tersebut. Mengingat saat ini, dukungan atau motivasi dari keluarga majikan kepada PMA-nya masih tergolong kecil. 

He Xin-han mengatakan, “Ada begitu banyak alasan , mengapa majikan sudah seharusnya mendukung PMA-nya untuk mengikuti kursus ini. Selain gratis, kursus ini tentu mendatangkan banyak manfaat. Bagaimana cara kita membujuk majikan-majikan tersebut? Selain kursus ini memiliki jam belajar yang komprehensif, kami juga memberikan ujian bersertifikat. Ujian ini terbagi ke dalam klasifikasi mendengar dan berbicara. Kami tentu berharap mereka semua dapat berpartisipasi. Kami juga menyediakan hadiah menarik. Bagi pekerja lokal maupun pekerja asing yang berhasil melewati ujian ini, maka kami akan memberikan hadiah yang telah disesuaikan dengan program kebijakan pemerintah. Dengan adanya program-program yang baru saya sebutkan, saya rasa dapat meningkatkan minat mereka untuk bergabung”.

Asisten dosen Fakultas Bahasa Hakka dan Ilmu Sosial National Central University (NCU) Wang Bao-jian (王保鍵) merasa pemerintah seharusnya memberikan solusi di atas kebijakan yang bermasalah. Ia menyarankan Kementerian Ketenagakerjaan dapat merekrut perawat Indonesia yang memang hidup di lingkungan Hakka.